Perbankan syariah di indonesia

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran strategis dalam menyelaraskan, menyerasikan serta menyeimbangkan berbagai unsur pembangunan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berdasarkan asas demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Peran lembaga perbankan yang strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, mengakibatkan perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang efektif, sehingga lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mempu melindungi secara baik dana masyarakat yang dititipkan kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi sasaran pembangunan.

Perbankan syariah di indonesia

Di Indonesia terdapat dua jenis perbankan, yaitu perbankan yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usaha secara syariah. Bank konvensional dalam masyarakat Indonesia sudah sangat dikenal, yang pada kegiatan usahanya berdasarkan pada pembayaran bunga dan lebih dahulu muncul serta berkembang di Indonesia. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia kini sudah terbukti secara nyata melalui banyaknya bermunculan institusi keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan data statistik yang dipublikasikan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada November 2014, Indonesia memiliki 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Tabel 1 menunjukkan perkembangan bank syariah di Indonesia.

 Maraknya bank syariah di Indonesia, tentu memicu terjadinya persaingan antar bank. Persaingan itu tidak hanya antara bank konvensional dengan bank syariah, namun juga merambah antar instansi bank syariah sebagai intitusi yang memiliki keistimewaan dan market share tersendiri. Keadaan itu tentu menuntut bank syariah untuk ekstra keras meningkatkan kinerjanya. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang mendapat perhatian khusus, baik bagi pemerintah maupun masyarakat luas dengan berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan serta kebijakan yang dilakukan. Kehadiran BSM sejak tahun 1999 menjadi salah satu bank syariah terbesar yang membawa angin segar terhadap perekonomian Indonesia. Hal itu tentu menjadi nilai positif tersendiri bagi Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat lebih luas lagi. Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai salah satu bank syariah dengan market share terbesar di Indonesia dengan pertumbuhan pangsa pasar tabungan BSM terhadap tabungan perbankan syariah sebesar 22,69 triliun atau tumbuh 2,64% dari tahun sebelumnya (annual report 2014).

Perkembangan kantor BSM dari tahun ketahun juga selalu mengalami peningkatan. Hingga tahun 2014 jumlah jaringan kantor BSM mencapai 865 unit dengan total jaringan ATM adalah 16.732 unit. Selama tahun 2014 BSM telah meraih beragam penghargaan dari berbagai lembaga, baik dalam maupun luar negeri. Penghargaan-perngargaan yang diperoleh BSM tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat tetap kuat kepada BSM. Beberapa penghargaan yang diraih pada tahun 2014 antara lain Most Trusted Company Based on Corporate Govermance Preception Index (CGPI) oleh majalah SWA dan The Indonesian Intitute for Corporate Govermance, BSM tujuh kali berturut-turut menjuarai Islamic Finance Award, Bank dengan kinerja sangat bagus atas keuangan selama tahun 2013 tahun 2013 dan berbagai penghargaan lainnya (Annual report, 2014).

Memasuki tahun 2014, Bank Syariah Mandiri (BSM) menghadapi tantangan yang semakin tinggi. Kondisi makro ekonomi Indonesia yang kurang kondusif berdampak pada bisnis nasabah pembiayaan sehingga keuangan mereka menurun. Hal itu mengurangi kualitas aktiva Bank Syariah Mandiri (BSM). Per Desember 2014, rasio pembiayaan bermasalah neto (Non Performing Fincancing/NPF Nett) menjadi 4,29%, naik dari posisi Desember 2013 sebesar 2,29%. Penurunan kualitas aktiva produktif tersebut mendorong perseroan menambah percadangan penghapusan aktiva, sehingga laba pada tahun 2014 mengalami tekanan. Selain biaya pencadangan, perseroan terpengaruh pembiayaan yang tumbuh negative 2,63% dan penurunan fee based income (FBI). Penurunan tersebut terutama akibat masih adanya pemberlakukan Peraturan Pemerintah mengenai pembiayaan haji. Pada sisi lain, pesatnya pertumbuhan Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun-tahun sebelumnya belum sepenuhnya diiringi kecepatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi (TI) yang optimal dan peningkatan kompetensi SDM sehingga mempengaruhi produktifitas cabang.

Akibat dari pesatnya pertumbuhan Bank Syariah Mandiri (BSM) tanpa sepenuhnya diiringi kecepatan penyediaan infrastruktur, maka selama tiga tahun terakhir BSM mengalami penurunan kinerja. Di sisi lain, laba bersih juga mengalami penurunan signifikan yaitu 806 miliar (2012), 651 miliar (2013) dan 72 miliar (2014). Dari internal, Bank Syariah Mandiri (BSM) menghadapi isu operasional utama yang membutuhkan perbaikan segera. Pertama, tingginya pembiayaan bermasalah dan fraud. Kedua, lemahnya sanksi dan disiplin terhadap pelaku fraud. Ketiga, perlambatan pertumbuhan bisnis telah menggerus pangsa pasar BSM. Keempat, pengembangan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan produktifitas cabang belum optimal. Kelima, komunikasi internal belum efektif (annual report, 2014). Menurunnya kinerja perbankan syariah di Indonesia, tentu harus segera diperbaiki kinerjanya.

