Akal dan Wahyu Menurut Mutakallimun

Kaum Muktazilah adalah kaum yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis, dalam pembahasan mereka banyak memakai akal sehingga mereka mendapat nama “kaum rasionalis islam”.

Bagi kaum Muktazilah segala pengetahuan dapat diperoleh dengan perantaraan akal, dan kewajiban-kewajiban dapat diketahui dengan pemikiran yang mendalam. Maka berterima kasih kepada Tuhan sebelum turunnya wahyu adalah wajib. Baik dan jahat wajib diketahui melalui akal dan demikian pula mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat adalah wajib pula. Maka disimpulkan bahwa dari ke empat masalah pokok itu diketahui oleh akal. Akal juga mempunyai fungsi dan tugas moral, yaitu petunjuk jalan bagi manusia dan yang membuat manusia menjadi pencipta perbuatannya.

Berbeda dengan Muktazilah, bahwa dari aliran Asy’ariah menolak sebagian besar pendapat Muktazilah.Karena dalam pendapatnya segala kewajiban manusia hanya dapat diketahui melalui wahyu. Akal tak dapat membuat sesuatu menjadi wajib dan tak dapat mengetahui bahwa mengerjakan yang baik dan menjahui yang buruk adalah wajib bagi manusia. Benar bahwa akal dapat mengetahuiTuhan, tetapi wahyulah yang mewajibkan orang mengetahui Tuhan dan berterima kasih kepadaNya. Dan dengan wahyulah dapat diketahui bahwa yang patuh kepada Tuhan akan memperoleh upah dan yang tidak patuh kepadaNya akan mendapat hukuman. Dari kutipan diatas disimpulakan bahwa akal tak mampu untuk mengetahui kewajiban-kewajiban manusia. Untuk itulah wahyu diperlukan. Dan menurut kalangan Maturidiyah, bahwa akal dapat mengetahui baik dan buruk, mengetahui Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Sedang kewajiban berbuat baik dan menjahui yang buruk hanya dapat diketahui melalui wahyu.

Dalam hubungan ini Abu al-Huzail dengan tegas mengatakan bahwa sebelum turunnya wahyu, orang telah berkewajiban mengetahui Tuhan, dan jika ia tidak berterima kasih kepada Tuhan orang sedemikian akan mendapat hukuman. Baik dan jahat menurut pendapatnya, juga dapat diketahui denga perantaraan akal dan dengan demikian orang wajib mengerjakan yang baik, umpamanya bersikap lurus dan adil, dan wajib menjauhi yang jahat seperti berdusta dan bersikap zalim.

Diantara pemimpin-pemimpin Muktazilah yaitu al-Nazzam berpendapat serupa dengan Abu Al-Huzail, begitu juga al-Jubbai. Golongan al-Murdar bahkan melebihi pemikiran di atas. Yaitu bahwa dalam kewajiban mengetahui Tuhan termasuk kewajiban mengetahui hukum-hukum dan sifat-sifat Tuhan, sungguhpun wahyu belum ada. Dan orang yang tidak mengetahui hal itu dan tidak berterima kasih kepada Tuhan, akan mendapat hukuman kekal dalam neraka.

Dan menurut al-Syahrastani, sebagaimana yang dikutip oleh Harun Nasution, kaum Muktazilah berpendapat bahwa kewajiban mengetahui dan berterima kasih kepada Tuhan dan kewajiban mengerjakan yang baik dan menjahui yang buruk dapat diketahui oleh akal. Maka sebelum mengetahui bahwa sesuatu hal adalah wajib, orang harus lebih dahulu mengetahui hakekat itu sendiri. Jelasnya bahwa, sebelum mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan dan berkewajiban berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat, orang harus terlebih dahulu mengetahui Tuhan dan mengetahui baik dan buruk. Berikut ini adalah gambarnya.

Dari diagram di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa jawaban atas persoalan akal dan wahyu, menurut kaum Muktazilah semuanya bisa diselesaikan dengan akal manusia.

Jika diadakan perbandingan antara aliran-aliran teologi, akan dijumpai dua aliran memberi daya kuat kepada akal, aliran Muktazilah dan Maturidiah Samarkand dan dua aliran yang memandang akal manusia lemah, aliran Maturidiah Bukhara dan Asy’ariah. Dan jika diperinci lagi Muktazilah memberi angka 4 kepadaakal, Maturidiah Samarkand angka 3, Maturidiah Bukhara memberi angka2 dan Asy’ariah memberi angka1.

Bahwa dalam memperoleh pengetahuan mengenai persoalan-persoalan teologi, yaitu mengetahui Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, mengetahui baik dan jahat dan kewajiban mengetahui yang baik dan jahat. Dalam aliran Muktazilah mereka lebih menggunakan akalnya, yaitu keempat persoalan di atas dapat diketahui lewat akalnya. Sedangkan Maturidiah Samarkand dalam menyelesaikan persoalan itu lewat akal dan hanya satu yang lewat wahyu yaitu tentang kewajiban mengetahui baikdan jahat. Dan Maturidiah Bukhara mengetahui Tuhan dan Mengetahui baik dan jahat itu lewat akalnya, sedangkan kewajiban mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui baik dan jahat lewat wahyu. Dan yang terakhir yaitu Asy’ariah memberi kedudukan tinggi pada wahyu dan akal hanya dapat mengetahui Tuhan saja.

Akal dalam pendapat Mu’tazilah dapat mengetahui hanya garis-garis besar dari ke-empat masalah di atas. Bahwa akal hanya dapat mengetahui kewajiban-kewajiban secara umum,  tetapi tidak sanggup mengetahui perinciannya, baik mengenai hidup manusia di akhirat nanti, maupun mengenai hidup manusia di dunia sekarang. Wahyu datang untuk menjelaskan perincian dari garis-garis besar itu. Umpamanya akal dapat mengetahui kewajiban manusia berterima kasih kepada Tuhan, tetapi tidak dapat mengetahui cara dan perinciannya.Wahyulah yang menjelaskan cara dan perincian kewajiban tersebut yaitu dalam bentuk salat lima kali sehari, zakat setahun sekali, puasa sebulan setahun dan haji sekali seumur hidup.

Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur  lahir di kota Damaskus,  pada 11  April  1938. Ayahnya bernama Daib bin Daib, sedangkan ibunya bernama Shadîqah binti Shâlih Falyun. Syahrur dikaruniai lima orang anak: Thâriq, al-Laits,  Bâsil, Mashun, dan Rîma, sebagai buah pernikahannya dengan ‘Azîzah.

Syahrur  mengawali karir intelektualnya  dengan menempuh pendidikan di  sekolah  dasar dan menengahnya di kota kelahirannya di lembaga pendidikan  `Abd  al-Rahman  al-Kawâkibî, hingga tamat pada 1957. Pada 1957 itu juga ia memperoleh beasiswa pemerintah untuk studi ilmu teknik di Moskow (Uni Soviet), Saat di  Moskow inilah pada akhirnya Muhammad Syahrûr bersentuhan dengan pemikiran Hegel dan Marxisme. Sehingga apa yang telah Ia pelajari ini sedikit banyak mempengaruhi penafsirannya terhadap ayat-ayat Aquran sebagaimana tertuang dalam karyanya. dan berhasil menyelesaikannya pada 1964.

Tahun berikutnya, ia bekerja sebagai dosen pada  Fakultas Teknik Universitas Damaskus. Kemudian oleh pihak universitas,  ia  dikirim ke Irlandia untuk studi Post Graduated (S2/Pascasarjana) dalam spesialisasi mekanik tanah  (al-handasah al-turbah)  dan teknik fondasi  (al-handasat al-asasat)  pada Ireland National  University. Gelar  Master of Science  diperoleh ada 1969, dan gelar Doktor pada 1972.

Pada tahun ini pula Syahrûr secara resmi diangkat menjadi dosen Fakultas Teknik Sipil (Kulliyyat al-Handasah al-Madâniyyah) Universitas Damaskus untuk mata kuliah Mekanika Pertanahan dan Geologi (Mikânika al-Turbah wa al-Mansya`at al-Ardhiyyah) hingga sekarang. Selain sibuk sebagai seorang dosen, pada tahun 1972 ia bersama beberapa rekannya di fakultas juga membuka Biro Konsultasi Teknik (Dâr  al-Istisyârat al-Handasiyyah). Sepertinya, prestasi dan kreatifitas Syahrûr semakin meneguhkan kepercayaan niversitas terhadapnya, terbukti ia mendapat kesempatan terbang ke Arab Saudi untuk menjadi tenaga ahli pada al-Saud Consult pada tahun 1982-1983.

Meskipun  Syahrûr  berlatar belakang teknik, ternyata  ia pemerhati masalah-masalah yang berkembang pada saat itu,  khususnya dalam diskursus keislaman. Perhatian itu tertuang dalam buah penanya yang berjudul  al-Kitâb wa  al-Qur`ân  Qirâ`ah Mu’âshirah. Buku ini merupakan karya perdananya sekaligus menjadi inspirasi untuk menuliskan pemikirannya dalam karya yang lain. Selain itu buku inilah secara fungsional yang sebenarnya telah membuat namanya melejit dalam kancah belantika pemikiran Islam. Secara garis besar, karya-karya Syahrûr dibagi ke dalam dua kategori:  Pertama, bidang teknik: al-Handasah al-Asasat  (tiga jilid)  dan  al-Handasah al-Turâbiyyah  (sebanyak satu jilid).  Kedua,  bidang keislaman  Dirâsat Islâmiyyah  yang kesemuanya diterbitkan oleh  al-Ahâlî  li al-Thabâ`ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi` di Damaskus.

Kemiskinan dan Agama

Kemiskinan dan Agama - Untuk melihat peran atau fungsi agama dalam menghadapi masalah kemiskinan, tidak bisa dipisahkan dari peran agama dalam seluruh sektor kehidupan manusia. Selain kemiskinan itu sendiri hanya merupakan salah satu bagian dari permasalahan kemanusiaan dalam kehidupan manusia yang berkaitan erat dengan masalah-masalah lainnya, agama itu sendiri tidak bisa dilihat secara terpisah dari perannya yang mengatur seluruh gerak aktivitas kehidupan manusia (pemeluknya).

Pada dasarnya, agama berperan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang akan menghantarkannya kejalan “keselamatan” di dunia kini dan di akhirat kelak. Karena itu agama merupakan suatu sistem yang total, meliputi seluruh kehidupan manusia. Karena itu pula maka agama akan senantiasa mempertautkan dirinya dengan semua persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Dengan demikian, setiap tantangan masalah kemanusiaan yang selalu dihadapi manusia, adalah juga merupakan tantangan bagi agama untuk tidak terpanggil dan dituntut aktif dalam menghadapi masalah kemanusiaan yang selalu dihadapi manusia.

