Standarisasi Pelaksanaan CSR di Indonesia

                 Pada Tahun 2001, ISO-suatu lembaga internasional dalam perumusan standar atau pedoman, menggagaskan perlunya standar tanggungjawab sosial  perusahaan (CSR  standard).  Setelah  mengalami  diskusi  panjang  selama hampir 4 tahun tentang gagasan ini, akhirnya Dewan managemen ISO menetapkan bahwa yang diperlukan adalah Standar Tanggungjawab Sosial atau Social Responcibility Standard (ISO). CSR merupakan salah satu bagian dari SR. Tidak hanya perusahaan yang perlu terpanggil melakukan SR tetapi semua organisasi, termasuk Pemerintah dan LSM.[1]⁾  Sejak januari 2005 dibentuk kelompok kerja ISO 26000 untuk merumuskan draf  Standar  SR.  Definisi  tanggungjawab Sosial (Social  Responsibility )(SR), berdasarkan dokumen draf dokumen ISO  26000, adalah etika dan tindakan terkait tanggungjawab organisasi yang mempertimbangkan dampak aktivitas organisasi pada berbagai pihak dengan cara-cara yang konsisten dengan  kebutuhan  masyarakat.  

                   Social  Responcibility (SR)  merupakan kepedulian  dan tindakan managemen organisasi pada masyarakat  dan lingkungan, disamping harus mentaati aspel legal yang berlaku. ISO 26000 memberikan prinsip-prinsip dasar, isu-isu universal dan kerangka pikir yang menjadi landasan umum bagi penyelenggaraan SR oleh setiap organisasi, tanpa  membedakan  ukuran  dan  jenis  organisasi. ISO 26000 tidak dimaksudkan untuk menjadi standar sistem managemen dan  tidak untuk  sertifikasi    perusahaan.   ISO     26000,  juga   tidak dimaksudkan   untuk menggantikan  konsensus  internasional  yang  sudah  ada,  tetapi  untuk melengkapi dan  memperkuat berbagai konsensus internasional,  misalnya tentang lingkungan, hak asasi manusia, pelindungan pekerja, MDGs, dan lain  sebagainya.

                 Prinsip  Penyelenggaraan  SR  antara  lain  terkait  dengan pembangungan  berkelanjutan,  penentuan  dan  pelipatan  stakeholders; komunikasi   kebijakan   kinerja   SR,   penghargaan   terhadap   nilai-nilai universal,  pengintegrasian  SR  dalam  kegiatan  normal  organisasi.  Oleh karena itu, ada tujuh isu utama dalam perumusan ISO 26000 yaitu 1) isu lingkungan, 2) isu hak asasi manusia, 3) isu praktik ketenaga-kerjaan, 4) isu pengelolaan organisasi, 5) isu praktik beroperasi yang adil, 6) isu hak dan perlindunagn konsumen, dan 7) isu partisipasi masyarakat, Dokumen Final ISO 26000 dipublikasi pada awal tahun 2009. Diharapkan keberadaan ISO 26000  akan  berdampak  positif  pada  upaya  percepatan  penanggulangan masalah kemiskinan, masalah pangan dan gizi, masalah kesehatan, masalah pendidikan, dan masalah kesejahteraan sosial. Penerapan CSR di perusahaan akan menciptakan iklim saling percaya di dalamnya, yang akan menaikkan motivasi dan komitmen karyawan. Pihak konsumen, investor, pemasok, dan stakeholders yang lain juga telah terbukti lebih  mendukung  perusahaan  yang  dinilai  bertanggung  jawab  sosial, sehingga  meningkatkan  peluang  pasar  dan  keunggulan  kompetitifnya.

