Teologi Pembebasan

TEOLOGI PEMBEBASAN
(Koord. Materi Ke-Islam-an)

“Teologi merupakan refleksi dari kondisi social-kultur yang bersifat kontekstual, cenderung lebih konkret dan histories dan tidak eternal yang selalu cocok dalam kurun waktu dan sejarah” (Asgar Ali Enginer)

Teologi pembebasan muncul pertama kali di negara amerika latin. Pada masa itu terjadi penindasan serta gerakan repreisif dari penguasa, pemerintahan oligarki memberikan kehidupan yang sengsara kepAda rakyat. Keadaan ekonomi,soisial dan politik tidak menciptakan kemakmuran untuk rakyat. Malah menciptakan system kapitalisme yang untuk awal dari modernisasi yang tidak seimbang. Sehingga diawali dari industrialisasi dengan menggunakan teori depedensi (ketergantungan, Andre Under Frank dan Fernando H. Cardoso,1948), Dengan menggunakan pendekatan neomarxis, memandang nasib negara-negara di Dunia Ketiga. Kata mereka, modernisasi di negara-negara Amerika Latin dan negara Dunia Ketiga lainnya justru melahirkan para penguasa mapan, pemilik modal besar, tuan tanah, dan kaum elite yang mengeksploitasi rakyat.
Di bidang keagamaan, terjadi pergeseran pandangan teologis di kalangan Gereja Katolik di seantero Amerika Latin. Disebutkan dalam buku Teologi Pembebasan, selama berabad-abad gereja di Amerika Latin menganut pemahaman teologi Barat (Eropa) yang bersifat transendental dan rasional, yang berkutat dalam upaya memahami Tuhan dan iman secara rasional. Para uskup Amerika Latin menilai, cara berteologi Barat telah menimbulkan kemandekan berpikir, bertindak, dan menjauhkan gereja dari masaah-masalah kongkret. Gereja-gereja penganut teologi Barat, tuding mereka, hanya sibuk mengkhotbahkan ajaran Yesus sejauh menyangkut hidup pribadi, mengimbau orang agar tetap bertahan dan sabar menghadapi penderitaan, menghibur kaum miskin dan tertindas dengan iming-iming surga setelah kematian
Tahun 1971, terbit Teologia de la Liberacion --Teologi Pembebasan-- karya Gustavo Gutierrez, pastor dari Peru itu. Buku ini menguraikan secara jelas gagasan-gagasan dan tindakan-tindakan yang ditempuh para uskup Amerika Latin. Keberpihakan para uskup pada penguasa memberikan kelanggengan dalam betuk penindasan secara institusional, ini merupakan factor dari teologi yang sifatnya elitis, metafisis.
Di dalam islam sendiri dalm teologi pembebasan kita kenal tokoh Asgar Ali Engineer (india), Farid Isack (afrika selatan), dan ada juga tokoh yang mempunyai spirit dalam teologi transformasi yaitu Hasan Hanafi (Mesir) Ziaul Haque (Pakistan).
Namun tokoh yang paling kita kenal dalam teologi pembebasan ialam Asgar Ali Enginer, disamping sebagai pemikir dia juga sebagai aktifis. Dia seorang pemimpin salah satu kelompok Syi'ah Isma'iliyah, Daudi Bohras (Guzare Daudi) yang berpusat di Bombay India. Melalui wewenang keagamaan yang ia miliki, Asghar Ali Engineer berusaha menerapkan gagasan-gagasannya. Untuk itu ia harus menghadapi reaksi generasi tua yang cenderung bersikap konservatif, mempertahankan kemapanan.
Untuk memahami latar belakang keagamaan Asghar Ali Engineer , ada baiknya diketahui sepintas lalu kelompok Daudi Bohras ini. Para pengikut Daudi Bohras dipimpin oleh Imam sebagai pengganti Nabi yang dijuluki Amiru 'l Mukminin. Mereka mengenal 21 orang Imam. Imam mereka yang terakhir Mawlana Abu 'l-Qasim al-Thayyib yang menghilang pada tahun 526 H. Akan tetapi mereka masih percaya bahwa ia masih hidup hingga sekarang. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh para Da'i (dari perkataan itu berasal ungkapan Daudi) yang selalu berhubungan dengan Imam terakhir itu. Seorang Da'i harus tampil sebagai pembela umat yang tertindas dan berjuang melawan kezaliman. Asghar Ali adalah seorang Da'i.
Dengan memahami posisi Asghar di atas kita tidak heran mengapa Asghar Ali Engineer sangat vokal dalam menyoroti kezaliman dan penindasan. Ia menganjurkan bukan sekedar merumuskan "teologi transformatif" akan tetapi lebih dari itu. Asghar Ali Engineer menghimbau generasi muda Islam untuk merekonstruksi "teologi radikal transformatif". Ketika gagasan Teologi Pembebasan muncul di kalangan gereja Katolik di Amerika Latin, yang ternyata tidak direstui Vatikan, ia menulis artikel "Teologi Pembebasan dalam Islam". Tulisan-tulisan dalam buku ini sarat dengan analisa filosofikal dan historikal untuk merumuskan "Teologi Pembebasan dalam konteks modern" seperti diinginkan oleh Asghar Ali.Engineer
dalam bukunya Islam and Liberation Theology (1990) menjelaskan bahwa teologi pembebasan cenderung lebih konkret dan praktis, titik tekannya ialah realitas social. Sehingga tidak akan tercerabut dari akar kultur-sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Teologi pembebasan tidak netral. Artinya mempunyai keberpihakan dalam menentang staus quo, sebagai instrument untuk melepaskan belenggu manusia dari ketertindasan dan kelemahan yang dilakukan oleh penguasa.
Sumber inspirasi dalam teologi pembebasan ialah Al-Qurqn dan Hadis, dimana dalam Al-Quran telah mengajarkan kepada kita tentang persamaan hak antar semua manusia, tidak ada diskriminasi antara satu dengan yang lain. Selain itu harus kita tauladani segala perbuatan nabi SAW. Beliau disamping sebagai rosul juga sebagai aktivis pembebas manusia dalam ketertindasan.
Dalam pandangan Asgar Ali Enginer sejarah Nabi merupakan perubahan social, dimana keadaan social-ekonomi masyarakat arab telah terjadi ketidakadilan oleh penguasa Qurays. Dan cenderung menghegemoni kegiatan ekonomi masyarakat. Menururt Thaha Husein, perjalanan dakwah nabi kalau hanya orirentasinya tentang ke-esaan Tuhan, tanpa memberikan penjelasan tentang pentingnya mendistribusikan sebagian hartanya dan persamaan hak, memerdekakan budak, mensejahterakan orang miskin maka konglomerat Quraisy akan menerima islam.
Selain itu Ali juga memaparkan tauhid dan kufr. Dimana tauhid itu tidak hanya terbatas hanya meng-esakan tuhan, namun harus bisa menciptakan kehidupana di dalam struktur masyarakat tanpa kelas (classles society). Sedangkan kufur ialah "...orang-orang kafir dalam arti yang sesungguhnya adalah orang-orang yang menumpuk kekayaan dan terus membiarkan kezaliman dalam masyarakat serta merintangi upaya-upaya menegakkan keadilan...". oleh karena itu semangat yang diambil ialah semuanya interpretasikan yang dilakukan oleh Asgar Ali Enginer tidak hanya berdimensi teologis, namun juga berdimensi social-ekonomi.
Islam adalah agama yang mempunyai spirit keummatan universal. Tidak ada yang istimewa secara kekuasaan dimata Tuhan, semuanya tergantung kepada penjiwaan serta penerapan Islam secara holistic. Dasar dari islam ialah persaudaraan yang universal (universal brotherhood), kesetaraan (equality) dan keadilan social (social justice). Pertama Islam menekankan kesatuan manusia (unity of mankind) yang ditegaskan dalam Al-quran. “hai manusia ! kami ciptakan kamu laki-laki dan perempuan, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku saling mengenal”. Kedua Islam menekan pada keadilan di semua aspek kehidupan. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Strategi Advokasi: Konsep dan Implementasi

STRATEGI ADVOKASI: KONSEP DAN IMPLEMENTASI
(Kompilator: Listyono Santoso)

Pengantar
Dalam konsep developmentalisme yang dikembangkan di negara-negara berkembang -kasus Indonesia misalnya- telah berhasil menciptakan berbagai kemajuan yang bersifat material. Pembangunan memang menjadi ’kata kunci’ bagi keinginan untuk ’mengejar ketertinggalan’ dengan negara lain atau dengan daerah lain. Karenanya, di setiap daerah yang ’dibangun’ akan terlahir berbagai bentuk akitivitas-aktivitas yang diselenggarakan untuk kepentingan tersebut.
Dalam konteks ini, untuk mempercepat implementasi tersebut dalam berbagai bidang; maka negara akan melahirkan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan. Kebijakan (publik) menjadi penting dalam logika negara agar setiap aktivitas pembangunan memperoleh legitimasi yuridis formal; dan (tragisnya) dapat bersembunyi ketika implementasi pembangunan harus bersentuhan (dan memunculkan problem konflik) dengan kepentingan lain. Misalnya, pembangunan jalan yang melahirkan penggusuran atau ganti rugi yang tidak adil, penggusuran Pedagang Kaki Lima karena alasan penertiban kota, siswa DO karena alasan tidak sanggup membayar sejumlah biaya, dan sebagainya.
Kebijakan dalam logika negara adalah untuk kepentingan publik, makanya diberikanlah istilah kebijakan publik. Perspektif negara dalam konteks kebijakan publik ini akhirnya memberikan implikasi logis untuk memposisikan rakyat pada posisi objek, bukan sebagai subjek pembangunan. Menjadi wajar jika kemudian paradigma demikian (rentan) melahirkan realitas paradoks dalam pembangunan; untuk mensejahterakan rakyat atau justru sebaliknya. Karena ternyata dalam berbagai kasus, ada banyak kebijakan (publik) pembangunan justru melahirkan situasi kontraproduktif.
Kasus-kasus konflik yang melibatkan negara di satu sisi dan melibatkan rakyat di sisi lain terkait dengan lahirnya sejumlah kebijakan merupakan faka yang tidak dapat ditutup-tutupi. Ada banyak kebijakan yang akhirnya (dianggap) tidak berpihak pada kepentingan publik, kecuali kepentingan ekonomi-politik negara atau kekuasaan. Fakta bahwa dalam setiap konflik antara negara (baca: kekuasaan) dengan rakyat ternyata tidak pernah menguntungkan rakyat, karena hampir tidak pernah ada konflik antara keduanya dimenangkan oleh rakyat. Tatkala rakyat dirugikan dalam berbagai kebijakan tersebut, maka lahirlah sejumlah kegiatan untuk memberikan pendampingan bagi rakyat atau siapa saja yang mendapatkan perlakuan ’tidak adil’ tersebut. Pendampingan-pendampingan tersebut, baik yang dilakukan oleh Lembaga bantuan Hukum, LSM atau lembaga-lembaga yang konsen dengan perjuangan keadilan sosial, merupakan suatu bentuk advokasi.

Konsep Advokasi
Banyak orang masih menganggap bahwa advokasi merupakan kerja-kerja pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktek beracara di pengadilan. Pandangan ini kemudian melahirkan pengertian yang sempit terhadap apa yang disebut sebagai advokasi. Seolah-olah, advokasi merupakan urusan sekaligus monopoli dari organisasi yang berkaitan dengan ilmu dan praktek hukum semata. Pandangan semacam itu bukan selamanya keliru, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Mungkin pengertian advokasi menjadi sempit karena pengaruh yang cukup kuat dari padanan kata advokasi itu dalam bahasa Belanda, yakni advocaat yang tak lain memang berarti pengacara hukum atau pembela. Namun kalau kita mau mengacu pada kata advocate dalam pengertian bahasa Inggris, maka pengertian advokasi akan menjadi lebih luas. Misalnya saja dalam kamus bahasa Inggris yang disusun oleh Prof. Wojowasito, Alm., Guru Besar IKIP Malang (kini Universitas Negeri Malang) yang diterbitkan sejak tahun 1980, kata advocate dalam bahasa Inggris dapat bermakna macam-macam. Avocate bisa berarti menganjurkan, memajukan (to promote), menyokong atau memelopori. Dengan kata lain, advokasi juga bisa diartikan melakukan ‘perubahan’ secara terorganisir dan sistematis.
Menurut Mansour Faqih, Alm., dkk, advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (incremental). Julie Stirling mendefinisikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik. Sedangkan menurut Sheila Espine-Villaluz, advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari berbagai pengertian advokasi diatas, kita dapat membagi penjelasan itu atas empat bagian, yakni aktor atau pelaku, strategi, ruang lingkup dan tujuan.
Mengingat advokasi dalam perkembangannya digunakan untuk berbagai macam kepentingan, maka advokasi dalam pembahasan ini tak lain adalah advokasi yang bertujuan memperjuangkan keadilan sosial. Dengan kata lain, advokasi yang dirumuskan merupakan praktek perjuangan secara sistematis dalam rangka mendorong terwujudnya keadilan sosial melalui perubahan atau perumusan kebijakan publik. Meminjam bahasa Mansour Faqih, advokasi yang dimaksud adalah advokasi keadilan sosial.
Penegasan ini penting untuk menghindari kesimpangsiuran pemahaman yang akan berujung pada kesalahan menerapkan strategi dan tujuan. Bagaimanapun banyak lembaga atau organisasi yang merasa prihatin dengan kenyataan sosial, kemudian mengupayakan sesuatu, namun pada akhirnya terjebak pada kesalahan dalam mendiagnosa masalah. Misalnya saja organisasi yang berjuang memberantas kemiskinan yang menggunakan pendekatan sedekah (charity) belaka dengan membagi-bagi uang dan sebagainya tanpa pernah mempertanyakan apa yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin.
Membantu orang yang sedang dalam kesulitan/kemiskinan dengan sedekah memang tidak salah, bahkan dianjurkan. Namun tindakan itu tidak strategis karena tidak dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan. Dengan kata lain, sedekah merupakan tindakan yang hanya menyelesaikan akibat, bukan sebab. Demikian halnya dengan masalah-masalah lain yang menyangkut harkat hidup orang banyak, khususnya masalah-masalah yang terkait dengan keadilan sosial.

