Program-Program Corporate Social Responsibility (CSR)

          Pelaporan   mengenai   penyelenggaraan   CSR   mulai  menghiasi media massa. Setidaknya sepanjang Januari 2007, terdapat dua laporan CSR yang dimuat di harian besar ibukota. Bank Negara Indonesia (BNI) 1946, melaporkan kegiatan CSR-nya kepada khalayak melalui harian Kompas (15/01/07) dengan tajuk Dari Masyarakat, Kembali ke Masyarakat, sepanjang  empat  halaman  penuh.  Disusul  oleh  Bank  Indonesia (BI) mengambil  satu  halaman  penuh  harian  Tempo (31/01/07) menurunkan laporan kegiatan CSR-nya dengan tajuk: CSR=Cara Sejahterakan Rakyat.[1]⁾  Jika kita menelaah lebih tajam laporan CSR BNI 46 dan BI di atas, untuk sementara, wacana terkuat yang berkembang adalah memahami CSR hanya sebagai kegiatan filantropis. Meski ada kesadaran bahwa kegiatan CSR  bukan  sekadar  kegiatan  karitatif menyadari  bahwa  CSR  adalah mencoba berkontribusi pada pembangunan dan pengembangan masyarakat secara berkelanjutan, akan tetapi hal ini agak bertabrakan dengan pilihan program yang diselenggarakannya.

          Program CSR masih didominasi oleh kegiatan  bantuan  infrastruktur  dan  donasi  untuk  berbagai  kegiatan keagamaan,  penanggulangan   bahaya   kesehatan  dan   bantuan   untuk penanganan bencana. Jika  pun  ada  program  jangka  panjang seperti program  pembinaan kualitas pendidikan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan, terasa masih rentan dan diragukan keberlanjutannya. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh besarnya   kecenderungan   perusahaan   melakukan   program   CSR-nya sendirian.  Belum  tampak  adanya  kesadaran  untuk  menyelenggarakan kemitraan strategis dengan unsur masyarakat sipil, Pemerintah Daerah dan sejumlah  institusi  lain,  baik  dalam  hal  kesesuaian  dengan  perencanaan jangka panjang pembangunan daerah, maupun dalam hal matching resources dengan pelaku bisnis lain dan pemerintah daerah. 

          Pola kerjasama kemitraan jangka panjang ini penting mendapat tekanan karena substansi tanggungjawab  kesinambungan  kehidupan sosial,  ekonomi   dan   lingkungan merupakan tanggungjawab bersama. Boleh jadi apa dilaporkan oleh dua institusi perbankan di atas adalah sebuah laporan mengenai keharusan menyelenggarakan  program  bina lingkungan yang diwajibkan oleh Kementrian BUMN. Jika perspektif ini yang  dipegang, maka kegiatan filantropis  itu  memang sebuah bentuk ketaatan perusahaan pada peraturan negara.  Ini  merupakan  bagian  dari kewajiban yang setara dengan kewajiban-kewajiban penyelenggaraan aturan negara lainnya. Lepas dari kepatuhan terhadap peraturan atau diselenggarakan atas motivasi lain, yang jelas dua perusahaan  itu memahaminya sebagai sebuah bentuk kegiatan CSR. Untuk mampu memaksimumkan dampak positif dan meminimumkan dampak  negatif  kehadiran  perusahaan,  maka  implementasi  CSR  harus mendukung tujuan-tujuan core business perusahaan. Untuk itu, Philip Kotler dan  Nancy  Lee,  memberikan  catatan  yang  menarik  untuk digarisbawahi: “bahwa di dalam suatu perusahaan sekali pun, gagasan dan pelaksanaan  CSR  itu  patut  diperjuangkan  dan  dipasarkan  pada  staf-staf perusahaan yang lain baik secara horizontal (kepada bagian lain) maupun secara vertikal (kepada bawahan atau atasan).”

          Sebagai salah satu instrumen untuk mendorong mewujudkan gagasan pemerataan ekonomi, keadilan sosial dan pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan,  implementasi  CSR  merupakan  tanggungjawab  perusahaan dalam  arti  menyeluruh.  Implementasi  yang  baik  dari  instrumen  ini membutuhkan penjabaran nilai-nilai etika sosial dan lingkungan lebih jauh dalam organisasi  perusahaan. 

---

                                 ^{[1] )} AB. Susanto, Manajemen Aktual, Grasindo, Jakarta, hlm 53

ADS HERE !!!