Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan pelaporan dari peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yangbersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan petunjuk petunjuk atau di nyatakan dalam uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul dari padanya dalam suatu perusahaan.

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Disamping itu laporankeuangan dapat juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak diluar perusahaan.

Dalam PSAK No. 101 menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dari suatu entitas syariah. Laporan Keuangan merupakan ringkasan dari transaksi yang terjadi selama periode tertentu. Hal tersebut akan memberikan gambaran mengenai keadaan keadaan keuangan perusahaan secara menyeluruh. Informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan sangat berguna bagi pihak-pihak baik yang berada di dalam perusahaan maupun pihak-pihak diluar perusahaan.

Dalam laporan keuangan tersebut pada dasarnya ingin melaporkan kegiatan-kegiatan perusahaan meliputi kegiatan investasi, kegiatan pendanaan dan kegiatan operasional sekaligus mengevaluasi keberhasilan srategi perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Adapun Tujuan pelaporan keuangan sebagai berikut:
a.  Informasi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, investasi kredit dan investasi semacam lainya.
b.  Informasi bermanfaat untuk memperkirakan aliran kas untuk pemakaian eksternal.
c.  Investasi bermanfaat untuk memperkirakan aliran kas perusahaan.

Laporan Keuangan

Menurut PSAK No.101 laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen beriku ini:
(a) Neraca
(b) Laporan Laba Rugi
(c) Laporan Arus kas
(d) Laporan perubahan equitas
(e) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
(f) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
(g) Catatan atas laporan keuangan


Menurut PSAK Pengguna laporan keuangan meliputi :
1.  Investor, Investor dan penasihat berkepentingan dengan risiko yang melekat sera hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan.mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah untuk membayar dividen.
2.  Pemberi dana qordh, pemberi dana qordh tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qordh dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
3.  Pemilik dana syirkah temporer, pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.
4.  Pemilik dana titipan. Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.
5.  pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf . pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
6.  pengawas syariah. Pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola akan prinsip syariah.
7.  Karyawan, karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.
8.  Pemasok dan mitra usaha lainya, Pemasok dan mitra usaha lainya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu yang lebih pendek dari pada pemberi pinjaman qardh kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup entitas syariah.
9.  Pelanggan, para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitassyariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau bergantung pada entitas syariah.
10. Pemerintah, pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaanya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dngan aktifitas syariah. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengukur aktifitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainya.
11. Masyarakat, Entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya entitas syariah dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (tren) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya.

Tujuan dan Dampak Zakat Bagi si Penerima

Berikut ini beberapa tujuan dan dampak bagi penerima zakat:
1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tentram dan dapat meningkatkan khusyu ibadat kepada Tuhannya. Sesungguhnya Islam membenci kefakiran dan menghendaki manusia meningkat dari memikirkan kebutuhan materi saja kepada sesuatu yang lebih besar dan lebih pantas akan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia sebagai khalifah Allah di muka bumi.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Sifat hasad dan dengki akan menghancurkan  keseimbangan pribadi, jasamani dan ruhaniah seseorang. Sifat ini akan melemahkan bahkan memandulkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Berikut ini merupakan kelanjutan dari pembahasan "Tujuan Zakat dan Dampaknya" yang kali ini difokuskan dalam kehidupan masyarakat.

Zakat didasarkan pada delapan asnafnya yang tersebut dalam QS 9:60 memperjelas kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat yaitu terkait dengan :
1. Tanggung jawab sosial (dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan fisik minimum (KFM), penyediaan lapangan kerja dan juga asuransi sosial (dalam hal adanya bencana alam dll).
2. Perekonomian, yaitu dengan mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif menjadi beredar dan produktif di kalangan masyarakat. Misalnya halnya harta anak yatim; "Usahakanlah harta anak yaitm itu sehingga tidak habis oleh zakat" (Hadits).
3. Tegaknya jiwa ummat, yaitu melalui tiga prinsip :
a. Menyempurnakan kemerdekaan setiap individu (fi riqob)
b. Membangkitkan semangat beramal sholih yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Misalnya berhutang demi kemaslahatan masyarakat ditutupi oleh zakat.
c. Memelihara dan mempertahankan akidah (fi sabilillah)

