Hukum Pidana Umum

Penegakan hukum  dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.   Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Menurut  Roscoe  Pound  hukum  adalah  sebagai  sarana  untuk  melakukan  rekayasa sosial  (social  engineering).  Keadilan  bukanlah  hubungan  sosial  yang  ideal  atau beberapa  bentuk  kebajikan.  Ia  merupakan  suatu  hal  dari  “penyesuaian- penyesuaian  hubungan  tadi  dan  penataan  perilaku  sehingga  tercipta  kebaikan,  alat yang  memuaskan  keinginan  manusia  untuk  memiliki  dan  mengerjakan  sesuatu, melampaui  berbagai  kemungkinan  terjadinya  ketegangan,  inti  teorinya  terletak pada konsep “kepentingan”.  Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban  hukum  dengan  mengakui  kepentingan-kepentingan  itu,  dengan menentukan  batasan-batasan  pengakuan  atas  kepentingan-kepentingan  tersebut dan  aturan  hukum  yang  dikembangkan  serta  diterapkan  oleh  proses  peradilan memiliki  dampak  positif  serta  dilaksanakan  melalui  prosedur  yang  berwibawa,juga  berusaha  menghormati  berbagai  kepentingan  sesuai  dengan  batas-batas  yangdiakui dan ditetapkan.

Kebutuhan akan adanya kontrol sosial bersumber dari fakta mengenai kelangkaan. Kelangkaan mendorong  kebutuhan untuk menciptakan sebuah sistem hukum  yang mampu  mengklasifikasikan  berbagai  kepentingan  serta  menyahihkan  sebagian dari  kepentingan-kepentingan  itu.  Ia  menyatakan  bahwa  hukum  tidak  melahirkan kepentingan,  melainkan  menemukannya  dan  menjamin  keamanannya.  Hukum memilih untuk berbagai kepentingan  yang dibutuhkan untuk mempertahankan dan mengembangan  peradaban.  Pound  mengakui  adanya  tumpang  tindih  dari  berbagai kelompok  kepentingan,  yaitu  antara  kepentingan  individual  atau  personal  dengan kepentingan  public  atau  sosial.  Semua  itu  diamankan  melalui  dan  ditetapkan dengan status “hak hukum”.

Law as a tool of sosial engineering  merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “law as a tool of social engineering” yang merupakan inti pemikiran dari aliran  pragmatic legal realism  itu, oleh Mochtar  Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada  penerapan faham legisme yang banyak ditentang di Indonesia.

Hukum Pidana

Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan dimuka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Agar supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran  sociological Jurisprudence  yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup  di dalam  masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat  tantangan-tantangan. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat tradisional kearah modern.

Law as a tool of social engineering  dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan  untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai  softdevelopment  yaitu  di mana  hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat.

Faktor-faktor  tersebut  harus diidentifikasikan, karena suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan  tersebut. kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan yang mantap  tentang  sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar  tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat. Sebab sarana yang ada, membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana mana yang tepat untuk dipergunakan. Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakat.

Sistem  peradilan  pidana  adalah  sistem  dalam  suatu  masyarakat  untukmenanggulangi  kejahatan,  dengan  tujuan  mencegah  masyarakat  menjadi  korbankejahatan,  menyelesaikan  kasus  kejahatan  yang  terjadi  sehingga  masyarakat  puasbahwa  keadilan  telah  ditegakkan  dan  yang  bersalah  dipidana  dan  mengusahakanmereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem  peradilan  pidana  merupakan  suatu  jaringan  (network)  peradilan  yang menggunakan  hukum  pidana  sebagai  sarana  utamanya,  baik  hukum  pidana materil,  hukum  pidana  formil  maupun  hukum  pelaksanaan  pidana umum.  Namun demikian  kelembagaan  substansial  ini  harus  dilihat  dalam  kerangka  atau  konteks sosial.  Sifatnya  yang  terlalu  formal  apabila  dilandasi  hanya  untuk  kepentingan kepastian  hukum  saja  akan  membawa  bencana  berupa  ketidakadilan.  Dengan demikian  demi  apa  yang  dikatakan  sebagai  precise  justice,  maka  ukuran-ukuran yang  bersifat  materiil,  yang  nyata-nyata  dilandasi  oleh  asas-asas  keadilan  yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Pandangan  penyelenggaraan  tata  hukum  pidana  demikian  itu  disebut  sebagai model  kemudi  (stuur  model).  Jadi  kalau  polisi  misalnya  hanya  memarahi  orang yang  melanggar  peraturan  lalu  lintas  dan  tidak  membuat  proses  verbal  dan meneruskan  perkaranya  ke  Kejaksaan,  itu  sebenarnya  merupakan  suatu  keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut  seseorang  di  muka  pengadilan.  Ini  semua  adalah  bagian  dari  kegiatan dalam  rangka  penegakan  hukum,  atau  dalam  suasana  kriminologi  disebut  crime control  suatu  prinsip  dalam  penanggulangan  kejahatan  ini  ialah  bahwa  tindakan- tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif,  hukum  pidana  formil  maupun  hukum  pelaksanaan  pidana,  dalam bentuk  yang  bersifat  prefentif,  represif  maupun  kuratif.  Dengan  demikian  akan nampak  keterkaitan  dan  saling  ketergantungan  antar  subsistem  peradilan  pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu  istilah  hukum  yang  dapat  merangkum  cita-cita  peradilan  pidana,  menurut Muladi  yaitu  due  process  of  law  yang  dalam  Bahasa  Indonesia  dapat diterjemahkan  menjadi  proses  hukum  yang  adil  atau  layak.  Secara  keliru  arti  dari proses  hukum  yang  adil  dan  layak  ini  seringkali  hanya  dikaitkan  dengan penerapan  aturan-aturan  hukum  acara  pidana  suatu  negara  pada  seorang  tersangka atau  terdakwa.  Padahal  arti  dari  due  process  of  law  ini  lebih  luas  dari  sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.

Pemahaman  tentang  proses  hukum  yang  adil  dan  layak  mengandung  pula  sikap batin  penghormatan  terhadap  hak-hak  warga  masyarakat  meski  ia  menjadi  pelaku kejahatan,  namun  kedudukannya  sebagai  manusia  memungkinkan  dia  untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya  tentang  peristiwa  yang  terjadi,  hak  didampingi  penasehat  hukum dalam tiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi  logis  dari  dianutnya  proses  hukum  yang  adil  dan  layak  ialah  sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan  asas-asasnya,  juga  harus  didukung  oleh  sikap  batin  penegak  hukum  yang menghormati  hak-hak  masyarakat .  Kebangkitan  hukum  nasional  mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Perlindungan  hak-hak  tersebut,  diharapkan  sejak  awal  sudah  dapat  diberikan  dan ditegakkan. Selain  itu  diharapkan  pula  penegakan  hukum  berdasarkan  undang- undang  tersebut  memberikan  kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  dan bertanggungjawab.  Semua  itu  hanya  terwujud  apabila  orientasi  penegakan  hukum dilandaskan  pada  pendekatan  sistem,  yaitu  mempergunakan  segenap  unsur  di dalamnya  sebagai  suatu  kesatuan  yang  saling  interrelasi  dan  mempengaruhi.

