Aspek yang akan menjadi
fokus penilaian yaitu pendapatan negara, jumlah produksi,
dampak terhadap lingkungan
dan dana pengembangan
masyarakat. Empat
aspek tersebut konsisten dengan pilar
pembangunan berkelanjutan, yaitu
ekonomi, lingkungan dan sosial yang terkenal dengan
sebutan triple
bottom line. Hanya saja, ada dua ganjalan dalam hal
pengembangan masyarakat. Pertama
adalah bahwa sudah
seharusnya seluruh program
sosial dinilai, bukan saja
yang berkenaan dengan
pengembangan masyarakat. Ini
demi keadilan penilaian
terhadap yang telah mencurahkan
sumberdayanya. Kedua, kalau
hanya program pengembangan
masyarakat yang menjadi fokus,
sudah seharusnya bukan semata-mata masalah dana saja yang dinilai.
Aspek sosial, sebagaimana aspek lingkungan, tidaklah mungkin direduksi menjadi ukuran-ukuran finansial. Pembiayaan
merupakan fungsi dari
program, dan karenanya ukuran finansial seharusnya menjadi salah satu indikator saja. Secara umum,
program sosial perusahaan biasa dinilai dari masukan,
proses dan kinerjanya. Kalau hal ini diikuti, maka banyak indikator lain yang bisa dipergunakan untuk menilai
program pengembangan masyarakat . Pertama-tama,
harus disadari bahwa
program pengembangan masyarakat yang
memadai haruslah diintegrasikan ke
dalam strategi menyeluruh perusahaan, bukan sekedar
tempelan.
Untuk menilainya, beberapa indikator dapat dipergunakan, yaitu: Adanya kebijakan tertulis perusahaan
mengenai pentingnya membangun hubungan baik dengan
masyarakat yang terkena
dampak operasi perusahaan;
Terdapatnya bagian khusus
yang menanganinya pengembangan masyarakat yang
bekerja secara efektif dengan bagian lain
yang terkait dengan aktivitas hubungan antara perusahaan dan masyarakat; Sumberdaya manusia yang bekerja untuk
bagian itu memiliki kapabilitas yang memadai dari segi pendidikan, pelatihan
dan pengalaman kerja; Adanya rencana
kerja strategik untuk waktu lima tahun, dilengkapi dengan
rincian program setahunan
yang telah disepakati
bersama-sama pemangku
kepentingan serta mekanisme
penyesuaian rencana dan tersedianya dana yang mencukupi untuk
melaksanakan program yang direncanakan
Perusahaan pertambangan dalam operasinya pasti mengakibatkan dampak negatif
sosial dan lingkungan
bagi masyarakat yang
berada di sekitarnya. Pengembangan masyarakat dapat
dipandang sebagai salah satu bentuk upaya mengkompensasi dampak tersebut, di luar minimisasi dampak yang wajib juga dilakukan oleh perusahaan.
Tanpa penyelesaian permasalahan dampak negatif, sangatlah sulit bagi perusahaan untuk menciptakan hubungan yang
harmonis dengan masyarakat.
Karenanya perusahaan seharusnya melakukan perhitungan dampak dengan
terperinci sebagai dasar dari pengembangan masyarakat.
Sebagai konsekuensi penghitungan
dampak, besaran program harus dibedakan
menurut wilayah dan kelompok dampak. Semakin besar
suatu wilayah atau
kelompok masyarakat terkena dampak negatif
aktivitas perusahaan, semakin
besar hak mereka
untuk memperoleh program.
Dalam hal tersebut, tiga indikator dapat diajukan, yaitu: Penilaian
kerusakan yang di derita masyarakat dilakukan secara bersama-sama antara perusahaan dan masyarakat, dengan disaksikan oleh pihak lain yang netral, negosiasi harga kompensasi kerusakan dilakukan
dengan cara-cara yang
jujur, diterima masyarakat setempat, tanpa paksaan
dan tipuan dan pembayaran kompensasi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, baik individu maupun
kelompok.
Bahwa perusahaan
bukanlah agen pembangunan masyarakat semata. Perusahaan adalah entitas yang mencari keuntungan ekonomi, namun dalam usahanya tidak diperkenankan merusak lingkungan dan tatanan sosial ekonomi masyarakat. Perusahaan juga harus melindungi lingkungan dan sedapat mungkin memaksimumkan keuntungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Karenanya, partisipasi masyarakat
luas serta pihak-pihak lain yang kompeten dan memiliki niat baik
menjadi sangat penting. Mengingat hal di
atas, berbagai indikator
partisipasi dapat dipergunakan,
yaitu program direncanakan
secara partisipatoris dengan memperhitungkan keragaman kelompok-kelompok masyarakat. Program tersebut merupakan komplemen dan suplemen dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah dan pihak-pihak lain. Kegiatan dilaksanakan bersama-sama dengan
masyarakat dan pihak lain yang memiliki kompetensi yang tepat, pelaksanaan pemantauan kegiatan dilakukan
bersama-sama dengan komponen
masyarakat dan pemangku kepentingan lain, serta dilakukannya evaluasi keberhasilan kegiatan bersama masyarakat dengan umpan balik bagi kegiatan
mendatang .Seluruh indikator di atas
merupakan indikator masukan dan proses, sementara penilaian kinerja merupakan
puncak upaya untuk mengetahui apakah perusahaan diterima oleh seluruh
pemangku kepentingannya. Dalam
hal ini, haruslah
dikemukakan dimensi-dimensi
keberhasilan dari berbagai sudut pandang, utamanya dari perusahaan
sendiri, masyarakat, Pemerintah Daerah dan
pemangku kepentingan lain yang terlibat langsung
dalam pengelolaannya.
Program yang
memuaskan seluruh pihak
merupakan cerminan keberhasilan
tertinggi, sehingga dapat diyakini bahwa
keberadaan dan operasi perusahaan tersebut akan terus mendapatkan dukungan
masyarakat dan pihak terkait lainnya.
Indikator-indikator kinerja yang dapat dipergunakan antara lain:
1. Terlaksananya
seluruh program yang
direncanakan. terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dinyatakan hendak dipenuhi dalam
rencana program;
2. Terpeliharanya integrasi sosial
masyarakat;
3. Program berhasil mendorong kemandirian
masyarakat dan tidak menimbulkan ketergantungan;
4. Perusahaan
secara umum diterima
keberadaannya di tengah-tengah masyarakat;
5. Adanya pengakuan dari Pemerintah dan pihak lain
bahwa perusahaan telah
berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Jika indikator-indikator di atas
dipergunakan, reduksi pengembangan
masyarakat menjadi sekadar masalah dana akan dapat dihindari. Tentu saja, lebih baik lagi kalau Departemen ESDM mau menilai
keseluruhan program
sosial .
Hasilnya kemudian dapat
dipergunakan untuk membuat
daftar
tindakan perbaikan yang dituangkan dalam sebuah kontrak kinerja.
Penilaian
dan tindak lanjutnya yang komprehensif akan
mengurangi resistensi banyak
pihak, juga akan mengurangi retorika
elit yang tidak perlu, sehingga kita tidak
lagi akan terjerumus ke dalam
politisasi atas nasib masyarakat.