Mengapa Kebijakan?
Sesungguhnya masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat merupakan dampak dari hubungan dan tarik-menarik kepentingan antara tiga aktor/pelaku governance, yakni negara, swasta dan masyarakat. Ketika hubungan itu berjalan tidak seimbang, biasanya terjadi karena ada persekongkolan antara negara dan swasta, maka dapat dipastikan akan lahir kebijakan-kebijakan korup yang sangat merugikan masyarakat. Ruang lingkup kebijakan publik itu sendiri meliputi peraturan (rules), regulasi, standarisasi, Undang-Undang, pernyataan dan Instruksi (Decree) yang memiliki fungsi sebagai norma umum, standar etika maupun sanksi.
Satu bentuk produk kebijakan yang merugikan masyarakat luas misalnya saja kebijakan Pemerintah Megawati mengeluarkan Inpres No. 8 Tahun 2002 mengenai Release and Discharge (R&D) yang membebaskan sekaligus memberikan jaminan tidak akan dituntut secara hukum bagi para konglomerat pengguna BLBI yang telah melunasi utang mereka.
Kebijakan ini sungguh konyol dan merugikan masyarakat luas karena pemerintah sama sekali tidak memperhatikan dimensi pidana korupsi, adanya moral hazard, pelanggaran prinsip prudential dalam berbagai kasus BLBI. Pemerintah menganggap kasus BLBI hanya merupakan perkara perdata utang-piutang saja. Padahal dana negara (baca: masyarakat) yang digunakan untuk BLBI mencapai Rp 600 triliun. Di sisi lain, Pemerintah SBY telah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi BBM bagi masyarakat miskin karena subsidi dianggap membebani anggaran negara. Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mensubsidi BBM? Menurut Menko Perekonomian, Aburizal Bakrie, mencapai Rp 69 Triliun dengan asumsi harga minyak dunia per barel adalah US$ 37. Coba bandingan dengan dana BLBI yang dipakai untuk ‘mensubsidi’ para konglomerat perbankan yang mencapai Rp 600 triliun.
Kebijakan yang mengantarkan pada terciptanya situasi ketidakadilan, kerusakan dan kemiskinan tidak hanya berdimensi nasional, namun juga menjadi masalah di tingkat lokal. Misalnya saja kebijakan penyusunan APBD yang telah disahkan dalam Perda di beberapa daerah banyak diprotes warga. Hal ini terjadi karena beberapa hal. Pertama, dari sisi perimbangan, dana yang dialokasikan untuk belanja rutin jauh lebih tinggi dibandingkan dengan belanja publik. Kedua, kebutuhan akan belanja publik seringkali tidak ada kaitannya langsung dengan kebutuhan real masyarakat sehingga rawan dikorupsi. Kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama yang menyangkut pembelian kapal, pesawat, helikopter yang saat ini sedang ramai diperbincangkan merupakan salah satu contoh kecil betapa alokasi anggaran untuk belanja publik seringkali tidak mengacu pada kebutuhan konkret masyarakat. Ketiga, anggaran untuk menopang operasional eksekutif dan legislatif kerap kali tidak masuk akal karena alokasinya sangat besar.
Dari beberapa contoh kasus diatas, kita dapat melihat secara jelas bahwa akar masalah yang menjadi penyebab kerugian bagi masyarakat luas adalah karena adanya kebijakan. Dengan demikian, advokasi sesungguhnya adalah mempersoalkan ketidakadilan struktural dan sistematis yang tersembunyi di balik suatu kebijakan, undang-undang atau peraturan yang berlaku. Maka melakukan advokasi juga mempersoalkan hal-hal yang berada di balik suatu kebijakan, secara tidak langsung mulai mencurigai adanya bibit ketidakadilan yang tersembunyi dibalik suatu kebijakan resmi.
Oleh karena itu, tujuan dari advokasi keadilan sosial adalah bagaimana mengupayakan/mendorong lahirnya sebuah kebijakan publik yang adil, bagaimana merubah kebijakan publik yang tidak adil dan bagaimana mempertahankan kebijakan yang sudah adil dengan suatu strategi. Sebuah kebijakan publik tidak akan pernah dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Walaupun dalam proses pembuatan kebijakan publik terdapat wakil rakyat, tapi hal itu tidak akan pernah menjamin bahwa kepentingan rakyat akan menjadi prioritas. Hal ini karena aktor perumus dan pembuat kebijakan memiliki logika kekuasaan dan kepentingan sendiri untuk beroperasi. Apalagi jika ruang publik dalam kehidupan politik tidak mendapatkan jaminan dalam sistem dan konstitusi.
Agar kebijakan publik tidak menjadi alat yang justru meminggirkan kepentingan publik, karena digunakan sebagai alat kekuasaan sebuah bangsa untuk melakukan/melegitimasi perbuatan-perbuatan korup dan manipulatif bagi kepentingan segelintir orang, kebijakan publik harus selalu bersinggungan dengan konsep demokrasi. Artinya kebijakan publik tidak sekedar disusun atau dirancang oleh para pakar dan elit penguasa yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat banyak, melainkan harus menoleh pada opini publik yang beredar. Demokratis atau tidaknya perumusan kebijakan publik yang telah dilakukan akan sangat tergantung dari luas atau tidaknya ruang publik sendiri. Oleh karenanya, perluasan ruang publik dengan melakukan reformasi konstitusional yang mengarahkan pada transparansi dan keterbukaan yang lebih besar dalam proses politik yang ada pada sebuah negara harus dilakukan.

Advokasi: Kerangka Analisis, Kerangka Kerja dan Kerangka Jaringan
Mengingat advokasi merupakan kegiatan atau usaha untuk memperbaiki/merubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut, maka menjadi penting untuk memahami apa sesungguhnya kebijakan publik itu. Salah satu kerangka analisis yang berguna untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan melihat sebuah kebijakan itu sebagai suatu sistem hukum. Secara teoritis, sistem hukum mengacu pada tiga hal: Pertama, isi hukum (content of law) yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk UU, PP, Keppres dan lain sebagainya atau karena adanya ‘kesepakatan umum’ (konvensi) tidak tertulis yang dititikberatkan pada naskah (teks) hukum tertulis atau aspek tekstual dari sistem hukum yang berlaku.
Kedua, tata laksana hukum (structure of law) yang merupakan seperangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku. Dalam pengertian ini tercakup lembaga-lembaga hukum (pengadilan, penjara, birokrasi, partai politik dll) dan para aparat pelaksananya (hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara, pejabat pemerintah, anggota parlemen).
Ketiga adalah budaya hukum (content of law) yakni persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran, penafsiran terhadap dua aspek hukum diatas, isi dan tata-laksana hukum. Oleh karena itu idealnya suatu kegiatan atau program advokasi harus mencakup sasaran perubahan ketiga-tiganya. Dengan demikian, suatu kegiatan advokasi yang baik adalah yang secara sengaja dan sistematis didesain untuk mendesakkan terjadinya perubahan, baik dalam isi, tata-laksana maupun budaya hukum yang berlaku. Perubahan itu tidak harus selalu terjadi dalam waktu yang bersamaan, namun bisa saja bertahap atau berjenjang dari satu aspek hukum tersebut yang dianggap merupakan titik-tolak paling menentukan.
Untuk melakukan advokasi pada tiga aspek hukum diatas, perlu dilakukan pendekatan yang berbeda mengingat ketiga aspek hukum tersebut dihasilkan oleh proses-proses yang memiliki kekhasan tersendiri. Oleh karena itu, menurut Roem, kegiatan advokasi harus mempertimbangkan dan menempuh proses-proses yang disesuaikan sebagai berikut:
Proses-proses legislasi dan juridiksi, yakni kegiatan pengajuan usul, konsep, penyusunan academic draft hingga praktek litigasi untuk melakukan judicial review, class action, legal standing untuk meninjau ulang isi hukum sekaligus membentuk preseden yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan hukum selanjutnya.
Proses-proses politik dan birokrasi, yakni suatu upaya atau kegiatan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana peraturan melalui berbagai strategi, mulai dari lobi, negoisasi, mediasi, tawar menawar, kolaborasi dan sebagainya.
Proses-proses sosialisasi dan mobilisasi, yakni suatu kegiatan untuk membentuk pendapat umum dan pengertian yang lebih luas melalui kampanye, siaran pers, unjuk rasa, boikot, pengorganisasian basis, pendidikan politik, diskusi publik, seminar, pelatihan dan sebagainya. Untuk membentuk opini publik yang baik, dalam pengertian mampu menggerakkan sekaligus menyentuh perasaan terdalam khalayak ramai, keahlian dan ketrampilan untuk mengolah, mengemas isu melalui berbagai teknik, sentuhan artistik sangat dibutuhkan.
Mengingat advokasi merupakan pekerjaan yang memiliki skala cukup besar (karena sasaran perubahan ada tiga aspek), maka satu hal yang sangat menentukan keberhasilan advokasi adalah pada strategi membentuk jaringan kerja advokasi atau jaringan kerja organisasi. Pasalnya kegiatan advokasi adalah pekerjaan multidimensi, sehingga dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak dengan spesifikasi keahlian yang berbeda dalam satu koordinasi yang sistematis dan terpadu. Sebagai catatan, tidak ada satu organisasipun yang dapat melakukan sendiri kegiatan advokasi tanpa ada jaringan atau dukungan dari kelompok lainnya. Justru semakin besar keterlibatan berbagai pihak, akan semakin kuat tekanan yang dapat diberikan dan semakin mudah kegiatan advokasi dilakukan.
Untuk membentuk jaringan organisasi advokasi yang kuat, dibutuhkan bentuk-bentuk jaringan yang memadai. Sekurang-kurangnya terdapat tiga bentuk jaringan organisasi advokasi yang satu sama lainnya memiliki fungsi dan peranan advokasi yang berbeda, namun berada pada garis koordinasi dan target yang sama:
jaringan kerja garis depan (front lines) yakni jaringan kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjadi juru bicara organisasi, melakukan lobi, melibatkan diri dalam aksi yuridis dan legislasi serta penggalangan lingkar sekutu (aliansi). Tentunya pihak-pihak yang hendak terlibat dalam kegiatan advokasi jaringan kerja garis depan setidaknya harus memiliki teknik dan ketrampilan untuk melakukan tugas dan fungsi jaringan ini.
jaringan kerja basis yakni jaringan kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan kerja-kerja pengorganisasian, membangun basis massa, pendidikan politik kader, mobilisasi aksi dan membentuk lingkar inti.
jaringan kerja pendukung yakni jaringan kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung kerja-kerja advokasi dengan cara mengupayakan dukungan logistic, dana, informasi, data dan akses.
Berhasil atau tidaknya advokasi yang kita lakukan sangat tergantung dari penyusunan strategi yang kita buat. Oleh karena itu dalam menyusun strategi advokasi harus mempertimbangkan beberapa aspek penting yang sangat menentukan keberhasilan advokasi. Aspek-aspek itu adalah sebagai berikut:
bahwa dalam advokasi kita harus menentukan target yang jelas. Maksudnya kita harus menentukan kebijakan publik macam apa yang akan kita ubah. Apakah itu UU, Perda atau produk hukum lainnya.
kita juga harus menentukan prioritas mengingat tidak semua kebijakan bisa diubah dalam waktu yang cepat. Karena itu, kita harus menentukan prioritas mana dari masalah dan kebijakan yang akan diubah.
realistis. Artinya bahwa kita tidak mungkin dapat mengubah seluruh kebijakan public. Oleh karena itu kita harus menentukan pada sisi-sisi yang mana kebijakan itu harus dirubah. Misalnya pada bagian pelaksanaan kebijakan, pengawasan kebijakan atau yang lainnya.
batas waktu yang jelas. Alokasi waktu yang jelas akan menuntun kita dalam melakukan tahap-tahap kegiatan advokasi, kapan dimulai dan kapan akan selesai.
dukungan logistik. Dukungan sumber daya manusia dan dana sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan advokasi
analisa ancaman dan peluang.