Selanjutnya jika keselamatan merupakan tujuan dari agama, maka agama mendorong dan membenarkan pada usaha-usaha yang dijalankan untuk mempertahankan, mencapai dan mengembangkan keselamatan. Diantara upaya kearah keselamatan tersebut adalah juga berarti membebaskan manusia dari berbagai masalah kemanusiaan, seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketertindasan dan lain sebagainya. Adanya tujuan kearah pemecahan masalah kemanusiaan itu merupakan kekuatan serta kontribusi agama seperti tercantum dalam nilai-nilai ajaran yang dikandung dalam kitab suci agama masing-masing, sebagai amanat yang bersifat mutlak dari Sang Pencipta untuk diwujudkan dalam kehidupan.

Selanjutnya, peran agama dalam menghadapi kemiskinan juga dapat dilihat dari perannya dalam proses pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga berarti menanggulangi masalah kemiskinan. Diantara peran agama dalam pembangunan, menurut Mukti Ali adalah sebagai; faktor motivatif, kreatif, sublimatif, dan integratif.

Kemiskinan

Faktor motivatif adalah yang mendorong, mendasari dan melandasi cita-cita serata amal perbuatan manusiadalam seluruh aspek kehidupannya. Ia merupakan syarat mutlak untuk tiap usaha yang ingin dilakukan secara bertanggung jawab. Tanpa motivasi yang jelas orang akan bekerja untung-untungan, asal jadi dan tak bergairah serta akan mudah menjadi oportunis. Dan faktor kreatif adalah yang mendorong manusia, bukan hanya untuk melakukan kerja produktif saja, melainkan juga karya kreatif dan baru.

Sedangkan faktor sublimatif adalah mengkuduskan segala perbuatan manusia, baik yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat keduaniaan. Dengan dasar dan sikap batin itu kehidupan manusia mempunyai makna dan nilai luhur sebagai ibadat kepada Tuhan. Kemudian dengan fungsi sebagai faktor integratif, agama dapat memadukan segenap kegiatan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggauta masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga terhindar dari bencana “kepribadian yang pecah” dan mampu menghadapi tantangan serta resiko kehidupan.

Peranan agama dalam pembangunan juga dapat dilihat dari sudut pandang, bahwa titik sentral pembangunan adalah manusia dan karena itu tujuan pembangunan adalah pengembangan potensi dan hidup manusia sehingga manusia secara individual maupun kolektif menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat dan martabat yang luhur. Agama bisa dan seharusnya berperan sebagai pembari makna pada kehidupan manusia, cita-cita dan kegiatannya. Diantara inspirasi yang dapat dipetik dari agama bagi pembangunan manusia adalah melalui sejarah dan kehidupan para Nabi pambawa agama-agama besar. Dengan penuh kesungguhan, mereka berusaha mewujudkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai agamawi dalam kehidupan para pengikutnya, dengan penuh ketabahan menghadapi kajahilan dan kedzaliman.

Tanpa ragu-ragu mereka berada dipihak yang teraniaya dan menderita. Lebih lanjut, pengaruh agama bagi kehidupan manusia diuraikan Murtadha Mutahhari adalah dalam bentuk menciptakan sikap optimisme, pencerahan hati, ketentraman hati dan kenikmatan ruhaniah serta tumbuhnya harapan akan terjadinya akibat-akibat baik dari amal perbuatan yang baik. Dan tak ada yang melebihi agama dalam hal menghargai kebajikan, menganggap suci keadilan dan menciptakan dorongan untuk melangkah melawan kekejaman dan menyatukan setiap orang bagai anggauta dari satu tubuh.

Selama berabad-abad agama telah memberikan kepada manusia bukan saja ritus-ritus yang memberikan kelegaan emosi dan cara-cara untuk memperkokoh kepercayaan sehingga karenanya dia mampu melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi juga mengembangkan interpretasi-interpretasi intelektual yang membantu manusia dalam mendapatkan makna dari seluruh pengalaman hidupnya.

Tinjauan lebih lanjut mengenai fungsi agama dalam kehidupan bermasyarakat, menurut teori fungsional peranan agama adalah; mengidentifikasikan individu dengan kelompok, menolong individu dalam ketidakpastian, menghibur ketika dilanda kecewa. Agama bertindak menguatkan kesatuan dan stabilitas masyarakat dengan mendukung pengendalian sosial.

Dari beberapa pandangan mengenai fungsi atau peran agama bagi kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat, tampak jelas urgensinya bagi upaya pembangunan kearah pembebasan manusia dari masalah-masalah kemiskinan. pembudayaan nilai-nilai agama ini akan merupakan proses penciptaan etik sosial dan etos kerja yang membangun. Dan pada gilirannya akan menyediakan sarana yang hidup dan dasar yang kokoh bagi jalannya pembangunan.

Usaha pembangunan pada hakekatnya merupakan perluasan amal untuk meghadapi kemiskinan dan keterbelakangan, bukan hanya pada tingkat individual, melainkan sebagi masalah struktural masyarakat. Maka karena imannya, manusia beragama terdorong untuk turut melaksanakan pembangunan. Dan karena imanlah yang dapat memberikan kepada manusia keberanian hidup, bersedia dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Ia juga dapat memberikan kepada manusia keberanian dan kemantapan moril untuk menolak peluang-peluang yang gampang namun tidak mampu, biar pun kelihatannya aman dan biar pun dipakai orang banyak, serta untuk tetap mengambil jalan yang lurus, betapapun sulinya jalan itu.

Sungguhpun beberapa pemikiran dan bukti sejarah telah memperlihatkan segi positif dari urgensinya peran agama dalam pembangunan dan kehidupan pada umumnya, namun beberapa kritik dan bukti sejarah sering pula memperlihatkan aspek negatif dari posisi dan peran agama dalam pembangunan dan khususnya dalam menangani masalah kemiskinan. Agama dipandang sebagai faktor penghambat pembangunan karena sifatnya yang rigid, normative, statis, konservatif dan cenderung fatalis.

Demikian juga, kritik dan keraguan terhadap agama dalam menanggulangi masalah kemiskinan bertolak dari pandangan bahwa agama adalah sebagai faktor penyebab dan ikut bertanggungjawab karena kadang ”membuat manusia lebih mudah menerima kemiskinan sebagai nasib yang tak terelakkan”. Adanya pandangan yang fatalis atau abivalen terhadap masalah kemiskinan dalam pandangan agama, dapat bersumber dari ajaran agama itu sendiri yang memang berpaham demikian atau karena pengaruh sistem sosial budaya dari para penganut ajaran agama yang menagkap pesan ajaran agama sesuai dengan kondisi sosial budaya atau keadaan pribadinya. Karena pada dasarnya keberagamaan seseorang ataumasyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dalam menghayati pesan-pesan ajaran agama yang dipeluknya. Hingga dalam hubungannya dengan kemiskinan, maka pandangan fatalis atau ambivalen agama tentang kemiskinan dapat “dipakai untuk legitimasi kemiskinannya atau oleh orang yang mau supaya yang miskin tetap miskin”.

Mengenai keragaman pandangan agama tentang kemiskinan tersebut, dijelaskan oleh Sudjatmoko sebagai berikut: Kemiskinan dan ketidakadilan tidak sama tempatnya di dalam pandangan agama-agama, biarpun di dalam semua agama perbuatan amal dan penegakan keadilan dianjurkan. Ada agama yang memandang kemiskinan dan ketidakadilan sebagai kondisi yang memang sudah melekat padakehidupan manusia di dunia ini. Manusia dapat mengatasi keterikatannya dari kedua kondisi ini dengan memperkembangkan sikap batiniahnya serta usaha-usaha yang meningkatkan kemampuan spiritualnya. Mirip dengan pandangan ini adalah pandangan bahwa kemiskinan dan ketidakadilan bagi seseorang adalah akibat karmanya yang harus diatasi dengan kelakuan yang baik dan disiplin spiritual. Lain halnya dengan pandangan dimana komitmen agamanyamenuntut pembuktian dengan usaha-usaha yang secara langsung menghadapi dan mencoba mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan. Di sini amal pribadi bahkan amal institusional pun tidak mencukupi, karena bukan saja gejala-gejala kedua permasalahan yang perlu dihadapi, melainkan sebab musabab kemiskinan dan ketidakadilan, artinya akar-akar strukturnya.

Dalam uraian mengenai fungsi atau peran agama dalam menghadapi masalah kemiskinan tersebut tampak bahwa masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah kemanusiaan yang menuntut peran aktif agama untuk menghadapinya. Hal itu bertolak dari missi atau agama itu sendiri yang bertujuan untuk menyelamatkan manusia, termasuk membebaskannya dari cengkraman kemiskinan.

Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam dalam pencapaian suatu tujuan dalam organisasi. Pencapaian tujuan yang optimal merupakan akumulasi dari kinerja dari inividu maupun kelompok yang baik. Demikian pula sebaliknya kegagalan pencapaian prestasi dalam suatu organisasi disebabkan oleh kinerja baik individu maupun kelompok dalam organisasi yang tidak optimal. Kinerja merupakan kombinasi antara kemampuan dan usaha untuk menghasilkan apa yang dapat dikerjakan. Hal ini berarti seseorang dikatakan menunjukkan kinerja yang tinggi apabila orang tersebut mampu memadukan dan mengoptimalkan kemampuan, kemauan, dan usaha serta setiap kegiatan yang dilakukan tidak mengalami kesulitan yang berat dari lingkungannya.

Senada dengan pendapat tersebut Simamora menyatakan bahwa kinerja merupakan tingkat terhadap mana para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Natawijaya menyatakan bahwa kinerja (performance) merupakan seperangkat perolehan nyata yang ditampilkan oleh seseorang yang profesional / pakar (dosen, pembimbing, guru pembimbing, pakar pengembang ilmu) dll pada waktu dia melaksanakan tugas keahlianya.

Disamping itu Gilbert Sax menyatakan bahwa kinerja adalah perilaku yang ditampilkan oleh seseorang sesuai dengan bidang tugasnya. Berdasarkan pendapat diatas dapat dikemukakan ciri-ciri kinerja sebagai berikut:
a.  adanya kemampuan pada diri pekerja / seseorang
b.  ada usaha yang dilakukan oleh seseorang
c.  hasil / tampilan sesuai bidangnya

Gomes menyatakan bahwa kinerja : “ The record of outcomes produced on a specified job function oractivity during a spesified time period”. Terjemahan bebas dari definisi tersebut adalah catatan outcomeyang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama suatu periode waktu tertentu.