                   Dengan  segala  kelebihan  itu,  perusahaan  yang  menerapkan  CSR  akan menunjukkan kinerja yang lebih baik serta keuntungan dan pertumbuhan yang meningkat. Ternyata pada saat ini belum tersedia formula yang dapat memperlihatkan hubungan praktik CSR terhadap keuntungan perusahaan, sehingga banyak kalangan dunia usaha yang bersikap skeptis dan menganggap CSR tidak memberi dampak atas prestasi usaha, karena mereka memandang bahwa CSR  hanya  merupakan  komponen  biaya  yang  mengurangi  keuntungan.
Praktik  CSR  akan  berdampak  positif,  jika  dipandang  sebagai  investasi
jangka panjang, karena dengan melakukan praktik CSR yang berkelanjutan,
perusahaan akan mendapat tempat di hati dan izin operasional dari masyarakat,  bahkan  mampu  memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan berkelanjutan^.[2])

                                  Salah satu bentuk dari tanggungjawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah community development. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat, sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki  perlahan-lahan  muncul  dari  masyarakat,  sehingga  masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat^.[3])

                                       Kepedulian  kepada  masyarakat  sekitar  komunitas  dapat  diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, dimana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan  akibatnya  terhadap  seluruh  pemangku  kepentingan (stakeholder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan  perusahaan  untuk  membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang  saham,  yang  merupakan  salah  satu  pemangku  kepentingan internal^.[4])

        Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon dan mengembangkan isu tanggungjawab sosial sejalan dengan operasi usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat  dan  oleh  karenanya  wajar,  bila  perusahaan  memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Ketiga, kegiatan tanggung  jawab  sosial  merupakan  salah  satu  cara  untuk  meredam  atau bahkan menghindari konflik sosial .[5]⁾  Program  yang  dilakukan  oleh  suatu  perusahaan  dalam  kaitannya dengan tanggungjawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu^:[6])

          a. Public Relations

            Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

         b. Strategi defensif

Usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negatif
komunitas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan, dan biasanya untuk melawan serangan negatif dari anggapan komunitas. Usaha CSR yang dilakukan adalah untuk merubah anggapan yang berkembang sebelumnya dengan menggantinya dengan yang baru yang bersifat positif.

        c. Kegiatan yang berasal dari visi perusahaan

           Melakukan program untuk kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri. Program pengembangan masyarakat di Indonesia dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu:

a.   Community Relation

Yaitu kegiatan-kegiatanyang  menyangkut  pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Dalam kategori ini, program lebih cenderung mengarah pada bentukbentuk kedermawanan (charity) perusahaan.

        b. Community Services

Merupakan  pelayanan  perusahaan  untuk  memenuhi  kepentingan masyarakat  atau  kepentingan  umum.  Inti  dari  kategori  ini  adalah memberikan kebutuhan yang ada di masyarakat dan pemecahan masalah dilakukan oleh masyarakat sendiri sedangkan perusahaan hanyalah sebagai fasilitator dari pemecahan masalah tersebut.

       c.   Community Empowering

           Adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses
yang  lebih  luas  kepada  masyarakat  untuk  menunjang  kemandiriannya, seperti pembentukan usaha industri kecil lainnya yang secara alami anggota masyarakat  sudah  mempunyai  pranata  pendukungnya  dan  perusahaan memberikan  akses  kepada  pranata  sosial  yang  ada  tersebut  agar  dapat berlanjut. Dalam kategori ini, sasaran utama adalah kemandirian komunitas.[7]⁾

            Dari sisi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah, karena akan menyerap tenaga kerja,  meningkatkan  kualitas  sosial  di  daerah  tersebut.  Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan  itu  sendiri dengan jalan membangun kerja sama antar stakeholder yang  difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Pada saat ini di Indonesia, praktik CSR belum menjadi perilaku yang umum, namun dalam abad informasi dan teknologi serta adanya desakan globalisasi,  maka  tuntutan  terhadap  perusahaan  untuk  menjalankan  CSR semakin besar. Tidak menutup kemungkinan bahwa CSR menjadi kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi seperti layaknya standar ISO. Dan diluncurkan ISO 26000 on Social Responsibility, sehingga tuntutan dunia usaha menjadi semakin jelas  akan  pentingnya program CSR  dijalankan  oleh  perusahaan  apabila menginginkan keberlanjutan dari perusahaan tersebut. CSR  akan  menjadi  strategi  bisnis  yang  inheren  dalam  perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk  (loyalitas) atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Di lain pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai dan etika akan merubah perilaku konsumen di masa mendatang.