Kaidah-kaidah advokasi
Sebagai kegiatan yang terencana dan sistematis, maka ada beberapa kaidah yang menjadi pegangan bagi tiap orang yang melakukan advokasi. Kaidah-kaidah tersebut adalah;
Mencermati posisi kasus; digunakan untuk memetakan persoalan yang berisikan identifikasi masalah, potensi dan peluang serta jangka waktu yang dikerjakan.
Identifikasi siapa kawan dan siapa lawan; dilakukan untuk memperkecil lawan dan memperbanyak kawan, melalui identifikasi siapa saja yang mendukung dan siapa saja yang menentang.
Kerjakan rencana yang sudah dibuat; agar tidak secara tibga-tiba mengubah sasarab dan target yang sudah disepakati dan disusun.
Tetap konsisten pada masalah
Jangan mudah ditakuti atau diintimidasi
Berimajinasilah
Berdoalah

Cara Melakukan Advokasi
Advokasi untuk menuntut perubahan kebijakan dapat dilakukan dengan cara yang yang biasa dinamakan dengan langkah legislasi. Misalnya, counter draf (pengajuan konsep-konsep tanding), judicial review (hak uji materiil) atau langkah-langkah ligitasi dengan menguji di pengadilan lewat satu kasus.
Penggunaan lobi, strategi negosiasi, mediasi dan kolaborasi. Hal ini memerlukan jaringan yang kuat dan luas. Paling tidak ada 3 kekuatan yang menjadi basis dukungan, pertama, kerja pendukung yang menyediakan dukungan dana, logistik informasi dan akses, kedua, kerja basis menjadi dapur gerakan dalam membangun basis masa, lewat pendidikan kader atau membentuk lingkar inti dan melakukan mobilisasi aksi, dan ketiga, kerja garis depan yang menjalankan fungsi sebagai juru bicara, perunding, pelobi, dan terlibat dalam upaya penggalangan dukungan.
Melakukan kampanye, siaran pers, unjuk rasa, mogok, boikot, peroganisasian basis dan pendidikan politik. Mlelaui pemanfaatan jaringan yang ada, pertama, lingkaran inti yaitu mereka yang tergolong sebagai penggagas, pemrakarsa pendiri, penggerak utama sekaligus pengendali arah kebijakan, tema atau isu dari sasaran advokasi. Biasanya kelompok inti adalah mereka yang mempunyai kesamaan ideologi. Kedua, adalah jaringan sekutu, yang melakukan kerja-kerja aksis, biasanya terdiri dari mereka yang mempunyai kesamaan kepentingan.

Penutup
Demikianlah berbagai catatan tentang advokasi. Pada intinya advokasi biasanya diselenggarakan melalui dua bentuk. Pertama, jalur non ligitasi (tanpa melalui pengadilan atau yang lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif, dan kedua, jalur ligitas yakni melalui proses pengadilan. Jalur-jalur tersebut biasanya dilakukan dengan melihat efektifitas sebuah gerakan advokasi. Terimakasih.

The Flouting Of Conversational Maxims

THE FLOUTING OF CONVERSATIONAL MAXIMS
BY THE MAIN CHARACTERS
IN TITANIC MOVIE

CHAPTER I: INTRODUCTION

1.1 The Background of the Study
Language is a system to transfer and to inform something through a communication. People usually use language to inform, to express their idea, and to build up their social relationship so that language is important thing for human being to maintain their life. Besides, language is related to communication, and communication is, among other, speaking which is done by having a conversation. Conversation needs someone to be a speaker and a hearer. They have to be cooperative and have contribution or message, which can be understood by a listener/hearer in order that the communication success.
Based on Grice (1975), people will have a successful conversation if they fulfill the Cooperative Principles that are related in the four maxims of conversation. The four maxims are Maxim of Quantity, Maxim of Quality, Maxim of Relevance, and Maxim of Manner. These principles can make the conversation work effectively and run smoothly.
On the other hand, people sometimes speak without fulfilling the maxims. They flout them because they have certain reasons. For example, a child is lying about his/her bad mark in school in order to avoid the punishment from his/her parents. Here, a child flouts the maxim of quality, which requires him/her to say something that is untrue or false. Another example, Andy meets his friend whom dislikes, and his friend makes a conversation firstly, such as “how are you?” nevertheless, Andy does not like him/ her, so he answers the question like “oh the weather is not good today” here, this answer is not hoped by a listener. Clearly, Andy does not want to give a good respond to the speaker. So he changes the topic. These situations already proved that Andy flouted his conversation because of some reasons even though the flouting of maxim can cause the conversational unsuccessful.
The consequence flouting of maxim can be seen on the occurrence of understanding or misunderstanding of the listener through verbal or nonverbal clues refer to either writer or spoken language. Nevertheless, nonverbal clues are not written in spoken, they are eyes expression, body language, touching, voice. For example, A goes to restaurant, and the waiter offers him/her either coffee or tea. Yet, he/she gives clues by waving his/her hand. This message means that A wants to drink neither coffee nor tea. In this case, A does not speak, but he/she has already given a signal to the waiter. Automatically, the waiter understands that his/ her customer does not need any drinks. Second example, Aiko is Japanese. He is visiting Australia. He can speak English fluently. Then, he goes to a bookstore, and he buys some books. He asks the bookkeeper the total of them. Both of the clues are types of human understanding communication. “how much are all of them?” Aiko asked. Then, the bookkeeper said “all of them are one thousand and two hundred dollars”. In this case, Aiko understand what the bookkeeper said because she/he is giving verbal communication. Both of them are the types of human understanding communication.
Titanic is not only great in terms of action, effects, and visuals, but it also provides excellent commentary on the issue of a dramatic story.
James Cameron, who is director of Titanic, mixed between true story and romantic fiction. Titanic has become an enormously popular movie catching the world’s imagination in 1997 and up to now. When the writer was watching this film, he noticed that there were many maxims flouted in their conversation. Besides, the romantic of Jack and Rose many people have a deep impression especially in their utterances. Because of that particular reason , the writer is interested in analyzing their utterances.
To sum up, with regard that in reality Cooperative Principles can be flouted in daily conversations. Titanic is a famous movie whose two leading characters have given deep impression to the viewers. Then , misunderstanding may occur when a maxim is flouted and given non verbal clues. Therefore, the writer is interested in doing “ The Flouting of Conversational Maxims by the Main Characters in Titanic movie”.

1.2 The Statement of the Problem
In conducting the study, the writer wants to finds out whether flouting of maxim can make the communication unsucesfull. To find out the problem, the writer will formulate three research questions.
What types of maxims are flouted by Jack and Rose?
What are the reasons of the flouts of maxims?
what are the consequences of the flouting?

1.3 The Purpose of the Study
By the research questions in the statements of the problem, the writer hopes that she can find out the types of maxims which are flouted by the main characters. She also wants to learn why the main characters flouted the maxims. Finally, she wants to find out the consequences of the flouting, in lieu of the presence of misunderstanding in the conversation.

1.4 The Significance of the Study
Hopefully, this study help the readers understand about Grice’s maxim. They may learn about the flouting of maxims through this study, and the consequences that may exist. Besides, readers can know the probable reasons why the maxims are flouted. He hopes that this study can give them inspirations as their further study in this field.

1.5 The Scope and Limitation
This study concerns with Discourse Analysis. The writer only analyses the main characters’ conversation. Since he only analyses the main characters’ conversation which contains the flouted maxims. In analyzing, the writer uses Paul Grice’s theory of conversational maxims as her basic theory to analyze the conversation. In addition, the writer wants to find out the reasons why the main characters flouted the maxims for answering the research question number two. He gets the answer based on the addressee’s responds and facial expression when she/he is speaking to the addressor. Then, as to answer research question number three, to see the consequence, namely the occurrence of the misunderstanding, the writer analyzed both the verbal and non verbal clues of the addressee such as body language, face expression, voice and clothing.

1.6 The Definition of Key Term
- Conversational maxims : General principles to underline the efficient use of language and which together identify general cooperative principles (Crystal. D, 1977)
- Cooperative Principles: the cooperation between speakers in using the maxims (Kridalaksana. H, 1993)
- Maxim: a sentence giving a general truth or rule of conduct (Soanes. C, 2001)
- Nonverbal: not using words (Summers. D, 1992)
- To flout Maxim: to deliberately disobey some maxims with the intention that hearer recognizes that the speaker has some purposes in his / her flouting. In other words, the hearer assumes that while the speaker is disobeying a maxim, she is still fulfilling the other three maxims. From which the purpose is recognized (Attardo. S, 1993)
- Utterance: What is said by any one person before or after another person begins to speak (Longman Dictionary of Applied Linguistics, 1985)
- Verbal: Spoken, not written (Summers. D, 1992)

1.7 The Organization of the Study
The writer organizes his study in the following order. First, he begins chapter one with the introduction. It consist of the background of the study, the statement of the problem, the research objective, the scope and limitation, the definition of key term, the significance, and the organization. Chapter two is review of related literature. The writer will write the theory of Grice Maxims as their basic knowledge in his research. Furthermore, chapter three is methodology, to prepare how to answer his research question. Chapter four, the finding describes detail the result of his research based on the previous chapter. Finally, chapter five, conclusion, summarizes all of his research from the beginning up to ending.

Materi Paradigma Kritis Transformatif

MATERI PARADIGMA KRITIS TRANSFORMATIF
(By: Team Materi PKT)

Apakah Paradigma itu?
Paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Khun, seorang ahli fisika teoritik, dalam bukunya “The Struktur Of Scientific Revolution”, yang dipopulerkan oleh Robert Friederichs (The Sociologi Of Sociology; 1970), Lodhal dan Cardon (1972), Effrat (1972), dan Philips (1973).
Sementara Khun sendiri, seperti ditulis Ritzer (1980) tidak mendefinisikan secara jelas pengertian paradigma. Bahkan menggunakan kata paradigma dalam 21 konteks yang berbeda. Namun dari 21 pengertian tersebut oleh Masterman diklasifikasikan dalam tiga pengertian paradigma.
Paradigma metafisik yang mengacu pada sesuatu yang menjadi pusat kajian ilmuwan.
Paradigma Sosiologi yang mengacu pada suatu kebiasaan sosial masyarakat atau penemuan teori yang diterima secara umum.
Paradigma Konstrak sebagai sesuatu yang mendasari bangunan konsep dalam lingkup tertentu, misalnya paradigma pembangunan, paradigma pergerakan dll.
Masterman sendiri merumuskan paradigma sebagai “pandangan mendasar dari suatu ilmu yang menjadi pokok persoalan yang dipelajari (a fundamental image a dicipline has of its subject matter).
Sedangkan George Ritzer mengartikan paradigma sebagai apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dipelajari, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta seperangkat aturan tafsir sosial dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. Maka, jika dirumuskan secara sederhana sesungguhnya paradigma adalah “How to see the Word” semacam kaca mata untuk melihat, memaknai, menafsirkan masyarakat atau realitas sosial. Tafsir sosial ini kemudian menurunkan respon sosial yang memandu arahan pergerakan.