Pengertian Kinerja

Slameto menyatakan bahwa guru pembimbing berperan dalam hal sebagai berikut:
a.  Rancangan maksudnya bahwa guru pembimbing mempunyai peranan dalam merencanakan isi kurikulum program belajar. Rancangan program tersebut diantaranya adalah untuk membantu siswa memperoleh keterampilan-keterampilan akan kompetensi pribadi sosial, pendidikan dan karier. Dalam keterampilan pribadi-sosial siswa akan memperoleh kesadaran dan perbaikan harga diri, membuat keputusan dan penilaian yang efektif, bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya, mengkaji perbedaan individu dan bekerjasama serta belajar memecahkan konflik. Melalui keterampilan pendidikan siswa akan mampu menggunakan berbagai keterampilan dalam melaksanakan test, mencari informasi pendidikan dan kegunaannya, memahami tujuan pendidikan dan pemilihan pendidikan yang tepat. Keterampilan perkembangan karier siswa akan dimanifestasikan dalam menganalisis minat, sikap, dan keterampilan, mengenal akibat-akibat karier yang stereotip, mengenal identitas karir, dan merencanakan karier di masa depan. Perencanaan atau rancangan menurut Sugiyo dan Sugiharto merupakan upaya guru pembimbing untuk menyusun seperangkat kegiatan bimbingan konseling agar tujuan bimbingan konseling yang telah ditetapkan dapat tercapai.

b.  Delivery Guru pembimbing hendaknya terlibat dalam mengantarkan dan mengembangkan program serta isi kurikulum. Mengalokasikan sejumlah waktu dan fasilitas atau team guru mengembangkan aktivitas belajar di kelas.

c.  Memberikan layanan konseling.Guru pembimbing memberikan konseling kepada siswa baik individu maupun kelompok kecil. Guru pembimbing tidak boleh lupa bahwa konseling merupakan sesuatu yang unik. Sementara sekolah yang tidak tepat dalam penempatan pada model-model konseling akan berakibat siswa menjadi lebih bermasalah dan kemungkinan frustasi berkepanjangan. Guru pembimbing harus sepanjang waktu melakukan konseling kepada siswa dengan model-model sosial pribadi baik perorangan maupun kelompok kecil.

d.  Memberikan layanan konsultasi, maksudnya guru pembimbing harus melakukan kemandirian atau bekerja sama dengan pendidik lain, atau agen masyarakat untuk membantu siswa agar memperoleh sesuatu yang lebih pada pribadi dan masalah-masalah pendidikan, baik perorangan dan kelompok kecil.

e.  Koordinasi maksudnya guru pembimbing hendaknya mengadakan koordinasi atau kolaborasi dengan orang lain dalam menangani program orientasi kesehatan mental, seperti pengangguran. Guru pembimbing memberi laporan.bahwa masyarakat lebih menaruh perhatian pada program operasional sekolah. Guru pembimbing sekolah hendaknya berusaha dan berkoordinasi dalam menangani program dan layanan lain. Dalam keseharian guru pembimbing bertanggung jawab dan dengan sangat berhati-hati memahami segala sesuatu tentang minat siswa, sikap, dan prestasi sehingga mampu membedakan karakteristik pencapaian prestasi pribadi. Dengan demikian maka guru pembimbing seluruh waktunya tidak hanya dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan administratif tentang pelaksanaan test saja melainkan juga untuk mengkoordinir aktivitas petugas bimbingan atau guru pembmbing lain akan dalam pelaksanaanya tidak terjadi tumpang tindih.

f.  Mengelola, maksudnya guru pembimbing mengelola program konseling sekolah. Direktur atau koordinator pembimbing sekolah melakukan supervisi kepada individu dan bertanggung jawab terhadap masalah- masalah yang ditangani. Guru pembimbing hendaknya meningkatkan program interaksi antara siswa-siswa, guru pembimbing-siswa dan pertemuan kelas serta program-program lain dalam dan luar yang menjadi wilayahnya. Sebagai manajer di sekolah program bimbingan/konseling mencakup perkembangan dan menciptakan anggapan masyarakat dan program layanan masyarakat yang aktif. Guru pembimbing berorientasi pada konseling masyarakat melalui program surat kabar, media lokal dan presentasi di masyarakat. Agar kegiatan pengelolaan berjalan efektif dan efisien maka Nurihsan dan Sudianto (2005:27) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan bimbingan konseling hendaknya dilaksananakn secara jelas, sistematis dan terarah.

g.  Evaluasi, maksudnya guru pembimbing melakukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa, sikap di masyarakat. Guru pembimbing memperoleh informasi data evaluasi dari berbagai sumber. Salah satu sumber informasi adalah evaluasi umum yang mencakup/meliputi data sejumlah sesi konseling kelompok, seberapa besar informasi-informasi baru, melaksanakan konferensi kasus dengan orang tua, melaksanakan panggilan orang tua dan wakil-wakil/tokoh masyarakat. Penilaian kegiatan bimbingan konseling juga dimaksudkan untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan konseling di sekolah dengan mengacu pada kreteriaatau patokan-patokan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Sekalipun tanpa menyebut secara eksplisit apa peran guru pembimbing di Sekolah unggul, hasil penelitian Diniaty A  menyatakan bahwa guru pembimbing telah melaksanakan layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran,konseling individual dan layanan bimbingan kelompok. Layanan yang diberikan tersebut lebih banyak menyangkut bidang bimbingan pribadi dan sosial . Adapun layanan pembelajaran dan konseling kelompok belum terselenggara. Kendalanya siswa terlalu banyak mengikuti les dan harus mengerjakan PR sehingga sulit mengikuti keinginan Bimbingan Konseling. Pada sore hari selain itu tak adanya jadwal Bimbingan Konseling secara umum layanan Bimbingan Konseling belum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa unggul yang ingin terus maju berprestasi lebih tinggi.

Untuk mengetahui kinerja seseorang (karyawan, guru, guru pembimbing) mendasarkan pada standar kinerja yang telah ditetapkan dalam organisasi. Standar kinerja merupakan tolok ukur bagi karyawan, guru atau guru pembimbing terhadap apa yang harus ditampilkan atau sesuatu yang harus dikerjakan pada jabatan yang diembannya. Dengan kata lain standar kinerja merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap apa yang harus dikerjakan.

Standar kinerja tentu ada perbedaan antara seseorang dengan orang lain karena masing-masing orang mempunyai pekerjaan dalam lembaga atau organisasi dan profesi yang berbeda pula. Standar kinerja merujuk pada tujuan organisasi yang telah dijabarkan kedalam tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang karyawan, guru atau guru pembimbing. Mengacu pada standar yang demikian maka kinerja guru akan berbeda dengan guru pembimbing maupun karyawan lain dilingkungan dunia industri. Menurut Furtwengler, Dale  mengatakan bahwa aspek-aspek yang dapat dijadikan ukuran bagi kinerja seseorang adalah :kecepatan, kualitas ,layanan, nilai, ketrampilan antar pribadi, mental untuk sukses, terbuka untuk  berubah, kreativitas, ketrampilan berkomunikasi, inisiatif, perencanaan dan organisasi.

Dalam konteks bimbingan dan konseling terdapat sejumlah tugas yang harus dikerjakan oleh guru pembimbing. Sejumlah tugas tersebut dapat dijadikan parameter standar kinerja guru pembimbing. Terkait dengan standar kinerja guru pembimbing, Soetjipto dan Kosasi menyatakan bahwa layanan bimbingan konseling meliputi tiga layanan yaitu: (a) orientasi individual, (b) orientasi perkembangan siswa dan (c) orientasi permasalahan yang dihadapi siswa. Ketiga jenis orientasi tersebut menjadi acuan kegiatan bimbingan konseling di sekolah. Sejalan dengan hal tersebut Prayitno secara eksplisit mengemukakan bahwa tugas guru pembimbing tercakup dalam butir-butir pokok Pola 17 Plus sebagai berikut ini

a. Layanan dan kegiatan pendukung dalam pola 17 plus

1. Layanan Orientasi.
Layanan orientasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik ( klien) memahami lingkungan (seperti sekolah) yang baru dimasuki, untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik dilingkungan yang baru. Dengan memahami situasi yang baru akan membawa seseorang itu datang dan memasuki situasi yang baru menjadi lebih tepat dan pada gilirannya akan terhindar dari berbagai hambatan dan kesulitan.

Prayitno mengemukakan bahwa tujuan umum layanan orientasi berupaya mengantarkan individu untuk memasuki suasana dan lingkungan baru. Melalui layanan ini individu mempraktikan berbagai kesempatan untuk memahami dan mampu melakukan kontak secara konstruktif dengan berbagai elemen suasana baru tersebut. Adapun tujuan khusus layanan informasi menurut Prayitno dikaitkan dengan fungsi konseling yaitu; (a) pemahaman maksudnya adalah siswa dapat memahami berbagai hal penting dari situasi yang baru kemudian diolah sehingga dapat digunakan untuk sesuatu yang menguntungkan, (b) fungsi pencegahan yaitu dengan adanya orientasi siswa akan dapat terhindar dari hal-hal yang negatif, (c) fungsi pengembangan dan pemeliharaan yaitu dengan kemampuan siswa untuk memanfaatkan situasi baru secara konstruktif siswa dapat mengembangkan dan memelihara potensi dirinya, (d) fungsi pengentasan yaitu dengan kemampuan mengelola situasi baru dapat digunakan untuk mengentaskan masalah yang dihadapinya, dan (e) fungsi advokasi yaitu dengan situasi baru dapat digunakan untuk membela hak-hak pribadi diri sendiri. Layanan orientasi berisi berbagai elemen yang berkenaan dengan suasana lingkungan dan objek-objek baru. Adapun materi atau isi layanan orientasi menuru Prayitno meliputi:
a. Bidang pengembangan pribadi: suasana, lembaga dan objek-objek pengembangan pribadi, seperti kegiatan atau lembaga pengembangan bakat, pusat kebugaran dan latihan pengembangan diri, tempat rekreasi.
b. Bidang pengembangan hubungan sosial: suasana, lembaga dan objek-objek pengembangan sosial seperti berbagai suasana hubungan sosial antar individu, dalam organisasi atau lembaga tertentu.
c. Bidang pengembangan kegiatan belajar: suasana, lembaga dan objek belajar, seperti di perpustakaan, laboratorium, dan bengkel, sekolah atau kelas, dll.
d. Bidang pengembangan karir: suasana, lembaga dan objek kerja atau karir, seperti kantor, bengkel, dll.

2. Layanan Informasi
Layanan informasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik( klien) menerima dan memahami berbagai informasi (seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan) yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik (klien) dan juga dapat digunakan sebagai acuan untuk bersikap dan bertingkah laku sehari-hari, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi arah pengembangan diri.

