Akal dan Wahyu Menurut Ibn Taimiyyah

Akal adalah nikmat besar yang Allah titipkan dalam jasmani manusia. Nikmat yang bisa disebut hadiah ini menunjukkan akan kekuasaan Allah yang sangat menakjubkan. Ungkapan  ini terdapat dalam buku (Al-’Aql wa Manzilatuhu fil Islam ) hlm.5. Sebagai penganut aliran salaf, beliau hanya percaya pada syari'at dan aqidah serta dalil-dalilnya yang ditunjukkan oleh nash-nash. Karena nash tersebut merupakan wahyu yang berasal dari Allah Ta'ala. Aliran ini tak percaya pada metode logika rasional yang asing bagi Islam, karena metode semacam ini tidak terdapat pada masa sahabat maupun tabi'in. Baik dalam masalah Ushuludin, fiqih, Akhlaq dan lain-lain, selalu ia kembalikan pada Qur'an dan Hadits yang mutawatir. Bila hal itu tidak dijumpai maka ia bersandar pada pendapat para sahabat, meskipun ia seringkali memberikan dalil-dalilnya berdasarkan perkataan tabi'in dan atsar-atsar yang mereka riwayatkan. Ia selalu berusaha untuk menyelaraskan antara akal dan Al-Qur’an dan berusaha menghilangkan pertentangan yang terjadi diantara keduanya.

Menurut Ibnu Taymiyyah, akal pikiran amatlah terbatas. Apalagi dalam menafsirkan Al-Qur'an maupun hadits. Ia meletakkan akal fikiran dibelakang nash-nash agama yang tak boleh berdiri sendiri. Akal tak berhak menafsirkan, menguraikan dan mentakwilkan qur'an, kecuali dalam batas-batas yang diizinkan oleh kata-kata (bahasa) dan dikuatkan oleh hadits. Akal fikiran hanyalah saksi pembenar dan penjelas dalil-dalil Al-Qur'an.

Bagi beliau tak ada pertentangan antara cara memakai dalil naqli yang shahih dengan cara aqli yang sharih. Akal tidak berhak mengemukakan dalil sebelum didatangkan dalil naqli. Bila ada pertentangan antara aqal dan pendengaran (sam'i) maka harus didahulukan dalil qath'i, baik ia merupakan dalil qath'i maupun sam'i.

Akal dan Wahyu

Lebih rinci Ibnu Taimiyyah menjelaskan: Sesuatu yang diketahui dengan jelas oleh akal, sulit dibayangkan akan bartentangan dengan wahyu atau syariat. Bahkan dalil naqli yang shahih tidak akan bertentangan dengan akal yang lurus. Jika diperhatikan pada kebanyakan hal yang diperselisihkan oleh manusia. didapati, sesuatu yang menyelisihi nash yang shahih dan jelas adalah syubhat yang rusak dan diketahui kebatilannya dengan akal.Bahkan diketahui dengan akal kebenaran kebalikan dari hal tersebut yang sesuai dengan syariat. Kita tahu bahwa para Rasul tidak memberikan kabar dengan sesuatu yang mustahil menurut akal tapi (terkadang) mengabarkan sesuatu yang membuat akal terkesima. Para Rasul itu tidak mengabarkan sesuatu yang diketahui oleh akal sebagai sesuatu yang tidak benar namun (terkadang) akal tidak mampu untuk menjangkaunya.

Maka bagi Mu’tazilah yang menjadikan akal mereka sebagai hakim terhadap nash-nash wahyu, demikian pula bagi mereka yang berjalan di atas jalan mereka serta meniti jejak mereka agar mengetahui bahwa tidak terdapat satu haditspun di muka bumi yang bertentangan dengan akal kecuali hadits itu lemah atau palsu. Sesungguhnya pertentangan akal dengan syariat takkan terjadi manakala dalilnya shahih dan akalnya sehat. Namun terkadang muncul ketidakcocokan akal dengan dalil walaupun dalilnya shahih. Kalau terjadi hal demikian maka jangan salahkan dalil, namun curigailah akal. Di mana bisa jadi akal tidak memahami maksud daridalil tersebut atau akal itu tidak mampu memahami masalah yang sedang dibahas dengan benar. Sedangkan dalil, pasti benarnya.

Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

The European Union  dalam  Matteis  (2013:51)  mendefinisikan bahwa  prinsip-prinsip  good governance  sangat penting untuk memahami tata kelola pemerintahan  yang baik. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas dan koordinasi.Penerapan prinsip  good governance  dapat membawa pengaruh baik terhadap hubungan antar lembaga, kualitas tata kelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan  serta akan berdampak pula  pada kualitas demokrasi sebuah negara.

Sementara itu,  Apabila mengacu pada tata kelola kepemerintahan yang baik di Indonesia yang disusun oleh Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik Bappenas, sekurang-kurangnya terdapat empat belas nilai yang menjadi prinsip tata kepemerintahan yang baik (Bappenas 2008:5), yaitu:
(1)  Wawasan ke Depan (Visionary);
(2)  Keterbukaan dan Transparansi (Openness and Transparency);
(3)  Partisipasi Masyarakat (Participation);
(4)  Tanggung Gugat (Accountability);
(5)  Supremasi Hukum (Rule of Law);
(6)  Demokrasi (Democracy);
(7)  Profesionalisme dan Kompetensi (Profesionalism and Competency);
(8)  Daya Tanggap (Responsiveness);
(9)  Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness);
(10)  Desentralisasi (Decentralization);
(11)  Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private and Civil Society Partnership);
(12)  Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality);
(13)  Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection);
(14)  Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market).

Prinsip Good Governance

Berdasarkan  prinsip-prinsip tersebut,  terdapat  empat indikator utama  dalam penyelenggaraan pemerintahan  yang disebut  More Administrative Good Governance (Bappenas 2008:15),  yaitu: Keterbukaan dan Transparansi (Openness and  Transparency),  Partisipasi Masyarakat (Participation),  Akuntabilitas (Accountability), dan  Supremasi Hukum (Rule of Law). Berikut ini penjelasan selengkapnya:

1. Keterbukaan dan Transparansi (Openness and Transparency)
Prinsip keterbukaan dapat dipahami bahwa pemerintah wajib membuka diri  terhadap hak-hak  masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur,  dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap  memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia  negara.  Sementara itu, prinsip  Transparansi bertujuan untuk  menciptakan suatu kepercayaan  antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.  Pemerintah  harus bersedia secara  jujur  dan terbuka  memberikan informasi yang dibutuhkan publik.

Adapun contoh wujud nyata prinsip keterbukaan dan transparansi melalui  forum komunikasi langsung dengan eksekutif dan legislatif, wadah komunikasi dan informasi lintas pelaku baik melalui media  cetak maupun elektronik.  Tidak adanya keterbukaan dan transparansi dalam urusan pemerintahan  dapat  menyebabkan kesalahpahaman terhadap berbagai kebijakan publik yang dibuat.

2. Partisipasi Masyarakat (Participation)
Partisipasi masyarakat  berguna  untuk meningkatkan dan mendorong warga dalam mempergunakan hak untuk menyampaikan pendapat saat proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan aktif masyarakat  tersebut sangat  diperlukan agarpenyelenggaraan  kepemerintahan dapat lebih memahami warganya baikdari segi cara berfikir,  kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapinya, cara atau jalan keluar yang disarankannya,  dan apa yang dapat diberikan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Dengan demikian kepentingan masyarakat dapat terealisasikan disetiap kebijakan yang dibuat pemerintah.

Partisipasi merupakan sebuah respon terhadap  kebijakan dan pengaturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga siapapun mempunyai hak yang sama untuk terlibat langsung dalam proses pemerintahan,  baiklembaga resmi maupun  kelompok minoritas. Melalui  partisipasi dari seluruh elemen, diharapkan  akan  dapat terciptanya  kualitas demokrasi yang lebih baik.

3.Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas  merupakan  prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran  mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi  negara sesuai dengan ketentuan  peraturan  Perundang-Undangan yang berlaku.  Akuntabilitas mensyaratkan bahwa  pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya sehingga harus dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

Akuntabilitas  diperlukan atau diharapkan untuk meberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk  memberikan pertanggungajwaban atau menjawab dan menerangkan kinerja  atas tindakan seseorang/  badan hukum/  pimpinan suatu organisasi kepada  pihak yang memiliki hak atau kewenangan  untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

4.  Supremasi Hukum (Rule of Law)
Supremasi hukum mempunyai  makna bahwa (a)  government is under the law; (b) keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka; (c) ”access to justice”  Artinya  mereka yang menjadi korban pelanggaran hukum  terbuka luas  untuk memperoleh perlindungan hukum; (d) hukum harus ditegakkan secara umum non  diskriminatif, adil dan pasti.  Adapun wujud nyata dari supremasi hukum  ini mencakup upaya pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pelanggaran Hak  Asasi  Manusia, peningkatan kesadaran Hak  Asasi  Manusia, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum.

Zakat Dan Kedudukannya Dalam Islam

Berdasarkan sejumlah hadits dan laporan para shahabat, diketahui bahwa urutan rukun Islam setelah shalat lima waktu (setelah Isra dan Mi'raj) adalah puasa (diwajibkan pada tahun 2 H) yang bersamaan dengan zakat fitrah. Baru kemudian perintah diwajibkannya zakat kekayaan. Namun demikian Yusuf Al-Qaradhawy menegaskan bahwa zakat adalah rukun Islam ketiga berdasarkan banyak hadits shahih, misalnya hadits peristiwa Jibril ketika mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah : "Apakah itu Islam ?" Nabimenjawab :"Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya" (Bukhari Muslim)

Urutan ini tidak terlepas dari pentingnya kewajiban zakat (setelah shalat), dipuji orang yang melaksanakannya dan diancam orang yang meninggalkannya dengan berbagai upaya dan cara.

Peringatan keras terhadap orang yang tidak membayar zakat tidak hanya berupa hukuman yang sangat pedih di akhirat (misalnya QS 9:34-35; 3:180, dan hadits shahih) juga terdapat hukuman di dunia. Hadits shahih menjelaskan bahwa :
•  Orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang
•  Bila zakat bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa
•  Pembangkang zakat dapat dihukum dengan denda bahkan dapat diperangi dan dibunuh. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar ketika setelah Rasulullah wafat dimana banyak suku Arab yang membangkang tidak mau membayar zakat dan hanya mau mengerjakan sholat.
Pernyataan Abu Bakar : "Demi Allah, saya akan memerangi siapapun yang membeda-bedakan zakat dari shalat,...."
Berdasarkan pembahasan diatas dapat dimengerti bahwa zakat adalah asasi sekali dalam Islam, dan dapat dikatakan bahwa orang yang mengingkari zakat itu wajib adalah kafir dan sudah keluar dari Islam (murtad).

