Faktor-faktor yang Mempengaruhi Biaya Transaksi dalam Penghitungan Pajak

Kali ini akan kami uraiankan beberapa faktor penyebab sebagai variabel independen yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat biaya transaksi dalam penghitungan pajak, meliputi  faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (uncontrollable factor) dan faktor-faktor yangdapat dikendalikan (controllable factor). Faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan adalahfaktor-faktor yang cenderung tidak dapat dikendalikan oleh wajib pajak dalam mempengaruhi biaya transaksi penghitungan pajak terkait dengan keadaan perusahaan, seperti skala usaha (yang meliputi antara lain jumlah pajak terhutang dan nilai investasi), jarak tempat wajib pajak dengan kantor tempat pembayaran, kantor pajak, kantor konsultan pajak, dan kantor pengadilan pajak, serta frekuensi kunjungan wajib pajak ke kantor tempat pembayaran pajak dalam rangkamenyetorkan pajak terhutang maupun frekuensi kunjungan wajib pajak ke kantor pajak dalam rangka menghitung, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pajak terhutang. Sedangkan, faktor-faktor yang dapat dikendalikan adalah faktor-faktor yang cenderung dapat dikendalikan oleh wajib pajak dalam mempengaruhi biaya transaksi penghitungan pajak terkait dengan perencanaan pajak, seperti ketaatan  perpajakan, pembukuan, dan penerapan teknik tax avoidance.

Faktor-faktor yang Tidak Dapat Dikendalikan

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan adalah faktor-faktor yang cenderung tidak dapat dikendalikan oleh wajib pajak dalam mempengaruhi biaya transaksi penghitungan pajak terkait dengan keadaan perusahaan. Sri Rahayu menyebutkan empat variabel independen yang mempengaruhi tinggi rendahnya biaya transaksi dalam penghitungan pajak, terdiri dari jumlah pajak terhutang, jarak, frekuensi kontrak, dan nilai investasi dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah pajak terhutang ditentukan oleh tarif dari masing-masing jenis pajak pada transaksi tertentu sebagai obyek pajak sesuaiketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Variabel ini diukur dalam satuan rupiah dan dihitung berdasarkan jenis-jenis pajak yang dilunasi oleh wajib pajak, termasuk pajak terhutang dalam surat tagihan pajak atausurat ketetapan pajak yang dilunasi;
2. Jarak adalah jarak antara tempat kedudukan wajib pajak dan kantor-kantor yang terkait dengan pemenuhan kewajiban  pajak (meliputi kegiatan-kegiatan menghitung, menyetorkan, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan pajak terhutang) yang terdiri dari kantor pos/bank persepsi, kantor pajak (yakni, kantor pelayanan pajak, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak, kantor wilayah pajak, kantor pusat pajak), dan kantor pengadilan pajak. Variabel ini diukur dalam satuan kilometer yang ditempuh wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya;
3. Frekuensi kontrak adalah frekuensi kunjungan wajib pajak ke kantor tempat pembayaran pajak dalam rangka menyetorkan pajak terhutang maupun frekuensi kunjungan wajib pajak ke kantor pajak dalam rangka menghitung, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pajak terhutang; dan,
4. Nilai investasi adalah jumlah dana yang diinvestasikan oleh wajib pajak dalam kegiatan usaha yang diukur dalam satuan rupiah.

Faktor-faktor yang Dapat Dikendalikan

Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat dikendalikan

adalah faktor-faktor yang cenderung dapat dikendalikan oleh wajib pajak dalam mempengaruhi

biaya transaksi penghitungan pajak terkait dengan perencanaan pajak, seperti penerapan teknik

tax avoidance, ketaatan perpajakan, dan pembukuan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penerapan teknik tax avoidanceadalah teknik dan upaya legal yang dilakukan wajib pajak dalam rangka meminimalisir jumlah total biaya pajak (yang meliputi pajak dan biaya transaksi pajak) dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Menurut Ngadiman, penerapan teknik tax avoidanceharus memenuhi tiga kriteria atau syarat, yakni : bersifat legal (yakni, secara formal sesuai dengan ketentuan perpajakan atau tidak melanggar ketentuan perpajakan), secara costdan benefitmenguntungkan (yakni, perencanaan pajak yang dilakukan menghasilkan tax savingyang memadai), dan tidak mengandung risiko pajak (tax risk) yang tinggi (yakni, rendahnya risiko yang harus dipikul oleh wajib pajak apabila di kemudian hari terdapat pemeriksaan oleh fiskus yang menimbulkan tambahan pajak (yakni, pokok dan/atau sanksi yang terdapat pada surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak) akibat perbedaan pendapat antara wajib pajak dan fiskus. Salah satu teknik tax avoidanceyang sering dilakukan wajib pajak adalah pemilihan metode akuntansiyang disesuaikan dengan keadaan cash flow perusahaan dalam rangka minimalisasi pajak terhutang, seperti pemilihan metode penyusutan dipercepat dengan saldo menurun daripada metode penyusutan garis lurus.
2. Ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah  ketaatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar,dan tepat waktu dalam rangka menghindari pemborosan sumber daya secara optimal. Adapun, pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan (yang meliputi ketaatan jumlah maupun ketaatan waktu) tersebut dapat menghindarkan perusahaan dari kemungkinan dijatuhkannya sanksi administrasi (berupa bunga dan denda) maupun sanksi pidana (berupa denda maupun kurungan atau penjara). Pembayaran sanksi yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya dan penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya ke arah yang lebih produktif dan efisien.
3. Pelaksanaan kewajiban pembukuan secara tepat sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan salah satu variabel penting dalam pelaksanaan perencanaan pajak yang memadai. Terdapat beberapa indikasi dilakukannya pelaksanaan kewajiban pembukuan yang memadai, diantaranya, adalah : adanya penyimpanan berkas dan bukti transaksi yang dilakukan secara memadai, terdapatnya fungsi yang diberdayakan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak (seperti, adanya pegawai yang kompeten dalam bidang akuntansi dan pajak yang bertugas melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak dariwajib pajak yang bersangkutan), adanya fungsi yang diberdayakan oleh wajib pajak untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang melakukan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kewajiban pajak (misalnya, hiringakuntan dan konsultan pajak oleh wajib pajak untuk melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan), serta adanya literatur yang mendukung pelaksanaan kewajiban pajak (seperti, buku dan dokumen yang memuat tentang undang-undang perpajakan dan peraturan pendukungnya).

ADS HERE !!!