Secara umum tujuan layanan informasi sebagai bahan bagi siswa dalam pengembangan diri dan secara lebih luas dapat digunakan sebagai arah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan khusus layanan informasi ini menurut Prayitno dikaitkan dengan fungsi konseling yaitu:(a) fungsi pemahaman yaitu agar siswa mempunyai pemahaman terhadap informasi yang ada sehingga pada gilirannya dapat menerima lingkungan secara objektif, positif dan dinamis. (b) fungsi pengentasan masalah maksudnya dengan penguasaan informasi dapat digunakan untuk memecahkan masalah, (c) fungsi pencegahan yaitu dengan adanya informasi dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh siswa untuk mencegah agar tidak terkena suatu masalah.(d) fungsi pemeliharaan artinya dengan informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan memelihara potensi yang dimilikinya .sehingga setiap siswa dapat mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya.

Jenis, luas dan kedalaman layanan informasi sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing individu. Namun secara umum materi layanan informasi berkaitan dengan(a) informasi perkembangan diri, (b) informasi hubungan antar pribadi, sodial dan nilai-nilai moral, (c) informasi yang berhubungan dengan pendidikan dan belajar, (d) informasi pekerjaan/karir, dan (e) informasi sosial budaya yang mempengaruhi perkembangan diri siswa.

3. Layanan Penempatan dan Penyaluran
Layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik (klien), memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat (misalnya penempatan/penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan/program studi, program latihan, magang, kegiatan ko/ekstra kurikuler) sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadinya.

Layanan penempatan dan penyaluran secara umum bertujuan agar para klien dapat memadukan antara potensi yang ada pada dirinya dengan kondisi lingkungan, sehingga tidak akan terjadi salah suai dalam penempatan(mismatch). Secara khusus tujuan layanan penempatan dan penyaluran berkaitan dengan fungsi bimbingan konseling yaitu: (a) fungsi pemahaman, maksudnya adalah dengan layanan penempatan dan penyaluran ini siswa (klien) lebih memahami siapa dirinya yaitu kekuatan dan kelemahan serta situasi dan kondisi lingkungan, (b) fungsi pencegahan, yaitu dengan layanan ini siswa (klien) dapat mencegah agar dirinya tidak trerkena suatu masalah, dan atau apabila sudah mengalami mismacthtidak semakin parah (c) fungsi pengentasan yaitu membantu mengentaskan klien yang sudah terkena suatu masalah (mismacth)misalnya salah jurusan, maka klien akan dapat mengatasinya, (d), fungsi pengembangan dan pemeliharaan artinya melalui layanan ini klien akan dapat mengembangkan dan memelihara potensi sesuai dengan lingkungan dan pada gilirannya dapat berkembang dan terpelihara dari hal-hal yang dianggap dapat merugikan perkembagannya..

4. Layanan Pembelajaran .
Layanan pembelajaran, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik ( klien ) mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya.

Tujuan umum layanan pembelajaran adalah agar individu atau klien dapat menambah wawasan dan pemahaman sehingga mampu mengarahkan dirinya kearah tercapainya sikap dan kebiasaan dalam belajar, ketrampilan dan materi belajar yang sesuai dengan kecepatan dan kesulitan yang dialami masing-masing siswa dalam belajar dan pada akhirnya berguna bagi kehidupan dan perkembangan pribadinya. Secara khusus tujuan layanan pembelajaran terkait dengan fungsi bimbingan konseling yaitu: (a) fungsi pemahaman, artinya siswa akan lebih memahami karakteristik belajar sesuai dengan materi yang dipelajarinya,(b) fungsi pengentasan, yaitu membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar agar dapat mengatasi atau mengentaskan masalah, sehingga diperoleh hasil belajar yang optimal sesuai dengan potensi atau kemampuan yang ada pada dirinya.(c) fungsi pencegahan, maksudnya adalah bahwa melalui layanan ini siswa dapat tercegah dari kesulitan atau hambatan yang lebih kompleks (d) fungsi pengembangan dan pemeliharaan yaitu membantu siswa agar dengan layanan ini dapat mengembangkan dirinya agar berprestasi optimal dalam belajarnya dan berkembang secara optimal dalam segala aspek belajar.

Materi umum yang dapat diangkat dalam layanan pembelajaran meliputi:(a) pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar, termasuk didalamnya faktor-faktor yang mempengaruhi seperti potensi/kemampuan, bakat, minat, motivasi dan kebiasaan belajarnya, (b) pengembangan sikap dan kebiasaan belajar, serta motivasi agar siswa mencapai hasil belajar yang optimal. (c) pengembangan keterampilan belajar, pengajaran perbaikan (remedial teaching)dan program pengayaan (enrichment)

5. Layanan Konseling Perorangan Layanan konseling perorangan, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik (klien ) mendapatkan layanan langsung tatap muka ( secara perorangan) dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi, sosial, belajar, dan karir yang dideritanya.

Peran guru pembimbing (konselor) sangat penting dalam layanan konseling ini lebih-lebih karakteristik guru pembimbing ( konselor) yang mempunyai kadar empati yang baik sangat mempengaruhi keberhasilan layanan konseling.
 
Tujuan umum layanan konseling perorangan adalah terentaskannya masalah yang dihadapi sehingga klien akan terbebas dari kecewa, frustasi, dan tercapainya rasa perasaan puas dan bahagia sehingga klien mampu menatap masa depan lebih bergairah, menyenangkan dan lebih optimis. Adapun tujuan layanan konseling perorangan secara khusus adalah terkait dengan fungsi bimbingan konseling, yaitu: (a ) fungsi pemahaman yaitu klien menyadari adanya masalah yang dihadapi dan sadar bahwa masalah apabila tidak terentaskan akan mengganggu perkembangan dirinya, (b) fungsi pengentasan yaitu klien menerima dan berusaha untuk mengentaskan masalahnya dengan bantuan guru pembimbing (konselor), (c).fungsi pengembangan dan pemeliharaan yaitu dengan terentaskannya masalah pada gilirannya diharapkan dapat mengembangkan dan memelihara potensi yang ada pada dirinya dan (e) fungsi pencegahan artinya dengan terentaskannya masalah diharapkan dapat tercegah munculnya masalah yang lain.

Adapun materi yang dapat di angkat menjadi topik dalam layanan konseling perorangan sangat luas dan bervariasi yang meliputi berbagai bidang yaitu bidang pribadi sosial, belajar, dan karir, baik yang berdiri sendiri maupun yang bersifat kompleks dan saling tergantung masalah satu dengan masalah yang lain.Untuk itu guru pembimbing (konselor) perlu menguasai berbagai pendekatan dan teknik konseling yang dalam penerapannya disesuaikan dengan karakteristik klien, masalah dan kemampuan guru pembimbing.

6. Layanan konseling Kelompok
Layanan konseling kelompok. yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinan peserta didik ( klien ) memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan yang dialaminya melalui dinamika kelompok masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Tarmizi mengatakan bahwa konseling kelompok mempunyai manfaat yang cukup besar bila dibandingkan dengan konseling perorangan karena dengan konseling kelompok memungkinkan siswa memperoleh kesempatan mendapatkan layanan konseling secara merata bagi pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami bersama-sama melalui dinamika kelompok.

Tujuan umum layanan konseling kelompok adalah terentaskannya masalah yang dihadapi dengan menggunakan dinamika kelompok. Kress & Shoffner menyatakan bahwa melalui konseling kelompok dapat membantu kebutuhan klien, mengevaluasi program klien, dan digunakan oleh klien untuk mengeksplorasi diri. Secara khusus tujuan konseling kelompok berkaitan dengan fungsi konseling yaitu: (a) pemahaman artinya melalui konseling kelompok klien menyadari bahwa setiap orang mempunyaimasalah sehingga secara langsung maupun tidak langsung klien akan merasa bahwa dirinya bukanlah satu-satunya orang yang punya masalah, (b) pengentasan maksudnya bahwa dengan layanan konseling kelompok klien akan terentaskan dan terbebas dari permasalahan yang melingkupi dirinya, (c) pengembangan dan pemeliharaan yaitu klien mampu mengembangkan dirinya setelah klien mampu mengentaskan masalahnya dalam suasana kelompok yang saling mendukung, menghargai dan saling menghormati (d) pencegahan artinya klien yang sudah terentaskan masalahnya tidak akan merambah ke masalah lain karena klien sudah mampu untuk mencegahnya.

Adapun masalah-masalah perorangan yang muncul dalam kelompok, dapat terkait dengan bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Melalui konseling kelompok ini setiap anggota kelompok dapat menampilkan masalah yang dihadapinya dan kemudian dibahas dalam suasana kelompok serta dilayani dan dibahas secara intensif satu persatu melalui dan menggunakan dinamika kelompok sehingga semua masalah dapat terentaskan.

7. Layanan Bimbingan Kelompok
Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari nara sumber tertentu terutama dari guru pembimbing atau membahas secara bersama-sama pokok bahasan (topik) tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupannya sehari-hari dan atau untuk perkembangan dirinya baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, dan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan tertentu.

Secara umum tujuan layanan bimbingan kelompok adalah para siswa bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari para nara sumber yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Adapaun tujuan layanan bimbingan kelompok secara khusus terkait dengan fungsi bimbingan konseling yaitu: (a) fungsi pemahaman artinya bahwa melalui bimbingan kelompok klien memperoleh pemahaman tentang berbagai hal yang diberikan oleh nara sumber. (b) fungsi pengentasan yaitu melalui bimbingan kelompok klien dapat mengatasi masalah secara bersama-sama dan saling berkomunikasi dan membuahkan hubungan yang baik dan mampu mengemukakan pendapat, (c) fungsi pengembangan dan pemeliharaan yaitu melalui bimbingan kelompok klien dapat mengembangkan sikap dan perilakunya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, dan (d) fungsi pencegahan yaitu melalui bimbingan kelompok siswa akan dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan masalah yang diperkirakan dapat menghambat perkembangan diri.

Materi layanan bimbingan kelompok mencakup berbagai hal yang dapat berguna bagi perkembangan siswa. Adapun materi layanan bimbingan kelompok meliputi (a) pemahaman dan pemantapan kehidupan keberagamaan dan hidup sehat, (b) penerimaan diri dan pemahaman diri, (c) perkembangan psiko sosio emosional, (d) penggunaan waktu luang,(e) pengambilan keputusan, (f) dunia kerja, dan (g) hubungan sosial dan komunikasi antar pribadi yang humanistik.

8. Layanan konsultasi
Layanan konsultasi yaitu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa ( klien ) untuk memperoleh bantuan secara komprehensif Layanan ini melibatkan beberapa pihak seperti administrator, guru, dan orang tua . Layanan konsultasi membantu peserta didik atau pihak lain memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah peserta didik.

Tujuan layanan konsultasi adalah agar konsulti dapat menangani masalah yang dihadapi pihak lain. Pihak lain atau pihak ketiga adalah individu yang ondisi permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti sehingga konsulti berusaha dan ikut bertanggung jawab untuk mengentaskannya.

