Latar Belakang Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR)

           Pada tahun 1990 Corporate  Social  Responsibility (CSR) menjadi suatu gagasan yang menyita banyak kalangan, dari masyarakat akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sampai para pelaku bisnis.Tidak mengherankan jika laporan tahunan beberapa perusahaan multinasional yang telah melakukan praktik CSR keberhasilan meraih keuntungan tidak lagi ditempatkan sebagai satu-satunya alat ukur keberhasilan dalam mengembangkan eksistensi perusahaan. CSR merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas  (UUPT) yang terbaru, yakni UU No. 40 Tahun 2007. Melalui undang-undang ini, industri atau korporasi  wajib  untuk  melaksanakanya,  tetapi  kewajiban  ini  bukan  suatu beban yang memberatkan.

           Pembangunan suatu negara bukan hanya  tangungjawab  Pemerintah  dan  industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. “ Industri  dan  korporasi  berperan  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi  yang  sehdengan mempertimbangkan  pula  faktor  lingkungan  hidup”.[1]⁾  Melihat  pada  kondisional  semcam ini, maka  peneliti  mencoba mengangkat permasalahan ini kepermukaan. Peneliti menganggap bahwa pengambilan  judul  di atas  cukup  strategis. 

1.        Konsep tanggungjawab sosial perusahaan telah dikenal sejak awal  1970, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan  masyarakat,  lingkungan,  serta  komitmen  dunia  usaha  untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Seiring perjalanan waktu, di satu sisi sektor industri atau korporasi-korporasi skala besar telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi di sisi lain ekploitasi sumber-sumber daya alam oleh sektor industri sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan.

2.    Sebagai upaya untuk menegaskan hubungan perusahaan dengan aktivitas perniagaan yang diselenggarakan  oleh  para  perusahaan.   Dalam  konteks  perniagaan  yang diselenggarakan terdapat hubungan timbal-balik antara personal perusahaan secara  internal  dan  antara  internal  perusahaan  dengan  masyarakat  luar perusahaan. Corporate Social Responsibility adalah suatu bagian hubungan perniagaan yang melibatkan perusahaan di satu pihak dan                     masyarakat sebagai lingkungan sosial perusahaan di pihak yang lain.

3.      CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyrakat domisili. Secara teoritik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggungjawab  moral  suatu  peusahaan  terhadap  para  stakeholdersnya, terutama  komunitas  atau  masyarakat  di  sekitar  wilayah  kerja  atau operasionalnya.  

          Di  tahun    1970-an,  topik  CSR  mengemuka  melalui  tulisan  Milton Friedman  tentang  “ bentuk  tunggal  tanggungjawab  sosial  dari  kegiatan
bisnis. Bahkan Estes”, menilai bahwa roh atau semangatnya telah ada sejak mula berdirinya perusahaan-perusahaan (di Inggris), yang tugas utamanya adalah  untuk  membantu  Pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  dan memenuhi  kebutuhan  masyarakat  sikap  dan  pendapat  pro-kontra  selalu merupakan bagian dari sejarah kehidupan perusahaan dan perkembangan konsep CSR itu sendiri. 

  Pro dan kontra terhadap perkembangan CSR terus bergulir.  Salah  satunya,  apakah  tanggungjawab  sosial  tersebut  sifatnya wajib atau sukarela, dimana ketika kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) diwajibkan dalam Undang-Undang  No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU.PT), Sontak menuai protes. pasalnya aktivitas CSR diasumsikan sebagai aktivitas berdasarkan kerelaan dan bukanya ”paksaan”. CSR  berawal  dari   semangat filantropis perusahaan. Namun, tekanan dari komunitas yang keras, terutama ditengah masyarakat yang kritis semacam masyarakat Eropa, yang menjadikan CSR menjadi  semacam  social  license  to  operation,  dan  ini  dilakukan  oleh komunitas, bukan oleh negara^.[2])

  Program CSR yang  dijalankan oleh perusahaan hanya memiliki pengaruh jangka pendek dengan skala yang terbatas. Program-program CSR yang dilaksanakan   seringkali   kurang  menyentuh akar permasalahan komunitas yang sesungguhnya. Seringkali pihak  perusahan  masih  menganggap  dirinya  sebagai  pihak yang paling memahami kebutuhan komunitas, sementara komunitas dianggap sebagai kelompok  pinggiran yang menderita sehingga memerlukan bantuan perusahaan.

