Syarat Mendirikan Perseroan Terbatas

Untuk dapat mendirikan suatu Perseroan Terbatas, pihak-pihak yang ingin mendirikan harus memenuhi syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas, baik itu syarat formal maupun syarat materil yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi :

a.    Syarat Formal;

(a)  Pendiri minimal 2 orang atau lebih (ps. 7 ayat (1) );

(b) Akta Notaris yang berbahasa Indonesia;

(c)  Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (Pasal 7 ayat 2 & ayat 3);

(d)  Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan
diumumkan dalam BNRI (Pasal 7 ayat 4);

(e)  Modal dasar minimal Rp. 50 juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (Pasal 32, Pasal 33);

(f)  Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (Pasal 92 ayat 3 dan Pasal 108 ayat 3);

(g)  Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan
menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA.

b.    Syarat Material.

Sedangkan persyaratan material dalam pendirian Perseroan Terbatas berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada Notaris pada saat penanda-tanganan akta pendirian, yakni sebagai berikut :

(a)  KTP dari para Pendiri (minimal 2 orang dan bukan suami isteri). Kalau pendirinya cuma suami isteri (dan tidak pisah harta) maka, harus ada 1 orang lain lagi yang bertindak sebagai pendiri atau pemegang saham;

(b)  Modal dasar dan modal disetor. Untuk menentukan besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor ada strateginya. Karena semua itu tergantung pada jenis/kelas SIUP yang di inginkan. Penentuan kelas SIUP bukan berdasarkan besarnya modal dasar, melainkan berdasarkan besarnya modal disetor ke kas Perseroan. Kriterianya adalah :

1.    SIUP Kecil modal disetor s/d Rp. 200 juta;

2.    SIUP Menengah modal disetor Rp. 201 juta s/d Rp. 500 juta;

3.    SIUP Besar modal disetor > Rp. 501 juta.

(c)  Besarnya modal disetor sebaiknya maksimum sampai dengan 50% dari modal dasar, untuk memberikan kesempatan bagi Perusahaan apabila sewaktu-waktu akan mengeluarkan saham dalam simpanan, tidak perlu meningkatkan modal dasar lagi. Namun demikian, boleh juga modal dasar = Modal disetor. Tergantung dari kebutuhan.

(d) Jumlah saham yang diambil oleh masing-masing pendiri (presentase nya), misalnya: A = 25% B = 50% C = 25%

(e)  Susunan Direksi dan komisaris serta jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris;

Sementara untuk ijin- ijin perusahaan berupa surat keterangan domisili Perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, TDP/WDP dan PKP, maka dokumen-dokumen pelengkap yang diperlukan adalah:

(a)      Kartu Keluarga Direktur Utama;

(b)     NPWP Direksi (kalau tidak ada, minimal Direktur Utama);

(c)      Copy Perjanjian Sewa Gedung berikut surat keterangan domisili dari pengelola gedung (apabila kantornya berstatus sewa) apabila berstatus milik sendiri, yang dibutuhkan:

1.    Copy sertifikat tanah; dan

2.    Copy PBB terakhir berikut bukti lunasnya;

(d)      Pas photo Direktur Utama/penanggung jawab ukuran 3X4 sebanyak 2 lembar;

(e)      Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, kursi, komputer berikut 1-2 orang pegawainya). Biasanya ini dilakukan untuk mempermudah pada waktu survey lokasi untuk PKP atau SIUP;

(f)      Stempel perusahaan (sudah ada yang sementara untuk pengurusan ijin-ijin).

Setelah syarat-syarat formil maupun material pendirian Perseroan Terbatas dipenuhi berikut skema atau alur pendirian suatu Perseroan Terbatas yang penulis susun berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

a.    Tahap 1 :  Persiapan (Konsultasi, Pengisian Formulir Pendirian PT dan Surat Kuasa);

Konsultasi diperlukan untuk mengetahui ruang lingkup pendirian PT, biaya dan cara pembayaran, prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan perizinan serta berbagai aspek terkait dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan perseroan. Persiapan dilakukan oleh para pendiri peseroan dengan mengisi formulir dan surat kuasa pendirian. Lama Proses; tergantung para pendiri perseroan.

b.    Tahap 2 :  Pemeriksaan Formulir, Surat kuasa dan Pengecekan Nama PT;