9. Layanan Mediasi
Layanan mediasi, yaitu layanan bimbingan konseling yang bertujuan untuk membantu pemecahan masalah yang terjadi di sekolah seperti perselisihan / konflik antar pribadi, pelanggaran hak-hak siswa atau yang lainnya. Prayitno mengemukakan bahwa dengan layanan mediasi guru pembimbing (konselor) beruasaha mengantarai atau membangun hubungan diantara mereka, sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak.

Tujuan umum layanan mediasi adalah tercapainya kondisi hubungan yang positif dan kondusif diantara para klien atau pihak-pihak yang berselisih. Secara khusus tujuan layanan mediasi adalah tercapainya pemahaman yang lebih mendalam diantara pihak yang bertentangan saehingga diharapkan tercapainya hubungan yang dinamis, kondusif, konstruktif, dan bermanfaat bagi mereka yang bertentangan.

Pelaksanaan layanan mediasi terfokus pada hubungan yang terjadi diantara individu/kelompok yang sedang bertikai, sehingga masalah-masalah yang dapat dilayanani dengan layanan mediasi adalah masalah perkelahian, persaingan memperebutkan sesuatu, perasaan tersinggung, dendam dan sakit hati, serta masalah-masalah lain yang terkait dengan hubungan kedua belah pihak.

10. Kegiatan apikasi instrumentasi
Aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik (klien) yang meliputi keterangan tentang lingkungan peserta didik (klien) dan lingkungan yang lebih luas. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dapat berupa instrumen tes dan non tes. Hasil pengungkapan kondisi diri klien kemudian ditafsirkan, disikapi dan digunakan untuk memberikan perlakuan terhadap klien dalam bentuk layanan konseling.

Melalui kegiatan aplikasi insrumentasi ini maka tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah sebagai pertimbangan untuk pemberian layanan konseling maupun kegiatan bimbingan lain yang dibutuhkan. Secara khusus tujuan kegiatan pendukung aplikasi instrumentasi mencakup:(a) fungsi pemahaman yaitu dengan kegiatan ini guru pembimbing (konselor) akan lebih memahami klien secara komprehensif dan up to date, (b) fungsi pengentasan artinya melalui kegiatan ini data yang terkumpul digunakan sebagai bahan untuk membantu mengentaskan masalah yang dihadapi klien, (c) fungsi pencegahan artinya data yang terkumpul melalui kegiatan instrumentasi dapat digunakan untuk memberikan layanan yang bersifat preventif agar siswa tidak terkena suatu masalah.(d)fungsi pengembangan dan pemeliharaan maksudnya data hasil instrumentasi digunakan untuk mengarahkan dan mengembangkan potensi yang ada pada setiap siswa.

Materi yang diungkap melalui instrumentasi meliputi (a) keadaan jasmani dan kesehatan siswa, (b) kondisi psikologis siswa seperti potensi, bakat, minat, motivasi, sikap, taraf apirasi, (c) kondisi sosial siswa seperti hubungan sosial, terisolir tidaknya siswa, hubungan dengan orang tua, komunikasi (d) kondisi sosial ekonomi orang tua, (e) kondisi pengembangan karir siswa, (f) permasalahan yang dihadapi siswa.dan (g) riwayat prestasi akademik siswa.

11. Kegiatan Himpunan Data
Himpunan data, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik (klien). Adapun pelaksanaan himpunan data diprogram secara sistematis, terus menerus, menyeluruh, terpadu, dan bersifat rahasia.

Melalui kegiatan himpunan data ini secara umum digunakan sebagai acuan atau dasar penyelenggaraan konseling agar sesuai dengan kebutuhan klien atau siswa yang menjadi tanggungjawabnya. Secara khusus tujuan kegiatan himpunan data berkaitan dengan fungsi bimbingan konseling. Adapun fungsi yang dimaksud adalah: (a) fungsi pemahaman artinya dengan data diri pribadi yang lengkap dan akurat akan mempermudah memahami klien. (b) fungsi pengentasan artinya bahwa dengan data yang telah terhimpun akan memudahkan dalam proses analisis dan diagnosis siswa sehingga pada gilirannya akan dapat diberikan perlakuan sesuai dengan penyebab timbulnya masalah. (c) fungsi pencegahan artinya dengan data yang telah terhimpun dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa (klien) atau siswa (klien) sehingga pada gilirannya akan tercegah dari masalah-masalah yang mungkin terjadi, dan (d) fungsi pengembangan dan pemeliharaan yaitu dengan digunakannya data yang telah terhimpun maka potensi siswa akan terkembangkan dan terpelihara menuju ke perkembangan yang optimal.

12. Konferensi Kasus
Konferensi kasus, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan yang dialalami peserta didik (klien ) dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan siswa (klien). Pelaksanaan konferensi kasus perlu melibatkan berbagai pihak khususnya personal-personal yang diperkirakan ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi siswa (klien).

Prayitno mengatakan tujuan umum kegiatan konferensi kasus adalah untuk mengumpulkan data yang lebih banyak dan lebih akurat serta menggalang komitmen pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tertentu dalam rangka penanganan masalah. Secara khusus tujuan kegiatan konferensi kasus dikaitkan dengan fungsi bimbingan konseling yaitu: (a) pemahaman artinya dengan data yang lengkap dan akurat tentang permasalahan yang dibahas akan lebih membantu dalam memahami dan mendalami kasus yang sedang ditangani. (b) fungsi pengentasan masalah artinya melalui konferensi kasus akan dapat mengentaskan permasalahan secara mendalam dan komprehensif, (c) fungsi pencegahan artinya melalui kegiatan konferensi kasus digunakan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi permasalahan yang kompleks dan meluas.(d) fungsi pengembangan dan pemeliharaan yaitu dengan terentaskannya masalah yang dihadapi klien maka pada gilirannya akan dapat mengembangkan potensi diri dan terpelihara sampai pada proses aktualisasi diri.

Adapun isu atau masalah yang dapat diangkat melalui konferensi kasus adalah masalah yang sedang ditangani guru pembimbing (konselor), maupun masalah yang disampaikan oleh guru bidang studi. Masalah yang perlu mendapat perhatian adalah masalah terkait dengan akademik maupun non akademik baik yang terjadi di sekolah maupun diluar sekolah.

13.Kunjungan rumah
Kunjungan rumah, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik (klien) melalui kunjungan kerumahnya. Mekanisme pelaksanaan kunjungan rumah direncanakan sedemikian rupa sehingga kedatangan guru pembimbing tidak menjadikan peserta didik menjadi resistenatau menolak untuk mengikuti layanan bimbingan konseling dimasa depan.

Kegiatan kunjungan rumah secara umum bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat yang terkait dengan masalah klien dan diperolehnya komitmen dari orang tua dan keluarga untuk membantu mengentaskan masalah putra-putrinya (Sugiyo;2005:2).Adapun secara khusus tujuan kunjungan rumah terkait dengan fungsi bimbingan konseling yaitu: (a) pemahaman artinya dengan kegiatan ini maka akan lebih memahami dan mendalami masalah klien terutama yang terkait dengan kondisi rumah dan keluarganya, (b) pengentasan masalah artinya dengan data yang lengkap dan akurat akan dapat membantu mengentaskanmasalah klien secara lebih intensif, (c) fungsi pencegahan artinya bahwa dengan komitmern orang tua dan keluarga diharapkan dapat mencegah agar masalah tidak menjadi meluas dan kompleks. (d) pengembangan dan pemeliharaan artinya dengan kunjungan rumah akan tercipta kerjasama yang sinergis antara guru pembimbing dan orang tua sehingga perkembangan dan pemeliharaan potensi anak akan terakomodasi.

Melalui kegiatan kunjungan rumah akan diperoleh data seperti (a) kondisi rumah tangga dan orang tua, (b) fasilitas kegiatan belajar atau fasilitas yang terkait dengan belajar seperti kamar, alat-alat pelajaran, dll (c) pola komunikasi dan hubungan antar anggota keluarga, (d) tanggapan orang tua dan saudara-saudaranya tentang siswa, (e) pola hidup dan kebiasaan anak dirumah, (f) perhatian dan komitmen orang tua dalam mengarahkan anak ke tercapainya tujuan yang diharapkan.

14. Alih Tangan Kasus
Alih tangan kasus yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami peserta didik ( klien ) dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya. Di sekolah prosesalih tangan dapat berlangsung dari guru bidang studi ke guru pembimbing apabila masalah yang dihadapi siswa terkait dengan latar belakang sosial psikologis. Sebaliknya alih tangan bisa terjadi dari guru pembimbng ke guru bidang studi apabila masalah yang dihadapi siswa terkait dengan pemahaman dan penguasaan materi pelajaran. Demikian pula proses alih tangan dapat terjadi di luar sekolah yaitu dari guru atau guru pembimbing kepada psikolog, dokter, psikiater. Proses alih tangan tidak sekadar memindahkan masalah pada ahli lain namun demikian guru pembimbing tetap mengikuti proses alih tangan dan bekerja sama bila diperlukan dan klien atau peserta didik yang bermasalah masih menjadi tanggung jawabnya.

Tujuan kegiatan alih tangan kasus adalah agar siswa memperoleh penanganan dari orang yang ahli dalam bidangnya. Secara khusus tujuan kegiatan alih tangan kasus terkait dengan fungsi bimbingan konseling yaitu: (a) fungsi pemahaman artinya melalui kegiatan ini siswa/klien akan lebih memahami masalah yang dihadapi dan menyadari bahwa dalam penanganannya diperlukan orang yang ahli. (b) fungsi pengentasan artinya melalui kegiatan alih tangan kasus ini klien akan dapat mengentaskan masalahnya atas bantuan dari orang yang ahli dalam bidangnya. (c) fungsi pencegahan yaitu dengan kegiatan alih tangan kasus klien dapat mencegah agar masalah yang dihadapi meluas dan semakin kompleks. (d) fungsi pengembangan dan pemeliharaan maksudnya bahwa setelah masalah terentaskan, klien dapat mengembangkan potensi dan terpelihara sehingga semua potensi yang ada pada klien dapat teraktualisasi secara optimal.

Kegiatan bimbingan konseling secara keseluruhan mencakup empat bidang bimbingan seperti yang dikemukakan oleh Miller (1978) dan Sciarra. Adapun ke empat bidang bimbingan konseling sebagai berikut Bimbingan pribadi yaitu bidang bimbingan konseling yang berusaha untuk membantu siswa mengenal, menemukan, dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, serta sehat jasmani dan rokhani.

Bimbingan sosial yaitu bidang bimbingan konseling yang membantu siswa agar memahami diri dalam kaitannya dengan lingkungan dan etika pergaulan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur yang bertanggung jawab sosial. Bimbingan belajar, yaitu bimbingan konseling yang membantu siswa mengenal, menumbuhkan, dan mengembangkan diri, sikap serta kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan program belajar di sekolah menengah dalam rangka menyiapkan siswa untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi dan atau berperan serta dalam kehidupan masyarakat. Bimbingan karir yaitu bimbingan konseling yang bertujuan membantu siswa untuk mengenal potensi diri sebagai prasyarat dalam mempersiapkan masa depan karir masing-masing siswa.

