Korupsi sebagai Jarimah

Yang dimaksud dengan kata-kata "jarimah" ialah, larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadatau ta'zir. Larangan-larangan tersebutadakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata "syara'" pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimahapabila dilarang oleh syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai jarimah, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya. Di kalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata "ajziyah" dan mufradnya, "jaza". Pengertian jarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak-pidana, (peristiwa pidana, delik) pada hukum-pidana positif.

Korupsi (bahasa arab: ikhtilas) sebagai jarimahadalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau bersama-sama beberapa orang secara profesional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait. Lain halnya perbuatan mencuri yang adakalanya dilakukan langsung dalam bentuk harta dan adakalanya pula dalam bentuk administrasi. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pelanggaran bidang administrasi seperti memberikan laporan melebihi kenyataan dana yang dikeluarkan merupakan jenis perilaku yang merugikan pihak yang berkaitan dengan laporan yang dibuatnya. Perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan departemen atau instansi terkait. Perbuatan dimaksud, disebut korupsi dan pelaku akan dikenai hukuman pidana korupsi.

Hukum Islam disyariatkan Allah SWT untuk kemaslahatan manusia. Di antara kemaslahatan yang hendak diwujudkan dengan pensyariatan hukum tersebut ialah terpeliharanya harta dari pemindahan

hak milik yang tidak menurut prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT. Oleh karena itu, larangan mencuri, merampas, mencopet, dan sebagainya adalah untuk memelihara keamanan harta dari pemilikan yang tidak sah. Larangan menggunakan harta sebagai taruhan judi dan memberikannya kepada orang lain yang diyakini akan menggunakannya dalam berbuat maksiat, karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT, menjadikan kemaslahatan yang dituju dengan harta itu tidak tercapai.

Ulama fikih telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi adalah haram (dilarang) karena bertentangan dengan maqasidasy-syari'ah (tujuan hukum Islam). Keharaman perbuatan korupsi dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut.

a)      Perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat). Allah SWT memberi peringatan agar kecurangan dan penipuan itu dihindari, seperti pada firman-Nya: "Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya" (QS.3:161).  Nabi Muhammad SAW telah menetapkan suatu peraturan bahwa  setiap kembali dari peperangan, semua harta rampasan baik yang kecil maupun yang besar jumlahnya harus dilaporkan dari dikumpulkan di hadapan pimpinan perang, kemudian Rasulullah SAW membaginya sesuai dengan ketentuan bahwa 1/5 dari harta rampasan itu untuk Allah SWT, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, sedangkan sisanya (4/5 lagi) diberikan kepada mereka yang ikut berperang (QS.8:41). Nabi  Muhammad SAW tidak pernah menggunakan jabatannya sebagai panglima perang untuk mengambil harta rampasan di luar dari ketentuan ayat ini. alam satu riwayat diterangkan bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan hilangnya sehelai kain wol berwarna merah yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan, ada yang berkata: "Mungkin Rasulullah SAW sendiri yang mengambil kain itu untuk beliau." Agar tuduhan itu tidak menimbulkan keresahan umat Islam, Allah SWT menurunkan ayat tersebut yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin berlaku curang/korupsi dalam hal harta rampasan.  Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap perbuatan curang, seperti korupsi akan diberi hukuman yang setimpal kelak di akherat. Hal itu memberi peringatan agar setiap pejabat tidak terlibat dalam perbuatan korupsi. Dalam sejarah Islam tercatat peristiwa-peristiwa yang mengandung arti bahwa Islam melarang keras perbuatan korupsi. Misalnya, pengawas perbendaharaan negara (baitulmal) di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63 H/682 M-102 H/720 M) memberikan sebuah kalung emas kepada putri khalifah, karena ia menganggap hal itu patut untuk menghargai pengorbanan khalifah. Setelah mengetahui hal itu, Umar bin Abdul Aziz marah dan memerintahkan agar saat itu juga kalung tersebut dikembalikan ke baitulmal, karena kalung tersebut adalah milik negara dan hanya untuk negara-lah harta itu boleh digunakan.

b)      Perbuatan korupsi yang disebut juga sebagai penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atauorang lain adalah perbuatan mengkhianati amanah yang diberikan masyarakat kepadanya. Berkhianat terhadap amanat adalahperbuatan terlarang dan berdosa seperti ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui" (QS.8:27). Pada ayat lain Allah SWT memerintahkan untuk memelihara dan menyampaikan amanat kepada yang berhak .menerimanya: "Sesungguhnya Allah menyuruh |kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (QS.4:58). Kedua ayat ini mengandung pengertian bahwa mengkhianati amanat seperti perbuatan korupsi bagi pejabat adalah terlarang (haram).

