Struktur Kepengurusan Perseroan Terbatas

Suatu Perseroan dalam menjalankan kegiatannya, diwakili oleh Direksi (agents) yang ditunjuk oleh para pemegang saham (principals). Menurut teori agency, agent harus bertindak secara rasional untuk kepentingan principal-nya. Agent harus menggunakan keahlian, kebijaksanaan, itikad baik, dan tingkah laku yang wajar dan adil dalam memimpin Perseroan.

Syarat sebuah badan disebut badan hukum yaitu adanya pengurus badan. Didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur secara rinci mengenai organ perusahaan. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1.    RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar.

Berdasarkan Pasal 75 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh undang-undang. Dalam RUPS ini, pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT.  

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS serta menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan penambahan mata acara rapat ini harus disetujui dengan suara bulat.

RUPS memiliki beberapa kewenangan, antara lain:

1.    Pasal 19 ayat (1) tentang perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS;

2.    Pasal 38 tentang pembelian kembali saham atau pengalihannya hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

3.    Pasal 41 ayat (1) tentang penambahan modal PT dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS;

4.    Pasal 44 tentang pengurangan modal perseroan;

5.    Pasal 64 tentang memberikan persetujuan laporan keuangan atau perhitungan tahunan;

6.    Pasal 69 ayat (1) tentang persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris dilakukan oleh RUPS;

7.    Pasal 71 ayat (1) tentang penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS;

8.    Pasal 105 tentang penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;

9.    Pasal 123 tentang penetapan pembubaran PT.

Selain itu juga, RUPS memiliki batasan dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan dalam PT. Batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu PT antara lain:[1]

1.    RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar (meskipun anggaran dasar dapat dibuah dalam RUPS asal memenuhi syarat untuk itu);

2.    RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang, oleh hukum yaitu kepentingan stake holders, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar dan lain sebagainya;

3.    RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari Direksi dan Dewan Komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenagannya.

Terkait RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) ini Misahardi Wilamarta menyatakan bahwa :[2]

“ Walaupun dalam struktur PT, RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi namun hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS mempuyai jenjang tertinggi di antara organ PT tetapi sekedar memiliki kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lain jadi, masing-masing organ perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berdiri sendiri”.

2.    Direksi, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Mengenai kewajiban Direksi terdapat pada Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa :

“Direksi Wajib: 

a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan 

b.    risalah rapat Direksi; 

c. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; 

d.   memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan. 

Selain itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga mengatur perihal kewenangan Direksi, yakni sebagai berikut:

a.    Direksi berwenang dan bertanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 92);

b.    Direksi berwenang untuk mewakili perusahaan baik dialam maupun diluar pengadilan(Pasal 98);

c.    Direksi bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut(Pasal 104 ayat (2)).

3.    Dewan Komisaris, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris dalam suatu Perseroan Terbatas tentunya memiliki kewajiban. Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam Pasal tersebut diterangkan bahwa Dewan Komisaris wajib: 

a.    Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; 

b.    Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; dan 

c.    Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. 

Selain hal tersebut di atas Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. 

Menurut pendapat Budi Setiawan menyatakan bahwa :[3]

“ Perbedaan kewenangan antara RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris tertelak pada: RUPS itu mengambil keputusan-keputusan penting (krusial) dalam perusahaan, Direksi itu menjalankan usaha atau kegiatan teknis usaha dari perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar. Dewan Komisaris itu mengawasi kinerja Direksi”.

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan dari masing-masing organ tersebut sudah diatur secara rinci dan mendetail dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini. Kewenangan tersebut tersebar dalam berbagai pasal.

---

         [1]     Munir Fuady, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas,  CV Utomo, Bandung,, 2005, hlm. 126-127.

         [2]     Mishardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance ,  Program Pascasarjana, Fakultas Universitas Indonesia, Jakarta, 2002,  hlm. 54.

         [3]     Budi Setiawan, Struktur Badan Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, <http://rangselbudi.wordpress.com/2011/08/20/>, Diakses Bulan Mei 2013. 

ADS HERE !!!