Zakat dalam Islam

Adapun beberapa perbedaan mendasar antara zakat dalam Islam dengan zakat dalam agama-agama lain menurut pengamatan Yusuf Al-Qaradhawy sbb :
1.    Zakat dalam Islam bukan sekedar suatu kebajikanyang tidak mengikat, tapi merupakan salah satu  fondamen Islam yang utama dan mutlakharus dilaksanakan.
2.    Zakat dalam Islam adalah hak fakir miskin yang tersimpan dalam kekayaan orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya, yaitu Allah SWT.
3.    Zakat merupakan "kewajiban yang sudah ditentukan"yang oleh agama sudah ditetapkan nisab, besar, batas-batas, syarat-syarat waktu dan cara pembayarannya.
4.    Kewajiban ini tidak diserahkan saja kepada kesediaan manusia, tetapi harus dipikul tanggungjawab memungutnya dan mendistribusikannya oleh pemerintah.
5.    Negara berwenang menghukum siapa saja yang tidak membayar kewajibannya, baik berupa denda, dan dapat dinyatakan perang atau dibunuh.
6.    Bila negara lalai menjalankan atau masyarakat segan melakukannya, maka bagaimanapun zakat bagi seorang Muslim adalah ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah serta membersihkan diri dan kekayaannya.
7.    Penggunaan zakat tidak diserahkan kepada penguasa atau pemuka agama (seperti dalam agama Yahudi), tetapi harus dikeluarkan sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan Al Quran. Pengalaman menunjukan bahwa yang terpenting bukanlah memungutnya tetapi adalah masalah pendistribusiannya.
8.    Zakat bukan sekedar bantuan sewaktu-waktu kepada orang miskin untuk meringankan penderitaannya, tapi bertujuan untuk menaggulangi kemiskinan, agar orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka.
9.    Berdasarkan sasaran-sasaran pengeluaran yang ditegaskan Quran dan Sunnah, zakat juga mencakup tujuan spiritual, moral. sosial dan politik, dimana zakat dikeluarkan buat orang-orang mualaf, budak-budak, orang yang berhutang, dan buat perjuangan, dan dengan demikian lebih luas dan lebih jauh jangkauannya daripada zakat dalam agama-agama lain.

Sebelum membahas masalah jenis zakat yang wajib zakat, ada baiknya kalau kaji melompat dulu ke
pembahasan Bagian VI, yaitu: "Tujuan Zakat dan Dampaknya dalam Kehidupan Pribadi dan Masyarakat. Diharapkan dengan memahami tujuan-tujuan zakat ini, akansemakin terangsanglah kita untuk lebih mengetahui masalah zakat ini dan tentu saja untuk mengamalkannya. Tu;isan ini akan mengupas dampak zakat dalam kehidupan pribadi, yang akan disambung dengan dampak zakat dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan zakat dan dampaknya bagi pribadi dapat dipisahkan antara pribadi si PEMBERI dan si PENERIMA. Zakat bukan bertujuan sekedar untuk memenuhi baitul maal dan menolong orang yang lemah dari kejatuhan yang semakin parah. Tapi tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga manusi menjadi tuannya harta bukan menjadikan budaknya. Dengan demikian kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima.

Efektifitas Pembelajaran Kooperatif Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir.

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ialah dengan cara melalui perbaikan proses pembelajaran. Berbagai konsep dan wawasan baru tentang proses pembelajaran telah muncul dan berkembang seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru sebagai personel yang menduduki posisi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia, dituntut untuk terus mengikuti berkembangnya wawasan baru dalam dunia pengajaran tersebut.

Model pembelajaran merupakan salah satu cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Pada umumnya model pembelajaran yang digunakan pada mata pelajaran matematika cenderung masih dikembangkan melalui pola teori-contoh-latihan.  Padahal seperti yang dikutip oleh Mutadi, Groves mengungkapkan bahwa pengajaran matematika yang didasarkan pada “teori-contoh-latihan”  hanya menyajikan pandangan yang sempit tentang matematika. Pola seperti ini perlu ditinjau kembali sebab pola seperti ini akan menempatkan guru lebih aktif memberikan informasi sedangkan peserta didik lebih pasif menerima informasi. Burton menambahkan, bahwa pembelajaran harus memungkinkan peserta didik untuk mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri tentang matematika secara mendalam yang didasarkan pada apa yang telah mereka ketahui (previous knowledge) dari pada hanya sekedar melalui cara penyampaian formal. Menurut Nana Sudjana dalam buku yang ditulis oleh B. Suryosubroto, dalam praktik mengajar metode yang baik digunakan adalah metode mengajar yang bervariasi/kombinasi dari beberapa metode mengajar. Metode pembelajaran yang sama rutin dilakukan hampir tiap hari dan tidak ada variasi akan dapat memunculkan kebosanan pada peserta didik dan selanjutnya dapat merusak minat peserta didik untuk belajar. Apabila hal ini terus dilakukan maka kompetensi dasar dan indikator pembelajaran tidak akan tercapai.

Pembelajaran Kooperatif

Matematika merupakan sebuah ilmu yang memberikan kerangka berpikir logis universal pada manusia. Di samping itu, matematika merupakan satu alat bantu yang urgen bagi perkembangan berbagai disiplin ilmu lainnya. Seperti yang dikutip oleh Hamzah B. Uno, Nesher mengonsepsikan karakteristik matematika terletak pada kekhususannya dalam mengkomunikasikan ide matematika melalui bahasa numerik. Dengan bahasa numerik, memungkinkan seseorang dapat melakukaan pengukuran secara kuantitatif. Sedangkan sifat kekuantitatifan dari matematika tersebut, dapat memberikan kemudahan bagi seseorang dalam menyikapi suatu masalah. Itulah sebabnya matematika lebih memberikan jawaban yang lebih eksak dalam memecahkan masalah. Namun dalam praktik pembelajarannya, matematika dianggap sebagai sesuatu yang abstrak, menakutkan dan tidaklah menarik dimata peserta didik. Sehingga hal ini berakibat pada rendahnya outputpeserta didik dalam menguasai materi matematika. Hal ini mengakibatkan sering kali hasil belajar matematika dari peserta didik masih rendah.

Berdasarkan informasi dari guru matematika MTs NU 06 Sunan Abinawa, hal yang hampir sama juga terjadi pada madrasah yang berlokasi di kecamatan Pegandon ini. Pada tahun pelajaran sebelumnya masih dijumpai peserta didik yang mengalami kesulitan pada mata pelajaran matematika. Beberapa nilai peserta didik masih di bawah kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang telah ditetapkan madrasah, yakni untuk mata pelajaran matematika adalah 6,0. Khususnya peserta didik di kelas VIII semester 1, pada materi pokok sistem persamaan linear dua variabel, banyak peserta didik yang masih mengalami kesulitan terbukti dengan nilai ulangan peserta didik yang belum tuntas KKM.

Oleh karena itu dalam pembelajaran matematika guru harus memilih dari berbagai variasi model yang sesuai dengan kondisi dan materi yang disampaikan sehingga tujuan dari suatu pembelajaran yang direncanakan dapat dicapai. Karena model pembelajaran bergerak dengan melihat kondisi kebutuhan peserta didik sehingga guru diharapkan mampu menyampaikan materi dengan tepat tanpa mengakibatkan peserta didik bosan.

Materi pokok sistem persamaan linear dua variabel merupakan materi pokok kelas VIII pada semester 1 yang memiliki variasi variabel dan variasi soal yang beragam. Materi pokok ini di sampaikan setelah materi pokok bentuk aljabar, relasi dan fungsi, dan garis lurus selesai. Dari materi sebelumnya yang cukup banyak, maka diperlukan pembelajaran efektif, yaitu pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat mencapai tujuan sesuai dengan harapan (intended learning outcome).

Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa peserta didik akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Kegiatan belajar bersama dapat membantu memacu belajar aktif. Dengan berkelompok peserta didik dapat berdiskusi dan mengajarkan kepada teman-temannya. Hal ini memungkinkan peserta didik memperoleh pemahaman dan penguasaan materi pelajaran.

Model pembelajaran kooperatif model TGT (Teams Games Tournament) merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang menempatkan peserta didik dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang yang heterogen, yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament) merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang hampir sama dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division), Hanya saja, untuk menambah skor perolehan tim setelah pelaksanaan kuis dipertandingkan suatu pertandingan edukatif (Educative Games). Komponen utama pada model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament) adalah presentasi kelas, tim, game, tournament, dan rekognisi tim. Adanya variasi dalam proses pembelajaran sangat tepat digunakan untuk menyampaikan materi pokok yang berada di pertengahan semester 1 ini. Model pembelajaran ini sangat memungkinkan untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada materi pokok sistem persamaan linear dua variabel yang memiliki banyak variasi variabel dan soal yang beragam. Materi pokok ini tidak memiliki rumus yang baku untuk menyelesaikan soal-soal sehingga diperlukan banyak latihan menggunakan soal-soal yang variatif agar peserta didik memperoleh penguasaan materi yang lebih baik. Dengan pemberian soal dalam setiap komponen dalam TGT, baik yang diberikan secara klasikal yang disampaikan guru pada presentasi kelas maupun yang diberikan secara kelompok dengan menggunakan game, peserta didik dapat berlatih soal-soal yang lebih banyak dan variatif dengan cara yang menyenangkan sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan tetap bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Jadi peserta didik dapat memperoleh penguasaan materi yang lebih baik. Dengan penguasaan materi yang lebih baik, hasil belajar peserta didik pun akan baik pula. Model pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik.