c)      Perbuatan korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan lalim (aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat yang miskin dan buta huruf yang mereka peroleh dengan susah payah. Oleh karena itu, amatlah lalim seorang pejabat yangmemperkaya dirinya dari harta 'masyarakat tersebut, sehingga Allah SWT memasukkan mereka ke dalam golongan yang celaka besar, sebagaimana dalam firman-Nya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang lalim yakni siksaan di hari yang pedih"(QS.43:65). Termasuk ke dalam kategori korupsi, perbuatan memberikan fasilitas negara kepada seseorang karena ia menerima suap dari yang menginginkan fasilitas tersebut. Masalah korupsi jika dihubungkan dengan qiyas, maka dapat dikatakan masuk dalam jarimah hirabah. Karena korupsi dan hirabah memiliki kesamaan yaitu merampas harta yang bukan miliknya. Qiyasmenurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur.

Menurut Hanafi, qiyas menurut istilah, ialah menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada

ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Menurut Abd al-Wahhâb Khalâf,qiyasmenurut istilah ahli ilmu ushul fiqhadalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illathukumnya.

Sejalan dengan itu, menurut Abu Zahrah, qiyas adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash atau menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illathukum.

Apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan illat  hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui illathukum, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu illatyang illathukum itu juga terdapat pada kasus itu, maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya, berdasarkan atas persamaan illatnya, karena sesungguhnya hukum itu ada di mana illathukum ada.

Qiyas baru dianggap sah bilamana lengkap rukun-rukunnya. Para ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa yang menjadi rukun qiyas ada empat yaitu:

(1)      Ashal (pokok tempat mengqiyaskan sesuatu), yaitu masalah yang telah ditetapkan hukumnya baik dalam  Al-Qur'an atau dalam Sunnah Rasulullah. Ashaldisebut juga al-maqis 'alaih(tempat mengiyaskan sesuatu). Misalnya, khamar yang ditegaskan haramnya dalam ayat: Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Qur'an. (QS. al-Maidah/5:90). Beberapa syarat ashal, seperti dikemukakan A. Hanafi adalah: a). Hukum yang hendak dipindahkankepada cabang masih ada pada pokok (ashal). Kalau sudah tidak ada, misalnya sudah dihapuskan (mansukh) di masa Rasulullah, maka tidak mungkin terdapat pemindahan hukum. b). Hukum yang terdapat pada ashalitu hendaklah hukum syara', bukan hukum akal atau hukum yang berhubungan denganbahasa, karena pembicaraan kita adalah qiyassyara'. c). Hukum ashalbukan merupakan hukum pengecualian seperti sahnya puasa orang yang lupa, meskipun makan dan minum. Mestinya puasa menjadi rusak, sebab sesuatu tidak akan tetap ada apabila berkumpul dengan hal-hal yang menafikannya (meniadakannya), tetapi puasanya tetap ada.

(2)      Adanya hukum ashal, yaitu hukum syara' yang terdapat pada ashalyang hendak ditetapkan pada far'u(cabang) dengan jalan qiyas. Misalnya hukum haram khamar yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Syarat-syarat hukum ashal, menurut Abu Zahrah, antara lain adalah: a). Hukum ashalhendaklah berupa hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, karena yang menjadi kajian Ushul Fiqh adalah hukum yang menyangkut amal perbuatan. b). Hukum ashaldapat ditelusuri 'illat(motivasi) hukumnya. Misalnya hukum haramnya khamar dapat ditelusuri mengapa khamar itu diharamkan yaitu karena memabukkan dan bisa merusak akal pikiran, bukan hukum-hukum yang tidak dapat diketahui 'illat hukumnya (gairu ma'qul al-ma'na), seperti masalah bilangan rakaat shalat. c). Hukum ashalitu bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW misalnyakebolehan Rasulullah beristri lebih dari empat orang wanita sekaligus.

(3)      Adanya cabang (far'u), yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma', yang hendak ditemukan hukumnya melalui qiyas, misalnya minuman keras wisky. Syarat-syaratnya, seperti dikemukakan A. Hanafi, antara lain yang terpenting: a). Cabang tidak mempunyai ketentuan tersendiri. Ulama ushul fiqh menetapkan bahwa: "Apabila datang nas (penjelasan hukumnya dalam Al-Qur'an atau sunnah), qiyasmenjadi batal". Artinya, jika cabang yang akan di-qiyas-kan itu telah ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka qiyastidak lagi berfungsi dalam masalah tersebut. b). 'Illatyang terdapat pada cabang terdapat sama dengan yang terdapat pada ashal. c). Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok.

(4)      'Illat, rukun yang satu ini merupakan inti bagi praktik qiyas, karena berdasarkan 'illat itulah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dapat dikembangkan. 'Illatmenurut bahasa berarti "sesuatu yang bisa mengubah keadaan", misalnya penyakit disebut 'illatkarena sifatnya mengubah kondisi seseorang yang terkena penyakit itu.

ADS HERE !!!