Apakah yang disebut Teori kritis?
Apa sebenarnya makna “Kritis”? Menurut kamus ilmiah populer, kritis adalah Tajam/tegas dan teliti dalam menanggapi atau memberikan penilaian secara mendalam. Sehingga teori kritis adalah teori yang berusaha melakukan analisa secara tajam dan teliti terhadap realitas. Secara historis, berbicara tentang teori kritis tidak bisa lepas dari Madzhab Frankfurt.
Dengan kata lain, teori kritis merupakan produk dari institute penelitian sosial, Universitas Frankfurt Jerman yang digawangi oleh kalangan neo-marxis Jerman. Teori Kritis menjadi disputasi publik di kalangan filsafat sosial dan sosiologi pada tahun 1961. Konfrontasi intelektual yang cukup terkenal adalah perdebatan epistemologi sosial antara Adorno (kubu Sekolah Frankfurt - paradigma kritis) dengan Karl Popper (kubu Sekolah Wina - paradigma neo positivisme/neo kantian). Konfrontasi berlanjut antara Hans Albert (kubu Popper) dengan Jürgen Habermas (kubu Adorno). Perdebatan ini memacu debat positivisme dalam sosiologi Jerman.
Habermas adalah tokoh yang berhasil mengintegrasikan metode analitis ke dalam pemikiran dialektis Teori Kritis. Teori kritis adalah anak cabang pemikiran marxis dan sekaligus cabang marxisme yang paling jauh meninggalkan Karl Marx (Frankfurter Schule).
Cara dan ciri pemikiran aliran Frankfurt disebut ciri teori kritik masyarakat “eine Kritische Theorie der Gesselschaft”. Teori ini mau mencoba memperbaharui dan merekonstruksi teori yang membebaskan manusia dari manipulasi teknokrasi modern. Ciri khas dari teori kritik masyarakat adalah bahwa teori tersebut bertitik tolak dari inspirasi pemikiran sosial Karl Marx, tapi juga sekaligus melampaui bangunan ideologis marxisme bahkan meninggalkan beberapa tema pokok Marx dan menghadapi masalah masyarakat industri maju secara baru dan kreatif.
Beberapa tokoh Teori Kritis angkatan pertama adalah Max Horkheimer, Theodor Wiesengrund Adorno (musikus, ahli sastra, psikolog dan filsuf), Friedrich Pollock (ekonom), Erich Fromm (ahli psikoanalisa Freud), Karl Wittfogel (sinolog), Leo Lowenthal (sosiolog), Walter Benjamin (kritikus sastra), Herbert Marcuse (murid Heidegger yang mencoba menggabungkan fenomenologi dan marxisme, yang juga selanjutnya Marcuse menjadi “nabi” gerakan New Left di Amerika).
Pada intinya madzhab Frankfurt tidak puas atas teori Negara Marxian yang terlalu bertendensi determinisme ekonomi. Determinisme ekonomi berasumsi bahwa perubahan akan terjadi apabila masalah ekonomi sudah stabil. Jadi basic strurtur (ekonomi) sangat menentukan supras truktur (politik, sosial, budaya, pendidikan dan seluruh dimensi kehidupan manusia). Kemudian mereka mengembangkan kritik terhadap masyarakat dan berbagai sistem pengetahuan. Teori kritis tidak hanya menumpukkan analisisnya pada struktur sosial, tapi teori kritis juga memberikan perhatian pada kebudayaan masyarakat (culture society).
Seluruh program teori kritis Madzhab Frankfurt dapat dikembalikan pada sebuah manifesto yang ditulis di dalam Zeischrift tahun 1957 oleh Horkheimer. Dalam artikel tentang “Teori Tradisional dan teori Kritik” (Traditionelle und KritischeTheorie) ini, konsep “Teori kritis” pertama kalinya muncul. Tokoh utama teori kritis ini adalah Max Horkheimer (1895-1973), Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969) dan Herbert Marcuse (1898-1979) yang kemudian dilanjutkan oleh Generasi kedua mazhab Frankfurt yaitu Jurgen Habermas yang terkenal dengan teori komunikasinya.
Diungkapkan Goerge Ritzer, secara ringkas teori kritis berfungsi untuk mengkritisi :
Teori Marxian yang deterministic yang menumpukan semua persoalan pada bidang ekonomi.
Positivisme dalam Sosiologi yang mencangkok metode sains eksak dalam wilayah sosial-humaniora katakanlah kritik epistimologi.
Teori- teori sosiologi yang kebanyakan hanya memperpanjang status quo.
Kritik terhadap masyarakat modern yang terjebal pada irrasionalitas, nalar teknologis,nalar instrumental yang gagal membebaskan manusia dari dominasi.
Kritik kebudayaan yang dianggap hanya menghancurkan otentisitas kemanusiaan.
Madzhab Frankfrut mengkarakterisasikan berpikir kritis dengan empat hal :
1. Berpikir dalam totalitas (dialektis)
2. Berpikir empiris-historis
3. Berpikir dalam kesatuan teori dan praksis
4. Berpikir dalam realitas yang tengah dan terus bekerja (working reality).
Mereka mengembangkan apa yang disebut dengan kritik ideology atau kritik dominasi. Sasaran kritik ini bukan hanya pada struktur sosial namun juga pada ideologi dominan dalam masyarakat.
Teori Kritis berangkat dari 4 (empat sumber) kritik yang dikonseptualisasikan oleh Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx dan Sigmund Freud.

Kritik dalam pengertian Kantian.
Immanuel Kant melihat teori kritis dari pengambilan suatu ilmu pengetahuan secara subyektif sehingga akan membentuk paradigma segala sesuatu secara subyektif pula. Kant menumpukkan analisisnya pada aras epistemologis; tradisi filsafat yang bergulat pada persoalan “isi” pengetahuan. Untuk menemukan kebenaran, Kant mempertanyakan “condition of possibility” bagi pengetahuan. Bisa juga disederhanakan bahwa kitik Kant terhadap epistemologi tentang (kapasitas rasio dalam persoalan pengetahuam) bahwa rasio dapat menjadi kritis terhadap kemampuannya sendiri dan dapat menjadi ‘pengadilan tinggi’. Kritik ini bersifat transendental. Kritik dalam pengertian pemikiran Kantian adalah kritik sebagai kegiatan menguji kesahihan klaim pengetahuan tanpa prasangka.

Kritik dalam pengertian Hegelian.
Kritik dalam makna Hegelian merupakan kritik terhadap pemikiran kritis Kantian. Menurut Hegel, Kant berambisi membangun suatu “meta-teori” untuk menguji validitas suatu teori. Menurut Hegel pengertian kritis merupakan refleksi-diri dalam upaya menempuh pergulatan panjang menuju ruh absolute. Hegel merupakan peletak dasar metode berpikir dialektis yang diadopsi dari prinsip tri-angle-nya Spinoza Diktumnya yang terkenal adalah therational is real, the real is rational. Sehingga, berbeda dengan Kant, Hegel memandang teori kritis sebagai proses totalitas berfikir. Dengan kata lain, kebenaran muncul atau kritisisme bisa tumbuh apabila terjadi benturan dan pengingkaran atas sesuatu yang sudah ada. Kritik dalam pengertian Hegel didefinisikan sebagai refleksi diri atas tekanan dan kontradiksi yang menghambat proses pembentukan diri-rasio dalam sejarah manusia.

Kritik dalam pengertian Marxian.
Menurut Marx, konsep Hegel seperti orang berjalan dengan kepala. Ini adalah terbalik. Dialektika Hegelian dipandang terlalu idealis, yang memandang bahwa, yang berdialektika adalah pikiran. Ini kesalahan serius sebab yang berdialektika adalah kekuatan-kekuatan material dalam masyarakat. Pikiran hanya refleksi dari kekuatan material (modal produksi masyarakat). Sehingga teori kritisbagi Marx sebagai usaha mengemansipasi diri dari penindasan dan elienasi yang dihasilkan oleh penguasa di dalam masyarakat. Kritik dalam pengertian Marxian berarti usaha untuk mengemansipasi diri dari alienasi atau keterasingan yang dihasilkan oeh hubungan kekuasaan dalam masyarakat.

Kritik dalam pengertian Freudian.
Madzhab frankfrut menerima Sigmun Freud karena analisis Freudian mampu memberikan basis psikologis masyarakat dan mampu membongkar konstruk kesadaran dan pemberdayaan masyarakat. Freud memandang teori kritis dengan refleksi dan analisis psikoanalisanya. Artinya, bahwa orang bisa melakukan sesuatu karena didorong oleh keinginan untuk hidupnya sehingga manusia melakukan perubahan dalam dirinya. Kritik dalam pengertian Freudian adalah refleksi atas konflik psikis yang menghasilkan represi dan memanipulasi kesadaran. Adopsi Teori Kritis atas pemikiran Freudian yang sangat psikologistik dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ortodoksi marxisme klasik.Berdasarkan empat pengertian kritis di atas, teori kritis adalah teori yang bukan hanya sekedar kontemplasi pasif prinsip-prinsip obyektif realitas, melainkan bersifat emansipatoris. Sedang teori yang emansipatoris harus memenuhi tiga syarat:
a. bersifat kritis dan curiga terhadap segala sesuatu yang terjadi pada zamannya.
b. berfikir secara historis, artinya selalu melihat proses perkembangan masyarakat.
c. tidak memisahkan teori dan praksis. Tidak melepaskan fakta dari nilai semata-mata untuk mendapatkan hasil yang obyektif.

Paradigma Kritis; Sebuah Sintesis Perkembangan Paradigma Sosial
William Perdue, menyatakan dalam ilmu sosial dikenal adanya tiga jenis utama paradigma:
1. Order Paradigm (Paradigma Keteraturan)
Inti dari paradigma keteraturan adalah bahwa masyarakat dipandang sebagai sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan sistemik. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur sosial adalah fungsional terhadap struktur lainnya. Kemiskinan, peperangan, perbudakan misalnya, merupakan suatu yang wajar, sebab fungsional terhadap masyarakat. Ini yang kemudian melahirkan teori strukturalisme fungsional.
Secara eksternal paradigma ini dituduh a historis, konservatif, pro-satus quo dan karenanya, anti-perubahan. Paradigma ini mengingkari hukum kekuasaan : setiap ada kekuasaan senantiasa ada perlawanan.
2. Conflic Paradigm (Paradigma Konflik)
Secara konseptual paradigma Konflik menyerang paradigma keteraturan yang mengabaikan kenyataan bahwa :- Setiap unsur-unsur sosial dalam dirinya mengandung kontradiksi-kontradiksi internal yang menjadi prinsip penggerak perubahan- Perubahan tidak selalu gradual; namun juga revolusioner- Dalam jangka panjang sistem sosial harus mengalami konflik sosial dalam lingkar setan (vicious circle) tak berujung pangkal Kritik itulah yang kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi paradigma konflik. Konflik dipandang sebagai inhern dalam setiap komunitas, tak mungkin dikebiri, apalagi dihilangkan. Konflik menjadi instrument perubahan.
3. Plural Paradigm (Paradigma plural)
Dari kontras/perbedaan antara paradigma keteraturan dan paradigma konflik tersebut melahirkan upaya membangun sintesis keduanya yang melahirkan paradigma plural. Paradigma plural memandang manusia sebagai sosok yang independent, bebas dan memiliki otoritas serta otonomi untuk melakukan pemaknaan dan menafsirkan realitas sosial yang ada disekitarnya.

Terbentuknya Paradigma Kritis
Ketiga paradigma di atas merupakan pijakan-pijakan untuk membangun paradigma baru. Dari optic pertumbuhan teori sosiologi telah lahir Paradigma kritis setelah dilakukan elaborasi antara paradigma pluralis dan paradigma konflik.
Paradigma pluralis memberikan dasar pada paradigma kritis terkait dengan asumsinya bahwa manusia merupakan sosok yang independent, bebas dan memiliki otoritas untuk menafsirkan realitas. Sedangkan paradigma konflik mempertajam paradigma kritis dengan asumsinya tentang adanya pembongkaran atas dominasi satu kelompok pada kelompok yang lain.. Apabila disimpulkan apa yang disebut dengan paradigma kritis adalah paradigma yang dalam melakukan tafsir sosial atau pembacaan terhadap realitas masyarakat bertumpu pada:
Analisis struktural: membaca format politik, format ekonomi dan politik hukum suatu masyarakat, untuk menelusuri nalar dan mekanisme sosialnya untuk membongkar pola dan relasi sosial yang hegeminik, dominatif, dan eksploitatif.
Analisis ekonomi untuk menemukan fariabel ekonomi politikbaik pada level nasional maupun internasional.
Analisis kritis yang membongkar “the dominant ideology” baik itu berakar pada agama, nilai-nilai adat, ilmu atau filsafat. Membongkar logika dan mekanisme formasi suatu wacana resmi dan pola-pola eksklusi antar wacana.
Psikoanalisis yang akan membongkar kesadaran palsu di masyarakat.
Analisis kesejarahan yang menelusuri dialektika antar tesis-tesis sejarah, ideologi, filsafat, aktor-aktor sejarah baik dalam level individual maupun sosial, kemajuan dan kemunduran suatu masyarakat.