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Penyelenggaran otonomi daerah di Indonesia menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya  dan  prinsip  otonomi  yang  nyata  danbertanggungjawab. Prinsip otonomi seluas-luasnya mempunyai arti bahwa daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Meskipun demikian, otonomi bukan berarti penyerahan kewenangan secara bebas begitu saja kepada daerah. Daerah otonom memiliki kewenangan, keleluasaan mengambil keputusan, untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan pembagian urusan antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Prinsip  otonomi yang nyata artinya penanganan urusan pemerintahan didasarkan pada tugas,  wewenang, dan kewajiban yang secara nyata telah ada, berpotensi untuk tumbuh dan hidup serta berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik atau kekhasan masing-masing daerah. Sementara itu, prinsip otonomi yang bertanggungjawab memiliki  arti bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yaitu untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan Negara Indonesia.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014  selain menggunakan  prinsip  otonomi seluas-luasnya dan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab,  penyelenggaraan  otonomi daerah di Indonesia juga menggunakan beberapa asas, antara lain: (1) Asas Desentralisasi; (2) Asas Dekonsentrasi; dan (3) Tugas Pembantuan.

Otonomi Daerah

1.  Asas Desentralisasi
Desentralisasi sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut Van Der Pot dibagi menjadi  desentralisasi  teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial merupakan bentuk lembaga  yang didasarkan pada  wilayah dan berbentuk otonom, sedangkan desentralisasi fungsional berbentuk badan-badan yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Menurut  Cheema  dan Rondinelli dalam Bastian (2005:42),desentralisasi mempunyai pengertian sebagai  perpindahan wewenang atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan  pemerintahan, manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah. Sementara itu, menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 desentralisasi  merupakan  “penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.“

Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan yang  dapat diklasifikasi ke  dalam dua kategori,  yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan  dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam  pemerintahan dan pembangunan.  Tujuan  desentralisasi sangat dipengaruhi oleh kesepakatan dalam  konstitusi  suatu negara terhadap arah pertumbuhan  (direction of growth)  yang akan dicapai (Prasojo et al. 2006:51).

2.Asas Dekonsentrasi
Dekosentrasi  menurut Walfer dalam Widjaja (2013:35), merupakan pelimpahan  wewenang pada pejabat atau kelompok pejabat yang diangkat oleh  pemerintah pusat dalam wilayah administrasi.Dekonsentrasi  juga dapat  diartikan sebagai sentralisasi yang diperhalus, yaitu memberi kepercayaan kepada pejabat di luar kantor pusatnya untuk menjalankan kebijakan administratif di wilayah kerjanya  (Nurcholis  2005: 23).

Dekonsentrasi  berdasarkan Pasal 1 ayat (9)  UU  No.  23/  2014  yaitu “pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.”

3. Tugas Pembantuan (Medebewind)
Selain asas desentralisasi dan dekosentrasi,  penyelenggaraan pemerintahan  daerah di Indonesia juga menerapkan  asas pembantuan (medebewind).  Menurut Bagir Manan  (1994:31),  Medebewind  diartikan sebagai pembantu dalam penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari pusat atau daerah  yang mempunyai tingkat lebih  tinggi terhadap daerah di bawahnya dan dilaksanakan oleh perangkat daerah.  Medebewind  sering disebut juga dengan sertatantra/ tugas pembantuan.

Tugas pembantuan menghendaki pemerintah pusat atau pemerintah daerah otonom yang lebih tinggi untuk menyerahkan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan  merupakan kewenangannya kepada daerah otonom di bawahnya. Daerah otonom yang diserahi ini kemudian melaksanakan melalui perangkat-perangkat daerah  (dinas-dinas)  dan bertanggungjawab kepada kepala daerah.

Pasal 1  ayat  (10)  Undang-Undang Nomor  23  Tahun 2014 memberikan definisi bahwa tugas  pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah Provinsi, Kabupaten/  Kota dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota  dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/  kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.

Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Penyelesian Audit atas Laporan Keuangan

Menurut standar umum SA seksi 210 dalam SPAP (2011) untuk mencapai tujuan. auditor dalam melaksankan audit. Auditor harus memiliki keahlian yang didapat dari pendidikan,pengalaman, dan pelatihan yang memadai. Keahlian ini akan membantu auditor dalam pertimbangan-pertimbangan yang dilakukannya ketika mengaudit laporan keuangan.

“Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyatan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam  bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan  formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai auditor professional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus memadai mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Asisten junior yang baru masuk kedalam karier auditing harus memperoleh pengalam.”

Menurut  Purnamasari pengalaman kerja yang tinggi dari  seorang auditor akan bermanfaat dalam mendeteksi kesalahan dan mampu mencari penyebab kesalahan yang terjadi. Auditor yang berpengalaman dapat lebih banyak menemukan item-item yang tidak umum dan wajar dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman sehingga dapat mempersingkat waktu penyelesaian tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Beberapa penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa pengalaman kerja berpengaruh signifikan pada rentang waktu penyelesaian audit.

Audit Laporan Keuangan

Dari kedua definisi diatas dan pernyataan dari peneliti terdahulu dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap penyelesaian audit atas laporan keuangan.

Audit yang dilakukan oleh seorang auditor  sangat diandalkan oleh pengguna jasa untuk mendapatkan kepercayaan itu auditor memerlukan independensi untuk membuktikan kepada para pengguna laporan keuangan bahwa auditor tidak bersifat memihak atau atas tekanan pihak tertentu. Auditor bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapat keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Hal senada juga dinyatakan dalam penelitian Irawati (2011) bahwa penugasan audit yang terlalu lama kemungkinan dapat mendorong akuntan public kehilangan independensinya karena akuntan public tersebut merasa puas,kurang inovasi, dan kurang ketat  dalam melaksankan prosedur audit. Sebaliknya penugasaan audit yang lama kemungkinan dapat pula meningkatkan independensinya karena  akuntan public sudah familiar, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efisien dan lebih tahan terhadap tekanan klien.

Dari definisi dan pernyataan diatas menunjukan terdapat pengaruh antara independensi auditor dengan penyelesaian audit atas laporan keuangan.

Penyelesaian Audit atas Laporan Keuangan Menurut Standar  Umum SA Seksi 210 dalam SPAP (2011) standar ini menyatakan bahwa melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman di bidang auditing akan membuat auditor memiliki keahlian untuk menilai secara objektif tidak memihak terhadap asumsi perusahaan mengenai laporan keuangan. Hal ini dilakukan oleh auditor pada setiap pertimbangan yang dilakukannya pada laporan keuangan.

“Dalam menjalankan praktiknya  sehari-hari, auditor independen menghadapi berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh manjemen perusahaan yang  sangat bervariasi, dari yang benar-benar objektif sampai kadang-kadang secara ekstrem berupa  pertimbangan yang disengaja meyesatkan. Ia diminta untuk melakukan audit dan memberikan pendapatan atas laporan keuangan suatu perusahaan karena, melalui pendidikan,pelatihan, dan pengalamannya, ia menjadi orang yang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing, serta memiliki kemampuan untuk menilai secara objektif dan menggunakan pertimbangan tidak memihak terhadap informasi yang dicatat di dalam pembukuan perusahaan atau informasi lain yang berhasil diungkapkan melalui auditnya”.

Kompetensi yang dimiliki auditor melalui pendidikan, pelatihan dan pengalamannya akan membawa auditor menjadi seorang yang ahli ketika melalukan penyelesaian audit, termasuk penyelesaian audit atas laporan keuangan. Kompetensi akan membawa sikap tidak memihak auditor yaitu independensi. Dimana independensi akan menyempurnakan penyelesaian audit yang dilakukan auditor. Berdasarkan definisi diatas maka kompetensi dan independensi auditor berpengaruh terhadap penyelesaian audit atas laporan keuangan.

Al-Kitâb wa al-Qur`ân Qirâ`ah Mu’âshirah Karya Muhammad Syahrur

Hasil pemikiran yang tertuang dalam karya perdananya ini muncul sebagai respon kegelisahannya melihat fenomena pemikiran Islam yang menetapkan sekaligus menerapkan hukum di masa kini dengan menggunakan alat yang menurutnya pantas digunakan pada masa lampau. Aplikasi ini mengesankan Islam tidak  lagi  berstatus  universal yang dinarasikan dengan shâlih  li kulli zaman wa al-makân, tetapi hanya  cenderung  bersifat  temporal dan lokal saja.  Kegelisahan ini diungkapkan  secara rinci  oleh  Syahrûr  dalam beberapa poin berikut ini:

1.  Tidak adanya pegangan berupa metode ilmiah objektif dari para penulis muslim. Menurut  Syahrûr, mereka dalam menuliskan karya  selalu dilandasi dengan sentiment dan pangalaman pribadi mereka. Dengan ini maka otomatis para penulis muslim ini lebih mengedepankan subjektifitas dan cenderung menafikan objektifitas. Para penulis muslim tidak pernah menerapkan metode ini dalam mengkaji  teks-teks agama seperti ayat-ayat yang diwahyukan kepada Muhammad SAW yang disakralkan. Padahal syarat utama penelitian ilmiah adalah melakukan studi teks tanpa mengikutsertakan sentiment apapun.  Dari  sentiment inilah yang sangat berpotensi menjerumuskan mereka dalam keraguan.

2.  Prakonsepsi  yang lebih dahulu dimunculkan daripada sebuah kajian dan penelitian terhadap kasus tertentu. Salah satu contohnya posisi perempuan yang dianggap telah pas dan proporsional (sebagaimana dalam masa awal Islam) dan Islam merupakan agama yang paling adil kepada mereka. Pada sisi yang lain terutama peneliti Barat justru lebih dahulu menyimpulkan. Kedua poros ini merupakan poros yang terjebak pada sebuah situasi yang pada akhirnya tidak akan ilmiah dalam berkesimpulan.

3.  Tidak diaplikasikannya filsafat humaniora dan tidak berinteraksi dengan konsep-konsep dasar teorinya.

Al Quran

4.  Tidak adanya teori Islam kontemporer  dalam ilmu humaniora khususnya yang berhasil diperas dari ayat-ayat Alquran. Secara fungsional (jika teori ini memang telah ada) maka akan dapat melakukan Islamisasi pengetahuan dan sekaligus memantapkan kaum muslimin untuk melangkah dan berinteraksi dengan siapapun dan apapun dengan tanpa memandang apa “baju”nya. Kehampaan ini yang pada akhirnya kaum muslimin terjangkit “penyakit” yang disebut  taqlîd  buta  yang berujung pada fanatisme mazhab dan berakhir pada kekacauan dalam ranah politik yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

5.  Saat ini kaum muslim sedang mengalami krisis ilmu fikih. Mereka hanya terpaku pada warisan dari imam lima saja. Dalam hal inilah Sya hrûr akan melakukan deskontruksi sekaligus rekonstruksi sehingga akan menghasilkan baik usul fikih sekaligus fikih terapan yang sama sekali berbeda dari kelimanya.