                 Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus menerus
dan berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta satu ekosistem yang menguntungkan  semua  pihak (true  win  win  situation)   konsumen mendapatkan  produk  unggul  yang  ramah  lingkungan,  produsen  pun mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara tidak langsung. Pelaksanaan  CSR  di  Indonesia  sangat  tergantung  pada  pimpinan
puncak  korporasi.  Artinya,  kebijakan  CSR  tidak  selalu  dijamin  selaras
dengan visi dan misi  korporasi.  Jika  pimpinan  perusahaan  memiliki kesadaran  moral yang tinggi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan  CSR  yang  benar.  Sebaliknya,  jika  orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan pemegang saham (produktivitas  tinggi,  profit  besar,  nilai  saham  tinggi)  serta  pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR hanya sekadar kosmetik. Sifat CSR yang sukarela, absennya produk hukum yang menunjang dan lemahnya penegakan hukum telah menjadikan Indonesia sebagai negara ideal bagi korporasi yang memang memperlakukan CSR sebagai kosmetik. Yang  penting,  Laporan  Sosial  Tahunannya  tampil  mengkilap,  lengkap dengan  tampilan  foto  aktivitas  sosial  serta  dana  program  pembangunan komunitas yang telah direalisasi. Sekali lagi untuk mencapai keberhasilan dalam  melakukan  program CSR, diperlukannya komitmen yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari semua pihak yang peduli terhadap program-program  CSR. 

                 Program  CSR  menjadi  begitu  penting  karena kewajiban manusia untuk bertanggungjawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa datang. Sebagai  contoh,  terdapat  sebuah  perusahaan  di  Indonesia  yang
menjalankan strategi bisnis dengan konsep 3P yaitu Profit, memastikan
bahwa tetap mampu memenuhi permintaan dengan kualitas tinggi dan biaya
murah sebagai sebuah perusahaan internasional yang kompetitif. Konsep kedua yaitu Planet, memastikan bahwa pelaksanaan usaha tetap melindungi keanekaragaman  hayati  dan  mengurangi  penurunan  kualitas  lingkungan. Konsep  ketiga  People  dengan  meyediakan  kesempatan  untuk  ikut  serta dalam  pengentasan  kemiskinan  serta  menjadi  tempat  untuk  pilihan pekerjaan. Perusahaan tersebut memiliki 6 konsep srategi pelaksanaan CSR yaitu  environment,  community   empowerment,   improving   workplace, volunterism, stakeholders engagement dan transparency^.[8])

                    Penerapan  CSR  dimulai  pada  tahun 1993  dimana  pelaksanaan program CD dijalankan oleh Public Relations dengan kegiatan yang bersifat insidental  dan  kedermawanan.  Pada  1999  July  2005  kegiatan  CD  lebih mengarah ke penguatan komunitas di bawah Departemen Community Development yang kemudian didirikan Community  Development Foundation. Pada November  2005 CSR Department terbentuk dan pada tahun 2007  dibentuk  Sustainability  Director dan menandatangani  The Global Compact untuk mendukung terwujudnya tujuan-tujuan Millenium Development Goals (MDGs). Perusahaan  tersebut  menyimpulkan  bahwa  melaksanakan  bisnis  di Indonesia  memiliki  tantangan  yang  besar  terutama  untuk  perusahaan extractive. Bisnis bukan hanya dilaksanakan beyond compliance tapi harus juga  melibatkan  stakeholder (stakeholders  engagement) .  Perusahaan tersebut  berkomitmen  untuk  menjalankan  usaha  dengan  mengutamakan prinsip-prinsip sustainable management, Socio-economic contribution dan conservation   and   environmental   responsibility.  