Menurut Badoui dan Manosur (2003), selama ini bank syariah di Indonesia masih berfokus pada pemegang saham dan belum memberikan manfaat besar bagi pihak luar. Padahal industri perbankan merupakan industri yang mengandalkan kepercayaan, semakin baik kinerja dari sebuah bank maka bank tersebut akan memperoleh kepercayaan yang lebih tinggi dari pada bank yang memiliki kinerja kurang baik. Kinerja perbankan yang baik dilihat dari kinerja keuangan yang baik. Sehingga perlu dilakukan penilaian kinerja perbankan secara berkala. Penilaian kinerja perbankan dimaksudkan untuk menilai keberhasilan manajemen di dalam mengelola suatu badan usaha. Kinerja perbankan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penilaian itu penting dilakukan karena dapat menganalisis dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian visi perbankan (Mulyadi, 2003).

Penilaian kinerja perbankan akan membuat manajer berusaha memperbaiki kinerja dimasa mendatang. Jika selama ini pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia hanya fokus pada perhitungan rasio keuangan konvensional seperti CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensivity of Market Risk) dan EVA (Economic Value Added) maka ukuran tersebut memiliki beberapa kelemahan (Yuwono, 2004). Pertama, dengan menjadikan rasio keuangan sebagai penentu utama dari kinerja suatu perbankan syariah membuat manajer bertindak secara jangka pendek dan mengabaikan rencana jangka panjang. Kedua, mengabaikan aspek pengukuran non-keuangan dan asset tetap, akan memberikan pandangan yang keliru terhadap manajer perusahaan pada saat ini bahkan juga di masa depan. Ketiga, kinerja keuangan hanya didasarkan pada kinerja masa lalu, sehingga tidak mampu membawa perusahaan untuk mencapai tujuannya dapat terwujud. Kinerja bank syariah selain dapat diukur dari segi keuangan dengan metode konvensional, pengukuran kinerja bank syariah juga harus diukur dari aspek tujuan syariah (maqashid sharia). Menurut Capra (2001), untuk dapat mencapai maqashid sharia, sebuah bank harus mampu melakukan penjagaan terhadap al- aql (pikiran), addien (agama), nafs (jiwa), nasl (keturunan) dan maal (harta). Mengacu pada pendapat tersebut maka diperlukan sebuah alat ukur yang sesuai dengan prinsip dan tujuan bank syariah yang dapat memberikan evaluasi sejauh mana bank syariah dapat menunjukkan kinerjanya. Tidak hanya pada aspek keuangan saja, namun bank syariah harus mampu mencapai aspek maqashid sharia (Mohammed dan Taib, 2009).

Maqashid sharia adalah peraturan yang terdiri dari petunjuk dan larangan yang diberikan Allah kepada umat manusia. Hal ini dapat didefinisikan sebagai kumpulan etika-etika yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dari segi bahasa, maqashid sharia mempunyai tujuan atau kumpulan hukum islam. Bedoi dan Mansour (2003) menyatakan ruang lingkup maqashid sharia mencakup semua aspek kehidupan yang terkait dengan sosial, personal, ekonomi dan intelektual. Penggunaan konsep maqashid sharia dalam konteks kinerja bank syariah dinilai penting karena sebagian besar bank syariah menggunakan rasio-rasio keuangan yang berasal dari bank konvensional sehingga tidak memberikan evaluasi pada semua dimensi yang dimiliki oleh bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Naviq (2000) menggunakan rasio keuangan konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah kurang efisien daripada bank konvensional. Menurut Badoui dan Mansour (2013) menilai hal ini terjadi karena langkah-langkah dalam mengukur efisiensi bank syariah hanya hanya mencerminkan dimensi keuangan saja dan pengukuran yang sama dengan bank konvensional tidak masuk akal karena sifat kedua bank berbeda. Dalam hal ini penilaian kinerja bank syariah harus menggunakan konsep maqashid sharia sesuai dengan tujuan utama bank syariah. Muhammed, Dzuljastri dan Taib (2008), merumuskan sebuah pengukuran yang berguna bagi penilaian kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan berdasarkan prinsip-prinsip maqashid sharia dengan tujuan agar ada sebuah pengukuran bagi bank syariah yang sesuai dengan tujuan bank syariah. Penelitian tersebut menghasilkan sebuah pengukuran kinerja bank keuangan bank syariah dengan menggunakan sepuluh rasio yang disebut maqashid sharia index. Upaya untuk mengembangkan maqashid sharia index sebagai sebuah alat ukur kinerja perbankan syariah juga dilakukan oleh Antonio, Sanrego dan Taufiq (2009), Mughess (2008) dan Hammed, Alrazi, Nazli dan Pramono (2004).

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa maqashid sharia index bisa menjadi alternatif penting yang dapat mengukur seberapa baik kinerja perbankan dan hasilnya dapat diimplementasikan dalam bentuk strategi komprehensif. Dengan menggunakan maqashid sharia index kinerja perbankan akan lebih terukur dengan benar dan tidak hanya dari aspek ekonomi namun dapat mengukur kinerja perbankan terkait aspek lingkungan dan sosial. Maqashid sharia index dikembangkan berdasarkan tiga faktor utama yaitu pendidikan individu, penegakkan keadilan, dan pencapaian kesejahteraan dimana tiga faktor tersebut sesuai dengan tujuan umum maqashid sharia yaitu “mencapai kesejahteraan dan menghindari keburukan”. Penilaian kinerja menggunakan maqashid sharia index itu bersifat universal yang seharusnya menjadi tujuan dan dasar operasional setiap entitas berakuntabilitas publik seperti halnya Bank Syariah Mandiri (BSM). Kinerja perbankan syariah, seperti Bank Syariah Mandiri misalnya yang selama ini masih banyak diteliti menggunakan rasio keuangan konvensional perlu dilakukan evaluasi terkait tujuan mereka agar sesuai dengan maqashid sharia.

ADS HERE !!!