 Aktivitas CSR dianggap hanya semata-mata dilakukan  demi  terciptanya  reputasi  perusahaan  yang  pasif  bukan  demi perbaikan kualitas hidup komunitas dalam jangka panjang.  Kritik  lain  dari  pelaksanaan CSR adalah   karena   seringkali diselenggarakan  dengan jumlah biaya yang tidak sedikit, maka CSR identik dengan perusahan besar yang ternama. Yang menjadi permasalahan adalah dengan kekuatan sumberdaya yang ada dengan kekuatan sumber daya yang dimilikinya, perusahan-perusahan besar dan ternama ini mampu membentuk opini publik.

“ yang mengesankan seolah-olah, mereka telah melaksanakan CSR,  padahal  yang  dilakukannya  hanya  semata-mata  hanya  aktivitas filantropis, bahkan boleh jadi dilakukan untuk menutupi perilaku-perilaku yang tidak etis serta perbuatan melanggar hukum^.”[3])

           Diidentikkannya CSR dengan perusahaan besar dan ternama membawa  implikasi lain. Bila  perusahaan  besar  dan  ternama  tersebut melakukan  perbuatan  yang  tidak  etis  bahkan  melanggar  hukum,  maka sorotan  tajam publik  akan  mengarah  kepada  mereka.  Namun  bila  yang melakukannya perusahaan kecil atau menengah yang kurang ternama, maka publik cenderung untuk kurang peduli, ataupun publik menarik perhatian, perhatian  yang  diberikan  tidak  sebesar  bila  yang melakukannya adalah perusahaan besar yang ternama. Padahal perilaku-perilaku yang tidak etis serta perubahan melanggar hukum yang dilakukan oleh siapapun tidak dapat diterima^.[4])

  Seberapa penting CSR bagi perusahaan tetap menjadi wacana dalam praktis  bisnis, pro dan kontra  ini  tidak  bisa  dilepaskan  dari  fenomena perbenturan kepentingan antara pencapaian profit dengan pencapaian tujuan sosial. Jika diperhatikan, masyarakat sekarang hidup dalam kondisi yang dipenuhi   beragam   informasi   dari   berbagai   bidang,   serta   dibekali kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pola seperti ini mendorong terbentuknya cara pikir, gaya hidup, dan tuntutan masyarakat yang lebih tajam. Seiring dengan perkembangan ini, tumbuh suatu gerakan konsumen yang dikenal sebagai vigilante consumerism  yang kemudian berkembang menjadi ethonical consumerism.[5]⁾

Riset yang dilakukan oleh Roper Search Worldwide menujukan :

  “75% responden memberi nilai lebih kepada produk dan jasa yang dipasarkan oleh perusahaan  yang  memberi  kontribusi  nyata  kepada  komunitas  melalui program pembangunan. Sekitar  66% responden juga menunjukan mereka siap berganti merk kepada merek perusahaan yang memiliki citra sosial yang positif. Hal ini membuktikan terjadinya perluasan ”minat” konsumen dari  produk  menuju  korporat.  Konsumen  menaruh  perhatianya  terhadap tanggungjawab sosial perusahaan yang lebih luas, yang menyangkut etika bisnis dan tanggungjawab sosialnya. Kepedulian konsumen telah meluas dari  sekedar  kepada korporetnya”[6]^).

   Konsumen  semacam  ini  tidak  hanya peduli pada faktor pemenuhan kebutuhan pribadi sesaat saja. Tetapi juga peduli pada penciptaan kesejahteraan jangka panjang. Meningkatnya tingkat kepedulian kualitas kehidupan, harmonisasi sosial dan lingkungan ini juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis, maka, lahirlah gugatan terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggungjawab sosial. Disinilah salah satu  manfaat yang dapat dipetik perusahaan dari kegiatan  CSR.  Dalam  konteks  inilah   aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR)  menjadi menu wajib  bagi  perusahaan,  di  luar kewajiban yang digariskan undang-undang.[7]⁾.