                 CSR   sebagai   core competency dilakukan sebagai sebuah nilai yang dilakukan oleh semua. Salah  satu  yang   dilakukan   perusahaan   tersebut   adalah   melakukan collaborative effort dengan LSM sebagai usaha untuk mengelola konflik dan isu  sosial  serta  ekonomi  yang  merupakan  tiket  untuk  melakukan  bisnis sehingga bisa menjanjikan bisnis yang berkelanjutan. Secara singkat CSR dapat diartikan sebagai tanggungjawab sosial perusahaan yang bersifat sukarela. CSR adalah konsep yang mendorong organisasi untuk memiliki tanggungjawab sosial secara seimbang kepada pelanggan,  karyawan,  masyarakat,  lingkungan,  dan  seluruh  stakeholder. Sedangkan program charity dan community development merupakan bagian dari pelaksanaan CSR ^.

                 Dalam  praktiknya,   charity  dan  community  development dikenal  lebih  dahulu  terkait  interaksi  perusahaan  dengan  lingkungan sekitarnya. Serta,  kebutuhan  perusahaan  untuk  lebih  dapat  diterima masyarakat.  Sementara  itu,  lebih  jauh  CSR  dapat  dimaknai  sebagai komitmen dalam menjalankan bisnis dengan memperhatikan aspek sosial, norma-norma dan etika yang berlaku, bukan saja pada lingkungan sekitar, tapi juga pada lingkup internal dan eksternal yang lebih luas. Tidak hanya itu,  CSR  dalam  jangka  panjang  memiliki  kontribusi  positif  terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatnya kesejahteraan. misalnya, ada community based development project yang lebih mengedepankan pembangunan keterampilan dan kemampuan kelompok  masyarakat.  Ada  pula  yang  fokus  pada penyediaan kebutuhan sarana. Dan, yang paling umum adalah memberikan bantuan  sosial  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  guna  membantu perbaikan kesejahteraan masyarakat, baik karena eksternalitas negatif yang ditimbulkan  sendiri  maupun  yang  bertujuan  sebagai  sumbangan  sosial semata.

                 Pada  tahun 1990an  para  aktivis  pembangunan  melihat  persoalan kemiskinan sebagai persoalan ketimpangan dalam sistem politik. Menurut pandangan mereka,  kelompok-kelompok  seperti  komunitas  lokal, masyarakat   adat, dan buruh tidak  mempunyai  kesempatan  untuk menentukan pembangunan  macam  apa  yang  dibutuhkan.  Akibatnya, demikian  menurut  pandangan  mereka,  pembangunan  sering  tidak  sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat tersebut dan sering timpang dalam pembagian keuntungan dan risiko. Jalan keluar yang diusulkan para aktivis pembangunan adalah merubah skema pembangunan menjadi memberi kemungkinan berbagai kelompok melindungi  kepentingannya.  Kata  kuncinya  transparansi, partisipasi, dan penguatan kelompok lemah. Pemerintah dan perusahaan dituntut membuat mekanisme  untuk  berkomunikasi  dengan   lebih banyak pihak   dan memperhatikan kepentingan-kepentingan mereka. Terakhir, harus ada upaya penguatan kelompok masyarakat agar dapat berpartisipasi dengan benar. Ketiga  kata  kunci  di atas  pada  akhirnya  menjadi  semacam  prinsip  yang dianggap seharusnya ada bagi organisasi apapun dalam masyarakat.

CSR secara umum merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatannya. Sebagai  salah  satu  pendekatan  sukarela  yang  berada  pada  tingkat beyond compliance, penerapan CSR saat ini berkembang pesat termasuk di Indonesia, sebagai respon dunia usaha yang melihat aspek lingkungan dan sosial sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing serta sebagai bagian dari pengelolaan risiko, menuju sustainability (keberlanjutan) dari kegiatan
usahanya. Penerapan kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun
2000, walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak
tahun 1970-an,  dengan  tingkat  yang  bervariasi,  mulai  dari  yang  paling sederhana seperti donasi sampai kepada  yang  komprehensif  seperti terintegrasi ke dalam strategi perusahaan dalam mengoperasikan usahanya.