Zakat Mal

Beberapa problematika masyarakat yang disorot oleh Yusuf Al-Qaradhawy dimana zakat seharusnya dapat banyak berperan adalah sbb:
1. Problematika Perbedaan Kaya-Miskin.
Zakat bertujuan untuk meluaskan kaidah pemilikan dan memperbanyak jumlah pemilik harta (..."Supaya harta itu jangan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu", QS 59:7).
Islam mengakui adanya perbedaan pemilikan berdasarkan perbedaan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki manusia. Namun Islam tidak menghendaki adanya jurang perbedaan yang semakin lebar, sebaliknya Islam mengatur agar perbedaan yang ada mengantarkan masyarakat dalam kehidupan yang harmonis, yang kaya membantu yang miskin dari segi harta, yang miskin membantu yang kaya dari segi lainnya.
2. Problematika Meminta-minta.
Islam mendidik ummatnya untuk tidak meminta-minta, dimana hal ini akan menjadi suatu yang haram bila dijumpai si peminta tsb dalam kondisi berkecukupan (ukuran cukup menurut hadits adalah mencukupi untuk makan pagi dan sore). Disisi lain Islam berusahamengobati orang yang meminta karena kebutuhan yang mendesak, yaitu dengan dua cara;
(1) menyediakan lapangan pekerjaan, alat dan ketrampilan bagi orang yang mampu bekerja, dan
(2) jaminan kehidupan bagi orang yang tidak sanggup bekerja.
3. Problematika Dengki dan Rusaknya Hubungan dengan Sesama.
Persaudaraan adalah tujuan Islam yang asasi, dan setiap ada sengketa hendaknya ada yang berusaha
mendamaikan (49:9-10). Rintangan dana dalam proses pendamaian tsb seharusnya dapat dibayarkan melalui zakat, sehingga orang yang tidak kaya pun dapat berinisiatif sebagai juru damai.
4. Problematika Bencana
Orang kaya pun suatu saat bisa menjadi fakir karena adanya bencana. Islam melalui mekanisme zakat seharusnya memeberikan pengamanan bagi ummat yang terkena bencana (sistem asuransi Islam), sehingga mereka dapat kembali pada suatu tingkat kehidupan yang layak.
5. Problematika Membujang
Banyak orang membujang dikarenakan ketidakmampuan dalam hal harta untuk menikah. Islam menganjurkan ummatnya berkawin yang juga merupakan benteng kesucian. Mekanisme zakat dapat berperan untuk memenuhi kebutuhan tsb.
6. Problematikan Pengungsi
Rumah tempat berteduh juga merupakan kebutuhan primer disamping makanan dan pakaian. Zakat
seharusnya menjadi unsur penolong pertama dalam menangani masalah pengungsi ini.

Demikian intisari pembahasan Tujuan Zakat dan Dampaknya dalam Kehidupan Pribadi dan Masyarakat. Begitu banyak kemaslahatan masyarakat yang bisa diwujudkan dengan harta zakat zakat, namun apa daya pelaksanaan kewajiban zakat ini masih sangat minim di kalangan ummat Islam. Dua hal yang menyebabkannya: pertama, karena ketidaktahuan ummat mengenai mekanisme zakat ini; dan yang kedua adalah kelemahan ummat dalam mengelolanya. Insya Allah, untuk lebih memelek-zakatkan kita dalam hal berzakat, posting berikutnya akan menyangkut pembahasan "Kekayaan yang Wajib Dizakati".

Pengertian Pasar Modal Syariah

Makna pasar dalam istilah pasar modal adalah suatu situasi dimana para pelakunya (penjual dan pembeli) dapat menegosiasikan pertukaran satu komoditas. Sedangkan modal adalah sesuatu yang digunakan oleh perusahaan sebagai sumber dana untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Jadi yang dimaksud dengan pasar modal adalah suatu situasi dimana para penjual dan pembeli dapat melakukan negosiasi terhadap pertukaran suatu komoditas atau kelompok komoditas.

Pasar modal merupakan lembaga keuangan yang memiliki arti penting bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga tempat pertemuan pihak pengguna dana dengan pihak yang membutuhkan investasi, pasar modal menjadi sarana yang efektif untuk memobilisasi dana dari masyarakat ke sektor yang lebih produktif (perusahaan). Dilihat dari sudut pandang ekonomi makro pasar modal berperan sebagai piranti untuk melakukan alokasi sumberdaya ekonomi secara optimal, yaitu naiknya pendapatan, terciptanya kesempatan kerja dan semakin meratanya hasil-hasil pembangunan.

Di Indonesia penentuan pasar modal sebagian tertuang dalam keputusan presiden (Keppres) No.52 tahun 1976 Tentang pasar modal bab 1 pasal 1 disetujui bahwa pasar modal adalah bursa efek surabaya yang terkandung dalam UU No. 15 H 1954 (lembaran negara tahun 1950 No. 67). Jadi pasar modal adalah bursa-bursa perdagangan di indonesia yang didirikan untuk perdagangan uang dan efek.

Adapun mengenai Pasar Modal Syariah, Pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Dasar hukum DSN terkait dengan pasar modal tersebut dilandaskan pada:
Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (An-Nisa’: 29).