Artinya  penegakan  hukum  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena saling berkaitan dan mempengaruhi. Hal ini tidak berarti sistem peradilan  pidana terpadu (integrated criminal justice  system) antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi di bawah “satu atap”, akan tetapi masing-masing fungsi tetap dibawah koordinasi sendiri-sendiri yang independen dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama dilihat dari fungsi dan wewenang masing-masing lembaga tersebut. Keterpaduan antara subsistem dalam penegakan hukum menjadi penentu efektifvitas suatu peraturan.

Sistem hukum dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur  saling mendukung dan melengkapi. Berkaitan dengan hal tersebut, ada anggapan yang menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Oleh karena itu, semakin tinggi taraf kesadaran hukum seseorang, akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhannya kepada hukum, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka ia akan banyak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum, sehingga tidak mengherankan kalau ada yang merumuskan kesadaran hukum itu sebagai suatu keseluruhan yang mencakup pengetahuan  tentang  hukum, penghayatan fungsi hukum, dan ketaatan kepada hukum.

Penegakan hukum  pada dasarnya merupakan  upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau darui sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.  Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan  yang terkandung  di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum  sebagai  upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita  tentang  penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau kita batasi haya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah  aspek-aspek subyektif saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi intern. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.  Penegakan hukum, tekanannya selalu diletakkan pada aspek ketertiban. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru sekali, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk. Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum.  Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum.  Namun demikian dibutuhkan  kontrol sosial terhadap pemerintah, karena tidak dapat  dipungkiri, bahwa tiada kuda tanpa kekang. Begitu juga tiada penguasa dan aparaturnya yang bebas dari kontrol sosial.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.  Dalam praktek  dapat dilihat bahwa  ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya.

Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.  Kepastian hukum dapat  dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam  hukum  dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas  atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya  lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku.

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang, akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (living  law). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (legal culture), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku.

Berbicara  tentang  nilai kepastian hukum, maka sebagai nilai tuntutannya adalah semata-mata peraturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Pada umumnya bagi praktisi hanya melihat pada peraturan perundang-undangan saja atau melihat dari sumber hukum yang formil. Sebagaimana diketahui  undang-undang itu, tidak selamanya sempurna dan tidak mungkin undang-undang itu dapat mengatur segala kebutuhan hukum dalam masyarakat secara tuntas. Adakalanya undang-undang itu tidak lengkap dan adakalanya undang-undang itu tidak ada ataupun  tidak sempurna. Keadaan ini tentunya menyulitkan bagi hakim untuk mengadili perkara yang dihadapinya. Namun, dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan, maka hakim tentunya tidak dapat membiarkan perkara tersebut terbengkalai atau tidak diselesaikan sama sekali.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa  pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.  Sebaiknya mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus mengetahui sedini mungkin  dan tidak memancing adanya resistensi dari masyarakat, maka setidak-tidaknya dilakukan dua macam pendekatan yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kultural politis.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.Keabsahan berlakunya hukum dari segi peraturannya barulah merupakan satu segi, bukan merupakan satu-satunya penilaian, tetapi lebih dari itu sesuai dengan potensi ketiga nilai-nilai dasar yang saling bertentangan. Apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturannya, bisa saja dinilai tidak sah dari kegunaan atau manfaat bagi masyarakat.

Hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup enemukan bukti formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan materiil.  Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun perdata. Penegakan hukum seharusnya berisikan penegakan keadilan itu sendiri, sehingga penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.  Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan  tentang  hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep  kepastian  hukum dan keadilan.

Pengertian Harga Diri

Harga diri mengandung arti suatu hasil penilaian individu terhadap dirinya yang diungkapkan dalam sikap-sikap yang dapat bersifat positif dan negatif. Bagaimana seseorang menilai tentang dirinya akan mempengaruhi perilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Harga diri yang positif akan membangkitkan rasa percaya diri, penghargaan diri, rasa yakin akan kemampuan diri, rasa berguna serta rasa bahwa kehadirannya diperlukan di dunia ini.

Harga diri yang rendah seringkali menjadi penghambat bagi individu untuk memulai bergaul dengan teman-teman sebayanya. Individu menjadi minder atau tidak percaya diri dan sulit membangun interaksi ditengah-tengah teman-temannya itu; merasa asing dan terkucil di tengah-tengah keriuhan teman-temannya dalam bergaul.

Sehingga, dia cenderung ingin menarik diri dari pergaulan itu. Padahal individu selalu mengharapkan dirinya menjadi individu yang supel bergaul, banyak temannya dan mudah menyesuaikan diri di tengah-tengah pergaulannya.

Individu dengan harga diri yang rendah tidak cakap bergaul, kurang memiliki inisiatif, tidak mempunyai kebenaran menghadapi berbagai hal atau tantangan dan hidup serba tergantung pada orang lain. Timbulnya harga diri yang rendah pada individu ini, adalah sebagai bentuk manifestasi reaksi emosional yang tidak menyenangkan bagi individu, akibat dari cara pandang atau penilaian negatif terhadap diri sendiri. Padahal, penilaian negatif itu belum tentu benar adanya sehingga mengakibatkan munculnya rasa rendah diri, jika berhadapan dengan orang lain.

Harga Diri

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa harga diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang penting karena akan mempengaruhi dalam perilaku seseorang. Harga diri terbentuk dari hasil evaluasi seseorang terhadap dirinya yang tercermin dalam sikap positif (optimis, aktif dan ekspresif, berani menghadapi tantangan, dan bersikap terbuka) dan sikap negatif (pesimis, pasif dan kurang memiliki inisiatif, takut menghadapi tantangan, dan bersikap tertutup).

Penghargaan atas diri memiliki dua aspek yang saling berkaitan:

a. Perasaan bahwa diri kita efektif (keefektifan diri), berarti keyakinan dalam berfungsinya pemikiran, kemampuan untuk berfikir, proses menilai, memilih, memutuskan; keyakinan dalam kemampuan untuk memahami fakta-fakta yang berada dalam batasan-batasan minat dan kebutuhan, kepercayaan diri yang kognitif, dan kendala diri yang kognitif.

b. Perasaan bahwa diri kita berharga (rasa harga diri/ Self respect), berarti jaminan di pihak individu; suatu sikap tegas menuju hak individu untuk hidup dan berbahagia; kenyamanan dalam menegaskan pemikiran, keinginan, dan kebutuhan; perasaan bahwa sukacita adalah warisan individu yang paling alami. (Nathaniel, 2007)

Prostitusi Online Anak

Interaksi manusia tidak saja berwujud interaksi dengan sesamanya tetapi juga interaksi dengan lingkungan. Wujud yang lebih luas, interaksi dengan lingkungan bisa berbentuk interaksi anggota masyarakat dengan berbagai budaya, gaya hidup, dan kondisi perekonomian, kondisi keamanan, kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Salah satu  di antara  penyimpangan sosial yang banyak terdapat di seluruh negara adalah prostitusi. Di Indonesia dalam empat tahun terakhir ini, banyak sekali anak di bawah usia 18 tahun yang terjebak di dalam dunia prostitusi.