          Undang-undang  Nomor 40  Tahun 2007  tentang Perseroan Terbatas, Pemerintah memasukkan pengaturan TanggungJawab Sosial dan Lingkungan kedalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada  dasarnya  ada  beberapa  hal  yang  mendasari  Pemerintah mengambil kebijakan pengaturan  tanggungjawab sosial dan lingkungan Pertama  adalah  keprihatinan  Pemerintah  atas  praktik  korporasi  yang mengabaikan  aspek  sosial  lingkungan  yang  mengakibatkan  kerugian  di pihak masyarakat. Kedua adalah sebagai wujud upaya entitas negara dalam penentuan standard aktivitas sosial lingkungan yang sesuai dengan konteks nasional maupun lokal.

Menurut  Endro  Sampurno  pemahaman  yang  dimiliki  Pemerintah mempunyai  kecenderungan  memaknai  CSR  semata-mata  hanya  karena peluang  sumberdaya  finansial  yang  dapat  segera  dicurahkan  perusahaan untuk memenuhi kewajiban atas regulasi yang berlaku. Memahami CSR hanya sebatas sumber daya finansial tentunya akan mereduksi arti CSR itu sendiri.  Akibat kebijakan tersebut aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan akan menjadi tanggung jawab legal yang mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR tersebut, yakni sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak. Mewajibkan CSR, apapun alasannya, jelas memberangus sekaligus ruang-ruang pilihan yang ada, berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat pemaknaannya dalam praktik. Konsekuensi selanjutnya adalah CSR akan bermakna sebatas upaya
pencegahan  dan  dampak  negatif  keberadaan  perusahaan  di  lingkungan sekitarnya (bergantung  pada core  business-nya  masing-masing)  padahal melihat perkembangan aktivitas CSR di Indonesia semakin memperlihatkan semakin  sinergisnya  program  CSR  dengan  beberapa  tujuan  Pemerintah. Terakhir yang mungkin terjadi adalah aktivitas CSR dengan regulasi seperti itu akan mengarahkan program pada formalitas pemenuhan kewajiban dan terkesan basa-basi. Keluhan  hubungan  yang  tidak  harmonis  antara  perusahaan  dan pemangku kepentingannya sesungguhnya sudah terdengar setidaknya dalam dua dekade belakangan.

Gerakan sosial Indonesia, khususnya gerakan buruh dan lingkungan, telah menunjuk dengan tepat adanya masalah itu sejak dulu. Namun, tanggapan positif terhadapnya baru terjadi belakangan. Di masa lampau, hampir selalu keluhan pada kinerja social dan lingkungan perusahaan akan membuat mereka yang menyatakannya berhadapan dengan aparat   keamanan.  Walaupun   kini   hal tersebut   belum   menghilang sepenuhnya, tanggapan positif atas keluhan telah lebih banyak terdengar. Kiranya, disinsentif untuk perusahaan yang berkinerja buruk kini telah banyak  tersedia.  Gerakan  sosial  kita  tidak  kurang  memberikan  tekanan kepada perusahaan berkinerja buruk, banyak perusahaan juga yang  mulai  menyadari  pentingnya meningkatkan  kinerja  sosial  dan lingkungan ternyata tidak mendapatkan insentif yang memadai dari berbagai pemangku kepentingan. Bahkan mereka yang secara fundamental hendak berubah malah menjadi sasaran tembak. Karena  dianggap “melunak”, perusahaan tersebut kerap dianggap sebagai sumber uang yang bisa diambil kapan saja melalui berbagai cara. Di antara berbagai pemangku kepentingan itu terdapat pemerintah. Selain  berbagai  perangkat  yang  diciptakan di  tingkat  pusat,  beberapa pemerintah kabupaten telah membuat berbagai macam forum CSR.