Dalam kaidah fiqih disebutkan:
Artinya : “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkanya.”

Pasar Modal Syariah

Indeks Syari’ah atau Jakarta Islamic Index (JII)

Jakarta Islamic Index atau biasa disebut JII adalah salah satu indeks  saham yang ada di indonesia yang menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syari’ah. Pembentukan JII tidak lepas dari kerjasama antara Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT. Bursa Efek Jakarta) dengan PT. Danareksa Invesment Manageman (PT. DIM). JII telah dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000. pembentukan instrumen syari’ah ini untuk mendukung pembentukan pasar modal syari’ah yang kemudian diluncurkan di Jakarta padatanggal 14 Maret 2003. Mekanisme Pasar Modal Syari’ah meniru pola serupa di Malaysia yang digabungkan dengan bursa konfensional seperti Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Setiap periodenya saham yang masuk JII berjumlah 30 (tiga puluh)saham yang memenuhi kriteria syari’ah. JII menggunakan hari dasar tanggal 1 Januari 1995 dengan nilai dasar 100.

Adapun kriteria saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah seperti :
1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan tentang pelarangan perjudian yaitu Surat Al Maidah ayat 90 sebagai berikut :
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”(QS.Al-Maidah: 90).

2. Menyelenggarakan jasa keuangandengan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung gharardan atau maysir.
Riba dilarang karena juga termasuk dalam kategori mengambil atau memperoleh harta dengan cara tidak benar. Ayat berikut melarang riba dengan lebih tegas dan jelas:
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS.Ali Imron:130).

3. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, menyediakan:
a. Barang atau jasa yang haram karena zatnya (haram li-dzatihi)
b. Barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan DSN-MUI
c. Barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat
4.  Melakukan investasi pada perusahaan yang tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN-MUI.

Selain filter syari’ah, saham yang masuk ke dalam JII harus melalui beberapa proses penyaringan (filter) terhadap saham yang lesing, yaitu:
a.  Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan, kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar.
b.  Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun terakhir yang memiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%.
c.  Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu tahun terakhir.
d.  Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.

Pengkajian ulang akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan januari dan juli setiap tahunya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha utama emiten akan dimonitor secara terus menerus berdasarkan data publik yang tersedia. Peruahaan yang mengubah lini bisnisnya menjadi tidak konsisten dengan prinsip syaria’h akan dikeluarkan dari indeks. Sedangkan saham emiten yang dikeluarkan akan diganti oleh saham emiten lain. Semua prosedur tersebut bertujuan untuk mengeliminasi saham spekulatif yang cukup likuid. Sebagian saham-saham spekulatif memiliki tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler yang tinggi dan tingkat kapitalisasi pasar yang rendah.

Asas Pengenaan Pajak

Asas pengenaan pajak dimaksudkan  untuk mengatur kewenangan negara dalam pengenaan pajak kepada Wajib Pajak, baik yang meupakan warga negara atau warga asing yang berkaitan dengan negara tersebut sehingga tercipta keadilan yang merata bagi semua pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan Undang-undang Perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan  dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara dalam wewenangnya mengenakan pajak,  khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu, asas yang paling sering digunakan adalah:
1.Asas Domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle) merupakan asas dimana negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, dimana orang pribadi tersebut merupakan  penduduk atau berdomisili di negara tersebut atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara tersebut.
Secara sederhana, dalam Asas Domisili:
a. Negara yang berwenang memungut pajak adalah negara tempat subyek pajak berdomisili.
b. Subyek yang dapat dikenakan pajak adalah orang atau badan usaha yang berdomisili di negara tersebut.
c. Objek yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang diperoleh subyek pajak di manapun.

Pajak

2. Asas Sumber merupakan asas di mana negara mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh dari sumber-sumber yang berada di negara tersebut. Contohnya, untuk tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
Secara sederhana, dalam Asas Sumber:
a. Negara yang berwennang memungut pajak adalah negara tempat sumber penghasilan itu berada.
b. Subyek yang dapat dikenakan pajak adalah orang atau badan usaha yang memiliki sumber penghasilan di mana mereka berada.
c. Obyek yang dikenakan pajak hanya yang berasar dari sumber penghasilan yang terletak di negara tersebut.

3.  Asas Kebangsaan dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari  orang atau badan yang memperoleh penghasilan.
Secara sederhana, dalam Asas Nasionalitas:
a. Negara yang berwenang memungut pajak adalah negara tempat asal kebangsaan orang yang bersangkutan.
b. Subyek yang dapat dikenakan pajak adalah orang dengan kebangsaan tertentu di manapun mereka berada.
c. Obyek yang dapat dikenakan pajak adalah seluruh penghasilan di manapun diperoleh.”