Pada saat ini praktik prostitusi sangat mudah berkembang dalam masyarakat, karena praktik prostitusi dapat juga dilakukan melalui media internet, begitu banyak pula fasilitas yang dapat dijadikan untuk melakukan praktik prostitusi, karena situs-situs yang telah didaftarkan oleh pelaku kepada Internet Service Provider atau (ISP) tidak ditinjau atau diperiksa terlebih dahulu oleh pihak ISP.

Hal tersebut memaksa penegakan hukum dalam teknologi informasi sangatlah penting. Beberapa undang-undang yang mengatur  tentang  prostitusi pada saat ini dapat dilihat di dalam  Pasal 1  Ayat (3)  Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa  Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat).

Praktik prostitusi pada saat ini, selain diatur oleh KUHP, juga diatur oleh Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik:
”Setiap  orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah”.

Pasal 27  Ayat (1)  di atas menegaskan adanya perbuatan yang melanggar kesusilaan yaitu menampilkan sekumpulan data elektronik berupa foto, dan mendistribusikan, serta dapat diaksesnya dokumen elektronik yang berada di dalam situs tersangka. Ketentuan tersebut dapat diterapkan terhadap kasus di atas, dan apabila kasus tersebut telah sampai di pengadilan, maka sekumpulan data elektronik berupa foto itu harus ada hasil cetaknya untuk dijadikan suatu alat bukti yang sah. Seperti yang termuat pada  Pasal  5  Ayat (1)  yang menyatakan bahwa “ Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Pasal tersebut menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku praktik prostitusi dapat dibuktikan telahmelakukan suatu tindakan kejahatan, dengan menampilkan foto-foto wanita penghibur, dan apabila dokumen elektronik berupa foto yang diperoleh dari situs milik tersangka telah ada hasil cetaknya. Hasil cetak terebut merupakan perluasan dari alat bukti yang  sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, seperti yang dijelaskan pada  Pasal 5  Ayat (2), menyatakan  “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud padaAyat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

Undang-undang  lain yang menjelaskan  tentang  pelanggaran  mengenai praktik prostitusi juga terdapat di dalam Pasal 4  Ayat (2) huruf d  Undang-Undang Nomor 44  Tahun 2008  tentang  Pornografi dan  Pornoaksi yang menyatakan:  "setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi: menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual".

Berkaitan dengan hal itu, selain ketentuan hukum di atas perlu diperhatikan pula sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.

Hentikan Prostitusi

Ruang Lingkup Internet dan Prostitusi Online Anak

Internet berasal dari kata  interconnection  networking  yang mempunyai arti hubungan berbagai komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia.

Pengertian lainnya yaitu dari segi ilmu pengetahuan, internet adalah sebuah perpustakaan besar yang  di dalamnya terdapat jutaan artikel, buku, jurnal, kliping, foto, dan peluang bisnis dalam bentuk media elektronik.

Sejarah Internet dapat dibagi dalam empat aspek yaitu:
a)  Adanya aspek evolusi teknologi yang dimulai dari  riset packet switching(paket pensaklaran) ARPANET (berikut teknologi perlengkapannya) yang pada saat itu dilakukan riset lanjutan untuk mengembangkan wawsan terhadap infrastuktur komunikasi data yang meliputi beberapa dimensi seperti skala, kehandalan, dan kefungsian tingkat tinggi.
b)  Adanya aspek pelaksanaan dan pengelolaan sebuah infrastruktur yang global dan kompleks
c)  Adanya aspek sosial yang terdiri dari para  para  user  di internet  yang bekerjasama membuat dan mengembangkan terus teknologi ini.
d)  Adanya aspek komersial yang dihasilkan dalam sebuah perubahan ekstrim namun efektif dari sebuah penelitian yang mengakibatkan terbentuknya sebuah infrastruktur informasi yang besar dan berguna. Internet sekarang sudah merupakan sebuah infrastruktur informasi global, yang awalnya disebut the Nation Information Infrastructure  di Amerika Serikat. Sejarahnya  sangat kompleks dan mencakup banyak aspek seperti teknologi, organisasi, dan komunitas. Sejarah dan perkembangan internet tidak bisa dilepaskan dari perang dingin antara Uni Soviet (USSR) dan Amerika Serikat yang mulai mengemuka sejak usainya Perang Dunia  II. Pengaruhnya tidak hanya terhadap bidang teknik komputer saja tetapi juga berpengaruh kepada masalah sosial seperti yang sekarang kita lakukan yaitu kita banyak mempergunakan alat-alat bantu  online  untuk mencapai sebuah bisnis elektronik  (electronic commerce)

Perkembangan teknologi komputer seiring dengan perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi, menghasilkan perpaduan antara kedua bidang teknologi tersebut. Perpaduan keduanya membentuk piranti baru yang dikenal dengan nama internet. Pada intinya, internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit atau gelombang frekuensi.

Kondisi kehidupan masyarakat, selalu terdapat penyimpangan-penyimpangan sosial yang  dilakukan oleh anggotanya, baik yang dilakukan secara sengaja maupun terpaksa. Fenomena tersebut tidak dapat dihindari dalam sebuah masyarakat. Interaksi sosial yang terjadi di antara anggota masyarakat terkadang menimbulkan gesekan-gesekan yang tidak jarang mengakibatkan penyimpangan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut. Satu di antara penyimpangan sosial yang banyak terdapat di hampir seluruh negara adalah prostitusi yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu.

Seks merupakan salah satu kebutuhan yang selalu ada dalam diri manusia dan bisa muncul secara tiba-tiba, dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia dalam dunia seks (prostitusi), bisa terjadi karena dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor  internal adalah yang datang dari individu wanita itu sendiri, yaitu yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya, sedangkan faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu wanita itu sendiri melainkan karena ada faktor luar yang mempengaruhinya untuk melakukan hal yang demikian. Faktor eksternal ini bisa berbentuk desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan, dan sebagainya.

Masalah prostitusi adalah masalah yang kompleks dengan intrik sosial. Tampak bahwa semua jerih payah yang dilakukan baik dari sisi hukum, tatanan sosial, praktek dan pelaku, dikarenakan faktor ekonomi yang dianggap sebagai jalan pokok bagi kaum wanita untuk memperoleh  kebebasannya. Selain faktor ekonomi, masalah besar lainnya, yang muncul sebagai salah satu pemicu mendasar tindak prostitusi adalah krisis keluarga, di mana krisis keluarga adalah awal dari krisis kemanusiaan, bila kehidupan keluarga tidak mampu lagi memuaskan seseorang, maka seseorang cenderung tidak dapat lagi mengenali jati dirinya dan tak mampu memahami peran dan fungsinya, baik diri pribadi maupun sebagai anggota suatu keluarga. Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan terhadap prostitusi,  seperti dalam masalah sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan di ibukota dengan bekal pendidikan yang minim, maka kebanyakan dari wanita yang dikarenakan desakan ekonomi yang kuat mendorong mereka untuk menjalani hidup sebagai wanita penghibur dengan melakukan penjualan jasa seksual. Sebuah penelitian mengungkap fakta bahwa jumlah anak dan remaja yang terjebak di dunia prostitusi di Indonesia semakin meningkat dalam empat tahun terakhir ini, terutama semenjak krisis moneter terjadi, sekitar 150.000 anak di bawah usia 18 tahun menjadi pekerja seks, dan setengah dari pekerja seks di Indonesia berusia di bawah 18 tahun.

