Gambaran Umum tentang PT Newmont Minahasa Raya

                  Newmont Mining   Corporation (NMC),  merupakan   perusahaan penghasil emas terkemuka yang beroperasi di lima benua. Didirikan pada Tahun 1921 di kota New York dan didaftarkan pada Bursa Saham New York (NYSE) sejak Tahun 1925, Newmont juga terdaftar di Bursa Saham Australia dan Toronto, dengan domisili hukum di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Di  Indonesia  NMC  mendirikan  dua  anak  perusahaan  yaitu  Newmont Minahasa  Raya  (MNR)  di  Sulawesi  Utara  dan  Newmont  Nusa  Tenggara (NTT) di Nusa Tenggara. Sebagai perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham terkemuka di dunia Newmont terikat pada standar profisiensi yang  tinggi  serta kepemimpinan di bidang-bidang manajemen lingkungan, kesehatan dan keselamatan bagi para karyawannya dan masyarakat sekitar.

                 Sebagai anak perusahaan dari Newmont Mining Corporation, PT Newmont Minahasa Raya (NMR) dan Newmont Nusa Tenggara (NNT) menandatangani Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia, juga terikat untuk menerapkan standar profisiensi yang tinggi serta kepemimpinan  di  bidang-bidang  manajemen lingkungan, kesehatan dan keselamatan bagi para karyawannya dan masyarakat sekitar. 

   

                 Salah satu bagian dari proses penaatan terhadap standard profisiensi yang tinggi adalah komitmen PT NMR dan NNT untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Lebih dari 30-40 izin atau persetujuan mulai dari yang sederhana seperti izin untuk mempekerjakan seorang ekspatriat sampai ke izin untuk membuang tailing, telah dipenuhi.. Seperti halnya perseroan terbatas lainnya di Indonesia, PT NMR dan NNT terdiri dari para pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan  Direksi  mengadakan  pertemuan  per  caturwulan  dalam  masa  satu tahun, yang diikuti dengan pertemuan dewan komisaris, sebagai tambahan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan direksi yang terdiri dari  4 orang direktur bersama-sama dengan Richard Bruce Ness, masing-masing memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Dalam masa operasional, salah satu direktur ditempatkan di lokasi pertambangan yang sekaligus menduduki posisi sebagai general manager dan Kepala Teknik Tambang, dengan fungsi utama mengatur dan menetapkan keadaan yang dipertanggungjawabkan untuk semua masalah yang berhubungan dengan  Kesehatan kerja, Keselamatan dan Lingkungan, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.555K/26/M.PE/1995 perihal Kesehatan, Keselamatan Tenaga Kerja, dan Lingkungan.

                  Perkembangan tingkat  kehidupan ekonomi masyarakat  yang terus berkembang, juga berpengaruh pada perkembangan dunia usaha. Iklim usaha  semakin  mengalami  kemajuan  yang  pesat.  Hal  ini  juga diikuti  dengan  kemajuan  di  bidang  teknologi,  yang mengakibatkan semakin mutakhirnya teknologi yang digunakan oleh kalangan dunia usaha tersebut. Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ditandai dengan munculnya  berbagai  perusahaan  yang  berskala  produksi  besar  dan menyerap banyak tenaga kerja. Bidang-bidang usaha yang tersedia juga semakin banyak sehingga semakin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.  Apalagi  didukung dengan adanya  kebijakan  Otonomi Daerah, yang menyebabkan daerah-daerah juga turut berlomba-lomba untuk memajukan dirinya dengan cara memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk beroperasi di daerahnya.

                   Kemajuan  yang  seperti  ini  tentunya  membawa  dampak  yang positif  bagi  perkembangan  dunia  investasi  dan  bisnis  di  Indonesia. Selain itu turut berperan serta dalam peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, yang sangat disayangkan, tidak jarang perusahaan-perusahaan yang ada terlalu  terfokus  kepada kegiatan ekonomi dan produksi yang mereka lakukan, sehingga  melupakan keadaaan masyarakat di  sekitar  wilayah  beroperasinya  dan  juga melupakan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Padahal, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 28H ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut:  “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hak yang sama juga diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut: Ayat  (2)  “Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.” Ayat (3) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Dari kedua aturan hukum tersebut dapat dilihat dengan jelas, bahwa masyarakat memiliki hak akan kehidupan sosial yang baik dan atas  lingkungan  hidup  yang  sehat.  Selanjutnya,  kewajiban  untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup juga diatur di dalam Pasal 65 Undang-Undang No.  32 Tahun  2009 tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan : “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian haak asasi manusia.” Di  lain  pihak,  seiring  dengan  perkembangan  jaman,  juga mendorong  masyarakat untuk menjadi semakin kritis dan menyadari hak-hak asasinya, serta berani mengekspresikan tuntutannya terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggung jawab.  Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya.

                  CSR adalah suatu konsep yang bermaterikan tanggung jawab sosial  dan  lingkungan oleh perusahaan kepada masyarakat luas, khususnya di wilayah perusahaan tersebut beroperasi. Misalnya, CSR bisa berupa program yang memberikan bantuan modal kerja lunak bagi para petani, nelayan, pengusaha kecil, pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa terutama yang tidak mampu dan berprestasi, perbaikan infrastruktur jalan, gedung-gedung sekolah, sarana keagamaan dan olah raga,  pendidikan  dan  pelatihan  keperempuanan  dan  pemuda,  serta pemberdayaan  masyarakat  adat.  Termasuk  pula  memelihara  kondisi alam agar tetap dalam kondisi yang sehat dan seimbang. Pada posisi demikian,  perusahaan  telah  ikut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Economic Growth)  masyarakat  dari  segi  ekonomis  dan ekologis.

