Relevansi CSR (Coorporate Social Responsibility) Dalam Bisnis

                 Perusahaan merupakan salah satu sendi kehidupan masayarakat modern, karena  perusahaan  merupakan  salah  satu  pusat  kegiatan  manusia  guna memenuhi  kehidupannya.  Selain  itu,  perusahaan  juga  sebagai  salah  satu sumber  pendapatan  negara  melalui  pajak  dan  wadah  tenaga  kerja.  Dapat dikatakan  bahwa  suatu  perusahaan  adalah  setiap  badan  usaha  yang menjalankan  kegiatan  dalam  bidang  perekonomian  secara  terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan, pada dasarnya cukup berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa :

“Perekonomian diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional^”.[1])

                  Relevansi CSR (Coorporate Social Responsibility) dalam bisnis, sebuah teori atau aliran etika yang punya relevansi yang sangat kuat untuk dunia bisnis, yaitu utilitarianisme. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting sebagai sarana untuk merangkum, serta memahami masalah secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjuk kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya. Kerangka teori skripsi ini mengunakan teori utilitas (utilitarisme) yang dipelopori oleh filsuf Inggris Jeremy Bentham (1748-1832) , dan selanjutnya Utilitarisme diperhalus dan diperkukuh lagi oleh filsuf Inggris besar, John Stuart Mill (1806–1873), dalam bukunya Utilitarianism (1864) .

           Jeremy Bentham dalam karya tulisnya “An Introduction to the Principles of Morals and Legislation” menyebutkan : Alam telah menempatkan umat manusia dibawah kendali dua kekuasaan, rasa sakit dan rasa senang. Hanya keduanya yang menunjukkan apa yang seharusnya kita lakukan, dan menentukan apa yang akan kita lakukan. Standar benar dan salah disatu sisi, maupun rantai sebab akibat pada sisi lain, melekat erat pada dua kekuasaan itu. Keduanya menguasai kita dalam semua hal yang kita lakukan, dalam semua hal yang kita ucapkan, dalam semua hal yang kita pikirkan: setiap upaya yang kita lakukan agar kita tidak menyerah padanya hanya akan menguatkan dan meneguhkannya.

          Dalam kata-kata seorang manusia mungkin akan berpura-pura menolak kekuasaan mereka. Asas manfaat (utilitas) mengakui ketidakmampuan ini dan menganggapnya sebagai landasan sistem tersebut, dengan tujuan merajut kebahagiaan melalui tangan nalar dan hukum. Sistem yang mencoba untuk mempertanyakannya hanya berurusan dengan kata-kata ketimbang maknanya dengan dorongan sesaat ketimbang nalar, dengan kegelapan ketimbang terang.Bentham menjelaskan lebih jauh bahwa asas manfaat melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauhmana tindakan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan itu; atau, dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu.

             Tanggungjawab sosial seseorang atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial hidup berdasarkan aturan, nilai dan kebutuhan masyarakat. Berbuat baik atau kebajikan merupakan bagian dari kehidupan sosial.  Dan  segi  kecerdaan,  berbuat  kebajikan  adalah  salah  satu  unsur kecerdasan spiritual. Sementara dalam konteks perusahaan, tanggungjawab sosial itu disebut tanggungjawab sosial  perusahaan (Corporate  Social Responsibility--CSR). Secara etik, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pesaham atau shareholder, tetapi juga mempunyai kewajiban  terhadap  pihak-pihak  lain  secara  sosial  termasuk  masyarakat disekitarnya.

           CSR adalah nilai moral yang semestinya dilaksanakan atas panggilan nurani pemilik atau pimpinan perusahaan bagi peningkatan kesejahteraan  stakeholder  perusahaan. Stakeholders  adalah  seseorang  atau kelompok orang yang kena pengaruh langsung atau tidak langsung atau pada kegiatan  bisnis  perusahaan,  atau  yang  mempengaruhi  langsung  atau  tidak langsung  kegiatan  bisnis  perusahaan.  Stakeholders  perusahaan  meliputi pesaham, pemimpin, pekerja, penyedia barang dan jasa (mitra atau supplier), pesaing, konsumen, pemerintahan dan masyarakat. Penerapan CSR saat ini berkembang pesat, termasuk di Indonesia. CSR kini dianggap sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing serta sebagai bagian dari pengelolaan risiko menuju sustainability dari kegiatan usahanya. CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000. Namun, kegiatan yang esensi dasarnya sama telah berjalan sejak tahun 1970-an dengan tingkat yang bervariasi,  mulai  dari  bentuk  yang  sederhana  seperti  donasi  sampai pada bentuk yang komprehensif  seperti  membangun  sekolah.

           Mengingat  CSR bersifat  intagible (kasat  mata),  maka  sulit  dilakukan  pengukuran  tingkat keberhasilan  yang  telah  dicapai.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  berbagai pendekatan  kuantitatif  dengan  menggunakan  triple  bottom  line  atau  lebih dikenal secara sustainability-reporting.