Alasan-alasan mengapa seorang remaja bisa terjerumus ke dalam dunia prostitusi karena menyangkut masalah sosial, ekonomi, pendidikan, angka putus sekolah, kesehatan tidak saja dari pihak si remaja tadi melainkan juga keluarga dan seluruh masyarakat di sekelilingnya. Banyak dari mereka yang terpaksa menjadi pekerja seks komersil karena frustrasi setelah harapannya untuk mendapatkan kasih sayang di keluarganya tidak terpenuhi.

Perkembangan teknologi saat ini sudah dijadikan suatu kesempatan oleh sebagian pihak untuk melakukan bisnis praktik prostitusi atau penjualan jasa seksual melalui media internet, dengan melakukan chatting  kemudian menawarkan  bisnis tersebut kepada calon pelanggan dengan memberikan informasi  tentang  wanita penghibur yang akan dipilihnya, dengan menampilkan seluruh dokumen berupa foto-foto wanita penghibur tersebut di dalam situs, dan memberikan tarif, serta menentukan tempat yang biasa dijadikan untuk melakukan praktik prostitusi kepada pelanggan yang akan berkencan dengan wanita penghibur pilihannya. Data wanita penghibur yang ada di dalam situs tersebut tidak hanya wanita yang usianya di atas 18 tahun, tetapi banyak pula wanita yang usianya masih di bawah 18 tahun, bahkan ada pula gadis yang masih duduk di bangku SMP, yang menjadi anggota dari bisnis tersebut.

SMK Indonesia Yogyakarta

Berdasar  kurikulum  SMK 2006, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai bentuk satuan pendidikan kejuruan sebagaimana ditegaskandalam penjelasan  pasal  15  UU  SISDIKNAS,  merupakan  pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk   bekerja dalambidang  tertentu. Salah  satu tujuan pendidikan sekolah menengah kejuruan berdasarkan   kurikulum  2006 ini  adalah  menyiapkan peserta  didik agar menjadi manusia produktif,  mampu bekerja  mandiri,  mengisi  lowonganpekerjaan yang ada dan dunia   usaha   lainnya sebagai tenaga kerja tingkatmenengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya. Produktif, mampu bekerja mandiri, bekerja pada bidang tertentu sesuai dengan program keahlian yang telah dipilih merupakan karakteristik lulusan sekolahmenengah kejuruan yangdiharapkan.

Sesuai dengan tujuan tersebut maka siswa lulusan SMK akan dengan mudah bekerja   pada   bidang   tertentu   sesuai dengan bidang   keahliannya.  Sekolah   Menengah   Kejuruan   juga   mampu   menciptakan tenaga siap pakai, bekerja secara mandiri dengan bekal ketrampilan yang telah didapatkan selama  dibangku sekolah. Tidak  menutup kemungkinan lulusan sekolahmenengah kejuruan untuk dapat      menciptakan lapangan pekerjaan baru,menciptakan sesuatu yang barudan bermanfaat bagi orangbanyak.

SMK merupakan  lembaga  pendidikan  yang  dimaksudkan  untuk menghasilkan specific human capital. Di SMK, sejak awal siswadididik untukberkomitmen pada  ketrampilan  tertentu  (specific)  yang match  langsungdengan kepentingan sektor usaha  industri  tertentu.  Siswa  SMK dibekalidengan ketrampilan praktis dan pengalaman kerja (on-the-job training) dalam kekhususan tertentu.  SMK sebagai  suatu entities memiliki  peranan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Sebagai suatuentitas ekonomi, keberadaan SMK dapat berperan sebagai special endowment factor dalam perekonomian di daerah.

Pengangguran  di  Indonesia  semakin hari  semakin meningkatjumlahnya seiring dengan berjalannya waktu. Para pencari kerja baik yang mempunyai gelar sarjana ataupun tidak harus bersaing untuk mendapatkan  pekerjaan pada  lapangan kerja  yang  terbatas.  Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan pendidikan persentasenya adalah sebagai berikut, lulusan SD dan yang tidak lulus 6,09 persen, SMP 9,22 persen, SMA 13,78 persen, SMK 17,37 persen, Diploma 11,62 persen dan Perguruan Tinggi 11,93 persen, data diperoleh dari korankaltim.co.id (diakses tanggal 24 April 2012). Pengangguran tertinggi justru lulusan SMK. Ini menunjukkan bahwa lulusan kejuruan  belum  sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.  Karena  itu, semangat  kewirausahaan  perlu  terus  dibangun  untuk  meningkatkan  ketersediaan lowongan pekerjaan. Salah satu penyebab masalah pengangguran terdidik  dari SMK  adalah banyaknya  alumni hanya  bertujuan  mencari pekerjaan, bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan salah  satu  tujuan pendidikan sekolah menengah kejuruan berdasarkan   kurikulum  2006 ini  adalah  menyiapkan peserta  didik agar menjadi  manusia produktif,  mampu bekerja  mandiri.  Menjadi  seorang wirausaha  (entrepreneur)  adalah  alternatif  yang  bijaksana,  selain  dapat menciptakan lapangan kerja sendiri, juga dapat membantu orang lain. Dan bila usahanya maju dapat menyerap semakin banyak tenaga kerja sehingga dapat  membantu lebih banyak orang.

Pengaruh  pendidikan  kewirausahaan  dalam  pendidikan  sekolah menengah kejuruan adalah salah satu faktor penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan jiwa dan perilaku wirausaha. Siswa sekarang dituntut supaya dapat  memanfaatkan ilmu yang  diperolehnya  untuk mendukung  maupun  menciptakan kegiatan  berwirausaha.  Sekarang lulusan SMK  diharapkan sebagai  agent of change  yang  dapat  berguna  di dalam  pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut bukan merupakan hal yang mudah untuk dicapai. SMK  Indonesia Yogyakarta  merupakan  sekolah  yang  berupaya mengembangkan alumni memiliki jiwa kewirausahaan. Pendidikan tentang kewirausahaan diberikan kepada seluruh   siswa   mulai   dari   semester pertama   dengan  metode   klasikal. Materi yang disampaikan disesuaikan  dengan tingkat kelas yang ada. Selain metode  klasikal sekolah juga telah melaksanakan beberapa usaha untuk merangsang siswa dalam berwirausaha  seperti belajar memasarkan  hasil produksi makanan yang dibuat sendiri dan prakti restoran ,UP (unit produksi ), mereka juga dilatih catering, penerimaan pesanandalam even –even tertentu penerimaanpesananuntuk lebaran seperti kue kering, sistem dalam penerimaan pesanan sudah diberi target dari guru kewirausahan dengan batas  minimal  semakin banyak siswa  memperoleh konsumen akan berpengaruh pada nila mata pelajaran kewirausahan, sistem permodalan siswa dipinjami modal dari sekolah, mereka juga di terjunkan langsung dalam penyelenggaraan makanan bagi tamu hotel di Edotel. Selain itu  praktik kerja industri dan kunjungan ke  tempat  –  tempat industri  besar. Metode yang dilaksanakan sekolah  ini bertujuan untuk meningkatkan minat berwirausaha siswa sejak dini.