Gambaran dan indikator di atas sering dikenal dengan istilah pola 17 dan saat ini seiring dengan berlakunya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) maka kinerja guru pembimbing ditambah 2 indikator yaitu layanan konsultasi dan mediasi yang dikenal dengan istilah Pola 17 plus.

Seperangkat kegiatan seperti tersebutdi atas merupakan tolok ukur untuk melihat sampai seberapa jauh kinerja guru pembimbing terhadap anak asuhnya yaitu sampai berapa jauhkah kepedulian guru pembimbing terhadap anak asuhnya secara perorangan, menangani masalah/mengentaskan masalah dan dalam mengembangkan siswa asuhnya. Glading  mengemukakan bahwa diantara serangkaian program bimbingan konseling, program preventif menjadi pusat perhatian karena dengan program ini akan dapat membantu siswa menjadi lebih efektif dan memperbaiki kesehatan mental untuk menyongsong masa depan. Walaupun disana sini dijumpai permasalahan namun kinerja yang seyogyanya dilakukan adalah memberikan berbagai layanan bimbingan konseling. Bila kegiatan ini dilakukan maka dapat diasumsikan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan pribadi siswa. Dengan demikian maka pada gilirannya para siswa akan mempunyai konsep diri yang positif.

Nail Art

Perkembangan dunia  fashion dan kecantikan telah ada sejak dulu. Keduanya mengalami perkembangan yang pesat dan menuntut tren pengembangan yang lebih baru lagi setiap waktu, khususya untuk kalangan wanita. Kebutuhan wanita akan  fashionyang terus berkembang menimbulkan banyak hal. Antaranya adalah inovasi dalam perkembangan  fashionitu sendiri. Dalam hal berpakaian misalnya, wanita tidak hanya fokus pada yang dikenakan dan dapat menutupi bagian tubuh. Lebih dari itu wanita menjadikan pilihan fashion-nya sebagai ciri khas dirinya.

Salah satu yang utama dalam  fashion wanita selain pakaian yang dikenakan adalah penggunaan aksesoris dan riasan wajah. Aksesoris dapat diartikan sebagai penunjang penampilan wanita dalam menunjukkan identitas fashion-nya. Dalam menciptakan rias kecantikan dan aksesoris ini banyak produk maupun salon yang menyediakan berbagai layanan untuk menunjang sebuah penampilan. Banyaknya permintaan dalam kebutuhan pelengkap penampilan wanita ini kemudian menyebabkan munculnya banyak ide yang dapat memperkaya wawasan dalam menambahkan elemen pada penampilan wanita sebagai objek fashionyang indah.

Salah satu asksesoris kecantikan yang sekarang dipergunakan oleh kalangan wanita adalah seni merias kuku atau lebih dikenal dengan sebutan nail art. Nail art  sekarang sangatlah berkembang pesat dari kalangan bayi hingga dewasa diseluruhPusat Perbelanjaan di Indonesia dan khususnya di Pusat Perbelanjaan Surabaya Banyaknya yang menyediakan jasa pembuatan nail art  dan hingga menyediakan tempat kursus untuk menjadi seorang  nail artist.  Dari perkembangan yang cukup signifikan dari perkembangan  nail art tersebut kegelisahan untuk membuat sebauh karya fotografi yang memasukan tentang unsur nail art.

Nail Art

Nail art  sendiri  bukanlah teknologi baru dalam tradisi  fashion  wanita. Sejarah  nail art diawali dari India yang memiliki tradisi memakai  henna. Henna  adalah cara perempuan India menghias jari mereka dengan cara menyelupkan ujung jari mereka hingga bagian tengah tangan dengan cairan berwarna merah. Berbeda dengan India yang mewarnai bagian jari tidak hanya kuku saja, bangsa Cina memiliki teknik yang berbeda lagi. Dengan formula yang terdiri dari  gelatin,  sayuran kering, dan putih telur, cat kuku buatan bangsa Cina berbeda dengan milik India. Bangsa Cina menggunakan bunga anggrek dan mawar sebagai sumber warna. Namun pemakaian untuk campuran tersebut memakan waktu yang tidak sebentar ketika diaplikasikan pada permukaan kuku. Butuh beberapa jam hingga semalaman untuk mendapatkan hasil sesuai dengan efek yang diharapkan. Pada masa selanjutnya, cat kuku mulai mengalami perubahan yang signifikan, misalnya ditemukan cat yang berwarna emas dan silver. Cat tersebut digunakan oleh kaum bangsawan untuk menunjukkan perbedaan kelas sosial mereka.

Segala bentuk perawatan terhadap jari kuku juga mengalami transformasi pada masa  middle ages  (abad pertengahan)  dandark ages  (masa kegelapan).  Perkembangan  nail art  dialami pula oleh bangsa Eropa. Wanita di Eropa memberikan lambang elang pada kuku mereka sebagai model  nail art yang menjadi tren di masa  Renaissance. Selanjutnya perawatan terhadap kuku ini disebut dengan manikur. Yang transformasinya lebih umum pada menghias kuku yang seperti sekarang dikenal dengan  nail art.  Sejarah  nail art  yang panjang hingga sekarang tidak lepas juga dari  Victorian era. Di masa Victoria manikur mengalami kebangkitan kembali. Namun yang menjadi tren adalah manikur dengan menggunakan cat kuku yang transparan. Gaya minimalis pada kuku tersebut melambangkan ide wanita pada masa Victoria yang memiliki inner beauty, kebersihan tubuh, dan kemurnian moral. Salah satu cat kuku yang paling sering dipakai adalah campuran jus lemon dan cuka, untuk menimbulkan efek cerah dan transparan pada kuku. 

Kesadaran tren dalam nail art dan relasinya terhadap fashion baru benar–benar muncul pada tahun 1920-an. Warna merah menjadi warna yang menduduki tren dengan teknik nail art moon manicure. Pada tahun 1920-an lah nail art  muncul dengan model yang disesuaikan dengan tampilan pakaian dan attitude fashion  seseorang. Pada tahun 1932, Revlon sebuah perusahaan kosmetika menjual cat kuku dalam kemasan dengan variasi warna yang belum ada sebelumnya. Selain warna-warna baru, cat kuku keluaran Revlon ini juga yang memiliki kualitas yang terinspirasi dari cat mobil, yaitu jenis cat yang tahan lama dan mengilap di permukaan. Tidak hanya berhenti disitu,  nail art mengalami lagi perkembangan yang signifikan ketika pada 1934, Maxwell Lappe membuat satu set kuku palsu buatan bagi kliennya yang memiliki kebiasaan menggigit kuku. Yang kedua adalah Frederick Slack yang menemukan acrylic sculpting-nail extension  yaitu kuku palsu berbahan akrilik yang hingga sekarang digunakan dalam membuat kreasi  nail art  yang membutuhkan ruang luas pada jari pemakainya. 

Selanjutnya perkembangan  nail art  bergerak pada warna dan teknik nail art. Pada 1960-an misalnya, warna pastel jauh memiliki penggemar dibandingkan warna-warna lain seperti pada awal berkembangnya  nail art. Pada tahun 1970-an  nail artbanyak menarik minat pemakainya terutama adanya penemuan kuku palsu buatan yang ukurannya panjang atau  long fake nails. Salah satu salon  nail art  yang terkenal di Hollywood adalah  The French Manicure yang didirikan oleh Jeff Pink sekaligus menjadi seorang ahli  nail art dan manikur. Pada 1980-an terbitlah warna-warna cat kuku yang merupakan kombinasi baru. Warna-warna tersebut antara lain  neon yellow, fuschia,  dan shocking blue. Berselang waktu hingga 1990-an tren cat kuku cenderung lebih berani dengan munculnya warna hitam sebagai salah satunya. Hal ini didasari oleh eksisnya kaum  grunge  yang memakai warna hitam sebagai simbol warna identiknya. Akhirnya pada tahun 2000-an perkembangan cat kuku, manikur, dan nail art mengalami puncaknya.

“…there has been an unprecedented level of interest in nail art as well as the nail industry. Nails have become part of the whole outfit, with adhesives providing a never-before-achieved level of intricacy to manicure designs… The past decade DIY nail art reigned supreme, with nail enthusiasts skipping the salons and trying out (and blogging) a myriad of different homemade designs and effects”

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa  nail art  telah menjadi bagian dari dunia fashion. Bukan hanya variasi dalam jenis dan teknik nail art-nya saja lebih dari itu  nail art  telah menjadi bagian dari kegiatan  fashion  yang lumrah. Perkembangan  nail art  dan aksesoris kuku mengalami perkembangan yang pesat sejak masa sebelum peradaban modern. Dari model cat kuku sebagai pemanis penampilan perempuan hingga solusi kuku palsu sebagai pengganti kuku yang terlalu pendek atau tidak rata. Pada akhirnya  nail art sebagai tingkat akhir perkembangan aksesoris kuku memiliki posisi tersendiri dalam dunia  fashion.  Perkembangan  nail art  tidak harus muncul dari tangan ahli seperti nail artist melainkan juga dari penikmat nail art biasa.

Penggunaan nail art dalam masa modern seperti sekarang mengalami perkembangan hingga mencapai ribuan desain. Selain itu jika di masa lampau nail art  hanya berfokus pada pewarnaan kuku, maka  nail art dalam masa sekarang telah beranjak pada pewarnaan dan desain secara 3 dimensi.  Nail art masih dipergunakan sebagai  fashion statement atau penegas gaya oleh kalangan perempuan. Banyaknya ide dan jenis  nail art banyak menghasilkan kebingungan dalam konsumennya. Oleh karena itu pilihan tentang  nail art didasarkan oleh bagaimana pemakai  nail artingin menciptakan kesan pada dirinya. Sehingga ada tujuan dalam menciptakan fashion statement  yang sesuai dengan penampilan  fashion wanita. Untuk itu dalam prakteknya  nail art digunakan sebagai aksesoris penunjang penampilan  fashionwanita lewat merias kuku sesuai dengan ide penampilan yang hendak disampaikan.

Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme corporate governance merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang  jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan  control,  pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme  Corporate Governance  diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem governance dalam sebuah organisasi.

Mekanisme  corporate governance  dibagi menjadi dua kelompok. Pertama berupa  internal mechanism  (mekanisme internal). Kedua,  external mechanism(mekanisme eksternal).  Internal mechanism  adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi dewan komisaris, komposisi dewan direksi dan penemuan dengan  board og directors. Sedangkan  external mechanism  adalah cara mempengaruhi perusahaan  selain dengan menggunakan mekanisme internal perusahaan seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian oleh pasar.

