Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Kewajiban Perusahaan

               Ada  empat   manfaat   yang  diperoleh   bagi   perusahaan  dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra (image) yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital (modal). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia  (human resources) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat  meningkatkan  pengambilan  keputusan  pada  hal-hal  yang  kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management).[1]⁾  Dalam  menangani  isu-isu  sosial,  ada  dua  pendekatan  yang  dapat dilakukan  oleh  perusahaan  yaitu:  Responsive  CSR  dan  Strategic  CSR. Agenda sosial perusahaan perlu melihat jauh melebihi harapan masyarakat, kepada peluang untuk memperoleh manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan
secara  bersamaan.  Bergeser  dari  sekadar  mengurangi  kerusakan  menuju penemuan jalan untuk mendukung strategi perusahaan dengan meningkatkan kondisi sosial. 

              Agenda sosial seperti ini harus responsif terhadap pemangku kepentingan. Isu sosial yang mempengaruhi sebuah perusahaan terbagi dalam tiga kategori. Pertama, isu sosial generik, yakni isu sosial yang tidak dipengaruhi secara signifikan oleh operasi perusahaan dan tidak memengaruhi kemampuan perusahaan untuk berkompetisi dalam jangka panjang. Kedua, dampak sosial value chain, yakni isu sosial yang secara signifikan dipengaruhi oleh aktivitas normal perusahaan. Ketiga, dimensi sosial dari konteks kompetitif, yakni isu sosial di lingkungan eksternal perusahaan yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan berkompetisi perusahaan. Setiap perusahaan perlu mengklasifikasikan isu sosial ke dalam tiga kategori  tersebut  untuk  setiap  unit  bisnis  dan  lokasi  utama,  kemudian menyusunnya  berdasarkan  dampak  potensial.  Isu  sosial  yang  sama  bisa masuk dalam kategori yang berbeda, tergantung unit bisnis, industri, dan tempatnya.

               Ketegangan yang sering terjadi  antara  sebuah  perusahaan  dan komunitas  atau  masyarakat  di  sekitar  perusahaan  berlokasi  umumnya muncul lantaran terabaikannya komitmen dan pelaksanaan tanggungjawab sosial  tersebut.  Perubahan  orientasi  sosial  politik  di  tanah  air  dapat memunculkan kembali apresiasi rakyat yang terbagi-bagi dalam wilayah administratif  dalam  upaya  menciptakan  kembali  akses  mereka  terhadap sumber daya yang ada di wilayahnya.

      Seringkali kepentingan perusahaan diseberangkan dengan kepentingan masyarakat.  Sesungguhnya  perusahaan  dan  masyarakat  memiliki  saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat berimplikasi bahwa baik keputusan bisnis dan kebijakan sosial harus  mengikuti  prinsip  berbagi  keuntungan,  yaitu  pilihan-pilihan  harus menguntungkan kedua belah pihak. Saling ketergantungan antara sebuah perusahaan dengan masyarakat memiliki dua  bentuk. Pertama, inside-out linkages, bahwa perusahaan memiliki dampak  terhadap  masyarakat  melalui  operasi  bisnisnya  secara normal.

                Dalam hal ini perusahaan perlu memerhatikan dampak dari semua aktivitas  produksinya,  aktivitas  pengembangan  sumber  daya  manusia, pemasaran, penjualan, logistik, dan aktivitas lainnya. Kedua,  outside-in-linkages,  dimana  kondisi  sosial  eksternal  juga memengaruhi perusahaan, menjadi lebih baik atau lebih buruk. Ini meliputi kuantitas  dan  kualitas  input  bisnis  yang  tersedia-sumber  daya  manusia, infrastruktur transportasi; peraturan dan insentif yang mengatur kompetisi seperti  kebijakan  yang  melindungi  hak  kekayaan  intelektual,  menjamin transparansi,  mencegah  korupsi,  dan  mendorong  investasi;  besar  dan kompleksitas permintaan daerah setempat; ketersediaan industri pendukung di daerah setempat, seperti penyedia jasa dan produsen mesin.[2]⁾

                 Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan
dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan
yang terpuji (good conduct) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan.
Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang
berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, dan prinsip-prinsip ini sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Prinsip etika bisnis itu sendiri adalah:[3]⁾

       1)  Prinsip otonomi; adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil
keputusan  dan  bertindak  berdasarkan  kesadarannya  tentang  apa  yang
dianggapnya baik untuk dilakukan.

2)  Prinsip kejujuran.

3)  Prinsip keadilan.

4)  Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle).