Siswa SMK harus memiliki minat yang tinggi terhadap pembukaan unit usaha yang baru. Minat merupakan faktor pendorong yang menjadikan seseorang  lebih giat  bekerja  dan memanfaatkan  setiap peluang  yang  ada dengan mengoptimalkan potensi yang tersedia. Minat tidak muncul begitu saja tetapi  tumbuh  dan  berkembang  sesuai  dengan  faktor-faktor  yang mempengaruhinya.

Minat  berwirausaha  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  diantaranya karakteristik kepribadian, faktor demografi  dan karakteristik lingkungan. Karakteristik kepribadian seperti efikasi diri  dan kebutuhan  akan prestasi merupakan prediktor yang signifikan minat berwirausaha, faktor demografi seperti  umur, jenis kelamin, latar  belakang pendidikan dan  pengalamanbekerja seseorang diperhitungkan sebagai penentu bagi minat berwirausaha,faktor lingkungan seperti hubungan sosial, infrastruktur fisik dan institusional serta faktor budaya dapat mempengaruhi minat berwirausaha.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Luthfi (2012,08) yang berjudul  Minat  Berwirausaha  mahasiswa  pendidikan teknik  mesin UPI angkatan 2010 dan faktor – faktor yang mempengaruhinya.  Faktor paling dominan yang  mempengaruhi minat  berwirausaha  adalah  faktor instrinsik lebih dominan dari faktor ekstrinsik yaitu 9,09 % dengan kategori tinggi.

Banyak  peneliti  percaya  bahwa  efikasi  diri  terkait  erat  dengan pengembangan minat karir khususnya karir dalam berwirausaha.   MerujukBetz  dan Hacket  yang dikutip  Indarti  (2008:7),  efikasi  diri akan karir seseorang adalah domain yang menggambarkan pendapat pribadi seseorang dalam hubungannya dengan proses pemilihan dan penyesuaian karir. Dengandemikian, efikasi diri akan karir seseorang dapat menjadi faktor penting dalam penentuan apakah  intensi kewirausahaan seseorang  sudah  terbentuk padatahapan awal seseorang memulai karirnya.  Lebih lanjut, Betz  dan Hacketmenyatakan  bahwa  semakin tinggi  tingkat  efikasi  diri seseorang padakewirausahaan di masa-masa awal seseorang dalam berkarir, semakin kuat intensi    kewirausahaan  yang  dimilikinya.  Selain  itu,  Gilles  dan  Rea membuktikan    pentingnya  efikasi  diri  dalam  proses pengambilan keputusan terkait dengan karir  seseorang. Efikasi diri terbuktisignifikan menjadi penentu intensi seseorang.    Penelitian yang  lain  dari Armiati (2010:45) dalam penelitiannya  tentang Pengaruh Efikasi diri  dan Hasil Belajar terhadap Minat Mahasiswa Membuka Usaha Melalui Motivasi  Berwirausaha  di Program Studi  Pendidikan Ekonomi  Universitas  Negeri Padang.  Temuan penelitian menunjukkan bahwa  efikasi   diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi berwirausaha mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FE UNP.

Efikasi diri adalah kepercayaan seseorang atas kemampuan dirinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Atau dengan kata lain, kondisi motivasi seseorang yang lebih didasarkan pada apa yang mereka percaya daripada apa yang secara objektif benar. Persepsi pribadi seperti ini memegang peranan penting dalam pengembangan minat seseorang.

Efikasi diri dapat mempengaruhi minat seseorang terhadap sesuatu hal yang dipercaya. Membuka sebuah usaha memerlukan kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri bahwa usahanya akan berhasil, hal inilah yang akan memotivasi seseorang untuk berani memulai suatu usaha. Apabila seseorang tidak percaya  akan kemampuan yang  dimiliki,  kecil  kemungkinan orangtersebut akan berminat dalam berwirausaha.

Efikasi  diri selalu  berhubungan dan berdampak pada  pemilihan perilaku,  motivasi  dan  keteguhan  individu  dalam  menghadapi  setiap  persoalan.  Efikasi diri  juga  dapat  memberikan  pengaruh  terhadap fungsikognitif, motivasi, afeksi dan fungsi selektif individu yang diproyeksikan kedalam  pemilihan  perilaku.  Dimensi tersebut  selaras  dengan  nilai-nilaikewirausahaan,   dimana setiap individu yang memiliki minat kewirausahaan yang tinggi akan mampu berdiri sendiri, berani mengambil keputusan dan menerapkan tujuan yang hendak dicapai atas dasarpertimbangannyasendiri.

Minat berwirausaha  yaitu kesediaan untuk bekerja keras dan tekun untuk mencapai kemajuan usahanya, kesediaan untuk menanggung macam-macam resiko  berkaitan dengan tindakan  berusaha  yang  dilakukannya, bersedia  menempuh  jalur  dan  cara  baru,  kesediaan untuk hidup  hemat,kesediaan  untuk  belajar  dari  yang dialaminya. Jadi yang dimaksud minat berwirausaha adalah keinginan, ketertarikan, serta kesediaan untuk bekeja keras atau berkemauan keras untuk berdikari atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut dengan resiko yang akan terjadi, serta berkemauan keras untuk belajar dari kegagalan.

Menurut Nurwakhid minat bertalian erat dengan perhatian,keadaan lingkungan, perasaan dan kemauan.  Minat pada dasarnya adalahpenerimaan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar pribadi sehingga kedudukan  minat tidaklah stabil, karena dalam kondisi tertentu minat bisa berubah-ubah, tergantung faktor  ¬  faktor yang mempengaruhinya,  yang mempengaruhi minat secara garis besar ada tiga faktor, yaitu : Kondisi psikis, kondisi fisik, dan kondisi lingkungan.

Wirausaha berasal dari kata “wira” dan “usaha”. Wira berarti berani,utama,  dan berdiri  sendiri. Kata  usaha  berarti kegiatan untuk memenuhikebutuhan. Maka istilah wirausaha dalam arti luas yaitu keberanian dalam memenuhi  kebutuhan  serta  memecahkan  permasalahan  hidup  dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Maka istilah Wirausaha  dalam  arti  luas  dimaksudkan keberanian dalam  memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan kekutan yang ada pada diri sendiri.

Santoso menyatakan bahwa minat wirausaha adalah gejala psikis untuk memusatkan perhatian dan berbuat sesuatu terhadap wirausaha itu dengan perasaan senang, karena membawa manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Menurut pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan minat berwirausaha adalah keinginan, ketertarikan, serta kesediaan individu melalui ide-ide  yang  dimiliki  untuk bekerja  keras atau  berkemauan keras untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa merasa takut dengan resiko yang  akan terjadi, dapat  menerima  tantangan,  percaya  diri, kreatif,  dan inovatif serta mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan.