Secara umum ada dua struktur kepengurusan perusahaan yang one-tier-system (unitary board system)dan  two-tier-system.  Pada  one-tier-system  para pimpinan dan direksi perusahaan bertemu hanya dalam satu dewan. Sedangkan pada  two-tier-system  yang terdiri dari dewan pengawas perusahaan (di Indonesia dikenal sebagai dewan komisaris) serta direksi yang mempunyai tugas,fungsi, dan wewenang pengelolaan perusahaan terpisah dari dewan pengawas perusahaan. Perbedaan kedua sistem tersebut mempengaruhi cara kerja direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Struktur kepengurusan perusahaan diindonesia menganut  two-tier-system.

Good Corporate Governance

a.  Kepemilikan Manajerial
Teori keagenan  (agency theory)  memunculkan argumentasi terhadap adanya konflik antara pemilik yaitu pemegang saham dengan para manajer. Konflik tersebut muncul sebagai akibat perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak. Jensen dan  Meckling (1976) dalam Noor Laila (2011) menyatakan bahwa:  …kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untukmemonitor. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen rendah, maka insentif  kemungkinan terjadinya perilaku  opportunistik  manajer akan meningkat.

Menurut Downes dan Goodman (1999) dalam Rika Susanti (2010), kepemilikan manajerial adalah  …para pemegang  saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan.  Dalam teori keagenan ini di jelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham mungkin bertentangan. Hal tersebut disebabkan manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer tersebut, karena pengeluaran tersebut akan menambah biaya perusahaan yang  menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan penurunan deviden yang akan diterima.

Iskander dan Chamlou dalan Putri Wulan Siswi: Salah satu elemen corporate governance yang penting adalah transparansi atau keterbukaan. Keterbukaan tidak  mudah dilakukan apabila manajemen memiliki kepentingan dan informasi privat yang mendukung kepentingan. Kondisi seperti ini dapat terjadi jika dalam perusahaan terhadap manajemen yang memiliki andil sebagai pemilik (managerial ownership).Dengan meningkatkan kepemilikan pemegang saham oleh manajer, diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para  principal  karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Putri Wulan Siswi (2012) menyatakan bahwa:  …untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial dalam perusahaan.  Ross et al (1999) dalam Noor Laila (2011) menyatakan bahwa:  …dengan kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka manajemen akan cenderung berusaha berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan kepentingannya sendiri.Sensitivitas manajemen terhadap pengaruh para pemegang saham akan tergantung yang tidak meningkatkan nilai perusahaan dan bisa jadi memiliki lebih banyak kecenderungan untuk menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme untuk meningkatkan kualitas laba.pada tingkat kontrol kepemilikan manajerial. Manajemen dengan kontrol kepemilikan yang besar memiliki insentif yang lebih rendah untuk melakukan  self-serving behvior  yang tidak meningkatkan nilai perusahaan dan bisa jadi memiliki lebih banyak kecenderungan untuk menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme untuk meningkatkan kualitas laba.

b.  Kepemilikan Institusional
Muh Arief Ujiyantho dan Bambang Agus Pramuka (2007) dalam Indri Wahyu Purwandari. Kepemilikan institusional adalah:  …jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi.

Jensen dan Meckling dalam Noor Laila (2011), menyatakan bahwa: …kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer  dan pemegang saham.  Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Kepemilikan institusional akan mendorong pemilik untuk melakukan peminjaman kepada manajemen sehingga manajemen terdorong untuk meningkatkan kinerjanya, selanjutnya nilai perusahaan akan meningkat (sujoko dan Ugy Soebiantoro, 2007).

Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen.

Sifat agency problem secara langsung berhubungan dengan struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan yang tersebut tidak akan memberikan insentif kepada pemilik untuk memonitor pengelolaan manajemen. Hal ini disebabkan karena para pemilik menanggung sendiri biaya pengawasan (monitoring cost ) sehingga semua pemilik akan menikmati manfaat. Investor institusi mempunyai peranan dalam menyediakan mekanisme yang dapat dipercaya terhadap penyajian informasi kepada investor. Peranan ini disebabkan investor institusi yang  sophisticated dan mempunyai daya pengendali yang lebih baik dibanding investor individu. Melalui kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat aktualisasi sesuai dengan kepentingan pihak manajemen.

Cornet et al  dalam Putri Wulan Siswi (2012) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku opportunistic.

c.  Komisaris Independen
Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan memiliki peran terhadap aktivitas pengawasan. Dewan komisaris juga bertanggung jawab atas kualitas laporan yang disajikan. Menurut Egon Zehnder (2000:12) dalam Herawaty (2008) yang  dikutip oleh Putri Wulan Siswi (2012):  …dewan komisaris (merupakan inti dari  corporate governance) yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan  Good Corporate Governance  bagi Bank Umum pasal 1 ayat 4, komisaris independen adalah:  …dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.Secara teori dan praktik, tugas utama dari dewan komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap manajemen untuk memastikan bahwa mereka melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan perseroan, serta menggagalkan keputusan yang tidak menguntungkan.

Bentuk dewan komisaris tergantung pada sistem hubungan yang dianut. Terdapat dua sistem yang berbeda, yaitu Anglo Saxon dan continental Eropa (FCGI, 2001). Dalam sistem hukum Anglo Saxon, sistem yang dianut adalah sistem satu tingkat atau one tier system pada sistem satu tingkat, perusahaan mempunyai satu dewan direksi yang merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (non-direktur eksekutif). Sistem hukum Kontinental Eropa menganut sistem dua tingkat atau two tier system. Pada sistem dua tingkat, perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan sesuai dengan dan pengawasan dewan komisaris.

Terdapat tiga elemen  penting yang akan mempengaruhi tingkat efektivitas dewan komisaris yaitu independensi, kompetensi, dan komitmen. Praktik  corporate governance  mengharuskan adanya komisaris independen dalam perusahaan yang diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, objektif, dan menempatkan kesetaraan sebagai prinsip utama  dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya. Menurut peraturan pencatatan no. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas  di Bursa, jumlah komisaris independen minimal 30% dari keseluruhan dewan komisaris.

Dalam rangka penerapan  good corporate governance, perusahaan wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proposional dan sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali. Beberapa kriteria yang paling tidak harus dimiliki oleh komisaris independen, yaitu:
a.  Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali (mayoritas).
b.  Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan atau komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan.
c.  Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
d.  Tidak menduduki jabatan eksekutif pada perusahaan dan  perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu tiga tahun terakhir.
e.  Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan professional pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan afiliasinya.
f.  Tidak menjadi  pemasok dan pelanggan signifikan dari perusahaan  yang bersangkutan atau perusahaan afiliasinya.
g.  Tidak memiliki hubungan yang mengikat dengan perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan afiliasinya, kecuali hanya sebagai komisaris independen.

Di Indonesia  saat ini, keberadaan komisaris independen sudah diatur dalam code of  corporate governance. Setidaknya 20% dari anggota komisaris harus merupakan komisaris independen dalam rangka meningkatkan efektivitas dan transparansi atas pertimbangan-pertimbangan komisaris. Komisaris independen harus independen dari direksi dan pemegang saham pengendali dan tidak mempunyai kepentingan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjalankan kewajiban secara adil atas nama perusahaan.

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Tujuan Good Corporate Governance  pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.Pihak -pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputin dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).  Dalam praktiknya  corporate governance  berbeda di setiap Negara karena masing-masing Negara  memiliki sistem yang digunakan dalam perusahaan.

Disamping itu dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang baik maka berbagai aktivitas dapat bersinergi untuk mencapai tujuan  corporate governance, yaitu memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai entitas ekonomi sekaligus entitas sosial.

Prinsip-prinsip good corporate governance menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) menetapkan prinsip-prinsip yang diharapkan perusahaan menerapkan di setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan KNKG menyebut prinsip  corporate governance  sebagai asas  corporate governance dalam Wahyudin Zarkasyi prinsip-prinsip  Good Corporate Governance adalah sebagai berikut:
1.  Transparansi
2.  Akuntabilitas
3.  Responsibilitas
4.  Independensi
5.  Kewajaran

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Penjelasan mengenai masing-masing prinsip  yang didalamnya terdapat dalam pengertian prinsip-prinsip good corporate governance adalah:

1.  Transparansi yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan di pahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang didisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Mardiasmo mendefinisikan Transparansi sebagai berikut :“Transparansi berarti keterbukaan  (opennesess)  merupakan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan  sumber daya publik  kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi,  pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan   informasi  lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan  oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”

2.  Transparansi yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapakan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal  penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Penny Kusumastuti mendefinisikan Akuntabilitas sebagai berikut: “Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal   menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan serta pertanggung jawaban terhadap hasil dan kinerjanya.”

3.  Akuntabilitas yaitu perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Menurut Mardiasmo mendefinisikan Responsibilitas sebagai berikut: “Responsibilitas adalah prinsip dimana para pengelola memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya.”

4.  Responsibilitas, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undnagan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan sebagai  good corporate nitizen.

Menurut Sukrisno Agoes mendefinisikan independensi sebagai berikut :“Independensi merupakan suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas, dari  konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan/pengaruh dari mana  pun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.”

5.  Independensi yaitu perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain.

Menurut Sukrisno Agoes mendefinisikan Kewajaran sebagai berikut: “Kewajaran merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan set ara, baik pemangku kepentingan  primer  (pemasok,pelanggan,karyawan,pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat dan yang lainnya).”

6.  Kewajaran dan kesataraan suatu perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Menurut Cadbury Report (1992), prinsip utama  Good Corporate Governanceadalah: keterbukaan, integritas dan akuntabilitas. Sedangkan menurut  Organization for Economic Corporation and Development  (OECD)  dalam  Sukrisno Agoes prinsip dasar  Good Corporate Governance  adalah : kewajaran (fairness), akuntabilitas (accountability), transparansi (transparancy), pertanggungjawaban (responsibility), dan independen (Independency). Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh  Good Corporate Governance  telah diterapkan dalam perusahaan;

1.  Kewajaran (Fairness)
Prinsip keawajaran (fairness) menekankan pada adanya perlindungan hak-hak pemegang saham baik hak-hak pemengang saham minoritas maupun pemegang saham mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya.Praktik kewajaran juga mencakup adanya system hokum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak.  Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan (fraud) dan praktik –  praktik insider tranding  yang dilakukan oleh agen atau manager. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan antara pemilik dan manajer karena diantara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda.

