Unsur-unsur Pengendalian Internal

Menurut Azhar Susanto (2004:104) terdapat 5 unsur-unsur pengendalian internal, yaitu:

1.      Pengendalian Lingkungan

2.      Penilaian Resiko

3.      Pengendalian Aktivitas

4.      Informasi dan Komunikasi

5.      Monitoring

Lima unsur-unsur pengendalian internal tersebut diatas dijelaskan sebagai berikut menurut COSO dalam Alvin Arens, dkk (2008:376) yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo:

1.      Pengendalian Lingkungan

Pembentukan suasana organisasi serta memberikan kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi, yang merupakan dasar bagi semua komponen pengendalian internal lain yang melahirkan hierarki dalam membentuk struktur organisasi. Lingkungan pengendalian memiliki tujuh komponen, antara lain:

a.       Integritas dan nilai-nilai etis

b.      Komitmen terhadap kompetensi

c.       Filosofi dan gaya operasi manajemen

d.      Partisipasi dewan komisaris dan komite pemeriksaan

e.       Struktur organisasi

f.       Kebijakan dan praktik SDM

g.      Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab

2.      Penilaian Resiko

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Berikut ini adalah lima hal kenapa penilaian resiko sangat penting adalah:

a.       Bidang baru bisnis yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah diterapkan sebelumnya

b.      Perubahan standar akuntansi

c.       Hukum dan peraturan baru

d.      Perubahan yang terkait revisi sistem dan teknologi baru

e.       Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi tugas

3.      Pengendalian Aktivitas

Kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa manajemen telah melakukan sebagai mana seharusnya. Pengendalian aktivitas meliputi lima komponen sebagai berikut:

a.       Pemisahan tugas yang memadai

b.      Otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas

c.       Dokumen dan catatan yang memadai

d.      Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan

e.       Pemeriksaan kinerja secara independen

4.      Informasi dan Komunikasi

Diperlukan untuk semua tingkatan manajemen organisasi untuk mengambil keputusan, laporan keuangan dan mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan sebelumnya. Proses informasi dan komunikasi meliputi:

a.       Memulai, mencatat, memproses dan melaporkan transaksi suatu entitas di perusahaan.

b.      Mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait.

5.      Monitoring

Merupakan sebuah proses penilaian berkelanjutan dan periodik pelaksanaan internal apakah sudah terlaksana dengan baik dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi terhadap kualitas kinerja sistem pengendalian internal.

Sedangkan dalam PP No. 60 tahun 2008 terdapat lima unsur dari pengendalian internal pemerintahan yaitu:

1.      Pengendalian Lingkungan

2.      Penilaian Resiko

3.      Kegiatan Pengendalian

4.      Informasi dan Komunikasi

5.      Pemantauan Pengendalian Internal

Penjelasan dari lima poin unsur pengendalian internal pemerintahan diatas adalah sebagai berikut:

1.      Pengendalian Lingkungan

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam dalam lingkungan kerjanya melalui:

a.       Penilaian integritas dan nilai etika

Penilaian integritas dan nilai etika meliputi:

a)      Menyusun dan menerapkan aturan perilaku,

b)      Memberikan keteladanan pelaksanaan peraturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah,

c)      Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku,

d)     Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern dan menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis. 

b.      Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi mencakup:

a)      Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah,

b)      Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah,

c)      Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya

d)     Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.

c.       Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan yang kondusif mencakup:

a)      Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan,

b)      Menerapkan manajemen berbasis kinerja,

c)      Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP,

d)     Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah,

e)      Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah,

f)       Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan

d.      Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Pembentukan organisasi mencakup

a)      Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah,

b)      Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah,

c)      Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah,

d)     Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis

e)      menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

e.       Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab mencakup: wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

f.       Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

a)      Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai,

b)      Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen dan supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

g.      Perwujudan peran aparat dalam pengawasan intern pemerintah yang efektif

Hal ini mencakup:

a)      Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah,

b)      Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

c)      Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

h.      Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Mencakup diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.

2.      Penilaian Resiko

a.       Identifikasi Resiko

Identifikasi resiko mencakup:

a)      Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif,

b)      Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

b.      Analisis Resiko

Analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi.

3.      Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian mencakup:

a.       Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan

b.      Pembinaan sumber daya manusia

c.       Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

d.      Pengendalian fisik atas aset

e.       Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja

f.       Pemisahan fungsi

g.      Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

h.      Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

i.        Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

j.        Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

k.      Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting

4.      Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

5.      Pemantauan Pengendalian Internal

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Pengendalian Intern.

ADS HERE !!!