Regulasi hubungan industrial juga telah dibuat di beberapa provinsi. Di satu sisi, perkembangan ini cukup menggembirakan, karena menunjukkan tumbuhnya
pemahaman Pemerintah atas potensi kemitraan  pembangunan  dengan perusahaan. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa Pemerintah sedang memindahkan  beban  pembangunannya  ke  perusahaan.  Berbagai  regulasi yang dibuat telah juga menjadi tambahan beban baru bagi perusahaan menjadi insentif bagi mereka yang hendak meningkatkan kinerja CSR-nya. Secara  teoritis  telah  diungkapkan  banyak  pakar  bahwa Pemerintah seharusnya menciptakan prakondisi yang memadai agar perusahaan dapat beroperasi dengan kepastian hukum yang tinggi. Dalam hal ini, berbagai regulasi  yang  ada  tidak  hanya  berfungsi  memberikan  batasan  kinerja
minimal bagi perusahaan, tapi juga memberikan perlindungan penuh bagi
mereka yang telah mencapainya.

Di luar itu, Pemerintah bisa pula membantu perusahaan  yang  sedang  berupaya melampaui  standar  minimal  dengan berbagai cara. Di antaranya dengan memberikan legitimasi, menjadi penghubung yang jujur dengan pemangku kepentingan lain, meningkatkan kepedulian pihak lain atas upaya yang sedang dijalankan perusahaan, serta mencurahkan  sumber  dayanya  untuk  bersama-sama  mencapai  tujuan keberlanjutan Mengingat CSR sulit terlihat dengan kasat mata, maka tidak mudah untuk  melakukan  pengukuran  tingkat  keberhasilan  yang  dicapai.  Oleh karena itu diperlukan berbagai pendekatan untuk menjadikannya kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Triple Bottom Line atau Sustainability Reporting.

          Dari sisi ekonomi, penggunaan sumber daya alam dapat dihitung dengan   akuntansi  sumber  daya  alam,  sedangkan   pengeluaran   dan penghematan  biaya  lingkungan dapat  dihitung  dengan  menggunakan akuntansi lingkungan. Terdapat dua hal yang dapat mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu  bersifat  dari  luar  perusahaan (external  drivers)  dan  dari  dalam perusahaan (internal  drivers).  Termasuk  kategori  pendorong  dari  luar, misalnya  adanya  regulasi,  hukum,  dan  diwajibkannya  Analisis  Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)  telah  memberlakukan  audit  Proper (Program  penilaian peningkatan kinerja perusahaan). Pendorong dari dalam perusahaan terutama bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan (stakeholders), termasuk tingkat kepedulian/tanggungjawab perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar (community development responsibility).

           Ada empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh
dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra (image) yang positif
dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses
terhadap kapital (modal). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber
daya manusia  (human resources) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat  meningkatkan  pengambilan  keputusan  pada  hal-hal  yang  kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management).[9]⁾

Dalam  menangani  isu-isu  sosial,  ada  dua  pendekatan  yang  dapat
dilakukan  oleh  perusahaan  yaitu:  Responsive  CSR  dan  Strategic  CSR. Agenda sosial perusahaan perlu melihat jauh melebihi harapan masyarakat, memberikan peluang untuk memperoleh manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara  bersamaan.  Bergeser  dari  sekadar  mengurangi  kerusakan  menuju penemuan jalan untuk mendukung strategi perusahaan dengan meningkatkan kondisi sosial. Agenda sosial seperti ini harus responsif terhadap pemangku kepentingan. Isu sosial yang mempengaruhi sebuah perusahaan terbagi dalam tiga kategori. Pertama, isu sosial generik, yakni isu sosial yang tidak dipengaruhi secara  signifikan  oleh  operasi  perusahaan  dan  tidak  memengaruhi kemampuan perusahaan untuk berkompetisi dalam jangka panjang. Kedua, dampak  sosial  value  chain,  yakni  isu  sosial  yang  secara  signifikan dipengaruhi oleh aktivitas normal perusahaan. Ketiga, dimensi sosial dari konteks kompetitif, yakni isu sosial di lingkungan eksternal perusahaan yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan berkompetisi perusahaan. Setiap perusahaan perlu mengklasifikasikan isu sosial ke dalam tiga kategori  tersebut  untuk  setiap  unit  bisnis  dan  lokasi  utama,  kemudian menyusunnya  berdasarkan  dampak  potensial. 