Hak-hak pemegang saham yang harus dilindungi menurut prinsip  good corporate governance  yang disususn oleh  Organization for Economic Corporation Development (OECD) adalah:
a)  Hak-hak pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan-perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
b)  Para pemegang saham mempunyai hak untuk berpartisipasi, memperoleh informasi yang cukup, mengambil keputusan yang berhubungan dengan pertumbuhan-pertumbuhan fundamental perusahaan seperti otorisasi untuk pertumbuhan saham dan transaksi luar biasa yang mempengaruhi hasil penjualan perusahaan.
c)  Para pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam   RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) serta harus diberi informasi tentang  aturan-aturan termasuk proses pemberian suara dalam pelaksanaan rapat para pemegang saham, yaitu :
- Para pemengang saham harus diberikan informasi yang cukup dan tepat waktu mengenai tanggal, tempat dan agenda setiap rapat serata mengenai masalah-masalah yang akan diputuskan dalam rapat.
- Kesempatan harus diberikan kepada para pemengang saham untuk bertanya kepada Dewan komisaris dan direksi serta untuk mengusulkan agenda rapat dengan batasan yang layak.
- Para pemegang saham harus dapat memberikan suara, baik dengan maupun tanpa menghadiri rapat.
d)  Struktur permodalan dan peraturannya yang memungkinkan pemegang saham tertentu mendapatkan suatu tingkat pengendalian yang tidak seimbang dengan kepemilikan sahamnya harus diungkapkan.
e)  Pasar untuk pengendalian perusahaan harus memungkinkan untuk berfungsi secara efisien dan transparan.
f)  Para pemengang saham (termasuk investor institusi) harus mempertimbangkan biaya dan manfaat pelaksanaan hak-haknya.

2.  Akuntabilitas (accountability)
Prinsip akuntabilitas berhubungan  dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan.  Akuntabilitas dimaksudkan agar manajemen dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Akuntabilitas pelaksanaannya dengan adanya  dewan komisaris, direksi independen dan komite audit. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi  agency problem  yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh dewan komisaris. Dewan yang bertanggung jawab untuk memantau kinerja dan pencapaian target  return  bagi pemengang saham, juga mencegah berlarutnya konflik kepentingan dan menjaga kompetisi yang adil dalam perusahaan. Agar akuntabilitas ini efektif, Dewan harus menjaga independensinya dari manajemen.  Tanggung  jawab Dewan yang lainnya adalah memastikan ditaatinya hukum, pajak, dan lain-lain. Beberapa karakteristik akuntabilitas adalah:

a. Pemegang saham
Pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendalian di dalam perusahaan harus menyadari tanggung jawab pada  saat dia menggunakan pengaruhnya atas manajemen perseroan, baik dengan menggunakan hak-hak suara mereka atau dengan cara lain. Campur tangan dalam manajemen perusahaan yang melanggar hukum harus ditanggulangi dengan cara meningkatkan keterbukaan perusahaan  dan akuntabilitas manajemen perusahaan, serta pada akhirnya harus diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku.

b.  Dewan Direksi
Dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.  Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan  oleh Rapat Umum Pemegang Saham.  Dalam hal ini Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh menteri. Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi. Masa jabatan anggota direksi ditetapkan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.

c.  Dewan Komisaris
Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar sertamemberi nasehat kepada direksi.  Pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan oleh RUPS.Dalam hal menteri bertindak selalu RUPS, pengangkatan dan pemberhentian komisaris ditetapkan oleh menteri.

d.  Senior manajemen
1.  Akuntan Manajemen
- Merancang sistem informasi atas penilaian kinerja masa lalu dan aktivitas masa depan yang disetujui dan direncanakan.- Merancang dan menerapkan system  internal control  yang berperan sebagai dewan penjamin.
- Menjamin bahwa pendelegasian wewenang ditaati.
- Mengawasi dan mengevaluasi biaya-biaya serta manfaat-manfaat dari aktivitas utama.

2.  Auditor Internal
- Membantu dewan dalam menilai risiko utama dan memberi nasihat pada pihak manajemen.
- Mengevaluasi system  internal control  dan bertanggung jawab kepada komite audit.
- Menelaah peraturan  corporate governance  minimal satu tahun sekali.

3.  Manajer
- Mengidentifikasi secara layak, mengevaluasi dan mengelola risiko dan peluang.
- Menindaklanjuti kebijakan perusahaan dan menjelaskan tujuan perusahaan secara lengkap.
- Manaati standar etika.
- Memandang dewan direksi perusahaan sebagai ahli dan kewenangan legalnya diakui.

e.  Stakeholder (Pihak yang berkepentingan)
Stakeholder  diberi kesempatan untuk memantau pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh direksi dan untuk menyampaikan masukan mengenai hal tersebut kepada direksi, sedangkan perseroan harus memberikan kepada  stakeholders  informasi yang terkait yang dipe rlukan untuk melindungi hak mereka. Perseroan akan berkerja sama dengan stakeholders  demi kepentingan bersama.

3.  Transparansi (Transparency)
Prinsip dasar transparansi yaitu hubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dangan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan dengan indikator yang sama.

Prinsip ini diwujudkan antara  lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi, termasuk juga mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka (Tjanger et al, 2003 dalam Waryanto,2010). Dengan kata lain prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian informasi (disclosure) yang dimiliki perusahaan.

4.  Pertanggungjawaban (responsibility)
Pertanggungjawaban dimasukan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk memenuhi peraturan dan hokum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.  Sri Rahayu (2010) dalam Reny Diah Retno (2010) seperti yang dikutip oleh Denies Priantinah (2010) menjelaskan pertanggungjawaban dimaksudkan untuk memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai -nilai sosial. Hal tersebut dikonsepkan ke dalam sebuah  piramida ini atas empat tanggung jawab perusahaan, yaitu :
1.  Tanggung jawab ekonomi, ringkasnya sebuah perusahaan haruslah menghasilkan laba.
2.  Tanggung jawab legak, ini berarti dalam mencapai tujuan mencari laba, sebuah perusahaan harus menaati hukum. Upaya memperoleh laba yang melanggar harus ditentang.
3.  Tanggung jawab etis, ini berarti perusahaan berkewajiban menjalankan hal yang baik, benar dan adil. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi langkah – langkah bisnis perusahaan.
4.  Tanggung jawab filantropis, ini berarti mensyaratkan perusahaan untuk memberi kontribusi kepada publik. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kehidupan semua.

Pertanggungjawaban menekankan pada  adanya sistem yang jelas untuk mengatur  mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan.

5.  Independen (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan asas  Good  Corvorate  Governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Independen diperlukan  untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh  para pemegang saham mayoritas.  Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komisaris, komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor.

Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan  pihak-pihak tertentu. Prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, responsibilitas dan  independen Good Corvorate Governance dalam mengurus perusahaan, sebaiknya diimbangi dengan  good faith  ( bertindak atas itikad baik) dan kode etik perusahaan serta pedoman  Good Corvorate Governance, agar visi dan misi perusahaan yang berwawasan internasional dapat terwujud.

Pedoman  Good Corvorate Governance  yang telah dibuat oleh Komite Nasional  Corporate Governance  hendaknya dijadikan kode etik perusahaan yang dapat memberikan acuan pada pelaku usaha untuk melaksanakan  Good Corvorate Governance  secara konsisten dan konsekuen.  Hal ini penting mengingat kecenderungan aktivitas usaha yang semakin mengglobal dan dapat dijadikan sebagai ukuran perusahaan untuk menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang lebih baik.

Kelima komponen tersebut penting karena penerapan prinsip  good corporate governance  secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Pengertian Corporate Social Responsibility

Corpotare Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah konsep yang tengah berkembang secara global dan penerapannya telah menambah ke semua  sector industry .  Perusahaan yang mengadopsi dan menjalankan  Corpotare Social Responsibility  dewasa ini telah mendapatkan perhatian dari kalangan kreditor  (secara khusus perbankan) dan kalangan investor (secara khusus dunia pasar modal).  Dilain pihak, perusahaan-perusahaan yang selama ini melakukan pertanggungjawaban sosialrelatif tidak terganggu operasionalnya, meski dalam situasi yang amat buruk.

Di  Indonesia, isu mengenai tanggungjawab  sosial  perusahaan atau  Corpotare Social Responsibility  (CSR) mulai mengemukan lima tahun belakangan ini. Umumnya kalangan pengusaha menerjemahkan konsep CSR sebagai bentuk kepada masyarakat sekitar/kalangan tertentu, atau sebagai bagian dari kedermawanan  sosial.Sulit dipungkiri, bahwa pergerakan industrialisasi berdampak negatif terhadap lingkungan dan pranata sosial sekitarnya.  Hal ini karena industrialisasi membutuhkan mobilisasi sumber daya sehingga kecil ataupun besar, cepat ataupun lambat dapat mengganggu keseimbangan sumber daya tersebut.  Disitulah letak pentingnya pembagian tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, agar terjadi keseimbangan eksploitasi. Jelas, bahwa CSR sudah bergeser dari sisi ilmiahnya menjadi lebih kepada trend  sosial  yang mudah-mudahan tidak hanya berlangsung sekejap saja.  Ada baiknya jika kita pahami apa dan bagaimana CSR sebenarnya.

Menurut Sukrisno Agoes mendefinisikan  Corpotare Social Responsibility sebagai berikut :“Tanggungjawab  sosial  perusahan merupakan tanggung jawab perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri (internal) dan di luar perusahaan (external), karena perusahaan merupakan bagian dari lingkungannya.”

Jadi dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan diharapkan untuk selalu tanggungjawab pada pihak dalam maupun pihak luar perusahaan itu sendiri.

Corporate Social Responsibility

Sedangkan Magnan dan Ferrel  mendefinisikan  Corporate Social Responsibility seperti yang dikutip oleh Sukrisno Agoesadalah : “A  business acts in a socially responsible manner when its decision and account for  and balance diverse stakeholder interest.Suatu bisnis  dikatakan telah melaksanakan tanggun g jawab sosialnya jika keputusan-keputusan yang diambil telah mempertimbangkan keseimbangan antar  berbagai pemangku kepentingan yang berbeda-beda.”

Sementara itu,  A.B. Susanto dalam Sukrisno Agoes  (2011:90) mendefinisikan Corpotare Social Responsibility sebagai :“Sebagai tanggung jawab perusahaan baik ke dalam maupun ke luar perusahaan.  Tanggung jawab ke dalam diarahkan kepada pemegang saham dan karyawan dalam wujud profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan, sedangkan tanggung jawab ke luar dikaitkan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak  dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan  kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi generasi mendatang.”

Adapun menurut Nor Hadi mendefinisikan Corporate Social Responsibility sebagai :“Tanggungjawab sosial perusahaan merupakan satu bentuk tindakan  yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus   peningkatan  kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.”

Bagaimanapun diharapkan adanya suatu pelaporan mengenai  sosial  dan lingkungan ke dalam laporan keuangan perusahaan secara sukarela sebagai salah satu bentuk pertanggungjawabaan mereka kepada para stakeholders.

Dari berbagai macam definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa  Corpotare Social Responsibility  merupakan tanggung jawab  sosial  perusahan kepada stakeholder  baik kepada pihak internal perusahaan yaitu para karyawannya serta kepada pihak eksternal perusahaan yaitu masyarakat dan lingkungan sekitarnya.