Hubungan antara komunitas dan perusahaan telah mengalami pergeseran. Awalnya perusahaan meluncurkan program Community Development (CD) dalam upayanya membina hubungan dengan komunitas. Kemudian dengan aktivitas CSR sebagai lisensi sosial untuk beroperasi. Terakhir, perusahaan dituntut untuk mempunyai peranan kepemimpinan dalam komunitasnya. Namun, ternyata hanya sekedar menjalankan aktivitas CSR tidak lagi mencukupi. Sekali lagi, ini bukan berarti CSR kehilangan relevansinya. CSR  tetap  penting  dan  harus dijalankan, disamping  CSR, perusahaan  perlu  mengambil  insentif kepemimpinan  sosial.  Inilah  yang diistilahkan oleh Hills dan Gibbon dengan Corporate Social Leadership (CSL^).[8])

Konteks CSL menegaskan bahwa perusahaan bukan hanya dituntut
untuk menjalankan tanggungjawab sosialnya, namun juga harus menjadi
sebuah institusi yang memimpin, memberikan inspirasi bagi terjadinya
perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga kualitas hidup masyarakat secara umum meningkat dalam jangka panjang. Perusahaan harus menyadari bahwa dirinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang lebih luas, sehingga hal buruk yang menimpa dan merugikan masyarakat pada giliranya akan berdampak pada mereka juga.   perusahaan  harus  memerlukan komunitasnya  sebagai mitra,  program-program yang dilaksanakan harus mampu benar-benar memberdayakan masyarakat, artinya masyarakat yang memiliki daya tahan yang tinggi serta mampu  memecahkan  setiap  persoalan  yang  dihadapi dengan kekuatan sendiri dalam jangka panjang.

 Dunia industri sering menjadi tertuduh utama dalam masalah kerusakan
lingkungan, karena “kerakusanya” dalam mengekpoitasi sumber daya alam,
sebagaimana dalam kasus pencemaran teluk buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya, tetapi industri pula yang menjadikan peradaban manusia maju dengan pesat. Tak dapat dipungkiri, bahwa kemampuan dalam menguasai  industry menjadi  parameter  kualitas  kehidupan  manusia. Masalahnya  adalah  bagaimana  mengolah jalan simpang diantara dua kepentingan : kepentingan industri dan kelestarian lingkungan.

  Tekanan dari stakeholders yang tumbuh dari kesadaran terhadap kelestarian lingkungan, telah merasuk ke dalam dunia korporasi dan praktik-praktik manajemen, misalnya institusionalisasi yang dituangkan dalam ISO 14000.  Demikian juga konsep produksi telah mengalami kemajuan dari konsep cradle to grave  menjadi daur ulang. Cradle to cradle seperti yang diterapkan  oleh  Xerox.  Berarti  industri  tidak  hanya  mengamankan  agar sampah atau limbah tidak mencemari lingkungan, tetapi juga berusaha agar sampah atau limbahnya dapat didaur ulang. Menjadi “hijau” bukan hanya mengubah proses dan produk, yang hanya berkuat diproses internal pabrik belaka. Tetapi juga memperdulikan ke “hijauan”nya mulai dari bahan baku yang digunakan dan kualitas perusahaan pemasok dipandang dari kacamata sadar lingkungan, seperti yang tertuang dalam standarisasi ISO 140000.

   Perusahaan juga harus bertanggungjawab terhadap aktivitas-aktivitas
untuk meminimalkan dampak negatif dari sisa produk yang dihasilkan,
penanganan limbah maupun ”sampah” dari produk yang sudah terpakai,
seperti kemasan, namun kesemuanya hanya dapat terlaksana secara efektif
dan efisien, bila didukung sistem manajemen yang baik, serta dilandasi oleh
budaya perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, dimana hal ini dapat
dilakukan terutama pada perusahaan-perusahaan besar. Karena itu salah satu
cara untuk menyebarkan ide-ide “hijau” adalah dengan mendorong perusahaan-perusahaan besar agar memaksa para  pemasoknya  atau  sub kontraknya untuk lebih ramah terhadap lingkungan.

  Tekanan masyarakat agar perusahaan lebih peduli kepada lingkungan
merupakan kesempatan untuk memperkuat antara perusahaan dengan konsumen, bahkan dapat dijadikan keunggulan kompetitif. Konsumen yang semakin  sadar  terhadap isu lingkungan akan mencari produk yang bersahabat dengan lingkungan. Sebagai dampak ikutannya perusahaan akan mencari pemasok yang bisa memecahkan persoalan-persoalan lingkungan Hubungan antar perusahaan pun akan berubah, karena sama-sama ditekan untuk menjadi hijau. Maka banyak perusahaan,terutama perusahaan besar, mulai memperketat terhadap perusahaan-perusahaan pemasoknya. Bagi perusahaan-perusahaan besar reputasi adalah aset terpenting perusahaan. Walaupun hanya belakangan ini istilah CSR dikenal, sesungguhnya aktivitas community outreach atau penjangkauan masyarakat sudah dilakukan oleh perusahaan sejak dahulu kala.