Isu sosial yang sama  bisa masuk dalam kategori yang berbeda,tergantung unit bisnis, industri, dan tempatnya. Ketegangan yang sering terjadi antara sebuah  perusahaan  dan komunitas  atau  masyarakat  di  sekitar  perusahaan  berlokasi  umumnya muncul lantaran terabaikannya komitmen dan pelaksanaan tanggungjawab sosial  tersebut.  Perubahan  orientasi  sosial  politik  di  tanah  air  dapat memunculkan kembali apresiasi rakyat yang terbagi-bagi dalam wilayah administratif  dalam  upaya  menciptakan  kembali  akses  mereka  terhadap sumber daya yang ada di wilayahnya. Seringkali kepentingan perusahaan diseberangkan dengan kepentingan masyarakat.  Sesungguhnya  perusahaan  dan  masyarakat  memiliki saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat berimplikasi bahwa baik keputusan bisnis dan kebijakan sosial harus  mengikuti  prinsip  berbagi  keuntungan,  yaitu  pilihan-pilihan  harus menguntungkan kedua belah pihak. Saling ketergantungan antara sebuah perusahaan dengan masyarakat memiliki  dua  bentuk. 

           Pertama,  inside-out  linkages,  bahwa  perusahaan memiliki  dampak  terhadap  masyarakat  melalui  operasi  bisnisnya  secara normal. Dalam hal ini perusahaan perlu memerhatikan dampak dari semua aktivitas  produksinya,  aktivitas  pengembangan  sumber  daya  manusia, pemasaran, penjualan, logistik, dan aktivitas lainnya. Kedua,  outside-in-linkages,  dimana  kondisi  sosial  eksternal  juga memengaruhi perusahaan, menjadi lebih baik atau lebih buruk. Ini meliputi kuantitas dan kualitas input bisnis yang tersedia-sumber  daya  manusia, infrastruktur transportasi; peraturan dan insentif yang mengatur kompetisi-seperti  kebijakan  yang  melindungi  hak  kekayaan  intelektual,  menjamin transparansi,  mencegah  korupsi, dan mendorong investasi; besar dan kompleksitas permintaan daerah setempat; ketersediaan industri pendukung di daerah setempat, seperti penyedia jasa dan produsen mesin^.[10])

 Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (good conduct) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, dan prinsip-prinsip ini sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Prinsip etika bisnis itu sendiri adalah:[11]⁾

1) Prinsip otonomi; adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan  dan  bertindak  berdasarkan  kesadarannya  tentang  apa  yang dianggapnya baik untuk dilakukan.

2)  Prinsip kejujuran.

 3)  Prinsip keadilan.

4)  Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle).

5)  Prinsip integritas moral; terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga  nama baik   pimpinan/orang-orangnya maupun perusahaannya.

           Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilaitambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika ada masyarakat adat/masyarakat lokal, praktik CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut. Agar  efektif  CSR  memerlukan  peran  civil  society  yang aktif. Setidaknya terdapat tiga wilayah dimana masyarakat dapat menunjukkan perannya yaitu.

       a.  Kampanye melawan korporasi yang melakukan praktik bisnis yang tidak sejalan dengan prinsip CSR lewat berbagai aktivitas lobby dan advokasi.

       b.  Mengembangkan   kompetensi   untuk   meningkatkan   kapasitas   dan membangun institusi yang terkait dengan CSR

       c.  Mengembangkan  inisiatif  multi-stakeholder  yang  melibatkan  berbagai elemen dari masyarakat, korporasi dan pemerintah untuk mempromosikan dan meningkatkan kualitas penerapan CSR  Lewat ISO  26000 terlihat upaya untuk mengakomodir kepentingan semua  stakeholder. 