Kritis dan Transformatif
Namun Paradigma kritis baru menjawab pertanyaan : struktur formasi sosial seperti apa yang sekarang sedang bekerja. Ini baru sampai pada logika dan mekanisme working-sistem yang menciptakan relasi tidak adil, hegemonik, dominatif, dan eksploitatif; namun belum mampu memberikan prespektif tentang jawaban terhadap formasi sosial tersebut; strategi mentransformasikannya; disinilah “Term Transformatif” melengkapi teori kritis.
Dalam perspektif Transformatif dianut epistimologi perubahan non-esensialis. Perubahan yang tidak hanya menumpukan pada revolusi politik atau perubahan yang bertumpu pada agen tunggal sejarah; entah kaum miskin kota (KMK), buruh atau petani, tapi perubahan yang serentak yang dilakukan secara bersama-sama. Disisi lain makna tranformatif harus mampu mentranformasikan gagasan dan gerakan sampai pada wilayah tindakan praksis ke masyarakat. Model-model transformasi yang bisa dimanifestasikan pada dataran praksis antara lain:
Transformasi dari Elitisme ke Populisme
Dalam model tranformasi ini digunakan model pendekatan, bahwa mahasiswa dalam melakukan gerakan sosial harus setia dan konsisten mengangkat isu-isu kerakyatan, semisal isu advokasi buruh, advokasi petani, pendampingan terhadap masyarakat yang digusur akibat adanya proyek pemerintah yang sering berselingkuh dengan kekuatan pasar (kaum kapitalis) dengan pembuatan mal-mal, yang kesemuanya itu menyentuh akan kebutuhan rakyat secara riil. Fenomena yang terjadi masih banyak mahasiswa yang lebih memprioritaskan isu elit, melangit dan jauh dari apa yang dikehendaki oleh rakyat, bahkan kadang sifatnya sangat utopis. Oleh karena itu, kita sebagai kaum intelektual terdidik, jangan sampai tercerabut dari akar sejarah kita sendiri. Karakter gerakan mahasiswa saat ini haruslah lebih condong pada gerakan yang bersifat horisontal.
Transformasi dari Negara ke Masyarakat
Model tranformasi kedua adalah transformasi dari Negara ke masyarakat. Kalau kemudian kita lacak basis teoritiknya adalah kritik yang dilakukan oleh Karl Marx terhadap G.W.F. Hegel. Hegel memaknai Negara sebagai penjelmaan roh absolute yang harus ditaati kebenarannya dalam memberikan kebijakan terhadap rakyatnya. Disamping itu, Hegel mengatakan bahwa Negara adalah satu-satunya wadah yang paling efektif untuk meredam terjadinya konflik internal secara nasional dalam satu bangsa. Hal ini dibantah Marx. Marx mengatakan bahwa justru masyarakatlah yang mempunyai otoritas penuh dalam menentukan kebijakan tertinggi. Makna transformasi ini akan sesuai jika gerakan mahasiswa bersama-sama rakyat bahu-membahu untuk terlibat secara langsung atas perubahan yang terjadi disetiap bangsa atau Negara.
Transformasi dari Struktur ke Kultur.
Bentuk transformasi ketiga adalah transformasi dari struktur ke kultur, yang mana hal ini akan bisa terwujud jika dalam setiap mengambil keputusan berupa kebijakan-kebijakan ini tidak sepenuhnya bersifat sentralistik seperti yang dilakukan pada masa orde baru, akan tetapi seharusnya kebijakan ini bersifat desentralistik. Jadi, aspirasi dari bawah harus dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan, hal ini karena rakyatlah yang paling mengerti akan kebutuhan, dan yang paling bersinggungan langsung dengan kerasnya benturan sosial di lapangan.
Transformasi dari Individu ke Massa
Model transformasi selanjutnya adalah transformasi dari individu ke massa. Dalam disiplin ilmu sosiologi disebutkan bahwa manusia adalah mahluk sosial, yang sangat membutukan kehadiran mahluk yang lain. Bentuk-bentuk komunalitas ini sebenarnya sudah dicita-citakan oleh para foundhing fathers kita tentang adanya hidup bergotong royong.
Rasa egoisme dan individualisme haruslah dibuang jaung-jauh dari sifat manusia. Salah satu jargon yang pernah dikatakan oleh Tan Malaka (Sang Nasionalis Kiri), adalah adanya aksi massa. Hal ini tentunya setiap perubahan meniscayakan adanya power atau kekuatan rakyat dalam menyatukan program perjuangan menuju perubahan sosial dalam bidang apapun (ipoleksosbudhankam).

Paradigma Kritis Transformatif (PKT ) yang diterapkan di PMII?
Dari paparan diatas, terlihat bahwa PKT sepenuhnya merupakan proses pemikiran manusia, dengan demikian dia adalah sekuler. Kenyataan ini yang membuat PMII dilematis, karena akan mendapat tuduhan sekuler jika pola pikir tersebut diberlakukan. Untuk menghindari dari tudingan tersebut, maka diperlukan adanya reformulasi penerapan PKT dalam tubuh warga pergerakan.
Dalam hal ini, paradigma kritis diberlakukan hanya sebagai kerangka berpikir dan metode analisis dalam memandang persoalan. Dengan sendirinya dia tidak dilepaskan dari ketentuan ajaran agama, sebaliknya justru ingin mengembalikan dan memfungsikan ajaran agama sebagaimana mestinya. PKT berupaya menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan dari belenggu, melawan segala bentuk dominasi dan penindasan, membuka tabir dan selubung pengetahuan yang munafik dan hegemonik. Semua ini adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Islam. Oleh karenanya pokok-pokok pikiran inilah yang dapat diterima sebagai titik pijak penerapan PKT di kalangan warga PMII.

Contoh Surat Gugatan

Nomor : 02/R&R/IV/2008
Perihal : Gugatan hak asuh anak

Kepada Yang terhormat
Kepala Pengadilan agama Gresik
Jl. Raya Diponogora No. 45
Di -
Gresik

Dengan hormat,

Cornelia Agatha, pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Betoyo Rt/Rw: 02/01, kelurahan Betoyo, kecamatan manyar, Agama Islam, selanjutnya disebut : penggugat.

Dalam hal ini telah memilih tempat kedudukan hukum di kantor kuasanya :
01. Ratna suraiya , S Hi.
02. Ana Maria , S Hi.
Pengecara beralamat praktek di Jl. Gubernur surya No. 129 Rt/Rw : 03/IV Gresik,

Berdasarkan surat kuasan khusus dengan hak “ Substitusi” tertanggal 20 maret 2008 terlampir, untuk dan atas nama penggugat tersebut diatas, menyusun, dan menandatangani serta mengajukan gugatan hak asuh anak:

Rudi suarno, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal terakhir di Jl. Pabrik kulit gang 3 no 11 A, Wonocolo Surabaya, Agama Islam, selanjutnya disebut; tergugat.

Adapun alasan selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam Posita dibawah ini :
Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perceraian pada tanggal 12 Februari 2001 dihadapan pengadilan Kotamadya Daerah tingkat II Gresik dan dicatat dalm register N0. 819/WNI/2001(P.I)
Bahwa persoalan mulai timbul ketika tergugat dirasa tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik.
Bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan nafkah pada sang anak.
Bahwa tergugat kurang memberi kasih sayang dan perhatian pada sang anak.
Bahwa tergugat tidak bias mendidik anak dengan baik dan benar.
Bahwa sering terjadi tindak kekerasan pada sang anak
Bahwa perilaku tergugat ketika melihat anak sakit tidak pernah diurusi (tidak mau mengurus).
Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai pengasuh anak (orang tua).
Bahwa tergugat pernah berusaha mengusir paksa sang anak dari rumah tampa alasan.
Diketahui tergugat memaksa anak untuk bekerja padahal belom cukup umur.
Bahwa selama penceraian tergugat tidak mau memberi kesempatan untuk menjenguk/ mengunjungi sang anak.
Berdasarkan pada alasan - alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada pengadilan Agama Gresik berkenan memutuskan :

Mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya.
Menyatakan Hak asuh anak
Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Gresik atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan atas Hak Asuh Anak sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap tampa materai kepada pengawas pencatatan pada kantor catatan sipil kota Gresik.
Menetapkan Uang nafkah untuk anak sebesar Rp : 600.000,- per-bulan sejak bulan April 2008 sampai adanya putusan tetap dari Pengadilan.
Membebankan biaya perkara kepada tergugat.


Atau

Agar Pengadilan Agama Gresik memberikan keputusan yang seAdil - adilnya.



Gresik, 23 Maret 2008

Hormat kami,
Kuasa hukum



Ratna Suraiya S Hi Ana Mariah S Hi

Studi Kasus SMU Nurul Jadid Paiton Probolinggo

STUDI KASUS
SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO

Profil Lembaga
SMA Nurul Jadid adalah lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Yayasan Nurul Jadid. Didirikan pada tanggal 15 Oktober 1970 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Nurul Jadid nomor: NDJ/B/IX/1970. melalui pengelolahan yang berkesinambungan dan proses akreditasi, maka sejak tanggal 20 Januari SMA Nurul Jadid memperoleh status DISAMAKAN sampai sekarang. Kini SMA Nurul Jadid menjadi salah satu parameter Lembaga Pendidikan Tingkat Menengah Atas di Kabupaten Probolinggo yang ditunjang program dan fasilitas yang memadai.
Visi
Mencetak kader penerus bangsa, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berkemampuan, akademik dan berketrampilan sesuai dengan potensinya.
Misi
· Terlaksananya KBM yang mantab
· Terpenuhinya sarana dan prasarana yagng cukup
· Menghasilkan out-put dengan nilai diatas rata-rata
· Menghasilkan out-put yang berkualitas dan bersaing
· Menghantarkan alumni yang siap dengan disiplin ilmu yang memadai
· Menghasilkan alumni yang memiliki IMTAQ dan IPTEK

Deskripsi Lingkungan Masyarakat Dan Biaya Sekolah
SMA Nurul Jadid merupakan salah satu sekolah unggulan yang ada di Daerah Paiton Probolinggo. Lumrahnya Sekolah yang unggulan menggunakan mainstrem kemahalan yang juga cukup tinggi. Dari pelbagai sekolah yang ada di Kalangan Pondok pesantren Nurul Jadid SMU merupakan Sekolah termahal yang ada.
Sedangkan kondisi masyarakat lokal yang ada disana berada dalam perekonomian menengah ke bawah. Kebanyakan dari daerah tersebut menjadi petani dan juga nelayan. Selain itu, mungkin jadi pedagang. Sebagaimana hasil wawancara yang kami lakukan” kebanyakan yang sekolah disini adalah orang-orang pendatang dari luar desa Karang Anyar. Yakni Paiton atau Kraksaan.
Sebagaimana data yang kami dapatkan untuk pembayaran yang harus terlunasi oleh siswanya dengan rincian sebagai berikut.
No Penerimaan
Sumber Dana Jumlah (Rp)
Pendataran 125.000
1 Uang SPP dan Pembangunan
a. Kelas Umum 1.500.000,-/1 Semester
b. Unggulan dan MIPA 2.000.000,-/1 semester
c. Unggulan LC (Bahasa dan IPS) 1.750.000,-
4 Uang Ekstra dan Asrama
a. Unggulan MIPA 100.00/ Bulan
b. LC 50.000/Bulan

Sumber data bagian Bagian TU.
Dari mahalnya pembayaran inilah yang kemudian menimbulkan beberapa permasalahan yang ada di Sekolah. Kepala Humas dan Komite Sekolah sudah memberikan beberapa bentuk penyadaran-penyadaran terhadap masyarakat sekitar hanya untuk menambahi kemungkinan banyaknya siswa yang berasal langsung dari lokal daerah. Bahkan untuk menarik minat masyarakat ke SMU. Lembaga ini membuat Jurusan Khusus untuk lulusannya yang beroreintasikan dalam Pelatihan Pengembangan Hasil Laut.
Program ini selain berupaya menarik minat namun juga pada proses peningkatan kualitas out put. Secara teoritis, ada banyak buku yang sudah menjelaskan bahwa sekolah itu harus membuat out put yang berkulitas dalam bentuk kejelasan proskpek dan cita-cita kerja.
Di lain pihak itu semua tidak serta merta ada. Ada butuh banyak dana demi mengembangkan kualitas yang diinginkan oleh sekolah. Mulyasa mengataka dalam bukunya bahwa sanya seorang kepala sekolah harus memiliki banyak inisiatif mengembangkan kemampuan yang dimiliki pada lokal tersebut. Demi memuluskan kajian ini kami akan memetakan beberapa problem sekolah yang sudah kita diskusikan di atas.

Problem Lembaga Sekolah dan Analisis Lembaga
Ada dua problemtaika yang dihadapi SMU Nurul Jadid pada saat ini. Pertama adalah Sekolah belum bisa menyediakan pendidikan murah. Kedua adalah banyak siswa yang menurun. Kalau hanya untuk menganilisis kemunduran sebuah sekolah dalam setiap tahunnya. Lebih layaknya untuk mendengarkan data-data yang dikeluhkan oleh komite sekolah yang sudah lama berkumpul dengan masyarakat.
Menurut kepala sekolah kemerosotan ini hal yang biasa terjadi dalam setiap sekolah. Lain halnya dengan bagian Komite sekolah. Dia mengatakan bahwa kemerosotan itu sesuai dengan kemampuan warga yang sudah sulit membayar sekolah yang cukup mahal. Bayangkan saja dalam satu tahunnya itu hampir sama dengan perguruan tinggi yang negeri. Kemapanan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini merupakan menengah kebawah bukan malah menengah keatas.
Data ini menunjukkan bahwa betapa signifikannya cost (harga) dalam pola rekrutmen sekolah. Dalam teorinya Input memang tidak dibutuhkan banyak orang. Untuk menciptakan sekolah efektif dan berkualitas iklim sekolah juga tidak perlu memikirkan berapa jumlah anak yang ada. Namun, lingkungan eksternal dan internal harus sama-sama mendukung sekolah tersebut menjadi efektif.
Untuk menganilisis hal yang lainnya, sekolah sebenarnya tidak perlu meriskankan berkurangnya peserta didik. Namun, mutu input harus dibentuk sedemikian rupa guna mencapai visi dan misi dan tujuan. Berbeda dengan yang diinginkan oleh pihak sekolah. Mereka tidak mementingkan hal tersebut. Mereka membutuhkan banyaknya sekolah. Mereka menganggap banyaknya siswa menentukan citera sebuah sekolah.
Begitu juga solvingnya, kalau misalnya untuk membuat sebuah kerangka jawaban yang realistis meningkatkan dan meminimalisir hal diatas adalah dengan :
Menurunkan biaya sekolah,
Memberikan beasiswa terhadap siswa.
Meberitahukan terhadap masyarakat
Periklanan
Dan lain sebagainya
Menyelesaikan problem ini juga tidak semudah untuk membalikkan tangan, sehingga bisa begitu saja semua masalah biaya ditanggung sekolah. Padahal RABS yang dimiliki juga masih dialokasikan terhadap karyawan dan lain sebagai. Tiada kata lain, yang lebih rasional melakukannya hanya mengembalikan citera dan mengembalikan profesionalisme yang terjadi dalam setiap lembaga.
Analisis ini hanya sebatas, analisis bagan yang menuntukkan antara teori dengan apa yang terjadi. Kalaupun demikian, untuk menyelesaikan masalah ini kita bisa mempergunakan analisis yang operasional. Yakni analisis SPS (sosial Problem solving) dan Analisi SWOT, Kemudian Analisis Sosial. Namun untuk kali ini kita akan menggunakan analisis SWOT.

