Praktek Jual Beli Software Komputer

Dalam kasus jual beli software, memang microsoft termasuk software yang paling banyak dibajak diIndonesia. Bahkan bisa jadi jumlah software bajakannya melebihi aslinya. Hal ini karena didukung oleh lemahnya pengawasan masalah pembajakan dan kurangnya kesadaran hukum para pengguna komputer di Indonesia.

Jual beli produk software tanpa lisensi termasuk hal yang tidak dibenarkan. Karena biar bagaimana pun hak ciptanya ada pada perusahaan tersebut. Kalau ingin menggunakannya, maka satu-satunya jalan adalah dengan membeli aslinya (original) baik FPP (Full Package Product) maupun OEM (Original Equipment Manufacturer). Harganya tentu lumayan mahal bisa mencapai ratusan dollar atau sekian juta rupiah. Bahkan mungkin bisa melebihi harga hardwarenya.

Hal ini dibenarkan oleh Saudara Hantoro selaku salah satu pimpinan toko komputer di kota Semarang yang mengatakan: “untuk satu buah komputer paling tidak ada dua buahsoftware yang dibutuhkan yaitu windows dan office itupun hanya sebatas untuk bekerja atau hanya sekedar buat mengetik belum untuk grafis ataupun anti virusnya seperti software CorelDraw, Adobe Photoshop, anti virus Mcafee VirusScan, Norman Anti Virus Norton Anti Virus. Bisa kitalihat untuk dua buah software aja dibutuhkan uang sebesar dua juta lebih tak sebanding dengan harga komputer yang relatif lebih murah. Padahal bila menggunakan software tanpa lisensi cukup membayar dengan Rp. 25 s/d 50 ribu saja, itupun sudah lengkap Windows dengan Office-nya. Bahkan setiap pembelian hardware komputer, biasanya sudah diinstallkan sekalian dengan windows dan office-nya. Seolah software itu tidak ada harganya”.

Di lain waktu hal berbeda diungkapkan salah seorang penjual atau toko komputer di daerah Tembalang yang mengatakan bahwa “sudah lama kita tidak menerima jasa instal khususnya instal windowsterkait dengan adanya aturan tentang HAKIkecuali kalau memakai windows originalmungkin kita bisa bantu”. Ketika ditanya tentang alasan tidak menjual software ilegalia mengatakan bahwa hal tersebut terkait dengan masalah pelanggaran yaitu pelanggaran HAKI.

Salah satu pemilik toko komputer di kota Semarang juga mengatakan bahwa dalam sehari rata-rata ia mendapatkan 3-4 unit komputer untuk diservis (instal ulang)bahkan bila dapat dari perkantoran bisa lebih banyak lagi. Bapak Iwan juga mengatakan “tidak semua komputer yang diservis kesini memakai software ilegalada juga yang berlisensi bahkan ada yang beli softwarelisensi dari sini”

Banyaknya toko komputer yang sudah tidak menerima instalsoftwarekhususnya windowstampaknya membuat masyarakat menjadi kesulitan dalam memperbaiki komputernya, dikarenakan ia tidak dapat memperbaiki sendiri maka ia meminta tolong salah seorang saudaranya yang lumayan tahu tentang komputer untuk memperbaiki komputernya. Padahal dia dengan mudah dapat mereparasi (menginstal)komputernya ke salah satu tempat servis komputer.

Dari beberapa responden yang penulis dapatkan bahwa dalam satu hari jumlah penjualan software  ilegalsetiap toko komputer rata-rata mencapai Rp. 150.000,- padahal di kota Semarang sendiri terdapat puluhan bahkan ratusan toko komputer.Sedangkan untuk software yang berlisensi dalam satu minggu rata-rata hanya mampu menjual 1 buah cd software windowsyang harganya berkisar antara Rp. 900.000,- itupun hanya beberapa toko komputeryang menjual (menyediakan) software

legal.