Kegelisahan  sebagai sebuah  fase awal  penulisan  al-Kitâb wa al-Qur`ân  Qirâ`ah Mu’âshirah  dilaluinya  pada  tahun 1970-1980. Kegelisahan ini dimulai saat  ia melanjutkan studinya di Dublin, Irlandia. Ketika itu  ia merasa  bahwa  kajian keislaman yang diketahui dan didapatkannya tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna terutama saat ia mengkaji tentang masalah “al-Dzikr”. Kesia-siaan yang  ia  rasakan mencakup ranah metodologis, istilah-istilah pokok, maupun pemahaman tentang  risâlah  dan kenabian. Ia melihat bahwasanya kajian keislaman; dulu dan kini yang  ia dapatkan tidak mengalami sebuah perkembangan yang berarti.  Menurutnya, hal ini dikarenkan kajian tersebut telah terjebak tradisi dalam taqlîd  yang telah menggurita. Demikian halnya  dalam kajian tradisi  kalâm  dan  fiqh. Dalam ranah ilmu  kalâm  misalnya, secara riil  telah terjebak dalam tradisi pemikiran Islam monumental dan fenomenal dua kubu besar;  Asy’ariyyah  dan Mu’tazilah. Sedangkan dalam kajian  fiqh  terjebak dalam tradisi pemikiran  al-fuqahâ al-khamsah. Keadaan  ini pada akhirnya menjadi ideologi dan asas yang disakralkan sehingga membunuh pembahasan-pembahasan yang bersifat ilmiah. Kegelisahan inilah yang menuntut dan membawanya pada sebuah pemikiran yang berkesimpulan bahwa sebenarnya Islam tidaklah seperti yang ada dalam kajian awal, yang bersifat  taqlîdî  dan terjebak dalam tradisi pemikiran pendahulunya.  Keadaan  ini  dikarenakan  generasi kini  tidak dapat menghadirkan  produk pemikiran  yang  memiliki  relevansi  pada  masa  yang dialaminya  Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya umat Islam membebaskan diri dari bingkai pemikiran yang cenderung taqlîdî.

Selanjutnya pada 1980-1986  Syahrûr  bertemu dengan Ja’far Dakki al-Bab (baca: Ja’far), teman sejawatnya di Universitas Damaskus dalam sebuah organisasi etnis di Uni Soviet antara tahun 1958-1964. Dalam karir akademis Ja’far mengambil jurusan  al-Lisâniyyat  yang lulus doktoralnya tahun 1973 di University Moskow. Dalam pertemuan keduanya ini Ja’far menunjukkan disertasinya yang membahas teori linguistik Abdul Qâhir al-Jurjânî dan posisinya dalam konstelasi linguistik umum. Saat itu Ja’far telah mendalami otentisitas linguistik Arab dan menyimpulkan bahwa linguistik Arab merupakan bahasa otentik yang berdiri sendiri dan tidak bersumber dari bahasa Semit yang lain. Ja’far inilah yang mengenalkannya dengan pemikiran-pemikiran al-Farra`, Abû ‘Alî al-Fârisî, Ibnu Jinnî, dan Abd  al-Qâhir al-Jurjânî. Pertemuan dengan  Ja’far akhirnya  membuahkan  kesimpulan bahwasannya  alfâdza khâdim al-ma’nâ  (lafadz itu mengikuti makna atau lafadz merupakan manifestasi dari makna) yang berakhir pada sebuah kesimpulan bahwa bahasa Arab tidak memiliki sinonim  dalam bahasa Arab. Sedangkan adanya klaim  tarâduf  (sinonimitas) dalam bahasa Arab adalah sebuah kebohongan. Bertolak dari hal inilah kemudian ia mengadakan kajian yang intensif terhadap mushaf dengan wajah dan gaya baru. Kajian ini baik itu berkenaan dengan istilah pokok dalam Alquran seperti:  al-Kitâb,  al-Qur`ân, al-Furqân,  al-Dzikr,  Umm al-Kitâb,  al-Lauh  al-Mahfûdz,  al-Imâm al-Mubîn.

Simpulan baru ini akhirnya matang dalam ide Syahrûr pada Mei 1982. Setelah itu ia juga mengkaji dalam perspektif barunya terma-terma seperti al-inzâl wa al-tanzîl  dan  al-ja’l. Sejak 1984  Syahrûr  menulis tema-tema pokok dan pemikiran utama yang disimpulkannya dari ayat-ayat  al-Kitâb. Di setiap tahun; yang berakhir pada 1984 pada musim panas  Syahrûr  menemui Ja’far di Damaskus untuk melakukan diskusi  tentang berbagai pemikiran dan ide-ide baru yang  digagas  Syahrûr.  Diskusi ini terus berlanjut hingga tahun 1986. Fase ini menghasilkan berbagai macam pemikiran yang meskipun telah baku namun masih terpisah sehingga perlu dirangkai.

Pada tahun  1986-1990  inilah  Syahrûr  melakukan  upaya sistematisasi dari berbagai tema-tema yang telah dikumpukannya pada fase sebelumnya. Dimulai pada musim panas tahun 1986 hingga 1987 ia berhasil menyelesaikan bab pertama yang merupakan bagian tersulit. Setelah itu diselesaikannya tema prinsip dialektika umum dan dialektika manusia pada musim panas 1988. Kemudian bersama Ja’far,  Syahrûr  menyempurnakan pasal pertama dari bab kedua. Tidak hanya itu  Syahrûr  meminta Ja’far untuk memberi pengantar dan menulis tentang makalah sederhana yang berisi rahasia linguistik  Arab yang nantinya akan diterbitkan bersama buku ini.  Akhirnya karya ini diterbitkan untuk kali pertama pada tahun 1990 oleh  al-Ahâlî  li al-Thabâ`ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi` di Damaskus.

Permasalahan yang sedang mendera kaum muslimin  sebagaimana diungkapkan di atas membawa  Syahrûr  untuk mengibarkan bendera reinterpretasi terhadap nash agar nash yang ada; khususnya Alquran agar selalu  bersifat  shâlih  likulli zamân wa al-makân. Reinterpretasi  atas ayat  al-Dzikr  sebagaimana  yang tertuang dalam  al-Kitâb wa  al-Qur`ân  Qirâ`ah Mu’âshirah, didasarkan pada beberapa asumsi antara lain :

1.  Adanya hubungan (ta’alluq) antara kesadaran (al-wâ’i) yang melekat pada diri manusia dengan bentuk materi (al-wujûd al-madî). Berpijak pada hal ini  ia menyimpulkan bahwa sesungguhnya pengetahuan manusia bersumber dari semua hal yang ada di luar dirinya (materi). Dari hal ini pula  ia menolak pendapat aliran idealisme yang mengatakan bahwa “Pengetahuan manusia adalah tidak lebih dari sekadar pengulangan pikiran-pikiran yang sudah ada dalam dunia ide”. Selain menolak pendapat aliran idealisme  Syahrûr  juga menolak pengetahuan intuitif seperti yang dimiliki oleh  ahl al-kasyf  atau  ahl Allâh. Asumsi ini diperkuat diperkuat dengan ayat al-Tanzîl pada QS. al-Nahl ayat 78. “Dan  Allah  mengeluarkan  kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur”.

2.  Sesungguhnya akal yang dimiliki manusia mampu mengetahui dan menyingkap seluruh rahasia  yang ada di dalam alam, hanya saja harus melalui tahapan tertentu. Bahkan sesuatu yang kosong (farâgh kauniyyan) adalah sebenarnya sesuatu yang materi. Karena sesungguhnya sesuatu yang kosong adalah bagian dari materi.

3.  Pengetahuan manusia senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini terbukti pada awalnya pengetahuan didapati dari sesuatu yang bersifat empirik-konkrit melalui indera yang dimilikinya yang berevolusi pada pengetahuan yang abstrak-teoritis. Dengan demikian, alam konkrit (materi)  dan alam  abstrak  (immateri) keduanya bersifat materi. Sejarah peradaban dan ilmu pengetahuan yang ada di sekitar manusia merupakan ekspansi terus-menerus pada alam realitas (alam materi) dan pada saat yang sama terjadi reduksi terus-menerus pada alam metafisik (immateri). Karena itu  dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang belum bisa diketahui manusia saat ini (hal-hal immateri)  bukan berarti tidak bersifat materi, hanya saja perkembangan ilmu pengetahuan belum memungkinkan untuk mengetahuinya.

4.  Adanya keselarasan antara pengetahuan yang didapat dari  Alquran  dan pengetahuan dari filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Karenanya, dalam kerangka ini, proses pentakwilan Alquran (salah satu bagian dari al-Tanzîl  yang termasuk kategori ayat-ayat  mutasyâbih)  adalah merupakan hal yang  urgen  untuk membuktikan kebenaran ilmiah. Proses  pentakwilantersebut akan lebih tepat dan proporsional bila dilakukan oleh orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan (al-râsikhûn). Hal ini dikarenakan kemampuan yang dimiliki mereka dalam mengajukan argumentasi dan data-data ilmiah, dengan tetap konsisten berpegang pada prinsip-prinsip takwil dalam linguistik Arab.

5.  Adanya keselarasan antara pengetahuan yang didapat dari  Alquran  dan pengetahuan dari filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Karenanya, dalam kerangka ini, proses pentakwilan Alquran (salah satu bagian dari al-Tanzîl  yang termasuk kategori ayat-ayat  mutasyâbih)  adalah merupakan hal yang  urgen  untuk membuktikan kebenaran ilmiah. Proses  pentakwilan tersebut akan lebih tepat dan proporsional bila dilakukan oleh orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan (al-râsikhûn). Hal ini dikarenakan kemampuan yang dimiliki mereka dalam mengajukan argumentasi dan data-data ilmiah, dengan tetap konsisten berpegang pada prinsip-prinsip takwil dalam linguistik Arab.