                   Dalam  hal  ini,  peran  Pemerintah  menjadi  penting. Pemerintah  harus  punya  pemahaman  menyeluruh  soal  CSR  agar  bisa melindungi  kepentingan  yang  lebih  luas,  yaitu  pembangunan  nasional. Jangan lupa, dari kacamata kepentingan ekonomi pembangunan nasional, sektor bisnis atau perusahaan itu ada untuk pembangunan, bukan sebaliknya. Pemerintah  perlu  jelas  bersikap  dalam  hal  ini.  Misalnya,  di  satu  sisi, mendorong agar perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek harus melaporkan pelaksanaan CSR kepada publik. Cakupan dari ISO 26000 ini antara lain untuk membantu organisasi-organisasi menjalankan tanggung jawab sosialnya; memberikan “practical guidances”  yang  berhubungan  dengan  operasionalisasi  tanggung  jawab sosial;  identifikasi  dan  pemilihan  stakeholders;  mempercepat  laporan kredibilitas dan klaim mengenai tanggungjawab sosial; untuk menekankan kepada  hasil  performansi  dan  peningkatannya;  untuk meningkatkan keyakinan dan kepuasan atas konsumen dan  ˜stakeholders lainnya; untuk menjadi konsisten dan tidak berkonflik dengan traktat internasional dan standarisasi ISO lainnya; tidak bermaksud mengurangi otoritas pemerintah dalam  menjalankan  tanggung  jawab  sosial  oleh  suatu  organisasi;  dan, mempromosikan terminologi umum dalam lingkupan tanggung jawab sosial dan semakin memperluas pengetahuan mengenai tanggung jawab sosial.

           ISO 26000 sesuatu yang tidak bisa ditawar. Meskipun, dalam rilis yang
diambil dari website resmi ISO,   standarisasi   mengenai   Social Responsibility, memang dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak wajib, tetap saja ini akan menjadi trend yang akan naik daun di tahun 2009 dan harus dihadapi dengan sungguh-sungguh, jika ingin tetap eksis dalam dunia usaha  di  Indonesia.  ISO  26000  ini  bisa  dijadikan  sebagai  rujukan  atau pedoman  dalam  pembentukan  pedoman  prinsip pelaksanaan CSR di Indonesia. Di sisi lain, Pemerintah harus bisa bernegosiasi di level internasional untuk membantu produk Indonesia bisa masuk ke pasar internasional secara fair. Misalnya lewat mekanisme WTO. Ini bisa dibarengi dengan upaya Pemerintah  memberikan  bantuan/asistensi pada  perusahaan   yang belum/menjadi perusahaan publik agar penerapan CSR-nya juga diapresiasi melalui mekanisme selain ISO. Misalnya dengan menciptakan/menerapkan standard nasional CSR yang lebih bottom-up atau insentif tertentu yang bisa meyakinkan pasar internasional untuk menerima produk Indonesia. Pada saat ini CSR dapat dianggap sebagai investasi masa depan bagi perusahaan.  Minat  para  pemilik  modal  dalam  menanamkan  modal  di perusahaan yang telah menerapkan CSR lebih besar, dibandingkan dengan yang  tidak  menerapkan  CSR.  Melalui  program  CSR  dapat  dibangun komunikasi yang efektif dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

---

                           ^{[1] )  HAM Hardiansyah, CSR dan Model Sosial, Maju, Kalimantan, 2007, hlm10}

                      [2] ) A.B.Susanto, CSR Dalam Perspektif Ganda, Harian  Bisnis  Indonesia,  2  September 2007

                                ^[3])  Ibid,  

                                ^{[4] )} A.B. Susanto, Membumikan Gerakan Hijau, Majalah Ozon, Edisi No. 5 Pebruari 2003

                                 ^{[5] )} Ibid,

                                 ^{[6] )} Himawan Wijanarko, Reputasi, Majalah Trust, No. 4, 10 Juli 2005

                                 ^[7]) Ibid,  

                      [8] ⁾ http//www.csrindonesia.com

                                  ^[9]  ) http//www.csrindonesia.com

                                  ^{[10] )} Ibid,

                                  ^[11])  Ibid,

ADS HERE !!!