           Dari sisi ekonomi, penggunaan sumber daya  alam  dihitung  dengan  akuntansi  sumber  daya  alam,  sedangkan pengeluaran  dan  penghematan  biaya lingkungan dapat  dihitung  dengan menggunakan akuntansi lingkungan. Salah satu alat ukur yang dipakai disebut PROPER. Inilah awal dari pengukuran penerapan CSR dari aspek social dan lingkungan sustainability-reporting.  Pembangunan  adalah  apabila dapat memenuhi   kebutuhan   saat   ini. Dengan  mengusahakan berkelanjutan pemenuhan  kebutuhan  bagi   hubungan antar generasi, artinya  untuk memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya. Hal ini mengisyaratkan adanya  suatu  alih  teknologi  bagi hubungan antar generasi, artinya  untuk memberikan  kesempatan  kepada  generasi  selanjutnya  dalam  memenuhi kebutuhannya.  

          Penerapan pembangunan seperti itu harus didukung oleh aspek social-sustainability, yang berhubungan dengan lingkungan. Hal ini harus  disosialisasikan oleh para pelaksana pembangunan di Indonesia dan harus diterapkan pada setiap manusia pelaksana kegiatan pembangunan tersebut. Social-sustainability  itu  terdiri  dari  tiga  aspek,  yaitu  ekonomi,  sosial  dan lingkungan. Untuk pelaksanaannya adalah human-sustainability yaitu peningkatan kualitas manusia secara etika seperti pendidikan, kesehatan, rasa empati,  saling  menghargai,  dan  kenyamanan  yang  terangkum  dalam  tiga kapasitas yaitu spiritual, emosional, dan intelektual.

          Pembangunan di bidang ekonomi,  lingkungan  dan  sosial  dapat  dilakukan  oleh  korporasi  yang mempunyai kebudayaan perusahaan  sebagai suatu bentuk tanggungjawab sosial perusahaan (corporate  social   responsibility). Corporate social responsibility dapat dipahami sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas.

           Secara umum, Corporate Social Responsibility merupakan peningkatan kualitas  kehidupan  mempunyai  arti  adanya  kemampuan  manusia  sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara, atau dengan kata lain merupakan  cara  perusahaan  mengatur  proses  usaha  untuk  memproduksi dampak  positif  pada  suatu  komunitas,  atau  merupakan  suatu  proses  yang penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis  dari  stakeholders  baik  secara  internal (pekerja,  shareholders,  dan penanaman  modal)  maupun  eksternal (kelembagaan  pengaturan  umum, anggota-anggota komunitas, kelompok komunitas sipil dan perusahaan lain). Jadi,  tanggung  jawab  perusahaan  secara  sosial  tidak  hanya  terbatas  pada  konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif dan statis, hanya dikeluarkan dari perusahaan akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antara stakeholders.

           Konsep Corporate Social Responsibility melibatkan tanggungjawab kemitraan antara pemerintah, lembaga, sumberdaya komunitas, juga komunitas lokal (setempat). Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif dan statis.  Kemitraan ini merupakan tanggungjawab bersama secara sosial antara stakeholders. Konsep kedermawanan perusahaan (corporate philantrophy) dalam tanggungjawab sosial tidaklah lagi memadai karena  konsep  tersebut  tidaklah  melibatkan  kemitraan  tanggung jawab perusahaan secara sosial dengan stakeholders lainnya. Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) pada dasarnya juga terkait dengan budaya  perusahaan (coporate  culture)  yang  ada  dipengaruhi  oleh  etika perusahaan  yang  bersangkutan.

          Budaya  perusahaan  terbentuk  dari  para individu  sebagai  anggota  perusahaan  yang  bersangkutan  dan  biasanya dibentuk oleh sistem dalam perusahaan. Sistem perusahaan khususnya alur dominasi  para  pemimpin  memegang  peranan  penting  dalam  pembentukan budaya perusahaan, pemimpin perusahaan dengan motivasi yang kuat dalam etikanya yang mengarah pada kemanusiaan akan dapat memberikan nuansa budaya perusahaan secara keseluruhan. Keberadaan Pasal 74 UUPT mengenai CSR dapat dikatakan telah memenuhi syarat predictability karena adanya kepastian tentang kewajiban CSR yang dianggarkan sebagai beban biaya perseroan. Namun unsur ini menjadi tidak tegas karena Pemerintah belum menetapkan besaran CSR dalam peraturan pelaksana dari UUPT itu sendiri.  

          Ketidak tegasan ini juga menyebabkan Pasal 74 tersebut menjadi tidak memenuhi syarat clearity of status and definition, karena tidak jelasnya konsep perusahaan yang wajib CSR berdasarkan UUPT dan tidak jelasnya definisi dari kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan kewajiban CSR. Belum lagi jika dianalisis dengan menggunakan syarat fairness (keadilan), apakah adil bagi perusahaan yang diwajibkan CSR dalam kondisi buruknya iklim usaha dan biaya usaha yang cukup tinggi di Indonesia baik yang berasal dari kewajiban-kewajiban finansial resmi (pajak dan retribusi) maupun pungutan-pungutan yang tidak resmi yang terus membebani dunia usaha.

           Aspek fairness ini juga akan terkait dengan penentuan porsi anggaran biaya CSR bagi setiap perusahaan yang berbeda kinerja, risiko, dan pendapatan. Apakah pengaturan CSR yang demikian sudah dapat dikatakan sebagai ketentuan yang sudah mengakomodasi secara berkeadilan aspirasi dunia usaha. Keseluruhan pertanyaan tersebut jika tidak terjawab dengan baik, maka ketentuan CSR justru dapat menimbulkan keadaan yang tidak stabil.

---

                                 ^[1])  Undang-undang Dasar 1945  Amandemen ke 4  Tahun  2002,  Pasal 33 ayat  (4)   Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 59-60

ADS HERE !!!