6.  Saya telah membangun teori ilmiah bahwa kemunculan alam semesta ini merupakan akibat ledakan besar (al-infijâr al-hâil) yang menyebabkan perubahan karakter materi. Terjadinya ledakan terakhir identik dengan ledakan pertama akan merubah kondisi dan karakter  materi yang ada di dalamnya. Ledakan ini menyebabkan hancurnya alam semesta yang ada saat ini dan berganti dengan terciptanya alam baru yang memiliki kondisi dan karakter materi yang berbeda. Dengan demikian alam semesta tidak terjadi dari ketiadaan, namun dari bahan yang telah ada dan memiliki karakter tertentu. Maka, yang disebut kehidupan akhirat adalah kehancuran alam ini dan diganti dengan alam lain yang memiliki kondisi berbeda.

Berdasarkan asumsi di atas maka,  Syahrûr  melakukan reinterpretasi terhadap tema-tema al-Dzikr berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1.  Memaksimalkan seluruh potensi dari karakter liuguistik Arab dengan berlandaskan kepada metode liuguistik Abû  'Alî  al-Fârisî  (w. 377 H./987 M.) yang tercermin dalam  pandangan dua tokohnya Ibnu  Jinni (w. 392H./1002 M.) dan 'Abd al-Qâhir al-Jurjâni (w. 471 H. 1078 M.), di samping juga berpegang kepada syair-syair Jâhilî.

2.  Bersandar kepada produk akhir ilmu linguistik modern yang menyatakan bahwa bahasa manapun tidak memiliki karakter sinonim dan yang benar adalah sebaliknya. Sebuah kata dalam koridor sejarah akan membawa kepada pertama hilangnya kata tersebut dan kedua pengembangan dari makna aslinya dan fenomena ini ditemui Syahrûr dalam bahasa Arab. Sehingga  Syahrûr  menggunakan  Mu’jam Maqâyis al-Lughah  sebagai referensi  utamanya dengan tetap  tidak menafikan keberadaan kamus yang lain; terlepas digunakan dalam penelusurannya untuk menemukan arti dari redaksi ayat Alquran atau tidak.

3.  Jika Alquran bersifat  shâlih likulli zamân wa al-makân, maka Alquran juga diperuntukkan dan diturunkan kepada orang-orang yang berada pada abad 20 ini. Dengan relevansi ini hendaknya orang-orang yang ada di abad 20 ini mengambil  posisi layaknya orang-orang yang telah diajar Alquran (baca: sahabat) oleh Nabi Muhammad SAW dan baru saja ditinggal wafat.

4.  Alquran secara utuh diperuntukkan kepada manusia. Karena hal inilah maka,  apa yang ada di dalam Alquran dapat difahami sesuai dengan kemampuan akal. Dengan  lisân Arabiyyîn Mubîn  (bahasa  Arab)  sebagai media transmisinya  maka  sesungguhnya Alquran  tidak ada kontradiksi dengan pemikiran.  Karena hal ini  Syahrûr  menolak jika ada yang mengungkapkan bahwa ayat-ayat Alquran tidak dapat difahami karena pemahaman Alquran selalu bersifat relatif, historis dan temporal.

5.  Allah meninggikan posisi akal sebagaimana yang dinarasikan  dalam firman-Nya. Asumsi ini didasarkan kepada  pertama  tidak ada pertentangan antara akal dan wahyu dan  kedua  tidak ada pertentangan antara wahyu dan realitas yang berupa kebenaran informasi dan rasionalitas penerapan hukum.

6.  Allah meninggikan posisi akal maka begitu pula saya (Syahrûr). Karena saya lebih menghargai akal pembaca daripada gejolak emosinya.

Asumsi  utama  Syahrûr  yang dijadikan landasan dalam pembacaannya adalah asumsi  universalitas Alquran.  Asumsi ini berimplikasi bahwa permasalahan yang terjadi pada masa kontemporer atau bahkan pada masa kapanpun akan tetap dapat dijawab oleh Alquran. Jawaban  dari  Alquran akan ditemukan  selama seorang mufasir  melakukan pendekatan kontekstualisasi penafsiran terus-menerus seiring dengan semangat dan tuntutan era; misalnya pada era kontemporer    di mana ia hidup. Asumsi ini sebenarnya telah ada  dan juga difahami semenjak tradisi  penafsiran klasik. Namun asumsi ini  dalam masa itu difahami dengan cara  sedikit  “memaksakan” konteks apapun ke dalam teks Alquran. Dengan metode seperti ini maka, pemahaman yang dihasilkan akan cenderung tekstualis.  Terlepas dari adanya motif dan tendensi terhadap kepentingan tertentu  asumsi di atas  memang  sangat  rasional.  Dari asumsi di atas sedikit memberi  gambaran bagaimana seorang  Syahrûr memposisikan rasionya.  Dari sisi ini  nampak bahwa ia seorang yang sangat rasionalis  dan  memiliki kesamaan dengan kalangan  Mu’tazilah.  Bahkan tidak menutup kemungkinan ia seorang  Mu’tazilah  kontemporer; sungguhpun dalam kata pengantarnya  Mu’tazilah  diklaim sebagai sebuah warisan dari tradisi yang pernah ada (al-turâts) yang perlu dikritisi dengan mendalam.

Selain berdasar pada beberapa keempat  asumsi di atas, Syahrûr  dalam melakukan reinterpretasi  berpijak pada  beberapa landasan filosofis,  antara lain:
1.  Kainûnah  yang merupakan derivasi dari kata  kâna  berarti berada atau kondisi berada (being).
2.  Sairûrah  yang merupakan derivasi dari kata  sâra  yang bermakna berjalan atau perjalanan sejarah atau kondisi berproses.
3.  Shairûrah  yang merupakan derivasi dari kata  shâra  yang bermakna kondisi menjadi (becoming).

Ketiga istilah ini saling terkait satu sama lain dan selalu menjadi landasan inti dalam kajian apapun dalam filsafat. Dari ketiga terma tersebut menunjukkan masalah-masalah ke-Tuhanan, alam dan manusia sebagai eksistensi akan selalu mengalami kondisi berada (kainûnah) yang tak lepas dari perjalanan masa (sairûrah) sebagai kondisi berproses yang terus-menerus mengalami perkembangan dan perubahan dalam tiap tahapannya dan karenanya selalu mengalami “kondisi menjadi” (shairûrah  sebagai tujuan). Singkatnya sesuatu yang berada pasti terikat dengan dimensi waktu. Keterkaitan dengan dimensi waktu inilah yang disebutnya sebagai  sairûrahatau proses. Kemudian mengadakan perkembangan untuk menjadi sesuatu yang menjadi  shâra. Kejumudan terjadi jika hanya mengalami “kondisi berada” dan “kondisi berproses” atau hanya mengalami “kondisi berada” yang hanya dimiliki Tuhan dan karena itu mengapa Allah berfirman dalam ayat Alquran “segala sesuatu pasti akan binasa kecuali Allah” (al-Qashas:88).

Ketiga landasan sebagaimana diungkapkan di atas juga memiliki pemaknaan bahwa bagaimanapun keadaan “sesuatu” pasti terikat oleh dimensi waktu. Karena hal ini maka sadar dan kemauan mengkroscek kesejarahan merupakan sebuah piranti yang tepat untuk membedah esensi dari sebuah objek. Piranti yang digunakan dalam pemahaman sebuah objek ini merupakan bagian dari  sairûrah. Dalam konteks pemahaman  Alquran  piranti ini disebut sebagai tafsir dan ilmu tafsir. Dengan mengapliksikan ketiga landasan tersebut bisa jadi tafsir dan ilmu tafsir telah “menjadi” pada masa tertentu. Sehingga pada masa yang berbeda tidak mustahil  diperlukan adanya pembacaan ulang agar apa yang telah “menjadi” pada masanya akan juga bisa diaplikasikan pada masa yang berbeda dengan sedikit modifikasi dan tanpa merubah esensi dan pesan yang termuat dalam objek tersebut.  Syahrûr  memposisikan tafsir adalah sebagai produk dari pemikiran sekaligus peradaban yang bersifat relatif dan tentatif (ijtihâdî). Karena hal inilah pembacaan ulang serta reformasi dari visi dalam memandang Alquran  sangat diperlukan. Menurutnya dalam memahami  Alquran  hendaknya  Alquran  diposisikan sebagai wahyu Allah yang seolah-olah baru saja diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan nabi seolah baru saja wafat. Implikasi teoritis dari pandangan ini adalah bahwa kita  atau siapapun  yang hidup pada  era kontemporer perlu menggunakan perangkat keilmuan kontemporer dalam memahami  Alqurantanpa terbebani secara psikologis dan teologis oleh karya tafsir klasik.

Landasan filosofis sebagaimana dipaparkan di atas membuat seorang Syahrûr  yang belajar  ilmu-ilmu keislaman  secara otodidak  semakin percaya diri untuk melakukan proyek besarnya.  Meskipun demikian bukan berarti  ia tidak memiliki kompetensi sama sekali dalam kajian keislaman; khusunya dalam diskursus ilmu tafsir.  Fakta mencatatnya  sebagai seorang yang  dengan berbekal kemampuan teknik dan eksakta serta kemampuan linguistik  justru berhasil menelurkan sebuah  metodologi  yang terbilang  baru dalam teori intrepretasi al-Tanzîl yang disebut dengan teori batas (nadzâriyyah al-hudûd).

Sebelum mencapai pada sebuah simpulan penafsiran yang terepresentasi  dalam  teori batas  terlebih dahulu  Syahrûr  mendekati ayat-ayat yang hendak ditafsirkannya dengan berpijak pada beberapa metodologi, antara lain :
1.  Analisis linguistik semantik yang ia sebut dengan  manhaj al-tarikhî  al-‘ilmî.
2.  Penerapan ilmu-ilmu eksakta modern, seperti matematika analitik, teknik analitik, dan teori himpunan.

Berkaitan dengan bentuk linguistik  ia  menggabungkan metode linguistik yang diusung oleh  Ibnu Jinnî  (diakronik)  dan Abd  al-Qâhir al-Jurjânî  (sinkronik)  yang tersimpulkan dalam madzhab linguistiknya  Abû ‘Alî al-Farisî. Mazhab linguistik Abû ‘Alî al-Farisî memiliki beberapa karakteristik pertama,  bahasa adalah bentuk sistem,  kedua,  bahasa merupakan fenomena sosial dan  ketiga,  kesesuaian antara bahasa dan pemikiran. Dari ketiga hal tersebut maka Syahrûr berkesimpulan dalam bahasa Alquran (Arab) tidak ada sinonim. Simpulan ini berkonsekwensi untuk  selalu menggunakan dan membuatnya menjadikan  Mu’jam Maqâyis al-Lughah  karya Ibnu Fâris sebagai  rujukan wajibnya  meskipun tidak menafikan kamus kebahasaan yang lainnya.