   Bentuk community outreach yang paling primitif adalah corporate
philanthropy. Yang terakhir ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan
oleh perusahaan, atau seseorang, untuk memberikan dana kepada individu
atau  kelompok  masyarakat,  misalnya  dalam  bentuk  beasiswa.[9]⁾  Seiring
waktu berlalu, Corporate philanthropy (CP) kemudian berkembang menjadi
Corporate Social Responcibility (CSR). CSR berbeda dengan philantropy
dari  dimensi keterlibatan si pemberi dana dalam aktivitas yang dilakukannya.

  Kegiatan CSR seringkali dilakukan sendiri oleh perusahaan, atau  dengan  melibatkan  pihak  ketiga (misalnya  yayasan  atau  lembaga swadaya masyarakat) sebagai penyelenggara kegiatan tersebut. Yang jelas, melalui CSR perusahaan jauh lebih terlibat dan terhubung dengan  pihak pertama (beneficiaries) dalam aktivitas sosial dibandingkan dengan CP. Aktivitas  sosial  yang  dilakukan  melalui  CSR  pun  jauh  lebih beragam.[10]⁾  CP  maupun  CSR  biasanya dilakukan  oleh  para  miliyoner ataupun perusahaan multinasional yang memiliki pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu. Banyak kegunaan dari usaha menengah dan kecil untuk melakukan CP dan CSR. Namun dalam praktiknya, CP maupun CSR sering dilakukan sebagai salah satu bagian dari promosi produk, atau yang sering disebut sebagai social-marketing. Newmont Mining Corporation merupakan perusahaan penghasil emas terkemuka yang beroperasi di lima benua. Didirikan pada tahun  1921 di kota New York dan didaftarkan pada Bursa Saham New York (NYSE) sejak Tahun 1925, Newmont juga terdaftar di Bursa Saham Australia dan Toronto, dengan domisili hukum di Denver, Colorado, Amerika Serikat.

   Sebagai perusahaan  publik  yang  terdaftar  di  bursa  saham  terkemuka  di  dunia Newmont terikat pada standar profisiensi yang tinggi serta kepemimpinan di bidang-bidang manajemen lingkungan, kesehatan dan keselamatan bagi para karyawannya  dan  masyarakat  sekitar.  Sebagai  anak  perusahaan  dari Newmont Mining Corporation, PT Newmont Minahasa Raya yang didirikan pada tahun 1986 dan selanjutnya menandatangani Kontrak Karya  dengan Pemerintah Indonesia, juga terikat untuk menerapkan standar profisiensi yang tinggi serta kepemimpinan di bidang-bidang manajemen lingkungan, kesehatan dan keselamatan bagi para karyawannya dan masyarakat sekitar, termasuk melaksanakan  CSRnya,  oleh  karena  itu  peneliti tertarik  untuk  mengkaji lebih jauh mengenai implementasi CSR dengan mengambil lokasi penelitian pada PT Newmont Minahasa Raya.  

---

                                   ^[1])  Chairil N. Siregar,    Analisis     Sosiologi     Terhadap     Implementasi    CSR  Pada Masyarakat Indonesia, Bumi Harapan, Jakarta, 2004, hlm 285

                     ^{[2] )} Dikutip dari A.B. Susanto, Corporate Social Responsibility, The Jakarta Consulting

Group, 2007, hlm. 3

                                 ^[3]) Ari  Margiono, Menuju Corporate Social Leadersip, Suara Pembaruan, 11 Mei 2006

                       4) .Ari Margono,ibid.,

                                  ^{[5] )}  Ari Margono,ibid.,

                     ^{[6] )} Dikutip  dari A.B.  Susanto,    Corporate  Social  Responsibility ,  The Jakarta Consulting Group, 2007, hlm. 6

                       ⁷⁾ A.B. Susanto, ibid, hlm 7

                                 ^[8]) A.B. Susanto, ibid, hlm 10

                                 ^{[9] )}  Ari  Margiono, Menuju Corporate Social Leadersip, Suara Pembaruan, 11 Mei 2006

                                 ^{[10] )} Ari Margono,ibid.,

ADS HERE !!!