Dari  uraian  diatas  timbul  pemikiran  untuk  meneliti  tentang hubungan  efikasi diri  dengan  minat berwirausaha pada siswa SMK (Sekolah  Menengah Kejuruan) Program Keahlian Jasa Boga. Program Keahlian Jasa Boga dipilih karena jurusan ini mempunyai peluang baik dalam hal wirausaha, sebagai contoh sekarang banyak orang yang memilih berwirausaha dibidang kuliner (makanan dan minuman). Perkembangan era globalisasi diiringi kesibukan yang padat sehingga banyak orang tidak sempat memasak, sehingga lebih senang membeli masakan atau minuman jadi dari pada memasak. Hal ini mendorong banyak orang melirik berwirausaha di bidang kuliner,  selain itu Program Keahlian Jasa Boga juga mempunyai peluang untuk berwirausaha dibidang catering dan restoran dilihat sekarang ini banyak orang yang menyelenggarakan acara pesta, rapat, seminar, pernikahan degan menggunakan jasa catering.  Alasan dipilih SMK Yogyakarta karena setelah dilakukan observasi kegiatan kewirausahan disana bagus didukung   dengan beberapa praktik kewirausahan dan juga pengalaman dari pelajaran praktik produktif, dari situ timbul pemikiran saya untuk meneliti bagaimana tingkat efikasi diri yang  dimiliki  siswa  Program Keahlian Jasa  Boga  SMK Indonesia Yogyakarta, bagaimana  tingkat    minat  berwirausaha  yang dimiliki  siswa  SMK Indonesia Yogyakarta dan adakah hubungan efikasi diri dengan minat berwirausaha.

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 4  Undang-Undang Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia  disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Menurut Pasal 2  Undang-Undang Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut  Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:
a)  Kepolisian khusus;
Kepolisian khusus  adalah  instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing.Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.
b)  Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
c)  Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa  adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.  Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.  Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.  Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.  Pengemban fungsi kepolisian tersebut melaksanakan fungsi kepolisian sesuai peraturan  perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Selanjutnya  Pasal  5  menyebutkan  bahwa kepolisian  merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:
a.  Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. 
b.  Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Polisi

Berdasarkan pasal di atas maka diketahui bahwa  organisasi polisi secara keseluruhan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga ke Pospol merupakan organisasi yang sangat besar, menganut bentuk organisasi garis, staf dan fungsional. Dalam hal pengorganisasian Polri, pejabat satuan pelaksana memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan semua tugas kepolisian, sedangkan pada pejabat fungsi memiliki kewenangan terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu. Secara  labih rinci, pada tingkat Polres, bentuk organisasinya adalah garis dan fungsional. Ini ditunjukkan dari adanya pejabat-pejabat Kapolsek yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan seluruh tugas kepolisian di wilayah hukum Polsek masing-masing, di samping  itu ada pejabat fungsional baik di bidang opersional,  bagian administrasi dan unit pelayanan, pengaduan, dan penegakan disiplin. Dihadapkan pada kondisi masyarakat yang berkembang secara dinamis, Polri yang memiliki organisasi sangat besar tersebut apabila tidak diimbangi peningkatan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas maka penonjolan kekuasaan dalam menjalankan tugas sangat mungkin masih akan terus berlangsung.

Penyelenggarakan tugas dalam bidang proses pidana diatur dalam Pasal 16,  di mana Polri berwenang untuk:
a.  Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b.  Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c.  Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka penyidikan;
d.  Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e.  Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f.  Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.  Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.  Mengadakan penghentian penyidikan;
i.  Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j.  Mengajukan permintaan secara langsung pada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam  keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah orang yang disangka melakukan tindak pidana;
k.  Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan  dari  penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
l.  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
(i)  Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
(ii) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan dilakukan;
(iii)Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
(iv)  Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
(v)  Menghormati Hak Asasi Manusia.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara  Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial.  Namun demikian pertanggungjawaban tersebut  harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan,  dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat  merupakan  kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat  dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Terjemah dan Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 51-57

Terjemah Surat Al-Maidah Ayat 51-57

 51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

52. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: "Kami takut akan mendapat bencana". Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu Keputusan dari sisi-Nya. Maka Karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

53. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan: "Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?" rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi.

54. Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah Lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.

55. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).

56. Dan barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah[423] Itulah yang pasti menang.

57. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang Telah diberi Kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.

[423]  yaitu: orang-orang yang menjadikan Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya.

Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 51-57

( 51 )   يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى حلفاءَ وأنصارًا على أهل الإيمان؛ ذلك أنهم لا يُوادُّون المؤمنين، فاليهود يوالي بعضهم بعضًا، وكذلك النصارى، وكلا الفريقين يجتمع على عداوتكم. وأنتم -أيها المؤمنون- أجدرُ بأن ينصر بعضُكم بعضًا. ومن يتولهم منكم فإنه يصير من جملتهم، وحكمه حكمهم. إن الله لا يوفق الظالمين الذين يتولون الكافرين.

( 52 )   يخبر الله تعالى عن جماعة من المنافقين أنهم كانوا يبادرون في موادة اليهود لما في قلوبهم من الشكِّ والنفاق، ويقولون: إنما نوادُّهم خشية أن يظفروا بالمسلمين فيصيبونا معهم، قال الله تعالى ذكره: فعسى الله أن يأتي بالفتح -أي فتح "مكة"- وينصر نَبِيَّه، ويُظْهِر الإسلام والمسلمين على الكفار، أو يُهيِّئ من الأمور ما تذهب به قوةُ اليهود والنَّصارى، فيخضعوا للمسلمين، فحينئذٍ يندم المنافقون على ما أضمروا في أنفسهم من موالاتهم.

( 53 )   وحينئذ يقول بعض المؤمنين لبعض مُتعجِّبين من حال المنافقين -إذا كُشِف أمرهم-: أهؤلاء الذين أقسموا بأغلظ الأيمان إنهم لَمَعَنا؟! بطلت أعمال المنافقين التي عملوها في الدنيا، فلا ثواب لهم عليها؛ لأنهم عملوها على غير إيمان، فخسروا الدنيا والآخرة.

( 54 )   يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه من يرجع منكم عن دينه، ويستبدل به اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك، فلن يضرُّوا الله شيئًا، وسوف يأتي الله بقوم خير منهم يُحِبُّهم ويحبونه، رحماء بالمؤمنين أشدَّاء على الكافرين، يجاهدون أعداء الله، ولا يخافون في ذات الله أحدًا. ذلك الإنعام مِن فضل الله يؤتيه من أراد، والله واسع الفضل، عليم بمن يستحقه من عباده.

( 55 )   إنما ناصركم -أيُّها المؤمنون- الله ورسوله، والمؤمنون الذين يحافظون على الصلاة المفروضة، ويؤدون الزكاة عن رضا نفس، وهم خاضعون لله.

( 56 )   ومن وثق بالله وتولَّى الله ورسوله والمؤمنين، فهو من حزب الله، وحزب الله هم الغالبون المنتصرون.