Dengan berpegang terhadap prinsip al-Fârisî  maka,  Syahrûr mengkonstruk prinsip metode penafsiran terkait dengan kebahasaan sebagai berikut:
1.  Ada keterkaitan antara ucapan, pemikiran dan fungsi bahasa sebagai alat penyampai gagasan.
2.  Bahasa sebagaimana pemikiran, tidak tumbuh sekaligus dengan sempurna (sinkronik). Awalnya pemikiran hanya bersifat indrawi dan personifikasi kemudian menjadi bersifat abstrak. Sedang bahasa awalnya  hanya untuk mengungkap hal yang terindra kemudian terabstraksikan dalam tata bahasa (nahwu dan sharf).
3.  Mengingkari sinonimitas. Konsep ini  berimplikasi  kepada adanyaredefinisi terhadap sejumlah terma yang selama ini dianggap  memiliki artiyang sama  (ber-sinonim).  Misalnya kata  al-kitâb  didefinisikan berbeda dengan  kata  alquran  dan  al-furqân,  begitu pula  kata  inzâl  dan  tanzîl  serta beberapa terma yang lain.

Dalam hal menganalisis makna ayat-ayat dalam  Alquran  Syahrûr berusaha untuk konsisten dengan teori yang telah dipaparkan di atas.  Dalam pemaparan penafsiran ayat-ayat Alquran Syahrûr menggunakan metode  al-tartîl  atau  intratektualis.Metode ini dalam istilah ilmu tafsir konvensional dikenal dengan tafsir tematik (tafsîr  maudhû’î). Sedangkan dalam ilmu linguistik,  metode ini dikenal dengan istilah “sintagmatik-paradigmatik”.Sintagmatik  adalah konsep yang berpandangan bahwa satu kata mempunyai hubungan linier yang bisa menjelaskan kata-kata di sekelilingnya sehingga jika posisinya berubah akan mempengaruhi makna. Sedangkan analisa paradigmatik  adalah hubungan kata yang dipilih untuk diucapkan dan kata yang tidak terpilih untuk diucapkan.

Bertolak dari  beberapa metodologi sebagaimana diuraikan di atas, peneliti berasumsi bahwa  sesungguhnya hingga kapanpun  dan di manapun al-tanzîl al-hâkim  akan selalu relevan  dan bersifat universal, serta  tidak pernah usang  kandungannya.  Ke-universalan  muncul karena kajian  hanya terbatas pada teks saja yang berarti kajian ini bersifat  ahistoris.  Kajian ahistoris sebagaimana yang diterapkannya berfungsi agar  ayat-ayat Alquran tidak dibatasi dengan budaya, kepentingan yang menyelinap dalam  sabâb  nuzûl ayat.  Karena pada dasarnya struktur penyusun ayat yang terbangun secara sistemis dan sistematis telah cukup untuk menghasilkan makna yang utuhtanpa harus disisipi oleh kepentingan yang termanifestasikan dalam asbâb  al-nuzûl.

Tugas dan Wewenang Gubernur

Provinsi mempunyai kedudukan sebagai  daerah  otonom yang merupakan  wilayah kerja  Gubernur untuk menjalankan fungsi-fungsi kewenangan yang  dilimpahkan kepadanya.  Wilayah tersebut  dapat dipahami sebagai wilayah administratif Gubernur. Gubernur  sebagai kepala daerah  tingkat Provinsi  menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas desentralisasi  dan tugas pembantuan, sedangkan sebagai wakil pemerintahan pusat  di  wilayah Provinsi  Gubernur menjalankan tugas dan wewenangnya  berdasarkan  asas dekonsentrasi  yang bertanggungjawab kepada Presiden.

Posisi Gubernur yang memiliki  dual funcsions  tersebut merupakan ketentuan yang berfungsi untuk membatasi konsep  otonomi luas yang dapat  berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa.  Daerah-daerah  yang diberikan kebebasan  otonomi dapat mendorong terjadinya proses pemisahan diri dari negara kesatuan, sehingga Pemerintah Pusat memandang penting adanya sentralisasi pengaturan, kebijkan dan lain-lain untuk  menjamin  alokasi yang adil atau merata bagi semua daerah yang mempunyai sumber daya terbatas.

Ni'matul Huda,  memandang bahwa dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan negara tidak berarti ditanggalkannya asas sentralisasi, karena kedua  asas tersebut tidak bersifat  dikotomis, melainkan kontinum. Pada prinsipnya, tidaklah mungkin  diselenggarakan desentraisasi tanpa sentralisasi. Sebab desentralisasi  tanpa sentralisasi, akan menghadirkan disintegrasi. Oleh karena itu, otonomi daerah yang pada hakikatnya mengandung kebebasan dan  keleluasaan berprakarsa, memerlukan bimbingan dan pengawasan  Pemerintah, sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan.

Kantor Gubernur

Gubernur sebagai Kepala Daerah ditingkat Provinsi mempunyai tugas dan wewenang seperti yang diatur  dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Tugas gubernur tersebut ntara lain meliputi (Pasal 65 ayat 1):
(1)  memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
(2)  memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
(3)  menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun  dan menetapkan RKPD;
(4)  menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
(5)  mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan,  dan dapat  menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
(6)  mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
(7)  melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65 ayat (2) juga telah menetapkan wewenang gubernur sebagai kepala daerah Provinsi dalam melaksanakan  tugas-tugas  antara lain:
(1)  mengajukan rancangan Perda;
(2)  menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
(3)  menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
(4)  mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
(5)  melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Presiden dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi.  Kedudukan gubernur sebagai wakil Pemerintah  Pusat diatur dalam Pasal 91  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.  Adapun tugas gubernur  sebagai wakil Pemerintah  pusat dalam Pasal 91 ayat (2) meliputi:
(1)  mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah kabupaten/kota;
(2)  melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
(3)   memberdayakan dan memfasilitasi daerah  kabupaten/ kota di wilayahnya;
(4)  melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda  Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD,  perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD,  tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
(5)  melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/ Kota;
(6)  melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dalam melaksanakan tugas-tugas  seperti yang telah disebutkan, gubernur sebagai wakil Pemerintah  Pusat memiliki  wewenang antara lain:
(1)  membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
(2)  memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
(3)  menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan antar-Daerah kabupaten/  kota  dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
(4)  memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/ Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/ kota; dan
(5)  melaksanakan wewenang lain sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur sebagai  wakil Pemerintah Pusat  selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan  juga  mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) antara lain:
(1)  menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah kabupaten/  kota dan antara Daerah provinsi dan  Daerah kabupaten/ kota di wilayahnya;
(2)  mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota dan antar Daerah kabupaten/ kota  yang ada di wilayahnya;
(3)  memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/ kota di wilayahnya;
(4)  melantik bupati/ wali kota;
(5)  memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di
wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi  Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan  absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh  kementerian yang nomenklaturnya secara tegas  disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(6)  melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan  di  wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali  untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan  urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi  Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang  nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
(7)  melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan.

Studi Analisis Terhadap Strategi Dakwah Dompet Duafa dalam Mengentaskan Kemiskinan

Dalam mengatasi kemiskinan, dakwah setidaknya bisa ditempuh melalui banyak jalan diantaranya: Pertama; memberi motivasi pada kaummuslimin Yang mampu untuk menumbuhkan solidaritas sosial. Akhir-akhir ini dikalangan umat Islam,ada kecenderungan solidaritas sosial menurun. Kedua,yang paling mendasar dan mendesak dakwah dalambentuk aksi-aksi nyata dan program-programyang langsung menyentuh kebutuhan. Ini sering disebut sebagai dakwah bil hal.

Dakwah dalam bentuk kedua, sebenarnya sudah banyak dilaksanakan kelompok-kelompok Islam, namun masih sporadis dan tidak dilembagakan, sehingga menimbulkan efek kurang baik, misalnya dalammengumpulkan dan membagikan zakat. Akibatnya fakir miskin yang menerimazakat thama’ (dependen).Itu kerena tekhnis pembagian zakat yang tidak dikelola dengan baik.

Dakwah dalam bentuk ketiga, hampirsamadengan dakwah yang kedua, Cuma berbeda dalam tehnisnya, yaitu dakwah dengan cara mengumpulkan infaq dan sodaqoh kaummuslimin dan siapapun yang bersimpati untuk membantu mengurangi beban penderitaan yang dialami beberapapenduduk Indonesia yang tertimpa musibah baik kerena sebab bencana alam maupun karena adanya konflik sehingga mereka mengungsi.

Kemudian dakwah model keempat adalah dakwah dengan cara memfokuskan pada bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan, yaitu dengan cara memberikan beasiswa pendidikan dan lain sebagainya.

Dompet Duafa

Pendekatan dakwah tersebut diatas adalah pendekatan dakwah basic need approach(pendekatan kebutuhan dasar). Dalamkontek ini tidak bisa dilakukan generalisasi, artinya dalampelaksanaan dakwah semacamini da’i harus dapat membagi masyarakat miskin itu menjadi beberapa kelompok dengan melihat kenyataan yang berkembang dalamlingkungan masyarakat miskimitu sendiri. Apa kekurangan mereka?Apa yang menyebabkan mereka miskin?Karena bisa jadi mereka miskin karena kebodohan atau keterbelakangan. Dalamhal ini kita harus berusaha agar mereka dapat, maju, tidak bodoh lagi. Bisa juga karena kurangnya sarana, sehinga mereka menjadi miskin atau bodoh untuk mengatasainya adalah dengan cara melengkapi sarana tersebut.

Namun persolannya kemudian adalahbahwa dakwah untuk mengentaskan kaum miskin ini biasanya bersifat sporadisdan tidak terencana, sehinga tujuan awal dan baik itu akhirnya tidak terlaksana dengan maksimal. Dalamkaitan ini ada hal menarik yang dilakukan oleh surat kabar Republika dengan programDompet Dhuafa yaitu ; bahwa dompet dhuafa merupakan sebuah programmembantu mengentaskan masyarakat miskin dan masyarakat terkena musibah, termasuk diantaranya melakukan pengentaskan kemiskinan dengan fokus pendidikan.