                   Implementasi CSR oleh perusahaan-perusahaan pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah terkait dengan komitmen pimpinannya. Perusahaan yang pimpinannya tidak tanggap dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan, kecil kemungkinan akan mempedulikan  aktivitas sosial. Kedua,   menyangkut  ukuran  dan kematangan perusahaan. Perusahaan besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberikan kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belum mapan. Namun, bukan berarti perusahaan menengah, kecil dan belum mapan  tersebut  tidak  dapat  menerapkan  CSR.  Ketiga,  regulasi  dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah. Semakin overlap-nya regulasi dan penataan pajak akan membuat semakin kecil ketertarikan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin kondusif regulasi atau semakin besar insentif pajak yang  diberikan,  akan  lebih  berpotensi  memberi  semangat  kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat.

                  Program CSR dapat dilihat sebagai suatu pertolongan dalam bentuk rekrutmen tenaga kerja dan memperjakan masyarakat sekitar, terutama sekali dengan adanya persaingan kerja diantara para lulusan sekolah. Akan terjadi peningkatan kemungkinan untuk ditanyakannya kebijakan CSR perusahaan pada rekrutmen tenaga kerja yang berpotesi, maka  dengan  memiliki  suatu  kebijakan  komprehensif  akan  menjadi suatu  nilai  tambah  perusahaan.  CSR  dapat  juga  digunakan  untuk membentuk  suatu  atmosfir  kerja  yang  nyaman  diantara  para  staf, terutama apabila mereka dapat dilibatkan dalam "penyisihan gaji" dan aktifitas "penggalangan dana" atapun suka relawan. Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran  baru  tentang  pentingnya  melaksanakan  Corporate  Social Responsibility (CSR).  Pemahaman  itu  memberikan  pedoman  bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga ter-alienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan suatu entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Hal yang sama juga terjadi pada aspek lingkungan hidup, yang menuntut perusahaan untuk  lebih  peduli  pada  lingkungan  hidup  tempatnya beroperasi. Sebagaimana  hasil  KTT  Bumi           (Earth  Summit)  di  Rio  de Janerio, Brasil, pada tahun  1992, yang menegaskan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability development) sebagai suatu hal yang bukan hanya menjadi kewajiban negara, namun juga harus diperhatikan oleh   kalangan korporasi. Konsep pembangunan berkelanjutan menuntut korporasi, dalam menjalankan usahanya, untuk turut memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Ketersediaan dana;

2. Misi lingkungan;

3. Tanggung jawab sosial;

4. Terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah);

5. Mempunyai nilai keuntungan/manfaat).

                       Substansi  keberadaan  Prinsip  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan  bagi  perusahaan (Corporate  Social  Responsibility; selanjutnya disebut CSR), adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan  untuk  beradaptasi  dengan  lingkungannya,  komunitas  dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasioal, maupun global. Di  dalam  pengimplementasiaannya,  diharapakan  agar  unsur-unsur perusahaan,   pemerintah   dan   masyarakat   saling   berinteraksi dan mendukung, supaya CSR dapat diwujudkan secara komprehensif, sehingga dalam pengambilan keputusan, menjalankan keputusan,dan pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan bersama. Peraturan pemerintah pada beberapa negara mengenai lingkungan hidup dan permasalahan sosial  melatarbelakangi  lahirnya konsep CSR.   Beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan CSR dari suatu perusahaan dalam membuat  keputusan  investasi  mereka,  sebuah  praktek  yang  dikenal sebagai  "Investasi  bertanggungjawab  sosial" (socially  responsible investing).

                      CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan" , dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya  harus  mendasarkan  keputusannya  tidak  semata  hanya berdasarkan  faktor  keuangan  belaka  seperti  halnya  keuntungan  atau deviden  melainkan  juga  harus  berdasarkan  konsekwensi  sosial  dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Diskursus CSR dewasa ini,  mengalami perkembangan yang cukup tematik, yang ikut mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan  CSR.  Salah  satu  pendorongnya  adalah  perubahan  dan pergeseran paradigma dunia usaha, untuk tidak semata-mata mencari keuntungan,  tetapi  turut  pula  bersikap  etis  dan  berperan  dalam penciptaan investasi sosial. Di antaranya, yang lazim dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan kegiatan karitatif, filantropis, dan meyelenggarakan    program    pengembangan    dan    pemberdayaan masyarakat  (community development). Di sisi lain, pemicunya adalah ketika  disahkannya  Undang-Undang    No. 40   Iahun 2007   tentang   Perseroan    Terbatas             (UUPT) terutama  Pasal 74  yang  mewajibkan perseroan  untuk  menyisihkan sebagian   laba    bersih  dalam menganggarkan dana pelaksanaan tanggungjawab social terutama bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber  daya  alam.  Namun,  UU  PT  secara  eksplisit  tidak  mengatur berapa jumlah nominal dan atau berapa besaran persen laba bersih dari suatu perusahaan yang harus disumbangkan, karena  pengaturan lebih lanjut merupakan domain daripada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai manifestasi  dari  UU,  dan  saat  ini  PP  tersebut  masih  dibahas  oleh Pemerintah.

ADS HERE !!!