Analisis SWOT
Mengapa harus SWOT ? .
Analisis SWOT merupakan sebuah analisis yang biasa dilaksanakan untuk kerja operasional. Analisis SWOT adalah analisis yang berisikan tentang kemungkinan-kemungkinan serta meramal bentuk-bentuk kekurangan dan kelebihan yang ada.
Apa Problemnya? : Masalah “Mahalnya Cost dan Sedikitnya Minat orang Local”

Kekuatan Kelemahan
-0 Berada dalam Pondok Pesantren -1 Siswa yang diasramakan -2 Undang-Undang atau peraturan yang jelas -3 Kualitas Guru dan Efektifitas Pengajaran dan Pengaplikasian -4 Sarana Yang sangat lengkap Aula dan Laboratoriumnya -5 Kualitas output yang Melalui Seleksi -6 Manajemen dengan satuan tugas yang jelas -7 Mempunyai Program Kerja (PROKER) pada komite sekolah . -8 Kondisi Kelas yang kondusif -9 Sistem Pembinaan Yang Prosedural dan bagus antara Pondok dan Sekolah -10 Kekurangan Tenaga Administrasi -11 Guru yang merangkap Jabatan antara Pesantren dan Sekolah -12 Biaya yang menunjang siswa mampu membaya SPP. -13 Lokasi yang tidak begitu jauh dengan sawah sehingga membuat Suasana Kelas seing terganggu
Kesempatan/peluang
-14 Koordinasi Baik dengan Pihak Birokrasi daerah maupun Propensi -15 Kepercayaan Masyarakat terhadap Sekolah yang berada dalam Lingkungan Pesantren -16 Kerjasama Instansi dengan BANK JATIM dan Sekolah Tinggi Tekhnologi -17 BANG MUAMALAT, mananggung finansial -18 Minat Lulusan yang SMP. Nurul Jadid untuk mengembangkan dan Improvisasi kemampuannya -19 Dekat dengan bentuk Perguruan Tinggi yang dimiliki Oleh Pondok Pesantren Strategi SO Strategi OW
-20 Mengoptimalisasikan Rekrutmen bagian Administrasi dari Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Atau IAIN Nurul Jadid -21 Mengadakan Seleksi Staff administras -22 Pembuatan Relokasi keberadaan dengan Pemandangan baru -23 Meningkatkan Komunikasi dengan Pihak Intansi dan Orang Tua tentang Dan Sekolah -24 Mengadakan Penyusunan Kebutuhan menggunakan Proposal -25 Beasiswa dari hasil kerjasama dengan pemerintahan atau Instansi Perusahaan
Ancaman
-26 Persaingan Dengan Madrasah Aliyah Nurul Jadid -27 Siswa Yang tidak Berdomisili di Pondok Pesantren -28 Lokasi yang jauh dari Keramaian dan Komunitas Masyarakat -29 Kepercayaan Masyarakat yang sudah memudar. ST WT
-30 -31 Mengadakan Program Baru yang bisa bersaing dengan Perkembangan -32 Mengadakan Program Khusus untuk mengantisipasi Siswa -33 Membuat flesibel costing, dan mengiklankan terhadap masyarakat. -34 Mengadakan Program HUMAS dan LITBANG sebagai kegiatan filterisasi Informasi yang masuk pada sekolah -35 Menggunakan Perangkat kekeluargaan dengan Masyarakat

Rekayasa Sosial

REKAYASA SOSIAL:
MENDESAIN ULANG PERUBAHAN SOSIAL
(Amiruddin, S.Pd.I)

Prolog: sebuah kasus awal
Mulanya biasa saja. Sebuah masyarakat di daerah terpencil pinggiran hutan di Kalimantan adalah komunitas adat yang setia terhadap warisan tradisi leluhur. Pemahaman mereka atas hutan, pohon dan tanah masih bersifat sakral dan berdimensikan transendental. Tapi sejak upaya modernisasi dari negara melalui proyek pembangunan dengan program transmigrasi, pengembangan kawasan desa hutan, pariwisata, dan apapun namanya, daerah tersebut mulai terbuka bagi masuknya arus masyarakat dari luar komunitas adat, tak terkecuali masuknya Media Televisi melalui antena parabola.
Keterbukaan masyarakat adat tersebut mulai terlihat dengan persentuhan dengan masyarakat luar yang juga membawa serta bentuk-bentuk kebudayaan; dari cara berpikir hingga perilaku. Tidak itu saja, masuknya televisi telah mampu merubah berbagai sistem nilai dan sistem makna yang terdapat dalam masyarakat terbut. Sebelum ada modernisasi (dan televisi) masyarakat tersebut memiliki kearifan lokal untuk selalu bersosialisasi, berinteraksi sosial, dan sebagainya. Ketika televisi baru memasuki desa dan jumlahnya belum seberapa, alat tersebut justru menjadi sarana yang memperkuat kebersamaan, karena tetangga yang belum mempunyai televisi boleh menumpang menonton. Namun ketika televisi semakin banyak dan hampir tiap keluarga memilikinya, maka kebersamaan itu segera berkahir, karena masing-masing keluarga melewatkan acara malam mereka di depan pesawatnya.
Tanpa disadari media telivisi telah merubah segalanya dalam struktur maupun kultur masyarakat tersebut. Peristiwa itu meminjam istilah Ignas Kleden menunjukkan bahwa nilai-nilai (kebersamaan atau individualisme) dan tingkah laku (berkumpul atau bersendiri), secara langsung dipengaruhi oleh hadirnya sebuah benda materiil. Parahnya, pola kehidupan yang menghargai kebersamaan beralih menjadi individualis, sifat gotong royong tergantikan sifat pragmatisme dalam memaknai segala bentuk kebersamaan dan kerja. Taruhlah misalnya ketika memaknai tanah warisan. Jika dulu bermakna teologis, sekarang lebih dimaknai bersifat ekonomis belaka. Tidak jarang jika dulu masyarakat mati-matian membela tanah warisnya, sekarang tergantikan kepentingan ekonomis untuk dijual kepada pengusaha dari kota. Tak pelak lagi, hotel-hotel, villa-villa, cafe-cafe dan apapun namanya mulai bermunculan di masyarakat terpencil tersebut. Lambat laun, masyarakat tersebut sudah berubah citranya secara fundamental sebagai masyarakat adat dengan kearifan lokalnya menjadi masyarakat ’pinggiran’ berwajah metropolitan dengan segenap perubahan yang ada. Sayangnya, yang diuntungkan dalam kondisi masyarakat yang demikian ternyata tidak merata. Bahkan hampir sebagian besar masyarakat tetap menjadi ’penonton’ dalam perubahan struktur maupun kultur yang terjadi.
Dalam kondisi yang demikian, apa yang seharusnya dilakukan? Membiarkan berada dalam situasi ketidakmenentuan, sehingga masyarakat adat kian tersisihkan atau tergerus oleh kepentingan ekonomis-pragmatis atau ikut serta terlibat merancang sebuah strategi perubahan sosial agar perubahan masyarakat tersebut dapat direncanakan?

Perubahan Sosial: awal dari rekayasas sosial
Prolog ini merupakan catatan awal untuk memberikan suatu preskripsi bahwa perubahan sosial merupakan keniscayaan yang menimpa suatu masyarakat, seberapapun dia tersisolasi. Persoalannya bagaimana perubahan sosial tersebut dirancang dengan perencanaan, sehingga yang muncul dalam masyarakat yang berada dalam order (tatanannya); meskipun didalamnay berkelindan berbagai perubahan. Artinya; tiada masyarakat yang dapat steril dari perubahan sosial. Justru perubahan sosial memberikan suatu bukti terjadinya dinamika di dalam masyarakat tersebut. Tanpa perubahan sosial, masyarakat tersebut adalah masyarakat yang ’mati’, stagnan, tanpa dinamika.
Terdapat dua (2) bentuk perubahan sosial. Pertama, perubahan sosial yang tidak terencana (unplanned social change). Perubahan social yang terjadi terus menerus yang terjadi secara perlahan yang tanpa direncanakan yang biasanya diakibatkan oleh teknologi dan globalisasi. Perubahan dalam contoh di atas adalah salah satu bentuk adanya perubahan yang tidak disadari dengan hadirnya kebudayaan materiil, yakni televise. Kedua, perubahan social yang terencana (planned social change); yakni sebuah perubahan social yang didesain serta ditetapkan strategi dan tujuannya. Nah, dalam kasus perubahan social di desa adapt tersebut di atas juga terjadi akibat sebuah desain matang (rekayasa social) dari Negara, misalnya melalui proyek modernisasi yang berbalut ideologi pembangunanisme (developmentalisme).
Lalu apa sesungguhnya perubahan social tersebut. Perubahan social adalah proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Sementara Suparlan menegaskan bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan pola-pola hubungan sosial, yang antara lain mencakup; sistem status, hubungan-hubungan dalam keluarga, sistem-sistem politik dan kekuatan, serta persebaran penduduk. Selain itu terdapat tiga (3) unsur penting perubahan sosial, yakni (1) sumber yang menjadi tenaga pendorong perubahan, (2) proses perubahan, dan (3) akibat atau konsekuensi perubahan itu.
Menurut Jalaluddin Rahmat, ada beberapa penyebab terjadinya perubahan sosial. (1) bahwa masyarakat berubaha karena ideas; pandangan hidup, pandangan dunia dan nilai-nilai. Max Weber adalah salah satu tokoh yang percaya bahwa ideas merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Hal ini dia perlihatkan dalam menganalisis perubahan sosial dalam masyarakat Eropa dengan semangat etik protestanismenya sehingga memunculkan spirit kapitalisme. Diakui oleh Weber bahwa ideologi ternyata berpengaruh bagi perkembangan dalam masyarakat. (2) yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam masyarakat juga terjadi dengan adanya tokoh-tokoh besar (the great individuals) yang seringkali disebut sebagai heroes (pahlawan), dan (3) perubahan sosial bisa terjadi karena munculnya social movement (gerakan sosial). Yakni sebuah gerakan yang digalang sebagai aksi sosial, utamanya oleh LSM/NGO, yayasan, organisasi sosial, dsb serta
Lebih lanjut Kang Jalal menyebut bahwa dalam perubahan sosial dibutuhkan berbagai strategi yang selayaknya dilakukan melalui berbagai cara, tergantung analisis situasi atas problem sosial yang ada. (1) strategi normative-reeducative (normatif-reedukatif). Normative adalah kata sifat dari norm (norma) yang berarti atuiran-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Norma tersebut termasyarakatkan lewat education, sehingga strategi normatif digandengkan denagn upaya reeducation (pendidikan ulan) untuk menanamkan dan mengganti paradigma berpikir masyarakat lama dengan yang baru. Cara atau taktik yang dilakukan adalah dengan mendidik, bukan sekedar mengubah perilaku yang tampak melainkan juga mengubah keyakinan dan nilai sasaran perubahan, (2) persuasive strategy (strategi persuasif). Strategi perubahan yang dilakukan melalui penggalangan opini dan pandangan masyarakat yang utamanya dilakukan melalui media massa dan propaganda. Cara yang dilakukan adalah dengan membujuk atau mempengaruhi lewat suatu bentuk propaganda ide atau hegemoni ide.(3) perubahan sosial terjadi karena revolusi atau people’s power. Revolusi dianggap sebagai puncak (jalan terakhir) dari semua bentuk perubahan sosial, karena ia menyentuh segenap sudut dan dimensi sosial, dan mengudang gejolak dan emosional dari semua orang yang terlibat di dalamnya.