         5)  Prinsip integritas moral; terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam
diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan
tetap menjaga nama baik pimpinan/orang-orangnya maupun
perusahaannya.

                Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika ada masyarakat adat/masyarakat lokal, praktik CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.

        Agar  efektif  CSR  memerlukan  peran  civil  society  yang  aktif. Setidaknya terdapat tiga wilayah dimana masyarakat dapat menunjukkan perannya yaitu^:[4])

         a.  Kampanye melawan korporasi yang melakukan praktik bisnis yang tidak
sejalan dengan prinsip CSR lewat berbagai aktivitas lobby dan advokasi.

         b.  Mengembangkan   kompetensi   untuk   meningkatkan   kapasitas   dan
membangun institusi yang terkait dengan CSR

         c.  Mengembangkan  inisiatif  multi-stakeholder  yang  melibatkan  berbagai
elemen dari masyarakat, korporasi dan Pemerintah untuk mempromosikan
dan meningkatkan kualitas penerapan CSR

                  Lewat ISO  26000 terlihat upaya untuk mengakomodir kepentingan semua  stakeholder.  Dalam  hal  ini,  peran  Pemerintah  menjadi  penting. Pemerintah  harus  punya  pemahaman  menyeluruh  soal  CSR  agar  bisa melindungi  kepentingan  yang  lebih  luas,  yaitu  pembangunan  nasional. Jangan lupa, dari kacamata kepentingan ekonomi pembangunan nasional, sektor bisnis atau perusahaan itu ada untuk pembangunan, bukan sebaliknya. Pemerintah  perlu  jelas  bersikap  dalam  hal  ini.  Misalnya,  di  satu  sisi, mendorong agar perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek harus melaporkan pelaksanaan CSR kepada publik.

                  Cakupan dari ISO 26000 ini antara lain untuk membantu organisasi-organisasi menjalankan tanggungjawab sosialnya; memberikan “practical guidances”  yang  berhubungan  dengan  operasionalisasi  tanggungjawab sosial;  identifikasi  dan  pemilihan  stakeholders;  mempercepat  laporan kredibilitas dan klaim mengenai tanggungjawab sosial; untuk menekankan kepada  hasil  reformansi  dan  peningkatannya;  untuk  meningkatkan keyakinan dan kepuasan atas konsumen dan  ˜stakeholders lainnya; untuk menjadi konsisten dan tidak berkonflik dengan traktat internasional dan standarisasi ISO lainnya; tidak bermaksud mengurangi otoritas Pemerintah dalam  menjalankan  tanggungjawab  sosial  oleh  suatu  organisasi;  dan, mempromosikan terminologi umum dalam lingkupan tanggung jawab sosial dan semakin memperluas pengetahuan mengenai tanggungjawab sosial.    

                 ISO 26000 sesuatu yang tidak bisa ditawar. Meskipun, dalam rilis yang
diambil dari website resmi  ISO, standarisasi mengenai Social Responsibility, dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak wajib, tetap saja ini akan menjadi trend yang akan naik daun di Tahun 2009 dan harus dihadapi dengan sungguh-sungguh, jika ingin tetap eksis dalam dunia usaha  di  Indonesia.  ISO  26000  ini  bisa  dijadikan  sebagai  rujukan  atau pedoman  dalam  pembentukan  pedoman  prinsip  pelaksanaan  CSR  di Indonesia. Di sisi lain, Pemerintah harus bisa bernegosiasi di level internasional untuk membantu produk Indonesia bisa masuk ke pasar internasional secara fair. Misalnya lewat mekanisme WTO. Ini bisa dibarengi dengan upaya Pemerintah   memberikan   bantuan/asistensi   pada   perusahaan  

         yang belum/menjadi perusahaan publik agar penerapan CSR-nya juga diapresiasi melalui mekanisme selain ISO. Misalnya dengan menciptakan/menerapkan standard nasional CSR yang lebih bottom-up atau insentif tertentu yang bisa meyakinkan pasar internasional untuk menerima produk Indonesia..

                 Pada saat ini CSR dapat dianggap sebagai investasi masa depan bagi perusahaan.  Minat  para  pemilik  modal  dalam  menanamkan  modal  di perusahaan yang telah menerapkan CSR lebih besar, dibandingkan dengan yang  tidak  menerapkan  CSR.  Melalui  program  CSR  dapat  dibangun komunikasi yang efektif dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

---

                                 ^{[1] )} http//www.csrindonesia.com

                                 ^[2])  Ibid

                                 ^{[3] )} Majalah Bisnis Dan CSR, Oktober 2007

                                  ^{[4] )}  Ibid

ADS HERE !!!