Corporate Sosial Responsibility (CSR) Secara Umum

  Lester  Thurow,  tahun 1066  dalam  bukunya “The  Future  of Capitalism”, sudah memprediksikan bahwa pada saatnya nanti, kapitalisme akan  berjalan  kencang  tanpa  perlawanan. Hal ini disebabkan,  musuh utamanya, sosialisme dan komunisme telah lenyap. Pemikiran Thurow ini menggarisbawahi  bahwa  kapitalisme  tak  hanya  berurusan  pada  ekonomi semata,  melainkan  juga  memasukkan  unsur  sosial  dan  lingkungan  untuk membangun  masyarakat,  atau  yang  kemudian  disebut  sustainable  society. Pada  jamannya,  pemikiran  Thurow  tersebut  sulit  diaplikasikan,  hal  ini  ia tuliskan seperti there is no social ‘must’ in capitalism¹⁶. Jaman pun berlalu, tahun 1962, Rachel Calson lewat bukunya “The  Silent Spring”, memaparkan pada dunia tentang kerusakan lingkungan dan kehidupan yang diakibatkan oleh racun pestisida yang mematikan. Paparan yang disampaikan dalam buku “Silent Spring” tersebut menggugah kesadaran banyak pihak bahwa tingkah laku korporasi harus diluruskan sebelum menuju kehancuran bersama.

  Corporate Social Responsibility  (CSR ) pun mulai digaungkan. Tepatnya di era 1970-an. Banyak professor menulis buku tentang pentingnya tanggungjawab sosial perusahaan, di samping kegiatan mengeruk untung. Buku-buku tersebut antara lain; “Beyond the Bottom Line” karya Prof. Courtney C. Brown, orang pertama penerima gelar Professor of Public Polecy and Business Responsibility dari Universitas Pemikiran para ilmuwan sosial di era itu masih banyak mendapatkan tantangan, hingga akhirnya muncul buku yang menghebohkan dunia hasil pemikiran para intelektual dari Club of Roma, bertajuk “The Limits to  Growt”.  Buku  ini  mengingatkan  bahwa,  disatu  sisi  bumi  memiliki keterbatasan daya dukung (carrying capacity), sementara di sisi lain populasi manusia bertumbuh secara eksponensial. Karena itu, eksploitasi sumber daya alam mesti dilakukan secara cermat agar pembangunan dapat berkelanjutan. Era 1980 - 1990, pemikiran dan perbincangan tentang isu ini terus berkembang,  kesadaran  dalam  berbagi  keuntungan  untuk  tanggungjawab sosial, dan dikenal sebagai community development. Hasil menggembirakan datang dari KTT Bumi di Rio de Jenerio Tahun 1992 yang menegaskan bahwa konsep  pembangunan  berkelanjutan  menjadi  hal  yang  harus  diperhatikan, tidak saja oleh negara, terlebih lagi oleh kalangan korporasi yang diprediksi bakal melesatkan kapitalisme di masa mendatang. 

  Konsep CSR terus bergulir, berkembang dan diaplikasikan dalam berbagai bentuk. James Collins dan Jerry Poras dalam bukunya Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies (1994), menyampaikan bukti bahwa  perusahaan  yang  terus  hidup  adalah  yang  tidak  semata  mencetak limpahan uang saja, tetapi perusahaan yang sangat peduli dengan lingkungan sosial  dan  turut  andil  dalam  menjaga  keberlangsungan  lingkungan  hidup. Konsep dan pemikiran senada juga ditawarkan oleh John Elkington lewat bukunya yang  berjudul  “Cannibals  with  Fork,  the Triple Bottom  Line of Twentieth  Century  Business.  Dalam  bukunya  ini,  Elkington  menawarkan solusi bagi perusahaan untuk berkembang di masa mendatang, dimana mereka harus  memperhatikan 3P,  bukan  sekedar  keuntungan (Profit),  juga  harus terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan rakyat  (People) dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (Planet).[1]⁾  Agenda  World  Summit  di  Johannesburg (2002),  menekankan pentingnya tanggungjawab sosial perusahaan. Dari situ program CSR mulai terus  berjalan  dan  berkembang  dengan  berbagai  konsep  dan  definisi.

 Kesadaran menjalankan CSR akhirnya tumbuh menjadi trend global, terutama produk-produk yang ramah lingkungan  yang   diproduksi   dengan memperhatikan kaidah sosial dan hak asasi manusia. Di  pasar  modal  globalpun,  CSR  juga  menjadi  faktor  yang diperhitungkan.  Misalnya  New  York  Stock  Exchange (NYSE)  saat  ini menerapkan  program  Dow  Jones  Sustainable  Index (DJSI)  untuk  saham perusahaan yang dikategorikan memiliki  Social Responsible Investment (SRI). Kemudian Index and Financial Times Stock Exchange  (FTSE) menerapkan FTSE4  Good  sejak  2001.  Konsekuensi  dari  adanya  index-index  tersebut memacu investor global seperti perusahaan dana pensiun dan asuransi yang hanya akan menanamkan investasinya di perusahaan-perusahaan yang sudah masuk dalam index tersebut^.[2])

Di Indonesia, kini kita menyaksikan perbincangan yang terus berlanjut seputar konsep dan perjalanan CSR ini. Ada persetujuan dan pula pertentangan.  Terlebih  pihak Pemerintah secara khusus membuatkan Undang-Undang tentang tanggungjawab sosial ini, yakni dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 74.  Terlepas  dari  itu,  isu  tentang  Corporate  Social  Responsibility (CSR) memang kian hangat. Persoalannya bukan lagi melulu dari aspek sosial, tetapi sudah jauh merasuk ke aspek bisnis dan penyehatan korporasi. Lama-kelamaan, CSR  tidak   lagi  dipandang  sebagai  keterpaksaan,  melainkan  sebagai kebutuhan. Dari yang semula dianggap sebagai cost, kini mulai diposisikan sebagai investasi.