Rekayasa sosial: gagasan konseptual
Berangkat dari realitas bahwa perubahan sosial tidak dapat dicegah sebagai sebuah keniscayaan sejarah, baik direncanakan maupun tidak direncanakan, tulisan ini berupaya lebih dilokalisir untuk mewacanakan perubahan sosial dengan perencanaan atau desain perubahan sosial. Istilah populernya adalah rekayasa sosial.
Istilah "rekayasa sosial (social engineering)" seringkali dipandang negatif karena lebih banyak digunakan untuk menunjuk perilaku yang manipulatif. Padahal, secara konseptual, istilah "rekayasa sosial" adalah suatu konsep yang netral yang mengandung makna upaya mendesain suatu perubahan sosial sehingga efek yang diperoleh dari perubahan tersebut dapat diarahkan dan diantisipasi. Konsep rekayasa sosial, dengan demikian, menunjuk pada suatu upaya mendesain atau mengkondisikan terjadinya perubahan struktur dan kultur masyarakat secara terencana. Rekayasa sosial (social engineering) adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang bersih, kuat, disiplin dan berbudaya. Dalam prinsip berpikir sistem, perubahan yang signifikan hanya dapat dilakukan oleh individu dan masyarakat itu sendiri, bukan menunggu peran struktur saja. Untuk membentuk struktur yang kuat, diperlukan elemen kebaruan (emergent properties) yang lahir dari individu dan komunitas yang sadar/belajar secara terus menerus (the lifelong learner). Komunitas ini dapat dirancang dengan menggunakan pendekatan dan penerapan beberapa prinsip organisasi pembelajaran (learning organisation) dan berpikir sistem (system thinking) yang dirajut dan dikonstruksi dalam konsep dan metode pembelajaran primer.

Dari Problem Sosial, Unsur-Unsur Sosial hingga Aksi Sosial
Pada dasarnya rekayasa sosial hanya dapat diselenggarakan kepada masyarakat yang didalamnya terdapat sejumlah problem (sosial). Problem-problem sosial tersebut memberikan dampak bagi perjalanan panjang (dinamika) dalam masyarakat. Tapa ada problem sosial, tidak akan ada orang berpikir untuk melakukan rekayasa sosial. Artinya, problem sosial menjadi faktor utama untuk segera diatas dalam melakukan rekayasa sosial.
Problem sosial biasanya muncul akibat terjadinya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dalam masyarakat (das sollen) dengan kondisi yang sebenarnya terjadi (das sein). Misalnya; awalnya masyarakat berharap agar arus lalu lintas di Metropolitan Surabaya berjalan aman, tertib dan lancar. Semua pengguna jalan raya berjalan dengan mentaati aturan yang berlaku, ada atau tidak ada petuga. Sayangnya, apa yang diinginkan oleh masyarakat bertolak belakang dengan realitas yang terjadi. Betapa banyak pelanggaran lalu lintas terjadi akibat ketidaktaatan mereka pada peraturan. Akibatnya terjadi perbedaan antara yang ideal dengan realitas. Kesenjangan tersebut merupakan suatu problem sosial yang mesti segera di atasi. Itulah sebabnya, dibuatlah sebuah skenario (strategi) sebagai bagian rekayasa sosial melalui kampanye safety riding.
Dengan demikian, dalam melakukan rekayasa sosial, analisis atas situasi (problem sosial) dalam masyarakat tidak boleh ditinggalkan. Sebab, bisa jadi tanpa analisis situasi ini sebuah rekayasa sosial akan mengalami kegagalan. Ibarat sebuah adagium salah di tingkat hulu akan berakhir fatal di tingkat hilir. Salah dalam membaca sebab musabab sehingga terlahir problem sosial akan berakibat kesalahan dalam menentukan rekayasa sosial yang dijalankannya. Tanpa pembicaraan mengenai problem sosial ini, alih-alih melakukan rekayasa sosial untuk menyelesaikan problem sosial, kita mungkin malah menambah panjang munculnya problem sosial baru. Dalam melakukan pemecahan atas problem sosial ada kalanya memang dituntut aksi sosial (aksi kolektif) yakni tindakan kolektif (bersama) untuk mengatasi problem sosial, sehingga perubahan sosial bisa digerakkan bersama sesuai dengan keinginan bersama.
Philip Kotler memberikan gambaran unsur-unsur sosial dan aksi sosial yang dapat dilakukan dalam melakukan rekayasa sosial; (1) cause (sebab), yakni upaya atau tujuan sosial -yang dipercayai oleh pelaku perubahan- dapat memberikan jawaban pada problem sosial, (2) change agency (pelaku perubahan), yakni organisasi yang misi utamanya memajukan sebab sosial, (3) Change target (sasaran perubahan); individu, kelompok atau lembaga yang ditunjuk sebagai sasaran upaya perubahan, (4) Channel (saluran); media untuk menyampaikan pengaruh dan dari setiap pelaku perubahan ke sasaran perubahan, dan (5) Change strategy (strategi perubahan); teknik utama untuk mempengaruhi yang diterapkan oleh pelaku perubahan untuk menimbulkan dampak pada sasaran perubahan.
Sebagai catatan tambahan, dalam melakukan rekayasa sosial -hal lazim yang marak digunakan oleh LSM/NGO atau organisasi sosial- adalah melakukan analisis situasi dengan pendekatan analisis SWOT; yakni Streght (kekuatan), Weakness (kelemahan), Oppurtunity (peluang) dan Treath (ancaman). Analisis ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan atau potensi kita dalam melakukan rekayasa sosial. Melalui analisa ini, minimal kita dapat menentukan bentuk-bentuk rekayasa sosial yang hendak dijalankan. Namun demikian, ada berbagai pendekatan dalam melakukan rekayasa sosial -tergantung dari- gaya dan prototipe masing-masing pelaku perubahan sosial sekaligus masyarakat yang akan dirancang perubahan sosialnya.

Epilog
Namun demikian dalam melakukan rekayasa sosial harus dihindarkan berbagai bentuk kesalahan (asumsi) yang kemudian disebut sebagai kesesatan berpikir (fallacy). Artinya, harus dicermati dan diwaspadai juga, bahwa dalam masyarakat yang hendak dirancang rekayasa sosialnya (misal korban) masih mengendapnya berbagai bentuk pola pikir yang dapat mengganggu jalannya rekayasa sosial. Misalnya, fallacy of dramatic instance (kecenderungan untuk melakukan over generalisasi), fallacy of Retrospektif Determinisme (kecenderungan yang menganggap bahwa masalah sosial yang terjadi sebagai sesuatu yang secara historis memang selalu ada, tidak bisa dihindari, dan merupakan akibat dari sejarah yang cukup panjang), argumentum ad populum (kecenderungan untuk menganggap bahwa pendapat kebanyakan masyarakat sebagai kebenaran), dsb.
Rekayasa sosial akan mendapat tantangan bisa jadi bukan berasal dari pihak luar atau kelompok sosial di luar, tetapi justru dalam masyarakat yang hendak dirancang perubahan sosial; masyarakat yang menjadi korban dari kelompok kepentingan. Dus, tanpa perencanaan yang matang bisa jadi bukan keberhasilan yang diperoleh justru kitalah menjadi penyebab kian melembaganya problem sosial. Wassalam.

Proposal bedah buku Nasionalisme KIAI

PROPOSAL BEDAH BUKU
“ NASIONALISME KIAI; Konstruksi Sosial Berbasis Agama“

Lingkar Mahasiswa Probolinggo Surabaya

Dasar Pemikiran
Fakta mengatakan, kiai punya andil besar dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa mimang tidak bisa terlepas dari peranan kiai, ini terbukti keterlibatan KH Abdul Wahid Hasyim dalam Badan penyelidikan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan juga adanya fatwa resolusi jihad dari KH Hasim Asyari yang menetapka Hukum wajid untuk mempertahankan kemerdekaan.

Disisi lain, predikat kiai selalu berhubungan dengan suatu gelar yang menekankan pemulian dan pengakuan yang di berikan masyarakat terhadap ulama islam yang di percaya yang meiliki peran yang di tuntut oleh masyarakat, yaitu berlomba-lomba berbuat kebajikan (musabagoh fi al-khairot) yang titik tolaknya adalah mewujudkan kesejahteraan seluruh mahluk alam semesta ini ( rahmatal lil alamin).

Keterlibatan kiai dalam kebabgsaan ini sangat terbukti pada kepeminpinan Suharto. Format rezim orde baru di kembangkan atas kekuatan represi atu dominasi. ini terbukti dengan adanya instrumen dan mikanisme represi di dalam menyelengarakan system poltik. namun dengan bergulirnya kebebasan berfikir dan berpendapat pasca-era refor masi tahun 1998, proses Bhinneka Tunggal Ika menjadi terancam. Berbagai peristiwa, konflik antaretnis dan antaragama seperti di poso, sulawesi tengah, peristiwa perkelahian antarwarga berubah menjadi konflik antarkomunitas agama islam dan Kristen.

Konflik ambon salah satu contoh penik persolan kebangsaan kita, yang tidak sedikit nyawa berkelimpangan dalan aliran sungai darah kemanusian. Untuk catatan sejarah yang lebih dekat , awal dan akhir 2007, kita dihadapkan dengan maraknya kelompok-kelompok agama bersikat refresis atas keberagamaan budaya di Indonesia dan juga isu-isu khilafah dan formalisasi agama masih menjadi komsumsi khalayak umun tidak berujung, yang pada akhirnya akan mengancam kebanggsaan kita.

Kondisi kabupaten Probolinggo, yang terkenal dengan kota pesantren dan beberapa Perguruan tinggi sangat di butuhkan “transformasi” pengetahuan. karna bagaimanapun pesantern dan perguruan tinggi merupakan lembaga keilmuan yang bisa menghantarkan mereka (putra daerah) bersaingan dengan dunia luar dan beberpa perguruan tinggi yang ada di luar.

Jelas dengan latar belakang diatas kami selaku mahasiswa Surabaya yang bergabung dalam wadah lingkar mahasiswa probolinggo Surabaya (limapro), mengajak untu berfikir menganalisa hasil pikir Dr. Ali Maschan Moesa M.S.I dengan judul: “ NASIONALISME KIAI; Konstruksi Sosial Berbasis Agama“

Landasan Kegiatan
AD/ART LIMAPRO
Keputusan Rapat Evaluasi Program kerja tangal 29 januari 2008
Keputusan Rapat Pengurus LIMAPRO Periode 2007/2008 tanggal 15 februari 2008
Nama Kegiatan
Adapun nama acara ini adalah Bedah buku “ NASIONALISME KIAI; Konstruksi Sosial Berbasis Agama“ karya: Dr. Ali Maschan Moesa M,S.I.
Tujuan kegiatan
Rasa kepedulian masyarakat dalam melihat fenomena social politik, pendidikan, agama, budaya dan ekonomi
Menumbuhkan rasa solidaritas antara mahasiswa limapro surabaya terhadap masayarakat Probolinggo
Merealisasikan agenda kerja kepengurusan periode 20007/2008 terhadap terhadap daerah
Mengatualisasika pemikiran “ NASIONALISME KIAI; Konstruksi Sosial Berbasis Agama“

Narasumber
DR. Ali Maschan Moesa M.S.I ( Penulis Buku )
Prof. Kajung Maridjan ( Pengamat Politik )
KH. Hasan Mutawakil Alallah MA. ( Pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong )
KH. Moh Zuhri Zaini BA. ( Pengasuh Ponpes Nurul Jadid Paiton )

Peserta kegiatan
Santri Pondok Pesanteren se-Probolinggo
Perguruan Tinggi se- Probolinggo
Pengurus Nahdatul ulama’ se- Probolinggo
Organisasi kepemudaan se- Probolinggo
Khalayak umun yang memiliki kepedulian bersama atas kondisi Indonesia


Pelaksanaan kegiatan
Kegiatan ini akan di laksanakan pada
Hari/tanggal : Sabtu, 20 April 2008
Waktu : 09.00 WIB - Sampa selesai
Tempat : Islamic Centre. Kraksaan Kab. Probolinggo

Pelaksana kegiatan
Kegiatan ini di adakan oleh Lingkar Mahasisawa Probolinggo “LIMAPRO” dengan kapanitian sebagaimana terlampir.

Perkiraan biaya
Kegiatan ini di perkirakan menghabiskan dana sebesar Rp. 11.755.000,-(sebelas juta tuju ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian dana sebagaimana terlampir.

Penutup
Demikian Proposal ini kamii buat, agar bisa memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya kepada semua pihak yang berkepentingan dengan suksesnya acara ini.

Dukungan dari para Donator dalam melaksanakan acara sangat-sangat penting dan menjadi investasi bagi terciptanya sebuah media public dalam menumbuhkan kesadaran pada nilai-nilai kebangsaanya yang semakin terseok-seok.