Dasar pemikiran dompet dhuafa adalah bahwa kemiskinan itu merupakan sarana yang sangat efektifmenuju kriminalitas, kemaksiatan dan kedzaliman. Sebagaimana sebuah hadis sebagai berikut:
Artinya: “Kemiskinan itu mendekatkan pada kekufuran”.

Ini artinya bahwa kemiskinan sangat rentan dengan berbagai hal yang menyebabkan seseorang kufur. Untuk itu jelas bahwa Islamsangat anti kemiskinan, sehingga adanya ketentuan untuk berzakat, berinfak, sodaqoh, dan lain sebagainya. Bahkan al-Qur’an menyebutkan;
Artinya: “Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian hartayang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran:92)”.

Ayat ini sekaligus menjelaskan bahwa orang Islam belum dianggap sebagai Islam yang baik kalau jiwa sosial dan rasa dermanya tidak ada.

Kembali lagi kepersoalan dompet dhuafa, yang mana dalampenelitian ini, penulis akan mengambil kasus yang terjadi di Kota Semarang. Hal ini ditempuh penulis agar kajian ini lebih spesifik dan menghasilkan out put yang jelas, demitegakknya panji-panji Islamdengan umatnya yang kuat. Karena kita ketahui bahwa secara makro, eksistensi dakwah Islamsenantiasa bersentuhan dan bergelut dengan realitas yang mengitarinya. Dalamperspektifhistoris pergumulan dakwah dengan realitas sosio kultural menjumpai dua kemungkinan. Pertama, bahwa Islammampu memberikan out put (hasil, pengaruh) terhadap lingkungan dalamarti memberikan dasar filosofis, arah, dorongan dan perubahan masyarakat sampai terbentuknya realitas sosial yang baru.Kedua,dakwah Islamdipengaruhi olehperubahan masyarakat dalamarti eksistensi corak dan arahnya. Ini berarti bahwa aktualitas dakwah ditentukan oleh sistemsosio kultural.

Dalam kemungkinan ke dua sistemdakwah dapat bersifat statis atau ada dinamika dengan kadar yang hampir tidak berarti bagi perubahan sosio kultural. Hal ini patut menjadi perhatian bagi suksesnya dakwah Islam tersebut.

Fotografi Busana Hijab Fashion Moshaict

Dahulu busana Muslim merupakan busana yang hanya sekedar menutup aurat saja dengan tidak memperhatikan gaya dan model hanya fungsional dari busana Muslim itu sendiri, begitupun dengan busana hijab, seiring dengan berkembangnya waktu dan perkembangan mode dan tren busana hijab menjadi sangat modis dan telihat lebih berwarna tetapi tidak mengurangi nilai dari busana hijab itu sendiri yang diharuskan menutup bagian auratnya.

Selain busana hijab mungkin kita mengenal banyak istilah seperti jilbab, hijab  syar’idan kerudung. Jilbab ataupun hijab memiliki arti yang mirip yaitu sama tujuan dan fungsinya untuk menutup aurat. Sedangkan hijab  syar’iadalah, hijab yang lebih tertutupsemua sampai bagian muka, yang terlihat hanya bagian mata dan telapak tangan, panjang kerudung pun sampai menutup bagian dada. Kerudung adalah bagian dari busana Muslimah yaitu untuk menutup bagian kepala dan leher. Perbedaan dengan busana hijab yang menjadi subyek utama disini adalah busana hijab yang lebih mengikuti tren dan mode yang berkembang sekarang tanpa banyak mengurangi esensi dari fungsinya yaitu menutup aurat dari perempuan Muslimah.

Banyak sekali variasi dari busana hijab mulai dari variasi yang diciptakan komunitas-komunitas  hijabers, yang dibuat oleh para produsen busana hijab itu sendiri dan para fashion designer. Contoh yang banyak orang sudah tahu sekarang yaitu busana hijab yang menggunakan penutup kepala turban, busana hijab pastel yaitu busana hijab yang munggunakan warna-warna pastel dalam busananya, lalu ada busana hijab yang terlihat glamour dan masih banyak yang lainya.

Hijab Moshaict

Busana hijab sendiri mulai berkembang tahun 2000-andi Indonesia dengan tidak lepas dari peran para fashion designeryang berhasil di dunia fashionhijab yaitu Dian Pelangi, Ria Miranda, Zaskia Sungkar dan masih banyak lagi. Selain itu juga peran para produsen busana hijab juga sangat berperan besar dalam berkembanganya busana hijab.

Fashion  saat ini bukan lagi menjadi kebutuhan sandang semata, tetapi melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. Seiring perkembangan jaman, tren  fashionkini sudah merambah di lingkup perkotaan tidak hanya dengan pakaian sehari-hari yang telah umum digunakan, tetapi juga fashion  sudah menjadi kebutuhan kita bahkan untuk hanya sekedar keluar rumah, terlebih untuk melakukan kegiatan  keluar kota. Busana hijab menjadi salah satu tren  fashion  yang sedang berkembang sangat pesat dan menjadi sorotan khususnya di Indonesia. Busana hijab lebih banyak digunakan oleh perempuan dewasa di Indonesia. Busana hijab sekarang banyak menjadi pilihan selain dapat mengikuti mode dan tren yang sedang berkembang, para  fashion designerdan produsen busana hijab membuat busana hijab yang sangat nyaman dipakai kemana saja dan kegiatan apapun, termasuk kegiatan-kegiatan di luar kota.

Indonesia terkenal dengan negara yang mempunyai banyak provinsi dan di setiap provinsinya memiliki kota-kota dengan keindahan arsitekturnya masing-masing dan juga tempat-tempat identik yang tidak bisa kita jumpai di kota lainnya di Indonesia. Bagi masyarakat pada umumnya hal tersebut menjadi sangat menarik untuk dikunjungi, bagi sebagian dari mereka fashion  tidak bisa lepas dari kegiatan-kegiatan apapun yang mereka lakukan, termasuk wanita yang menggunakan hijab. Dengan bertambahnya penguna hijab semakin bertambah pula kebutuhan akan  fashionyang menarik selagi dalam kegiatan  mereka, dan juga persaingan antar  fashion  designerkhususnya busana hijab menjadi semakin ketat, sehingga membutuhkan suatu strategi promosi yang menarik agar menarik minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan.

Fotografi  fashion  adalah satu dari sekian banyak klarifikasi dalam dunia fotografi. Fotografi  fashion lebih mengarah kepada hal-hal berhubungan dengan benda-benda  fashion  seperti busana, aksesoris, sepatu, dan juga tas. “Sedangkan fashion sendiri merupakan suatu media ekspresi yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, pikiran, ide, cerita, peristiwa, dan sebagainya seperti halnya bahasa” (Linde, 2009: 4). Dalam dunia  fashionberbagai mode dan gaya terus diciptakan oleh desainer-desainer dalam dan luar negeri.

Di Indonesia para  fashion designer dan produsen busana hijab sudah banyak, salah satunya adalah Moshaict. Meskipun masih terbilang muda, namun moshaict berkembang dengan sangat pesat dan sudah memiliki citra yang sangat baik di kalangan pengguna busana hijab. Berangkat dari hal tersebutlah saya mengambil tugas akhir “Fotografi  Fashion  Produk Busana Hijab Moshaict”. Menggunakan fotografi fashiondengan alur cerita akan menambah kekuatan dari brand itu sendiri, dengan menjual produk melalui cerita yang terkonsep.

Jadi pengertian dari judul tugas  akhir “Fotografi  Fashion  Produk Busana Hijab Moshaict” adalah menciptakan  karya fotografi  fashion  melalui alur cerita yang  melakukan kegiatan di beberapa kota besar di Indonesia, yang di dalamnya memiliki sebuah cerita yang saling berkaitan pada setiap  scene-nya. Karya seni tugas akhir ini  yang nantinya  bisa digunakan perusahaan  sebagai media promosi pada media massa yang berhubungan dengan penerbitan, seperti contohnya adalah majalah ataupun media sosial dan website.

Mekanisme Pengangkatan Jabatan Struktural Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Setelah seorang Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka terbuka kesempatan bagi yang bersangkutan untuk  diangkat dalam jabatan tertentu. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu organisasi. Jabatan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Norma, standar, dan prosedur pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural telah ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintahan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Peraturan tersebut adalah kebijakan pemerintah yang merupakan pola acuan terhadap pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan struktural dan pembinaan karier bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam jabatan struktural dikenal ada istilah Eselon, yaitu tingkatan jabatan struktural, yang disusun berdasarkan berat ringannya tugas, tanggungjawab, dan wewenang. Berikut tabel Eselon dan jenjang pangkat Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan “jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka  memimpin suatu satuan organisasi negara”. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 5 yang mengatur persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah:
a.  Berstatus Pegawai Negeri Sipil.
b.  Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan.
c.  Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan.
d.  Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
e.  Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan dan
f.  Sehat jasmani dan rohani.

Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002, dapat diuraikan sebagai berikut:
1.  Syarat Pengangkatan
Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a.  Berstatus Pegawai Negeri Sipil - Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat menduduki jabatan struktural karena masih dalam masa percobaan dan belum mempunyai pangkat. Bagi anggota TNI dan aggota kepolisian negara tidak dapat menduduki jabatan struktural karena tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b.  Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan. Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki pangkat satu tingkat lebih rendah dari  jenjang pangkat untuk jabatan struktural tertentu, dipandang telah mempunyai pengalaman dan atau kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatannya.
c.  Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan. Kualifikasi dan tingkat pendidikan pada dasarnya akan mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara profesional khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori analisis maupun metodologi pelaksanaaan tugas dalam jabatannya.
d.  Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Penilaian prestasi kerja (DP3) pada dasarnya adalah penilaian dari atasan langsunggnya terhadap pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk dapat diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi. Dalam DP3 memuat unsur-unsur yang dinilai yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan. Apabila setiap unsur yang dinilai sekurang-kurangnya bernilai baik  dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir, maka pegawai yang bersangkutan telah memenuhi salah satu syarat untuk dipertimbangkan diangkat dalam jabatan struktural.
e.  Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien.
f.  Sehat jasmani dan  rohani disyaratkan dalam jabatan struktural karena seorang yang akan diangkat dalam jabatan tersebut harus mampu menjalankan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Sehat jasmani, artinya Pegawai Negeri Sipil tidak dalam keadaan sakit-sakitan sehingga mampun menjalankan tugas dengan baik. sehat rohani artinya Pegawai Negeri Sipil tidak dalam keadaan terganggu mental dan jiwa, sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Disamping persyaratan sebagaimana dimaksut dalam angka 1 di atas, pejabat pembina kepegawaian pusat dan pejabat pembina kepegawain daerah perlu memperhatikan faktor:
a.  Senioritas dalam kepangkatan. Hal ini digunakan apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural untuk menduduki jabatan yang sama. Dalam hal demikian untuk menentukan salah seorang diantara dua orang atau lebih calon tersebut digunakan faktor senioritas dalam kepangkatan yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai masa kerja paling lama dalam pangkat tersebut dipromosikan. Apabila calon memiliki kepangkatan lebih senior ternyata tidak dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan struktural maka pejabat yang berwenang wajib memberitahukan secara langsung kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan baik secara lisan maupun secara tertulis.
b.  Dalam menentukan prioritas dari aspek usia harus mempertimbangkan faktor pengembangan dan kesempatan yang lebih luas bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan suatu jabatan struktural. Dengan demikian yang bersangkutan memiliki cukup waktu untuk menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta mengwvaluasi hasil kerjanya.
c.  Pendidikan dan pelatihan Jabatan (Diklat Jabatan). Diklat kepemimpinan bukan syarat pengangkatan jabatan struktural namun demikian apabila di antara calon yang memenuhi syarat terdapat seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan maka Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan yang ditentukan untuk jabatan tersebut, diprioritaskan untuk diangkat dalam jabatan struktural.
d.  Pengalaman. Hal ini menjadi faktor pertimbangan apabila terdapat beberapa calon pejabat struktural maka yang diprioritaskan untuk diangkat dalam jabatan struktural tersebut adalah pegawai yang memiliki pengalaman lebih banyak dan memiliki korelasi jabatan dengan jabatan yang diisi.

3.  Pelaksanaan Pengangkatan
a.  Pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon I di lingkungan instansi pusat, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Komisi Kepegawaian Negara, dengan ketentuan bahwa sebelum Komisi Kepegawaian Negara dibentuk, pertimbangan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku.
b.  Pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon II kebawah pada instansi pusat ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian pusat setelah mendapat pertibangan dari Baperjakat instansi pusat.
c.  Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I di provinsi (Sekretaris Daerah), ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi setelah mendapat persetujuan pimpinan DPRD provinsi yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa calon yang diusulkan kepada pimpinan DPRD tersebut telah mendapat pertimbangan dari Baperjakat instansi provinsi.
d.  Pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon II kebawah di provinsi ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawain daerah proinsi setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat instansi daerah Provinsi.
e.  Pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon II kebawah di Kabupaten /Kota, ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten /Kota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat instansi daerah Kabupaten/Kota.
f.  Khusus untuk pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dengan ketentuan calon yang diajukan kepada pimpinan DPRD tersebut telah mendapat pertimbangan Baperjakat instansi daerah Kabupaten/Kota.

4.   Keputusan pengangkatan dalam jabatan
a.  Dalam setiap keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan struktural, harus dicantumkan nomor dan tanggal pertimbangan Baperjakat, eselon dan besarnya tunjangan jabatan struktural.
b.  Asli atau petikan keputusan tersebut disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

5.  Pelantikan
a.  Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang di tingkatan eselonnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengangkatannya wajib dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenang.
b.  Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang mengalami perubahan nama jabatan dan atau perubahan fungsi dan tugas jabatan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dilantik dan diambil sempahnya kembali.
c.  Tembusan berita acara sumpah jabatan, disampaikan kepada Kepada Badan kepegawaian negara/Kepala Kantor regional Badan kepegawaian Negara yang bersangkutan.

6.  Keikutsertaan Dalam Diklatpim
a.  Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan  struktural dan belum mengikuti dan lulus Diklatpim yang ditentukan oleh eselonnya, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak pelantikan harus sudah mengkuti dan lulus Diklatpim yang ditentukan.
b.  Dalam setiap tahun anggaran, pejabat pembina kepegawaian harus merencanakan jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya untuk mengikuti Diklatpim sesuai dengan kebutuhan.
c.  Keikutsertaan dalam Diklatpim harus diprioritaskan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan struktural yang diduduki.
d.  Keiukursertaan mengikuti Diklatpim bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan struktural adalah bersifat penugasan, sehingga tidak perlu melalui seleksi Diklatpim.

Dalam kaitan pengangkatan jabatan struktural di Sekretariat Daerah Kabupaten  Semarang khususnya pada Bagian Hukum, yakni Eselon IIIa dan Eselon IVa ditetapkan mengenai persyaratan jabatan struktual yang berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

Berdasarkan analisis penulis terhadap Daftar Urut Kepangkatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dan mengenai persyaratan jabatan struktural perangkat daerah Kabupaten Semarang, khususnya Bagian Hukum terdapat ketidaksesuaian antara persyaratan jabatan struktural dengan pangkat pejabat Pegawai Negeri Sipil, adalah Ibu Listina Kepala Subbagian Perundang-undangan dengan pangkat/golongan ruang IV/a dengan jabatan truktural eselon IVa. Sedangkan dalam persyaratan jabatan struktural yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2009 tentang Persyaratan Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Semarang satuan kerja Kepala Subbagian Perundang-undangan tertulis syarat untuk menduduki jabatan eselon IVa pangkat minimal adalah III/a dan pangkat maksimal adalah III/d. Menurut Ibu Wenny S.H Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Jabatan sekaligus sebagai sekretaris Baperjakat Daerah Kabupaten Semarang, hal itu bisa terjadi karena belum ada formasi jabatan struktural yang kosong, dan selama yang  bersangkutan tidak keberatan hal ini dianggap sah-sah saja.

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam J abatan Struktural menyatakan, “untuk menjamin kualitas dan objektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural, Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat. Dimana tugas pokok Baperjaket  memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah.  Tata kerja Baperjakat dalam pengangkatan dalam jabatan struktural juga telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002.

Dapat dijelaskan prosedur pengisian pejabat struktural tersebut sebagai berikut:  Pertama,  pejabat yang membidangi kepegawaian baik instansi pusat 100maupun daerah mengiventaris lowongan jabatan struktural yang ada disertai persyaratan jabatan yang ada. Pada fase ini dapat dikatakan tidak terlalu rumit para pejabat untuk menginventarisir lowongan jabatan yang ada, juga halnya dengan persyaratan jabatan. Hal tersebut dikarenakan para pejabat struktural belum menetapkan siapa dan akan menduduki jabatan apa.  Kedua,  lowongan formasi jabatan struktural tersebut diinformasikan kepada seluruh pimpinan satuan organisasi eselon I, II, III di lingkungan masing-masing. Seperti pada fase sebelumnya, pada fase ini pejabat struktural hanya memberikan surat edaran kepada unit kerja atau instansi yang ada ditanda tangani oleh Ketua Baperjakat Perihal lowongan jabatan struktural yang akan dipersiapakan untuk diisi personilnya.  Ketiga,  berdasarkan lowongan formasi jabatan tersebut, para pejabat struktural eselon I, II, IIsecara hirarkhi mengajukan calon yang memenuhi syarat dengan tembusan kepada Baperjakat. Pada fase ini peneliti beranggapan bahwa pejabat struktural telah menggunakan kewenangannya untuk mengajukan calon pejabat struktural. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Rukmiati, S.H Kepala Subbagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang yang menerangkan “pada kenyataannya banyak pejabat yang mengajukan calon pejabat struktural berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi, dengan adanya campur tangan politik menjadi alasan yang kuat bagi pimpinan instansi atau pejabat struktural untuk mencalonkan ataupun menjadikan  seseorang sebagai calon yang kuat untuk menduduki jabatan struktural”.  Keempat,  Sekretatris Baperjakat menyiapkan 2 calon yang diusulkan untuk diajukan dalam sidang Baperjakat dengan didukung data seorang calon berupa Daftar Riwayat Hidup sebagai identitas dan mengetahui sejarah karier calon pejabat yang bersangkutan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dilampirkan pula DP3 calon pejabat 2 tahun terakhir. Pada fase ini sekretaris baperjakat daerah yang membidangi kepegawaian, menyiapkan 2 calon yang telah  diajukan oleh pimpinan unit kerja/instansi.  Kelima,  apabila yang diajukan hanya satu orang calon, maka Sekretaris Baperjakat berkewajiban menyiapkan calon lain yang memenuhi syarat sehingga yang diajukan untuk dibahas dalam sidang Baperjakat sekurang-kurangnya 3 orang calon.

Berdasarkan analisis penulis, Baperjakat yang seharusnya merupakan sebuah badan yang dapat memberikan kontribusi tentang kandidat pejabat struktural kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, namun pada fase-fase tertentu dalam pengangkatan jabatan struktural tidak dapat berbuat banyak. Kepentingan BKD Menginventarisis Lowongan Jabatan Struktural dan Persyaratan Di informasikan kepada seluruh pimpinan satuan organisasiPimpinan mengajukan calon pejabat struktural yang memenuhipersyaratanSekretaris Baperjakat menyiapkan data 2 orang calon pejabat struktural Apabila hanya ada 1 calon, sekretaris Baperjakat menyiapkan data 2 orang calon pejabat struktural Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komitmen Politik daerah serta budaya organisasi birokrasi tetap menjadi sebuah tantangan yang sulit dirubah. Teori bekerjanya hukum dari Robert Saidment jelas terlihat dari pertimbangan-pertimbangan lainya seperti hubungan famili, pertemanan, dan pertimbangan politik ataupun pertimbangan etnis tetap menjadi sebuah budaya yang harus berjalan sampai sekarang ini, dimana interaksi politik atau faktor-faktor sosial/personal yang mempengaruhi terhadap berjalannya suatu hukum. Namun bila dilihat dari dasar  birokrasi yang dikemukakan Webber membentuk sistem kepegawaian berdasarkan  merit,  yakni berdasarkan kecakapan, bakat, dan pengalaman, dalam sistem ini, keputusan-keputusan kepegawaian berdasarkan pada standar-standar, kualifikasi-kualifikasi, dan prestasi kerja.