 Para pelaku dituntut untuk ikut memikirkan program yang mampu mendukung sustainability perusahaan dan aktivitas CSR itu sendiri. Dalam hal ini, strategi perusahaan mesti responsif terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi bisnis, seperti perubahan global, tren baru di pasar, dan kebutuhan stakeholders yang belum terpenuhi²⁰ Berkaitan dengan masalah imbas tadi, Global CSR Survey paling tidak bisa memperlihatkan betapa pentingnya CSR. Bayangkan, dalam survei di 10 negara tersebut, mayoritas konsumen (72%) mengatakan sudah membeli produk dari suatu perusahaan serta merekomendasikan kepada yang lainnya sebagai respon terhadap CSR yang dilakukan perusahaan tersebut. Sebaliknya, sebanyak 61% dari mereka sudah memboikot produk dari perusahaan yang tidak punya tanggungjawab sosial. CSR kini bukan lagi sekadar program charity yang tak berbekas.  Melainkan  telah  menjadi  pedoman  untuk menciptakan  profit  dalam  jangka  panjang (CSR  for  profit).  Karena  itu, hendaknya  kegiatan sosial yang  dijalankan  harus  berhubungan  dengan kepentingan perusahaan dan harus mendukung core business perusahaan.[3]⁾  

 Philip Kotler, dalam buku CSR: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause, membeberkan beberapa alasan tentang perlunya perusahaan menggelar aktivitas itu. Disebutkannya, CSR bisa membangun positioning  merek,  mendongkrak  penjualan,  memperluas  pangsa  pasar, meningkatkan  loyalitas  karyawan,  mengurangi  biaya  operasional,  serta meningkatkan daya tarik korporat di mata investor.

  Menurut Godo Tjahjono, Chief Consulting Officer Prentis menyatakan, CSR memang punya beberapa manfaat yang bisa dikategorikan dalam empat aspek, yaitu: license to operate, sumber daya manusia, retensi, dan produktivitas karyawan. Dari sisi marketing, CSR juga bisa menjadi bagian dari brand differentiation.  Kini  kita  menyaksikan  dan  mengharap  gairah  perusahaan-perusahaan  raksasa  dunia  untuk  menerapkan  program  kepedulian  sosial. Semoga ini tak hanya jadi sekedar angin segar ditengah kekosongan isu saja, melainkan mampu menjadi virus baik yang menyebar cepat di Indonesia.  

  Istilah CSR di Indonesia semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an.  Beberapa  perusahaan  sebenarnya  telah  lama  melakukan  CSA  (Corporate Social Activity) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk  “peran serta” dan  “kepedulian” perusahaan terhadap  aspek  sosial  dan  lingkungan.  Melalui  konsep  investasi  sosial perusahaan “seat belt”, sejak Tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga  Pemerintah  yang  aktif  dalam  mengembangkan  konsep  CSR  dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasannya kegiatan perusahaan membawa dampak  (for better or worse), bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan  beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya sharehold atau para pemegang saham. Melainkan pula stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.[4]⁾ Stakeholders dapat  mencakup   karyawan   dan   keluarganya, pelanggan,  pemasok,  masyarakat  sekitar  perusahaan,  lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa dan Pemerintah selaku regulator. Jenis dan prioritas stakeholders relatif berbeda antara satu perusahaan dengan lainnya, tergantung pada core bisnis perusahaan yang bersangkutan.

  Sebagai contoh, PT  Aneka  Tambang,  Tbk.  dan  Rio  Tinto  menempatkan  masyarakat  dan lingkungan sekitar sebagai stakeholders dalam skala prioritasnya. Sementara itu, stakeholders dalam skala prioritas bagi produk konsumen seperti Unilever atau Procter & Gamble adalah para customer-nya. Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah community development. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan  pembangunan  kapasitas  masyarakat  sehingga  akan  menggali  potensi masyarakat  lokal  yang  menjadi  modal  sosial  perusahaan  untuk  maju  dan berkembang.  Selain  dapat  menciptakan  peluang-peluang  sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan.  Selain  itu,  akan  tumbuh  rasa  percaya  dari  masyarakat.  Rasa  memiliki  perlahan-lahan  muncul  dari  masyarakat  sehingga  masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.

---

                      [1] ⁾ http//www.csrindonesia.com

                      ¹⁴⁾  http//www.csrindonesia.com

                               

                      [3] ) Majalah Marketing Edisi, 11 Tahun 2007

                    

                       16)  Majalah Marketing, Edisi, 11 Tahun 2007

ADS HERE !!!