( 57 )   يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، لا تتخذوا الذين يستهزئون ويتلاعبون بدينكم من أهل الكتاب والكفارَ أولياءَ، وخافوا الله إن كنتم مؤمنين به وبشرعه.

۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله ، قاتلهم الله ، ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض ، ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال : ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم [ إن الله لا يهدي القوم الظالمين ] )

قال ابن أبي حاتم : حدثنا كثير بن شهاب حدثنا محمد - يعني ابن سعيد بن سابق - حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عياض : أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد ، وكان له كاتب نصراني ، فرفع إليه ذلك ، فعجب عمر [ رضي الله عنه ] وقال : إن هذا لحفيظ ، هل أنت قارئ لنا كتابا في المسجد جاء من الشام؟ فقال : إنه لا يستطيع [ أن يدخل المسجد ] فقال عمر : أجنب هو؟ قال : لا بل نصراني . قال : فانتهرني وضرب فخذي ، ثم قال : أخرجوه ، ثم قرأ : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء [ بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ] )

ثم قال الحسن بن محمد بن الصباح : حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال : قال عبد الله بن عتبة : ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا ، وهو لا يشعر . قال : فظنناه يريد هذه الآية : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء [ بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ] ) الآية . وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس : أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال : كل ، قال الله تعالى : ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم )

وروي عن أبي الزناد نحو ذلك .

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ

وقوله : ( فترى الذين في قلوبهم مرض ) أي : شك ، وريب ، ونفاق ( يسارعون فيهم ) أي : يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر ، ( يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ) أي : يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار بالمسلمين ، فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك ، عند ذلك قال الله تعالى : ( فعسى الله أن يأتي بالفتح ) قال السدي : يعني فتح مكة . وقال غيره : يعني القضاء والفصل ( أو أمر من عنده ) قال السدي : يعني ضرب الجزية على اليهود والنصارى ( فيصبحوا ) يعني : الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين ( على ما أسروا في أنفسهم نادمين ) من الموالاة ( نادمين ) أي : على ما كان منهم ، مما لم يجد عنهم شيئا ، ولا دفع عنهم محذورا ، بل كان عين المفسدة ، فإنهم فضحوا ، وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين ، بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم . فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم ، تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين ، فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين ، ويحلفون على ذلك ويتأولون ، فبان كذبهم وافتراؤهم ; ولهذا قال تعالى :

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ

وقد اختلف القراء في هذا الحرف ، فقرأه الجمهور بإثبات الواو في قوله : ( ويقول الذين ) ثم منهم من رفع ( ويقول ) على الابتداء ، ومنهم من نصب عطفا على قوله : ( فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ) تقديره " أن يأتي " " وأن يقول " ، وقرأ أهل المدينة : ( يقول الذين آمنوا )بغير واو ، وكذلك هو في مصاحفهم على ما ذكره ابن جرير قال ابن جريج عن مجاهد : ( فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ) حينئذ ( ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين )

واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكريمات ، فذكر السدي أنها نزلت في رجلين ، قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد : أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي ، فآوي إليه وأتهود معه ، لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث! وقال الآخر : وأما أنا فأذهب إلى فلان النصراني بالشام ، فآوي إليه وأتنصر معه ، فأنزل الله [ عز وجل ] ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) الآيات .

وقال عكرمة : نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فسألوه : ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقه ، أي : إنه الذبح . رواه ابن جرير .

وقيل : نزلت في عبد الله بن أبي ابن سلول كما قال ابن جرير :

حدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس قال : سمعت أبي عن عطية بن سعد قال : جاء عبادة بن الصامت من بني الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن لي موالي من يهود كثير عددهم ، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود ، وأتولى الله ورسوله . فقال عبد الله بن أبي : إني رجل أخاف الدوائر ، لا أبرأ من ولاية موالي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي : " يا أبا الحباب ، ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه " . قال : قد قبلت! فأنزل الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء [ بعضهم أولياء بعض ] ) إلى قوله : ( فترى الذين في قلوبهم مرض ) .

ثم قال ابن جرير : حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري قال : لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من يهود : آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر ! فقال مالك بن الصيف : أغركم أن أصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال!! أما لو أمررنا العزيمة أن نستجمع عليكم ، لم يكن لكم يد بقتالنا فقال عبادة : يا رسول الله ، إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم ، كثيرا سلاحهم ، شديدة شوكتهم ، وإني أبرأ إلى الله [ تعالى ] وإلى رسوله من ولاية يهود ولا مولى لي إلا الله ورسوله . فقال عبد الله بن أبي : لكني لا أبرأ من ولاء يهود أنا رجل لا بد لي منهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أبا الحباب أرأيت الذي نفست به من ولاء يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه؟ " فقال : إذا أقبل! قال : فأنزل الله : ( ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ) إلى قوله : ( والله يعصمك من الناس ) [ المائدة : 67 ] .

وقال محمد بن إسحاق : فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع . فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه ، فقام إليه عبد الله بن أبي ابن سلول حين أمكنه الله منهم ، فقال : يا محمد أحسن في موالي . وكانوا حلفاء الخزرج قال : فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا محمد أحسن في موالي . قال : فأعرض عنه . فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم . " أرسلني " . وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رئي لوجهه ظللا ثم قال : " ويحك أرسلني " . قال : لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي ، أربعمائة حاسر ، وثلاثمائة دارع ، قد منعوني من الأحمر والأسود ، تحصدهم في غداة واحدة؟! إني امرؤ أخشى الدوائر ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هم لك "

قال محمد بن إسحاق : فحدثني أبو إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم ، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي فجعلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من حلفهم ، وقال : يا رسول الله ، أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم ، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين ، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم . ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات في المائدة : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ) إلى قوله : ( ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ) [ المائدة : 56 ] .

وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال : دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي نعوده ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " قد كنت أنهاك عن حب يهود " . فقال عبد الله : فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات .

وكذا رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أن من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته ، فإن الله يستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوم سبيلا كما قال تعالى : ( وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ) [ محمد : 38 ] وقال تعالى : ( إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين ) [ النساء : 133 ] ، وقال تعالى : ( إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ) [ إبراهيم : 19 ، 20 ] أي : بممتنع ولا صعب . وقال تعالى هاهنا : ( يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ) أي : يرجع عن الحق إلى الباطل .

قال محمد بن كعب : نزلت في الولاة من قريش . وقال الحسن البصري : نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر .

( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) قال الحسن : هو والله أبو بكر وأصحابه [ رضي الله عنهم ] رواه ابن أبي حاتم .

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : سمعت أبا بكر بن عياش يقول في قوله ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) هم أهل القادسية . وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد : هم قوم من سبأ .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن الأجلح عن محمد بن عمرو عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله : ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) قال : ناس من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون .

وحدثنا أبي حدثنا محمد بن المصفى حدثنا معاوية - يعني ابن حفص - عن أبي زياد الحلفاني عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله : ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) قال : " هؤلاء قوم من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون ثم من تجيب " . وهذا حديث غريب جدا .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا عمر بن شبة حدثنا عبد الصمد - يعني ابن عبد الوارث - حدثنا شعبة عن سماك سمعت عياضا يحدث عن الأشعري قال : لما نزلت : ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هم قوم هذا " . ورواه ابن جرير من حديث شعبة بنحوه .

وقوله تعالى : ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه ، متعززا على خصمه وعدوه ، كما قال تعالى : ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ) [ الفتح : 29 ] . وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه : " الضحوك القتال " فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه .

وقوله [ تعالى ] ( يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ) أي : لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله ، وقتال أعدائه ، وإقامة الحدود ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لا يردهم عن ذلك راد ، ولا يصدهم عنه صاد ، ولا يحيك فيهم لوم لائم ولا عذل عاذل .

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان حدثنا سلام أبو المنذر عن محمد بن واسع ، عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع ، أمرني بحب المساكين والدنو منهم ، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ، ولا أنظر إلى من هو فوقي ، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت ، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا ، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا ، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم ، وأمرني أن أكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، فإنهن من كنز تحت العرش .

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان عن أبي المثنى أن أبا ذر قال : بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وواثقني سبعا ، وأشهد الله علي تسعا ، أني لا أخاف في الله لومة لائم . قال أبو ذر : فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟ " قلت : نعم ، قال : وبسطت يدي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشترط : على ألا تسأل الناس شيئا؟ قلت : نعم . قال : " ولا سوطك وإن سقط منك يعني تنزل إليه فتأخذه . "

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن الحسن حدثنا جعفر عن المعلى القردوسي عن الحسن عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده ، فإنه لا يقرب من أجل ، ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم " . تفرد به أحمد .

وقال أحمد : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن زبيد عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال ، فلا يقول فيه ، فيقال له يوم القيامة : ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا ؟ فيقول : مخافة الناس . فيقول : إياي أحق أن تخاف " .

ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة به . وروى أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي طوالة عن نهار بن عبد الله العبدي المدني عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله ليسأل العبد يوم القيامة ، حتى إنه ليسأله يقول له : أي عبدي ، رأيت منكرا فلم تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته ، قال : أي رب ، وثقت بك وخفت الناس " .

وثبت في الصحيح : " ما ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه " ، قالوا : وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال : " يتحمل من البلاء ما لا يطيق " .

( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) أي : من اتصف بهذه الصفات ، فإنما هو من فضل الله عليه ، وتوفيقه له ( والله واسع عليم ) أي : واسع الفضل ، عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه .

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

وقوله : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) أي : ليس اليهود بأوليائكم ، بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين .

وقوله : ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة [ وهم راكعون ] ) أي : المؤمنون المتصفون بهذه الصفات ، من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام ، وهي له وحده لا شريك له ، وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين .

وأما قوله ( وهم راكعون ) فقد توهم بعضهم أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله : ( ويؤتون الزكاة ) أي : في حال ركوعهم ، ولو كان هذا كذلك ، لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره ; لأنه ممدوح ، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى ، وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب : أن هذه الآية نزلت فيه : [ ذلك ] أنه مر به سائل في حال ركوعه ، فأعطاه خاتمه .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، حدثنا أيوب بن سويد ، عن عتبة بن أبي حكيم في قوله : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) قال : هم المؤمنون وعلي بن أبي طالب .

وحدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول ، حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل قال : تصدق علي بخاتمه وهو راكع ، فنزلت : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) .

وقال ابن جرير : حدثني الحارث ، حدثنا عبد العزيز ، حدثنا غالب بن عبيد الله سمعت مجاهدا يقول في قوله : ( إنما وليكم الله ورسوله ) الآية : نزلت في علي بن أبي طالب تصدق وهو راكع

وقال عبد الرزاق : حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه ، عن ابن عباس في قوله : ( إنما وليكم الله ورسوله ) الآية : نزلت في علي بن أبي طالب .

عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به .

ورواه ابن مردويه من طريق سفيان الثوري ، عن أبي سنان ، عن الضحاك عن ابن عباس قال : كان علي بن أبي طالب قائما يصلي ، فمر سائل وهو راكع ، فأعطاه خاتمه ، فنزلت : ( إنما وليكم الله ورسوله ) الآية .

الضحاك لم يلق ابن عباس .

وروى ابن مردويه أيضا عن طريق محمد بن السائب الكلبي - وهو متروك - عن أبي صالح عن ابن عباس قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ، والناس يصلون ، بين راكع وساجد وقائم وقاعد ، وإذا مسكين يسأل ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أعطاك أحد شيئا؟ " قال : نعم . قال : " من؟ " قال : ذلك الرجل القائم . قال : " على أي حال أعطاكه؟ " قال : وهو راكع ، قال : " وذلك علي بن أبي طالب " . قال : فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ، وهو يقول : ( ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون )

وهذا إسناد لا يفرح به .

ثم رواه ابن مردويه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه وعمار بن ياسر وأبي رافع . وليس يصح شيء منها بالكلية ، لضعف أسانيدها وجهالة رجالها . ثم روى بسنده ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس في قوله : ( إنما وليكم الله ورسوله ) نزلت في المؤمنين وعلي بن أبي طالب أولهم .

وقال ابن جرير : حدثنا هناد ، حدثنا عبدة ، عن عبد الملك ، عن أبي جعفر قال : سألته عن هذه [ الآية ] ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) قلنا : من الذين آمنوا؟ قال : الذين آمنوا! قلنا : بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب ! قال : علي من الذين آمنوا .

وقال أسباط ، عن السدي : نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين ، ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه .

وقال علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس : من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا . رواه ابن جرير .

وقد تقدم في الأحاديث التي أوردنا أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، حين تبرأ من حلف يهود ، ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين ; ولهذا قال تعالى بعد هذا كله : ( ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ) كما قال تعالى : ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ) [ المجادلة : 21 ، 22 ] .

وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة [ ومنصور في الدنيا والآخرة ] ; ولهذا قال [ الله ] تعالى في هذه الآية الكريمة : ( ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون )

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله ، من الكتابيين والمشركين ، الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون ، وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي ، يتخذونها ( هزوا ولعبا ) يستهزئون بها ( ولعبا ) يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد ، وفكرهم البارد كما قال القائل :

وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم

وقوله : ( من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار ) " من " ههنا لبيان الجنس ، كقوله : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) [ الحج : 30 ] ، وقرأ بعضهم ( والكفار ) بالخفض عطفا ، وقرأ آخرون بالنصب على أنه معمول ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) تقديره : ولا الكفار أولياء ، أي : لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء .

والمراد بالكفار ههنا المشركون ، وكذا وقع في قراءة ابن مسعود فيها ، رواه ابن جرير : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء ) .

وقوله : ( واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) أي : اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء ( إن كنتم مؤمنين ) بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوا ولعبا ، كما قال تعالى : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ) [ آل عمران : 28 ] .