Secara ringkas faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli softwaretanpa lisensi dapat disebabkan antara lain yaitu pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang hak cipta. Dampak dari Bagi pelaku, keadaan yang berlarut-larut tanpa ada tindakan, akan semakin menimbulkan sikap bahwa praktek tersebut sudah merupakan hal yang biasa dan tidaklagi merupakan tindakan yang melanggar hukum. Jadi secara ringkas faktor yang menyebabkan terjadinya praktek jual beli  softwaretanpa lisensi adalah karena peluangnya lebih banyak dan memberikan keuntungan yang tidak kecil, dan masih lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku pembajakan belum mampu menangkal si pembajak untuk jera.

Gunawan Suryomurcito, Ketua Perhimpunan Masyarakat HaKI mengakui bahwa harga softwareilegal jauh lebih murah dari produk resmi. Tapi, tegasnya, jangan lupa banyak juga ruginya menggunakan produk tidak resmi. “Softwarebajakan tidak dapat dilakukan updating, kalau ada kesulitan terhadap softwaremaka tidak ada after sales service-nya. Ini hendaknya menjadi perhatian juga bagi perusahaan”, katanya Selain itu, menurut dia, maraknya penggunaan software ilegal juga berdampak negatif terhadap perkembangan industri tersebut di dalam negeri. "Orang akan malas berkreasi untuk menciptakan suatu hasil karya karena kurangaya perlindungan hukum  terhadap para penciptanya," tambahnya.

Pemberlakuan Undang-Undang  (UU) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pada bulan Juni2003 dipastikan memukul penjualan komputer di Semarang. Dengan diberlakukannya UU itu, penjual komputer yang menyertakan sistem operasi Windows dalam komputer yang mereka jual akan terancam dikenai tuntutan hukum kalau sistem operasi tersebut hanya dengan membajak atau mengopi. Akibatnya, karena harus membeli sistem operasi Windows 200-300 dollar Amerika Serikat (AS) per paket, harga komputer akanmeningkat Rp 2 juta-Rp 3 juta per unit.

Demikian diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) Jawa Tengah (Jateng) Lukas Lukmana, Senin (24/2), di sela-sela pertemuan  anggota Apkomindo Jateng di Hotel Santika, Semarang. "Kenaikan harga komputer ini otomatis pasti akan memukul penjualan komputer di Semarang. Lukas menjelaskan, 85 persen komputer yang terjual di Semarang adalah komputer rakitan. Padahal, konsumen komputer rakitan justru konsumen yang sangat rentan terhadap kenaikan harga komputer. "Harga komputer rakitan dengan spesifikasi Pentium IV berkisar Rp 4 juta-Rp 6 juta per unit. Kalau harga itu harus naik lagi Rp 2 juta-Rp 3 juta per unit, saya yakin konsumen akan memilih menunda pembelian komputer," ujar Lukas.

Meski demikian, menurut dia, untuk menyiasati pemberlakukan UU HAKI, penjual komputer di Semarang yang mencapai 400-an perusahaan dapat menjadi agen penjualan sistem operasi Windows. Sehingga, kalaupun terjadi penurunan penjualan komputer, penjualan sistem operasi Windows dapat menutupi pendapatan mereka yang menurun. "Pemberlakuan UU HAKI memang  memberatkan pedagang dan konsumen. Namun, UU HAKI bagaimanapun memiliki sisi positif, yaitu memicu orang Indonesia untuk berkreasi membuat sistem operasi serupa," papar Lukas.

Oleh karena itu rezim hak cipta mendapat tantangan baru setelah adanya teknologi informasi. Saat ini beberapa persoalan yang muncul adalah menyangkut perlindungan terhadap program komputer, dan obyek hak cipta lainnya yangada dalam aktivitas cyber. Persoalan tersebut di atas terdapat dalam pasal 24  Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronikversi 20 Agustus 2004 menyatakan bahwa informasi elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, desain situs internet dan karya-karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

ADS HERE !!!