Surabaya, 19 Februari 2008
Panitia Bedah Buku LIMAPRO Surabaya




Ahmad Afif Saiful Islam
Ketua Sekretaris

Mengetahui,
Ketua Lingkar Mahasiswa Probolinggo Surabaya



Masruhin Fachri
Ketua umum

STRUKTUR KEPANITIAAN
BEDAH BUKU
“ NASIONALISME KIAI; Konstruksi Sosial berbasis Agama”
Lingkar Mahasiswa Probolinggo Surabaya

Pelindung : Drs.H.Hasan Aminuddin M.SI (Bupati probolinggo)
Bukhori (Wali Kota Probolinggo)

Penasehat : DR. H. Hamid Syarif, M.SI (Pembantu Rektor III IAIN Sunan Ampel)
Pembina : Ali Hasan Siswanto, S.Fil
Syukron Dossy, S.S
Mukaffi Makki, S.S

Penanggung Jawab : Masruhin Fahri

Sterring Comite : Moh. Syafiq Aminullah
Deni Abdullah
Saly Muchlisina Nur Azizah
Vivi

Organizing Comite : Ketua Pelaksana : Ahmad Afif
Sekretaris : Saiful Islam
Bendahara : Elok Maghfiroh

KESEKRETARIATAN PROTOKOLER D P A KONSUMSI PENGGALIAN DANA
Zainal Abidin (CO) Kholil (CO) Rifkohul Ibad (CO) Nuri Mahsuroh Syaifuddin Anshori (CO)
Erni Rifqotul Husna Imdad Rabbani Moh. Arif Abdul Wafi Ali
Risa Fawaid Fuady Wahbatur Rahmaniyah Sholehati Nisa Fitriyah
Karimullah Eko Budianto Aini Fitriyah Hifdil Agus Salim
Hikmatul Kamalia (UNAIR)


ESTIMASI DANA
BEDAH BUKU
“ NASIONALISME KIAI; Konstruksi Sosial Berbasis Agama“
LINGKAR MAHASISWA PROBOLINGGO
SURABAYA

KESEKRETARIATAN
Stempel Panitia Rp. 30.000,-
Tinta dan Bantalan Stempel Rp. 75.000,-
Proposal Rp. 150.000,-
Amplop Rp. 30.000,-
Makalah Rp. 150.000,-
Steples + isi Rp. 15.000,-
Tinta Print Rp. 75.000,-
Sertifikat @ Rp 1.500,-x 1000 Rp. 1.500.000,-
Kertas HVS 2 Rem @ 30.000,- Rp. 60.000,-
Block note @ 3000,-x 1000 Rp. 3.000.000,-
Rp. 5.085.000,-
PROTOKOLER
Buku Tamu Rp. 20.000,-
Transport 3 Nara Sumber Rp. 2.000.000,-
Transport Moderator Rp. 500.000,-
Rp. 2.520.000,-
D P A
Spanduk Rp. 200.000,-
Foto Digital Rp. 50.000,-
Cuci cetak Rp. 150.000,-
Dekorasi Rp. 50.000,-
Sewa Tempat Rp. 1.500.000,-
Rp. 1.950.000,-
KONSUMSI
Aqua gelas 30 kardus @ 13.000,- Rp. 390.000,-
Aqua Botol 4 kardus Rp. 60.000,-
Konsumsi Pembicara Rp. 150.000,-
Konsumsi Peserta Rp. 1.500.000,-
Tamu VIP Rp. 100 .000,-
Rp. 2.200.000,-

Jumlah Total Rp.11.755.000,-
Surabaya, 19 Februari 2008
Panitia Bedah Buku LIMAPRO Surabaya




Ahmad Afif Elok maugfiroh
Ketua Bendahara

Mengetahui,
Ketua Lingkar Mahasiswa Probolinggo Surabaya



Masruhin Fachri
Ketua umum

Pesan Revolusi

Pesan Revolusi
By: Hisan

Pesan sang ibu
Tatkala aku menyarungkan pedang
Dan bersimpuh di atas pangkuannya
Tertumpah rasa kerinduanku pada sang ibu
Tangannya yang halus mulus membelai kepalaku
Bergetarlah seluruh jiwa ragaku
Musnahlah seluruh api semangat juangku
Namun sang ibu berkata

Anakku sayang….!!!!
Apabila kakimu sudah melangkah di tengah padang
Tancapkanlah kakimu dalam-dalam
Dan tetaplah terus bergumam
Sebab gumam adalah mantra dari dewa-dewa
Gumam mengandung ribuan makna
Apabila gumam sudah menyatu dengan jiwa raga
Maka gumam akan berubah menjadi teriakan-teriakan
yang nantinya akan berubah menjadi gelombang salju yang besar,
yang nantinya akan mampu merobohkan istana yang penuh kepalsuan
Gedung-gedung yang dihuni kaum munafik
Tatanan negeri ini sudah hancur anakku
Dihancurkan oleh sang penguasa negeri ini
Mereka hanya bisa bersolek didepan kaca
Tapi membiarkan punggungnya penuh noda
Dan penuh lendir hitam yang baunya kemana-mana
Mereka selalu menyemprot kemaluaannya dengan parfom luar negeri
Di luar berbau wangi, didalam penuh dengan bakteri
Dan hebatnya sang penguasa negeri ini
Pandai bermain akrobat
Tubuhnya mampu di lipat-lipat
Yang akhirnya pantat dan kemaluannya sendiri mampu di jilat-jilat

Anakku……..!!!!
Apabila pedang sudah kau cabut
Janganlah surut
Janganlah bicara soal menang dan kalah
Sebab menang dan kalah hanyalah mimpi-mimpi
Mimpi-mimpi muncul dari sebuah keinginan
Keinginan hanyalah sebuah khayalan
Yang hanya akan melahirkan harta dan kekuasaan
Harta dan kekuasaan hanyalah balon-balon sabun yang terbang di udara

Anakku….!!!!
Asahlah pedangmu
Ajaklah mereka bertarung ditengah padang
Lalu tusukkan pedangmu di tengah-tengah selangkangan mereka
Dan biarkan darah tertumpah di negeri ini
Satukan gumammu menjadi
“REVOLUSI”

PERCOBAAN KEJAHATAN

PERCOBAAN KEJAHATAN

Jika mengacu kepada arti kata sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai perbuatan yang menuju ke sesuatu hal, akan tetapi hal tersebut tidak sampai kepada hal yang dituju, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai. Jika diselaraskan dengan pengertian percobaan diatas, maka percobaan kejahatan bisa diartikan sebagai berikut, yakni permulaan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan namun belum sampai pada maksud kejahatan yang dituju atau tidak selesainya suatu kejahatan yang sudah dimulai oleh karena adanya suatu hal. Misalnya seseorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, atau seseorang yang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.

1. Percobaan Kejahatan Dipidana
Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, menjelaskan bahwa: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”. Dari penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik keterangan bahwa meskipun kejahatan tersebut belum terselesaikan, namun pelaksanaannya telah dilakukan dan niat sebelumnya telah terrealisasikan. Sehingga, patut rasanya bila percobaan terhadap kejahatan dipidana.
Sumber hukum terhadap percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku ke satu tentang Aturan Umum, Bab 1V Pasal 53 KUHP. Adapun bunyi dari Pasal 53 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:
Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.
Dari isi Pasal 53 ayat (1) KUHP diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dihukum karena telah melakukan percobaan kejahatan. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah;
a. Adanya niat/kehendak dari pelaku
Dimaksudkan disini bahwa terdapat unsur kesengajaan dalam bertindak atau dengan sengaja melakukan suatu percobaan tindak pidana, yang juga bisa disertai dengan suatu perencanaan sebelumnya.
b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu
Tentang permulaan pelaksanaan terhadap percobaan kejahatan ini terdapat dua teori, yakni;
- teori objektif, yaitu dilihat dari besarnya potensi untuk mewujudkan suatu delik pidana, seberapa besar kedekatannya kepada delik pidana yang dituju.
- teori subjektif, dilihat dari niat, harus ditujukan atau diarahkan kepada delik pidana yang dimaksud. Tidak ada keraguan didalamnya.
Menurut Moeljatno, diperlukan 3 syarat agar suatu perbuatan dapat dianggan sebagai permulaan pelaksanaan dari delik yang dituju. Syarat yang pertama dan kedua diambil dari rumusan percobaan dalam Pasal 53 KUHP, sedangkan syarat yang ketiga diambil dari sifat tiap-tiap delik. Adapun syarat-syarat tersebut adalah :
- Secara objektif apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekatkan kepada delik yang dituju. Atau dengan kata lain, harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut.
- Secara subjektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi, bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu, ditujukan atau diarahkan kepada delik yang tertentu tadi.
- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku
Pelaksanaan tindak pidana itu tidak selesai karena ada suatu penghalang yang menghalangi, dan penghalang itu datangnya bukan dari pelaku itu sendiri melainkan ada sebab-sebab yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan kejahatan tersebut.
Menurut Barda Nawawi Arief tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:
- Adanya penghalang fisik. Contoh; tidak matinya orang yang ditembak, karena tangannya disentakkan orang lain sehingga tembakan menyimpang atau pistolnya terlepas. Termasuk dalam pengertian ini ialah jika ada kerusakan pada alat yang digunakan misal pelurunya macet / tidak meletus, bom waktu yang jamnya rusak.
- Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik. Contoh; takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui oleh orang lain.
- Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor / keadaan-keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Contoh; Daya tahan orang yang ditembak cukup kuat sehingga tidak mati atau yang tertembak bagian yang tidak membahayakan; barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun si pencuri telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga.
Oleh karena itu, agar seseorang dapat dihukum karena percobaan kejahatan, maka ketiga syarat diatas harus terbukti terlebih dahulu. Juga seperti yang dijelaskan dalam KUHP bahwa yang dapat dipidana adalah seseorang yang melakukan percobaan terhadap suatu delik kejahatan.

2. Percobaan Kejahatan yang Tidak Dapat Dipidana
Menurut pasal 54 KUHP dijelaskan bahwa “Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana”. Jadi, dari bunyi pasal 54 diatas dapat dipahami bahwa percobaan terhadap delik pelanggaran tidak dapat dipidana.
Berikut ini adalah beberapa kejahatan yang percobaan utuk melakukannya tidak dapat dipidana, yakni;
Percobaan menganiaya (Pasal 351 ayat (5))
Percobaan menganiaya binatang (Pasal 302 ayat (3))
Percobaan perang tanding (Pasal 184 ayat (5)).
Jika dilihat dari perlu adanya tiga syarat yang mesti dipenuhi agar seseorang dapat dihukum atas percobaan pidana, maka dari poin-poin tersebut baik salah satu atupun kesemuanya haruslah terbukti terlebih dahulu agar dapat menjatuhkan hukuman atas percobaan pidana yang dimaksud. Sebagai contoh pada poin yang ketiga, yakni; “Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku”. Dari poin tersebut juga bisa dipahami bahwa jika pelaksanaan kejahatan itu tidak terselesaikan karena adanya niat dari pelaku itu sendiri, bukan dari pihak/lingkungan luar yang ada disekitarnya, maka pelaku tidak bisa dijerat sebagai percobaan pidana.

3. Percobaan Kejahatan Tidak Mampu
Percobaan kejahatan tidak mampu adalah suatu perbuatan yang meskipun telah ada perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan, akan tetapi oleh karena suatu hal, perbuatan yang diniatkan itu tidak mungkin akan terlaksana. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang merupakan percobaan, akan tetapi jika melihat dari sifat peristiwa itu, maka tidak akan mungkin pelaksanaan perbuatan yang diniatkan itu terlaksana sesuai dengan harapannya.
Berikut ini klasifikasi tentang percobaan tidak mampu, yakni;
Dilihat dari objek
Dalam Pasal 53 KUHP telah menjelaskan tentang syarat-syarat umum percobaan, yakni seperti yang terdapat dalam Buku II KUHP. Jika untuk terwujudnya kejahatan diperlukan adanya objek, maka percobaan melakukan kejahatan itupun harus ada objeknya. Jika tidak ada objeknya, maka juga tidak akan ada percobaan itu sendiri.
- tidak mampu secara mutlak, contohnya; A ingin membunuh B. Pada suatu malam A masuk ke kamar tidur B dan menikam B. Ternyata B telah meninggal dunia sebelum ditikam A. Dalam hal ini A tidak mengetahui karena kamar tidur B dalam keadaan gelap. Jadi A hanya menikam mayat B.
- tidak mampu secara nisbi, contoh; A ingin membunuh B. B mengetahui bahwa dirinya terancam oleh A, sehingga B selalu keluar rumah dengan menggunakan rompi anti peluru di dalam bajunya. Ketika terjadi penembakan oleh A, meskipun mengenai dada B, karena menggunakan rompi anti peluru B tidak mati.
Dilihat dari sarana/alat
- tidak mampu mutlak, contohnya; A ingin membunuh B dengan menggunakan racun arsenicum. Pada saat B lengah A memasukkan arsenicum ke dalam minuman B. Namun B tetap hidup karena ternyata yang dimasukkan ke dalam minuman B bukan arsenicum tetapi gula pasir.
- tidak mampu relatif, contoh; A ingin membunuh B dengan menggunakan racun arsenicum. Pada saat B lengah A memberikan racun arsenicum ke dalam minuman B tetapi dalam dosis yang tidak mencukupi sehingga B tetap hidup.
Tentang pemidanaan percobaan kejahatan tidak mampu dijelaskan dalam Pasal 20 RUU KUHP Nasional, bunyi pasal tersebut sebagai berikut; “Jika tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya tindak pidana disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau tidak kemampuan objek yang dituju, maka pembuat tetap dianggap telah melakukan percobaan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari ½ (satu per dua) maksimum pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang dituju.”
Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa pelaku tetap dianggap telah melakukan percobaan tindak pidana, dan ancaman hukumannya tidak boleh lebih dari setengah maksimum hukuman yang dapat diancamkan untuk tindak pidana yang dituju dari percobaan tersebut.