Pemeriksaan formulir dan surat kuasa dilakukan untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui Apakah nama perseroan yang anda pilih sudah dimiliki perusahaan lain atau belum, jika belum nama tersebut langsung bisa didaftarkan oleh Notaris melalui SISMINBAKUM. Jika nama perseroan sudah dimiliki, maka anda harus mengganti dengan nama yang lain. Lamanya proses pada tahap ini adalah 1 (satu) hari kerja setelah formulir & surat kuasa diterima

Berikut persyaratan yang harus dipenuhi :

1)      Melampirkan asli Formulir dan Surat Kuasa Pendirian PT;

2)       Melampirkan copy KTP para pendiri dan pengurus;

3)      Melampirkan copy KK pimpinan perusahaan (pesero aktif/direktur perseroan);

c.    Tahap 3 :  Pendaftaran dan Persetujuan Pemakaian Nama PT;

Proses pendaftaran dilakukan oleh Notaris untuk mendapatkan Persetujuan dari Instansi terkait (Menteri Hukum dan HAM RI) sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang "Pemakaian Nama Perseroan Terbatas" . Lama proses persetujuan proses ini adalah 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diajukan. 

d.   Tahap 4 :    Pembuatan Draft/Notulen Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

Draf/Notulen anggaran dasar dibuat berdasarkan informasi yang dibuat oleh para pendiri perseroan didalam formulir pendirian Perseroan Terbatas dan surat kuasa. Lama proses dalam tahap ini adalah 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan. Persyaratan yang dibutuhkan dalam peroses ini sama dengan Tahap 2, yakni :

1)      Melampirkan asli Formulir dan Surat Kuasa Pendirian PT;

2)       Melampirkan copy KTP para pendiri dan pengurus;

3)      Melampirkan copy KK pimpinan perusahaan (pesero aktif/direktur perseroan).

e.    Tahap 5 :  Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris yang berwenang;

Proses pembuatan Akta Pendirian dilakukan setelah Nama Perseroan Terbatas disetujui Akta Pendirian Perseroan Terbatas akan dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang berwenang dan dibuat dalam bahasa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Lama proses dalam tahap ini adalah 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam tahap ini yakni melampirkan Copy KTP Pendiri Perseroan dan Copy KTP pengurus jika berbeda dengan pendiri perseroan.

f.     Tahap 6 :  Surat  Keterangan Domisili Perusahaan;

Permohonan Surat Keterangan Domisili diajukan kepada Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor perusahaan berada, sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan. Lama Proses dalam tahap ini adalah 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan. Persyaratan lain yang dibutuhkan :

1)      Copy Kontrak/Sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha;

2)       Surat keterangan dari pemilik gedung apabila bedomisili di gedung perkantoran;

3)      Copy PPB tahun terakhir sesuai tempat usaha untuk perusahaan yang berdomisili di Ruko/Rukan.

g.    Tahap 7 :  NPWP-Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan sebagai Wajib Pajak;

Permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan. Lama Proses NPWP; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan dan Lama Proses SKT wajib pajak yakni 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan. Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah Bukti PPN atas sewa/kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili di gedung perkantoran.

h.    Tahap 8 :  Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;

Permohonan ini diajukan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (Akta Pendirian) sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Lama proses dalam tahap ini yakni 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah permohonan diajukan. Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah melampirkan bukti setor bank senilai modal disetor dalam Akta Pendirian.

i.      Tahap 9 :  UUG/SITU-Surat Izin Tempat Usaha;

UUG/SITU Ini diperlukan untuk proses Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau SIUP-Surat Izin Usaha Perdagangan atau untuk Izin kegiatan usaha yang dipersyaratkan adanya UUG/SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

j.      Tahap 10 : SIUP-Surat Izin Usaha Perdagangan;

Permohonan SIUP diajukan kepada Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten/Propinsi sesuai dengan keberadaan domisili Perusahaan. Lamanya proses dalam tahap ini adalah 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diajukan.

k.    Tahap 11 : TDP-Tanda Daftar Perusahaan;

Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kantor Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota/Kabupaten. Kantor Pendaftaran perusahaan sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar  akan diberikan sertifikat Tanda Daftar Perusahaan  sebagai bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Lamanya proses dalam tahap ini adalah 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diajukan.

l.       Tahap 12 : Pengumuman Dalam Berita Acara Negara RI.

Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman & HAM RI, maka  harus diumumkan dalam berita negara dan Perusahaan yang telah diumumkan dalam berita negara, maka perusahaan tersebut telah sempurna statusnya sebagai Badan Hukum. Lama proses dalam tahap ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja.

ADS HERE !!!